Suchergebnisse
Filter
Format
Medientyp
Sprache
Weitere Sprachen
Jahre
Devolution
In: The Creation of States in International Law, S. 329-373
Devolution
In: Parliamentary affairs: a journal of comparative politics, Band 56, Heft 2, S. 380-380
ISSN: 1460-2482
Devolution
In: Local government studies, Band 5, Heft 2, S. 13-13
ISSN: 1743-9388
Devolution
In: The political quarterly, Band 47, Heft 2, S. 221-225
ISSN: 1467-923X
DEVOLUTION *
In: Parliamentary affairs: a journal of comparative politics, Band 33, Heft 1, S. 238-240
ISSN: 1460-2482
Devolution
In: Parliamentary affairs: a journal of comparative politics, Band 33, Heft 2, S. 238-240
ISSN: 1460-2482
Devolution
In: Public administration: an international journal, Band 10, Heft 1, S. 74-81
ISSN: 1467-9299
SSRN
Working paper
SSRN
Working paper
Devolution and Corporatism
In: Government & opposition: an international journal of comparative politics, Band 12, Heft 2, S. 178-193
ISSN: 0017-257X
Corporatism is currently more advanced in Scotland than in England & the law is more difficult to reform than in England. Civil servants in Scotland play a greater role in consultations with local government & pressure groups than they do in England. Professional bodies in medicine, education, social work & law have more direct access to civil servants of the Scottish Office than do their English equivalents. "Devolution" is advocated as a corrective to this. A legislative assembly in Scotland could correct the balance. The present Labour government's willingness to enact devolution is a result of the need to placate Nationalist voters &, paradoxically, of pressure from one of the most powerful "corporations"--the trade union movement. Submissions to the government of devolution proposals are analyzed, using documents of the Labour, Conservative, & National Parties concerning devolution. AA.
Devolution in the UK
This text explains devolution today in terms of the evolution of past structures of government in the component parts of the UK. It highlights the importance of the English dimension and the role that England's territorial politics played in constitutional debates
Devolution of Power
Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati
BASE
Devolution of Power
Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati
BASE