Suchergebnisse

Abstract This study base on the efforts of the Golkar Party's to the process of interpretation, socialization, and implementation of the new paradigm, the paradigm guide to reformations Golkar Party's become to democratic, independent, solid, strong, foundamental, and responsive. How Golkar party's political communication about socialization and implementation of a new paradigm of Golkar Party's leadership Aburizal Bakrie-year period from 2009 to 2012. The aim of this research is to study and overview of the process of socialization and implementation new paradigm Golkar Party's of the Aburizal Bakrie's leadership. This contect described to using constructivist paradigm through the theory of Performance of Communication and Structuration. Research using the case study method. Data obtained by participation observer, unstructured interviews, and documentary study. The data also collected from informants. The results of this research show: 1) The Golkar Party's has a very significant infrastructure, so the making easier to socialization new paradigm to internal party, but Golkar Party's can not erase stigma society as the New Order party. Socializing new paradigm Golkar Party's to be done in integrated, systematic and continuous addressed to all cadres of various levels from the center to the village. 2) the new paradigm Golkar Party's ideals as the basis and foundation values stand for the Golkar Party's, the implementation is faced with the reality of the condition of the various political considerations and the interests of power, so it can not shown the Golkar Party's political communication with the direction of the reality, Golkar Party's must be have to political communication with the role of multi faces. Keywords: politic communication, Golkar Party's, Aburizal Bakrie.

GEMPITA pilkada gemuruhnya tengah memekakkan telinga publik. Mimpi dan imaji dibaurkan dalam "pentas demokrasi" sebagai arena memanggungkan janji-janji. 171 daerah membentuk formasi menyongsong "suksesi kepemimpinan lokal" berbiaya tinggi. Fenomena mahar politik tidak terbendung memenuhi jalan rekomendasi partai. Sengkurat kian beranjak dengan paslon-paslon yang tertindih derap korupsi dari ruang kesumat tahta dan harta. OTT KPK terberitakan dalam pekabaran tanpa jeda atas problema "kerakusan" paslon pilkada. Partai-partai tampak menarasikan "kesuciannya", sementara rakyat senantiasa mendapatkan suguhan mengenai "najisnya" pergulatan pasangan. Mahalnya sesi perhelatan pilkada mengkonstruksi ingatan yang konklusif betapa "berharganya jabatan". Apalagi posisi kepala negara. Pilpres tidak mungkin menafikan diri bebas dari "kerumunan persekutuan bandar". Itulah yang mudah dieja oleh khalayak di kala membaca lembar demi lembar kisah jelang coblosan di bentara pilkada.

Keabsahan demokrasi seyogianya berbanding lurus dengan perbaikan kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi. Tahun 2014 ini telah dinisbatkan oleh publik sebagai Tahun Politik dengan helatan coblosan 9 April (pileg) dan 9 Juli (pilpres). lni merupakan babakan demokrasi yang harus diapresiasi dengan segala implikasinya terhadap pelaksanaan pemba,rgunan berkelanjutan (sustainable development) yang menyodorkan tiga pilar keseimbangan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Terhadap pelaksanaan pemilu ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan secara ekologis. Berjuta-luta ton sampah plastik dari alat peraqa katnpanye yang berjajar dari Aceh sampai Papua dapat membahayakan keseimbangan ekosistem nasional. Kontestan yang tidak ramah lingkungan dalam bahasa yang hiperbolik dapat mengguncang tatanan ekologis lndonesia. Dan inilah yang sedang dipentaskan.

TULISAN ini merupakan permenungan atas realitas yang memperhinakan peradaban bangsa. Korupsi merayapi seluruh koordinat institusi negara yang jumawah kuasa dengan harta dan tahtah. Khalayak menyaksikan betapa korupsi menjadi produk keserakahan "modal maupun otoritas legal" yang menjalar di tubuh negara. Simaklah korupsi yang diungkap KPK selama ini, termasuk korupsi sektor: pertambangan, layanan umum, e-KTP, serta para penikmat dana BLBI, adalah orang-orang yang berbilang "sang kuasa" kapital. Kasus skandal BLBI yang "naik-turun" pengungkapannya, dana pungut dan sogokan yang melintas di pojok-pojok "terminal" kota, serta transaksi sumber daya alam di bumi Papua yang belum tergoyahkan, sungguh telah membelalakkan mata publik.

Political culture, is part of the culture of the society with the characteristics of a more typical. The term includes the issue of legitimacy of political culture, power regulation, government policy-making process, the activities of political parties, the behavior of the state apparatus, and the turmoil of society against the power to rule. Political activity is also entering the world of religious, economic and social activities, personal and social life at large. Thus, political culture directly affects the political life and national decisions regarding the allocation pattern of public resources. No exception to the institution called the pesantren. Political culture in schools to some extent affect the practical political life in the boarding area itself. Pesantren and political parties actually two entities are quite far apart. Pesantren is more synonymous with education which is in contact with science and morality, while the political parties more closely on joint efforts to achieve, maintain, and seize power. Pesantren in daily life is busy with the book review that discusses the views of scholars of classical and modern about the various disciplines of Islamic religion, while political parties busy with preparing the party platform with all the strategies and political tactics to gain power for the sake of advancing the nation and state and the welfare of the people