Suchergebnisse
Filter
5 Ergebnisse
Sortierung:
HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM ISLAM (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual)
Abstract : There are two opposite opinions about the permissibility of women in politics. One opinion states that women should be at home, devoted to her husband, just have a domestic role, and should not be involved in politics. Another opinion states that women have the freedom to play, both inside and outside the home as well as in politics. This happens because they don't understand the concept of women's rights that purely political, as well as in understanding the text verse Al-Qur`an is still gender bias. The differences of those opinions related to the differences in understanding the Islamic sources especially the verses of the Al-Qur`an about politics. This paper discusses political rights of women in Islam, so that people can understand and not considered taboo against women who were involved in politics. Based on the identification, classification, and analysis of the texts of the Al-Qur'an and hadith about politics, found that women in politics have the right according to Islam. Men and women are obliged to enjoining good and forbidding evil through several ways including the political media. Islam does not distinguish between men and women in individual rights and social rights especially political rights. However, it was noted that all rights must be placed within the limits of natural as women. Abstrak : Terjadi dua pendapat yang berseberangan tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdi kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Pendapat lain menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah demikian juga dalam bidang politik. Hal tersebut terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur`an masih bias gender. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik. Makalah ini membahas bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dalam Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik. Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi serta analisis nash-nash dari al-Qur'an dan hadis tentang politik dalam al-Qur`an, ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.
BASE
PERSEPSI PARTAI POLITIK TERHADAP KETENTUAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Deskripsi Tentang Persepsi PKB, Golkar, PKS, PPP dan PDIP di Kabupaten Tasikmalaya)
This research seeks to know the perception of the five political parties (PKB, Golkar, PKS, PPP, and PDI) in the implementing legislation concerning women's representation in political parties and the electoral period 2009-2014, and the constraints faced by women in fulfilling the quota of 30%. With kualitatif.Dapat research methodology concluded that the representation of women in the 2009 legislative election in Tasikmalaya Regency is still very low at only 14% of the normative provisions of 30%. The five parties that became the sampling study, admitted that he had to do the functions of political parties, it's just cultural factors and conventional views of Islam considers women's entrance into the political sphere is something that is taboo. Although the view of Islam in the political sphere think of women as well as lacquers are the same men made no difference in the eyes of God. Representation of women in politics, especially in the legislature should be used as an evaluation, whether the low representation of women in Tasikmalaya Regency is 14% influenced by the electoral system, the internal political party or political and religious culture that has been entrenched in society. Party according to its function should provide a more mature political education to the cadre of women for the women to be better prepared to compete with men - men in the arena of politics, and make more qualified cadre of women in politics so that gender equality can be realized and the representation of women can be fulfilled for the benefit and well being nation.
BASE
PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH (Studi Atas Peran Publik Sahabiyah-Sahabiyah di Masa Rasulullah SAW)
Abstract: The tradition of pre-Islamic Arabian society known as the position of women as imperior. Prophet as a feminist fight for equality derarat (egalitarian) between men and women. The struggle of the Prophet raise the dignity of women is very opposite to trasidi Arab society. Many traditions and fi'li qauli recommending that treat women well. Even at the time of the Prophet women taking a role in the public sphere-sphere were previously considered taboo for women. As in politics known Aisha, Umm Salama, Safia Bint Abdul Muttalib and others, in the field of education known in economics Aisha and Khadija bint Khuwalid known. Abstrak : Tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal sebagai posisi perempuan sebagai imperior. Nabi sebagai pertarungan feminis untuk kesetaraan derarat (egaliter) antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan Nabi mengangkat harkat dan martabat wanita sangat berlawanan dengan trasidi masyarakat Arab. Banyak tradisi dan qauli fi'li merekomendasikan bahwa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan pada saat perempuan Nabi mengambil peran dalam masyarakat lingkup-lingkup yang sebelumnya dianggap tabu bagi perempuan. Seperti dalam politik dikenal Aisha, Ummu Salamah, Safia Binti Abdul Muthalib dan lain-lain, di bidang pendidikan yang dikenal dalam ilmu ekonomi Aisha dan Khadijah binti Khuwalid dikenal.
BASE