Suchergebnisse

ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, yang digantikan oleh PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, khusus untuk Aceh dibentuk satu peraturan pemerintah tersendiri, yaitu PP No. 3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh. UU Pemerintahan Aceh diakomodir baik paham pembagian kewenangan maupun paham pembagian urusan. Padahal antara pembagian kewenangan dan pembagian urusan terdapat perbedaan yang mendasar. Government of Aceh Authority in Aceh Forest Management ABSTRACT. With the revocation of Law No. 22/1999 on Local Government, which was replaced by Law No. 32/2004 on Local Government, was then replaced by Law No. 23/2014 on Local Government, implications at the turn of the PP 25/2000 regarding Government Authority and Provincial Government Authority as Autonomous Region, which was replaced by Regulation No. 38/2007 on the Division of Government Affairs between the Government, Provincial Government, and the Government of Regency/City. In connection with governmental authority, especially for Aceh set up a separate government regulation, namely PP 3/2015 of the National Government Authority Characteristically in Aceh. The Law on Government of Aceh accommodated better understand the distribution of authority nor understand affairs division. Whereas the distribution of authority and distribution of affairs there is a fundamental difference.

The tsunami that hit Aceh on the island of Sumatra, Indonesia, on 26 December 2004 was a natural disaster of historic proportions. This book examines some issues faced by the people in the province of Nanggroe Aceh Darussalam after the tsunami. The focus is not only on the areas affected by the natural disaster, but also the areas torn by internal conflict. The tsunami was a catalyst for a new beginning for both prosperity and peace.The authors of this book are researchers at ISEAS, except

Post-conflict Aceh, GAM has transformed from a defense movement to a political movement. This transformation caused contestation in internal GAM. GAM versus GAM contestation in regional election contest has started since 2006, 2012, and 2017, but regional election contest in 2017 period is the peak of political fragmentation in Aceh. GAM has split into two local parties namely Partai Aceh (PA) and Partai Nanggroe Aceh (PNA). This article examined the strategy and basis of the two localparties inthe 2017 regional election contest (Pilkada). This article also revealed how these local parties establish an affiliation with the National Party in the 2017 regional election contest.This study used qualitative research methods and data collection techniques using in-depth interview techniques. The results showed that the Partai Aceh has a mass base at the grassroots as well as a militant mass (ex-combatants), while the Partai Nanggroe Aceh had a mass base of civilian GAM besides having a mass base at the grassroots (former combatants). The strategy carried out by each local party was to take religious leaders as symbolic capital to gain votes in the elections. Furthermore, the uniqueness of these two local partiesis they did not release ethnic ethnonationalism as symbols of its identity

Artikel ini ingin menyorot mengenai penentuan kandidat pepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh. Serta mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh yang tidak merujuk kepada AD dan ART Partai Aceh sekaligus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, disimpulkan: Pertama, bahwa proses penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh. Akan tetapi proses ditentukan dalam kongres partai hal ini berdasarkan pernyataan para elit-elit Partai Aceh. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wliayah, Dewan Pimpinan Sagoe, Dewan Pimpinan Mukim dan Dewan Pimpinan Gampong sudah mengadakan rapat dalam hal penentuan para kandidat yang diusung. Kedua, konsekuensi dari penentuan kandidat Kepala Pemerintah Aceh baik itu Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota memang tidak merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Partai Aceh, dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 yang menyatakan kewenangan Majelis Tuha Peut menentukan kebijakan strategis namun kenyataannya tidak demikian, hal ini inkonstitional karena melanggar ketentuan AD dan ART Partai Aceh. Karena legitimasi AD dan ART Partai Aceh diakui secara kuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. This article would like to highlight the determination of the Aceh Government candidate pala in internal Aceh Party. Aims to find out and analyze the determination of candidates for the candidates for the Head of the Government of Aceh in the Internal Aceh Party. As well as knowing and analyzing the determination of candidates for candidates for the Head of the Aceh Government in the Internal Aceh Party who did not refer to the AD and ART of ...

Tahun 2004 menjadi titik balik Aceh berbenah dan bangkit dari keterpurukan.Pasca bencana alam (gempa-tsunami) dan bencana kemanusiaan (kon ik)menuntun adanya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan olehPemerintah Daerah, Indonesia dan pihak asing (luar negeri) dalam berbagai bidangturut menumbuhkan perekonomian dan sosial masyarakat Aceh dengan pesat.Proses itu tidak hanya fokus di infrastruktur, akan tetapi juga di bidang sosialkeagamaan dan cagar budaya, serta mempengaruhi pola pikir dan cara pandanggenerasi sekarang.Sebagai daerah kaya potensi alam dan mewariskan nilai sejarah dan budayamasa lampau, Aceh bergulir dalam beragam cuaca politik dan kebijakan, mulaidari periode kesultanan, kolonial, hingga kemerdekaan Indonesia. Pergolakan danpeperangan panjang juga menghiasi tiga periode tersebut di Aceh, baik pertikaianinternal, perang saudara, maupun kon ik vertikal dan horizontal. Akibatnya,cagar budaya dan kearifan masyarakat terkubur oleh bencana kemanusia tersebut,terlebih "kekayaan alam dan kearifan" musnah saat bencana alam terbesar terjadidi abad ke-21.

Abstract: Article 213 paragraph (2) of Law No. 11 in 2006 and in Article 2 of Decree of the President of Republic of Indonesia Number 34 Year 2003, said that the authority of the Government in response to land held by the District / City. Of the few cases that imposed to the Government of Aceh, there are still many unresolved cases. The study aims to determine the implementation of land conflict resolution by the Provincial Government of Aceh and analyze constraints in land conflict resolution by the Provincial Government of Aceh. Based on the Object problem there are 2 ( two ) studies used in this thesis , the normative legal research and empirical legal research. Reaseach findings shows that there are 33 (Thirty Three) cases of land conflict and 5 (five) cases were completely resolved by the Government of Aceh where the adjudication process performed through negotiation, mediation, customary law and the rule of law. Barriers that occur in this implementation are :( 1) Lack of awareness of the district and city / Dispute Resolution team to resolve the issue of land (2) The duality of authority settlement of land conflicts between the National Land Agency and the Government of Aceh-Indonesia; (3) The number of agencies involved in the process of handling land issues. All parties involved in conflict and other related parties in the process of completion are advised to emphasize more on consensus while it is still guided by a system of laws and regulations and the Government of Aceh optimize performance through Land Conflict Resolution Facilitation Team both at the provincial and district / city. Keywords: Land Conflicts. Abstrak: Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari beberapa kasus yang masuk ke Pemerintahan Aceh, masih banyak kasus yang belum terselesaikan. Tujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Berdasarkan Objek masalah terdapat 2 (dua) penelitian yang digunakan dalam tesis ini, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.Hasil Penelitian menunjukan terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) kasus konflik pertanahan dan 5 (lima) kasus yang selesai terselesaikan oleh Pemerintah Aceh dimana proses penyelesaiannya dilakukan melalui Negosiasi, Mediasi, Hukum Adat dan Aturan PerUndang-Undangan. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan ini (1) Kurangnya kepedulian pemerintah kabupaten dan kota/Tim Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan persoalan pertanahan (2) Dualisme kewenangan penyelesaian Konflik pertanahan antara Badan Pertanahan Nasional-RI dan Pemerintah Aceh; (3) banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penanganan permasalahan pertanahan. Disarankan Seluruh pihak yang berkonflik dan pihak terait lainnya dalam proses Penyelesaian lebih mengedepankan musyawarah mufakat dengan tetap mempedomani sistem peraturan perundang-undangan dan Pemerintah Aceh mengoptimalkan kinerja melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kata Kungci : Konflik Pertanahan.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menyatakan bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, turut berperan serta dalam pengembangan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasilnya. Pengaturan penyertaan modal pemerintah Aceh tertuang juga dalam Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip saling menguntungkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis alasan pemerintah Aceh dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penyertaan modal Pemerintah Aceh pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab Pemerintah Provinsi Aceh sehubungan dengan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, adanya alasan hukum dan alasan politis Pemerintah Aceh dalam mempertahankan eksistensi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, kedua, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PDPA mempunyai legal standing yang jelas, namun demikian, masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengawasan. Ketiga, Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap kekurangan penyertaan modal pada PDPA sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 1994 Tentang pendirian PDPA, mengingat modal tersebut sangat diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar.Article 5 (1) of Local Law on Special Region of Aceh Province Number 4, 1994 regarding the Establishment of Local Enterprise of Pembangunan Aceh states that local enterprise is established with the aim of increasing the revenue, participating in regional economic development, broadening the development and its results. The regulation on Capital Participation of Aceh Government ruled in Qanun Aceh Number 16, 2013 regarding the Joint Capital of Aceh Government at the Local Enterprise of Aceh at the Aceh Government Enterprises, the joint of capital at the Government of Aceh is to transfer the owning of Aceh Treasury that is previously apart of the property that is not separated from the property to be accounted as the capital of Aceh at the Local Enterprises with the principle of reciprocity. This research aims to know and analyze the reason of Government of Aceh in jointing capital at the Aceh Local Enterprise of Pembangunan Aceh, to know and analyze the legality of joint capital of Aceh Government at the Enterprise of Pembangunan Aceh, and to know and analyze the responsibility of Aceh Government in relation to local enterprise of Pembangunan Aceh local enterprise. This is normative legal research (juridical normative) or doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data. The result of the research shows that firstly there is a legal and political reasons in defending the existence of to local enterprise of Pembangunan Aceh Secondly, the joint venture of Aceh's Government in PDPA has a clearly legal standing nevertheless thee are weaknesses in the monitoring. Thirdly, the Government of Aceh is responsible towards the lack of joint venture of PDPA as ruled in the Local Regulation Number 4, 1994 on the PDPA Establishment as the capital is really needed in order to keep the company operation working well.

Implementation of sharia in Aceh is identified as the historical-sociological value. This provision is developed based on the reaction of the Acehnese people who expect the rules of sharia are born through the Qanun. Therefore, imposition of Islamic sharia and how well are they enforced, seems adapted to the prevailing customs and traditions, as proof with the Qanun 9/2009 on the implementation of indigenous life and Qanun 10 of the customary institutions ratified on December 30, 2008, which previously was in the form of local government 7/2003. Then how are the views and the response to the enactment and implementation of sharia in Aceh. This course requires an effort to consider the legal systems that do not experience gaps in supporting the establishment of sharia in Aceh.