Suchergebnisse
Filter
355 Ergebnisse
Sortierung:
Mabillon und andere: die Anfänge der Diplomatik
In: Wolfenbütteler Forschungen Band 159
Dieses Werk bietet einen umfassenden Einblick in die Entstehungsgeschichte der Urkundenwissenschaft. Dabei werden die sozialen, kulturellen und wissenschaftshistorischen Bedingungen der Entstehung der Idee einer "ars diplomatica" in der Frühen Neuzeit aufgezeigt und alle grundlegenden Texte dieser Disziplin analysiert - beginnend mit dem berühmten Werk von Jean Mabillon, De re diplomatica libri VI. Neben der Entwicklung der diplomatischen Kritik in der Frühen Neuzeit werden die zahlreichen Kontroversen beleuchtet, die die Entstehung und Frühgeschichte der Diplomatik wesentlich geprägt haben: Einerseits betrifft dies eine Reihe von partikulären Streitigkeiten um die Echtheit der mittelalterlichen Privilegien, die in einigen europäischen Ländern im 17. und 18. Jahrhundert ausbrachen und als "bella diplomatica" in die Geschichte eingegangen sind. Andererseits ist dies die heftige Debatte um die epistemologischen Grundlagen der Diplomatik, die am Anfang des 18. Jahrhunderts vom französischen Jesuiten Barthélémy Germon angestoßen wurde.
Beiträge zur Diplomatik der mährischen Immunitätsurkunden
In: Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 9
Osmanlı Belgelerinin dili (diplomatik)
In: Türk Tarih Kurumu yayınları
PERTANGGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELAGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran atas hak kekebalan diplomatik dan bagaimana pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Hak kekebalan yang diberikan kepada para anggota staf perwakilan diplomatik digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi diplomat (Pasal 42 Konvensi Wina 1961). Kegiatan-kegiatan seperti melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, kegiatan spionase, dan kegiatan subversif atau politik telah merugikan negara penerima juga telah mencederai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. 2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan diplomatik, harus dipertanggung jawabkan oleh mereka yang telah melanggarnya. Negara pengirim mempunyi tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada negara penerima dan bila menyangkut pelanggaran berat negara pengirim harus membayar ganti rugi kepada negara penerima. Sanksinya berupa persona non grata oleh negara penerima untuk para anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan dalam ketentuan Konvensi Wina 1961. Kata kunci: Hak kekebalan, diplomatik
BASE
Tebaanın Yabncı Memleketlerde Diplomatik Himayesi
In: Ankara Üniversitesi SBF dergisi, Band 9, Heft 1, S. 1
ISSN: 1309-1034
PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK DALAM PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL
Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Jalinan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan. pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Isu hukum yang ditulis Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik; Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya. pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintahannya. di dalam gedung kedutaan (legation premises), yakni: 1). Sebagai tindakan yang bersifat sementara. 2). Suaka diplomatik kebiasaan setempat yang bersifat mengikat. 3).Aadanya suatu perjanjian khusus. hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatandan yurisdiksi territorial.
BASE
Illuminierte Urkunden: Beiträge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humanities
In: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde
In: Beiheft 16
In: Beihefte zum Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde Band 016
Illuminierte Urkunden sind lange Zeit als Stiefkinder der Forschung behandelt worden. Nicht zuletzt durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel sind sie im vergangenen Jahrzehnt zunehmend in das Licht der Öffentlichkeit getreten. Das neu geweckte Forschungsinteresse konzentriert sich auf die veränderte Performativität von Urkunden durch den Zusatz von Schmuckelementen. Der reich bebilderte Band präsentiert Aufsätze von Forscherinnen und Forschern aus elf Ländern, die illuminierte Urkunden aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ihrer Disziplinen untersuchen.
Osmanlılar ve Macarlar: bir diplomatik tarih
In: VakıfBank Kültür yayınları 198
In: Tarih 54