Suchergebnisse

Interpersonal communication is very important in an organization. The interpersonal communication within an organization is often ineffective due to inefficient communication that can lead to misunderstand the meaning of the message. The success or failure of an organization is determined by all the elements that exist within the organization, all of it is inseparable from the well-established interpersonal communication that exists both in every village officials and the public.The role of interpersonal communication and the performance of the village officials are very important in supporting a village development, especially the construction of the roads or bridges in Sungai Kayu village, hence the author interested in researching with a title "The Role of Interpersonal Communication and The Performance of The Village Government Officials Towards The Infrastructure Development of Sungai Kayu Village West Kapuas Sub-district Kapuas District".The research was conducted in RT.4, RT.5 and RT.6 of Sungai Kayu Village West Kapuas Sub-district Kapuas District in May 2013. The approach method used was a quantitative of all the data collected from 139 respondents analyzed in descriptive using a percentage technique.The analysis result of partial significance for all variables was 73.27%, thus the role of interpersonal communication and the performance of the village government officials towards the infrastructure development of Sungai Kayu Village West Kapuas Sub-district Kapuas District have been categorized achieved with indicators: X1 (the interpersonal communication), X2 (the performance of village government officials) and the dependent variable Y are the dependent variables. Therefore, this research is expected to improve the interpersonal communication better among the villagers and between the villagers and the village officials, besides this research can also improve the performance of the village officials especially in the development of both physical and nonphysical. Keywords : Interpersonal Communication, ...

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, tahapan baru bagi masyarakat adat sebagai subjek pengelola hutan adat berdampak positif terhadap transformasi pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Konteks politik-hukum menjadi hal yang penting untuk dipahami secara historis dan kontekstual dalam melihat beragam strategi yang dilakukan oleh NGO dalam mendorong pengakuan bagi masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Tulisan ini muncul dari hasil observasi penulis selama kurun waktu 2015-2017 atas arah advokasi NGO pegiat masyarakat adat di Indonesia dalam proses regularisasi tentang hutan adat. Berfokus pada proses regularisasi sebagai proses sosial, tulisan ini menelaah dinamika Pasca keluarnya Putusan MK 35 yang mengoreksi UU No.41/1999 tentang kehutanan, yang kini memposisikan 'hutan adat adalah berada terpisah dari hutan negara'. Dengan memahami proses terbentuknya aturan sebagai sebuah proses sosial, tulisan ini melihat sebuah produk hukum sebagai dokumen yang hidup dan menghasilkan perubahan sosial dalam menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengelola kawasan hutan. Berfokus pada 215 produk hukum daerah tentang masyarakat adat selama kurun waktu 1979-2017, dan proses penetapan hutan adat oleh Negara, tulisan ini menyimpulkan bahwa pentingnya mendorong proses regularisasi dalam bentuk diskresi yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum pada upaya percepatan penetapan hutan adat di Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan oleh NGO pegiat masyarakat adat dengan melakukan sejumlah advokasi untuk mendorong kebijakan di tingkat daerah, kementerian, hingga peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pada akhir bagian, tulisan ini memperlihatkan salah satu inisiatif NGO dalam mewacanakan konsep Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM atau ICCAs) sebagai salah satu strategi untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, momentum tahun politik pilkada serentak di tahun 2018, dan Pilpres di tahun 2019, menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mendorong masyarakat adat sebagai subjek aktif pengelola kawasan hutan