Suchergebnisse

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif kemerdekaan pers berdasarkan hukum positif pers Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang mengalami beberapa kali perubahan amat berpengaruh terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pendapat yang mengatakan bahwa "sistem media di suatu Negara mencerminkan sistem pemerintahan yang dianut Negara bersangkutan" sangat relevan dengan Indonesia. Kemerdekaan pers Indonesia selain mengedepankan asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, juga menganut landasan kebhinekaanyang menjadi semboyan Negara Indonesia. Ini tercermin dari semangat yang dikandung dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini yang menekankan penghormatan terhadap norma-norma agama dan kesusilaan masyarakat.

A closer look at the literary works, essays, letters and diaries of important German exile writers and anti-Nazi dissidents during National Socialism leads to an important observation: that is the increase of references to classical topoi of the Barbarian. Since at least 1933 and the traumatic Nazi book burnings, in German (exile) literature does not only occur a political actualization but also an emphatical radicalization of the reactivated dichotomies of 'civilization/culture' vs. 'the Barbarian' and sometimes more specific of 'the Hellenes' vs. 'the Persians'. Even though numerous literary texts display these dichotomies, in literary criticism a systematic analysis of their semantic implications and their function is still lacking. This study thus aims to present a first overview and interpretation of this noticeable actualization of the above mentioned topoi in German exile literature, particularly in the works of Klaus Mann.