Suchergebnisse

This paper tries to discuss diplomatic governance study on Indonesian decision-making and implementing foreign policy. Diplomatic governance is a concept that is adopted from democratic study on how to manage transparent and accountable decison-making policy. The discourse on diplomatic governance is expected to improve effectivity and efficiency of Indonesian foreign policy in achieving its national interests. Foreign policy that will be the focus of this paper is Indonesiaan foreign policy of administrative–based economy. In the last 10 years, this policy have been constractedserious problems such as corruption, lack of protection of Indonesian citizen abroad and crisis on law-politics issues such as dispute resolution in International Court of Justice in the case of Sipadan and Ligitan Islands.This paper considers that the lacks of effective and efficient of Indonesian foreign policy in articulating Indonesia"s national interests in international fora are closely related to the low governance negotiation discourse in the formulation and implementation of Indonesia's foreign policy.

This study aims to determine the background of Indonesia and Ethiopia conducting trade cooperation which has implications on diplomatic relations between Indonesia and Ethiopia. This study used a qualitative approach, which uses secondary and primary data, where the method of analysis is descriptive analysis. This study uses an analytical framework based on the concept: international trade, national interests and economic diplomacy, and international political economy.The results of this study indicate that the relationship between the political economy of Indonesia and Ethiopia is very closely where this is done through an economic diplomacy. The Economic Diplomacy of Indonesia and Ethiopia is very influential on the development of trade between Indonesia and Ethiopia. In fact, Politics between Indonesia and Ethiopia are only as a political representative, because the driving force of politics between Indonesia and Ethiopia is the economic diplomacy. The motor is the one who makes us move and makes the relationship between Indonesia and Ethiopia are dynamic and increasingly tight.Through economic diplomacy Indonesia and Ethiopia endeavor to establish and improve the bilateral relations that already exist more clearly, planned, systematic and focused to stabilize the diplomatic relations between the two countries and enhancing cooperation in the conducive situation that will produce the pattern and structure of regional security that is based on the economic motives together.

Dinamis komitmen Masyarakat Internasional dalam isu kontrol atas pemanasan global telah dikembangkan sejak tahun 1919 sampai sekarang. Dari daftar perjanjian - perjanjian internasional yang ada, dapat dilihat seberapa kuat komitmen komunitas global dalam isu-isu lingkungan, pemanasan global serta perubahan iklim. Sayangnya, dapat disimpulkan, bahwa perjanjian-perjanjian internasional begitu terfragmentasi dan oleh karena itu, sulit untuk dilaksanakan membandingkan dengan instrumen hukum lingkungan internasional pada umumnya. Namun, kemauan politik dari negara nasional adalah inti untuk membuat agenda internasional. Hal ini dikarenakan niat yang baik dari suatu pemerintahan dapat membawa hal yang baik bagi negara maupun rakyatnya, khususnya lagi dalam pengendalian global warming.Sehingga dalam hal ini negara juga mempunyai peranan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan bagi rakyatnya, hal ini juga secara tidak langsung merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup rakyat dan kelestarian sumber daya alam yang di kandung negara tersebut, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Revolusi Iran tahun 1979 menjadi sebuah titik balik terhadap dinamika politik, budaya, dan sosial yang ada di Iran. Pemimpin revolusi, Khomeini, ingin Iran menjadi negara mandiri secara militer, salah satunya adalah membentuk milisi yang disebut Basij e-Mustafasin. Basij adalah milisi yang loyal terhadap Ayatollah yang terdiri dari masyarakat sipil. Basij telah begitu aktif terlibat dalam berbagai macam konflik yang melibatkan kepentingan Iran, seperti perang Irak-Iran 1980, perang Lebanon 2006, hingga perang sipil Suriah 2011. Menurut Paul Bucala (2017), penggunaan milisi Basij Iran dalam Perang Sipil Suriah yang terjadi dinilai tidak efektif, menghabiskan dana dan memunculkan korban yang cukup banyak, selain itu terdapat sebuah anomali dimana milisi yang seharusnya digunakan untuk bertahan di dalam teritorial negara (Calder, 1910). Namun hal ini tidak membuat Ali Khameini sebagai pemimpin agung untuk meminimalisir penggunaan milisi Basij pada Perang Sipil Suriah. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat konsistensi serta peningkatan dalam penggunaan milisi Basij dikarenakan budaya strategis yang mengakar dalam kultur militer Iran yaitu exporting sectarianism dan ideological army mobilization yang di sebutkan oleh Kamran Taremi (2014). Melalui hal tersebut peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran Ole Waever tentang konstruksi sejarah sebagai identitas utama dari budaya strategis. Peneliti juga menggunakan kerangka beprikir militerisasi sipil oleh Julian Schofield (2007) untuk melihat fenomena milisi yang ada di Iran. Laporan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa adanya sebuah penyerapan pemahaman kolektif budaya strategis dalam perumusan kebijakan luar negeri Iran khususnya dalam bidang militer.

This research analyzes international refugees' presence in Indonesia, which gives local challenges for the Indonesian subnational Government as a transit location. This research uses a paradiplomacy perspective to analyze the West Jakarta Government's response to the foreign refugees in its territory. West Jakarta is one of the Administrative Cities in the Special Capital Region of Jakarta. This research uses a qualitative research method. The research data sources were collected and analyzed from literature studies, current news, and socio-political theories. This research found that West Jakarta Government's paradiplomacy occurs due to differences in regulations applies. Moreover, this process can be parallel alongside the Central Government (Indonesian Government) in handling refugees in their territory following a local-regional wisdom approach. The West Jakarta Government's paradiplomacy carried out by coordinating the distribution of aid to refugees, working with stakeholders in handling international and national refugee issues, and managing refugee handling policies in transit locations where refugees live, especially in Kalideres, West Jakarta, Indonesia. These handling efforts aim to prevent horizontal conflicts between refugees and local people and achieve subnational interests in the form of support materially, financially, and politically. ; Penelitian ini menganalisis keberadaan pengungsi internasional di Indonesia yang memberikan tantangan lokal bagi Pemerintah subnasional Indonesia sebagai lokasi transit. Penelitian ini menggunakan perspektif paradiplomasi untuk menganalisis respon Pemerintah Jakarta Barat terhadap pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik. Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terjadi karena adanya perbedaan regulasi yang berlaku. Apalagi, proses ini bisa paralel dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di wilayahnya dengan pendekatan kearifan lokal-regional. Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dilakukan dengan mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada pengungsi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan nasional, serta mengelola kebijakan penanganan pengungsi di lokasi transit tempat tinggal pengungsi, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat. Upaya penanganan ini bertujuan untuk mencegah konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal serta mencapai kepentingan subnasional dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.

Indonesia's geographical conditions that sourrounded by ocean should be considered as an added value for maritime diplomacy for the sake of the development of Indonesia. Therefore, in terms of geoculture, Maritime Diplomacy should be taken into account as one of the main pillars to build maritime security in Indonesia including the use of maritime diplomacy in response to security threats, so that the defense capabilities will be gradually improved. This article will examine the importance of organizing Indonesia's maritime sector regarding the vision of the Global Maritime Fulcrum (GMF) in order to see the strengths and weaknesses of Indonesian Navy's capabilities as an instrument of Indonesia's Maritime diplomacy to support the development of maritime security. This article also argued that the most important in Indonesia's Maritime Diplomacy is that Indonesia is capable to guarantee maritime security for all stakeholders regionally and globally. Indonesia needs to improve management and expand promotion for all trading ports available, namely Jakarta and Surabaya as well as other ports as a hub of global maritime prospects. By enhancing maritime safety and security, various international cooperation will be maintained and pro table for Indonesia.