Suchergebnisse

Politics, coming back to its original meaning which might be defined as influencing other people and which is involves the making of a common decision for people, then, life is never politics-free. When we are thinking, we are contributing in the political life, how to influence or how to be influenced, how to make a decision in life or how to follow a decision. Politics contain of many dimensions, one might think politics in a negative or positive way depending on which dimensions he stick the politics with. Political party is one of the main institutions in the political life which used in practicing the democracy as the representative system needed by the community. It used as a media to transfer the political messages from the community to the government, as peoples' media to send their aspiration to the people 'above', which existence is influencing the development of the policies of the country depending on its effectiveness. As a Muslim-Largest country, Islam has a very important role in Indonesia's political zone. Though, not everything that has an "Islam" name is able to completely represent Islamic values and so some "non-Islam" might also represent Islamic ethical values. The point of this article is to focus more on how is the relationship between politics and Islam in Indonesia by observing the development of Islamic Political Parties and its phenomena. It will be well observed by the historic-phenomenology approach, which is describing and observing the history of Islamic Political Parties in Indonesia and the social facts that happened in the society

PILPRES 9 Juli 2014 telah dihelat dan WNI terpanggil untuk datang menentukan sekaligus memenangkan pilihanya. Hasilnya diumumkan KPU pada 22 Juli 2014 yang untuk selanjutnya panggung politik diperlihatkan melalui mekanisme hukum di MK. Kita semua mengetahui apa yang kemudian terjadi dan siapa yang sepatutnya memimpin RI sesuai dengan putusan lembaga perpilpresan yang dilantik 20 Oktober 2014. Publik menyimak bahwa Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama-sama mengusung tema lingkungan untuk diperhatikan dengan kesungguhan jiwanya

The study aims to uncover the actor and political interests behind the adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) in Indonesia. Using the accounting ecology framework developed by Gernon and Wallace (1995), this study examines the reason of why Indonesia adopts IFRS. The study finds that the adoption of IFRS in Indonesia is driven by international interests. Indonesia's membership in IFAC, IOSCO, and the G-20 has resulted in Indonesia approved the use of global accounting standards.

The study aims to uncover the actor and political interests behind the adoption of International Financial Reporting Standard (IFRS) in Indonesia. Using the accounting ecology framework developed by Gernon and Wallace (1995), this study examines the reason of why Indonesia adopts IFRS. The study finds that the adoption of IFRS in Indonesia is driven by international interests. Indonesia's membership in IFAC, IOSCO, and the G-20 has resulted in Indonesia approved the use of global accounting standards.

Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umatini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan)agama mereka pada setiap akhir seratus tahun" Inilah bunyisabda Rasulullah, sekaligus mempertegas bahwa agama ini akansenantiasa dijaga oleh Allah. Tulisan ini berupaya mengeksplorsalah satu pembarahu Islam abad 20, Hasan al-Banna. Beliauseorang pendiri gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Gerakanini banyak memberi sumbangsih yang luar biasa terhadapIslam. Kajian ini bersifat deskriptif-analisis yang mencobamenguraikan pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukanoleh Hasan al-Banna. Hasilnya, dalam rentang waktu yang relatifsingkat, al-Banna berhasil membangun pondasi yang kuat bagilahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, beliau banyakmelakukan pembaharuan di berbagai bidang, meliputi: akidah,fiih, ekonomi, dan politik. ; Sesungguhnya Allah akan mengutus (menghadirkan) bagi umatini (umat Islam) orang yang akan memperbaharui (urusan)agama mereka pada setiap akhir seratus tahun" Inilah bunyisabda Rasulullah, sekaligus mempertegas bahwa agama ini akansenantiasa dijaga oleh Allah. Tulisan ini berupaya mengeksplorsalah satu pembarahu Islam abad 20, Hasan al-Banna. Beliauseorang pendiri gerakan Islam Ikhwanul Muslimin. Gerakanini banyak memberi sumbangsih yang luar biasa terhadapIslam. Kajian ini bersifat deskriptif-analisis yang mencobamenguraikan pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukanoleh Hasan al-Banna. Hasilnya, dalam rentang waktu yang relatifsingkat, al-Banna berhasil membangun pondasi yang kuat bagilahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain itu, beliau banyakmelakukan pembaharuan di berbagai bidang, meliputi: akidah,fiih, ekonomi, dan politik.

Mahathir Mohamad: Keynote address. - S. 1-20. Dialogue with the Prime Minister. - S. 21-49. Report of plenary session I: Forging cooperation for a better future. - S. 51-73. Resolutions of workshop group I: Forging cooperation from the political dimension. Resolutions of workshop group II: Forging cooperation from the religio-cultural dimension. Resolutions of workshop group III: Forging cooperation from the economic dimension. - S. 75-108. Report of plenary session II. - S. 109-136. Abdul Hamid, Ahmad Sarji bin: Closing remarks. - S. 137-140

Kemajuan Kota Surabaya pada awal abad ke-20 ditandai oleh perubahan di berbagai bidang. Perubahan ini menyebabkan munculnya simbol modernitas kota, seperti industri, transportasi, dan permukiman modern. Perkembangan industri mampu mengubah mata pencaharian penduduk kota dari sektor pertanian ke pabrik dan kerajinan. Kegiatan ekonomi industri didukung oleh masuknya kendaraan modern yang berfungsi sebagai alat angkutan barang dan orang. Kesempatan kerja yang terbuka mendorong laju migrasi, sehingga populasi penduduk meningkat. Artikel ini menjelaskan unsur-unsur yang menunjukkan perubahan Surabaya menjadi kota modern. Penjelasan lain berhubungan dengan perubahan tatanan fisik kota dan komposisi penduduk. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kemajuan Kota Surabaya ketika terjadi perubahan secara simultan yang disebabkan oleh perkembangan berbagai bidang.

This study analyzes the effect of political connection and effectiveness of audit committee on audit fee. This study uses the sample of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. They were take using a purposive sampling method. The total number of companies is 444 companies. The data were analyzed using SPSS 20 and the hypothesis testing was done using linear regression with a significance level of 5%. The F test indicates that the research model is stable and significant. The value of R square is 38.4%, indicating that there are other variables that can affect the model by 61.6%. The results of this study show that political connection has a significant positive effect on audit fee and the effectiveness of audit committee also has a significant positive effect on audit fee because audit committee wants a higher audit quality from the auditor.

As stated in the preamble of the 1945 Constitution, the goal of our states is to form a government of the state of Indonesia which shall protect all the Indonesian people and the entire country, promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate in the establishment of world peace. This understanding is based on the need of clean government and to accommodate the principles of good governance. Currently, our government has not been fully able to protect and carry out its functions as mandated by the 1945 opening which is stated above . This is consistent with the results of research on Indonesia which governance has not improved significantly and has not been consistent after 15 years of reform. The data is processed by comparing the implementation of data governance at the beginning of the reforming process (1996/1998) and the 2009-2014 strategic plan (drawn from the data transparency of Worldwide Governance Indicators Projects 2010 and Kompas May 20, 2013).

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan menciptakan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani.Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting bagi pendidikan di sekolah dasar. Pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 (BNSP, 2006: 34). Dengan adanya pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mampu (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dasar itulah, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di sekolah dasar. ; Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tujuan menciptakan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani.Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting bagi pendidikan di sekolah dasar. Pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dimanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 (BNSP, 2006: 34). Dengan adanya pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa mampu (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsabangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dasar itulah, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan di sekolah dasar.

The postponement of a State Administrative Decision which becomes the object of the dispute may be granted, since there is still a continuous factual action to be taken, namely the appointment of a definitive Regional Secretary, the inauguration or handover of the position of the dismissed Regional Secretary to the appointed Secretary of the Region whose contents as statements (declarations) of submission of all duties, powers and duties. Decree of the Governor of Maluku Number: 125.a Year 2014 dated May 20, 2014 concerning the Transfer of Civil Servants, on behalf of Kapressy Charles, SH. MSi, NIP: 19560911 198603 1 009 from Southwest Maluku District in Tiakur to the Government of Povinsi Maluku in Ambon, so Kapressy Charles, SH. Msi, felt his interest was damaged by the decision issued by the Governor of Maluku as the State Administration Officer. Therefore the concerned filed a lawsuit to the State Administrative Court of Ambon with Case No. 23/G/2014/PTUN.ABN, concerned requested to carry out the postponement of the transfer from the Government of the Southwest Maluku District to the Government of Maluku Province in due to the contradiction of the principles general good governance or prevailing laws and regulations.