Suchergebnisse

Many studies on rice landrace (Oryza sativa sbsp. indica) have been conducted by biodiversity, ethnobotany, and agroecology disciplines. The importance of rice landraces as genetic resources and the basics of human civilizations. Conservation landraces in Tumbang Datu and Pongbembe nowadays are affected by the following socio-cultural constraints: a) decline numbers of local varieties after the regional government-imposed funding to local communities to substitute new-high yield varieties, b) rice rites and landrace conservation are on the brink of extinction. This research explores daily behaviors that contribute to rice landrace conservations through the sociological approach of collective memory and symbolic interaction. Today's generations use new meanings and symbols of rice derived from collective memories and virtues. Various interviewees practice mnemonic devices (what, why, who, where, when, and how) that reflect foodways. According to Blumer, social structures are networks of interdependence among actors that place conditions on their actions. In these networks, people act and produce symbols and meanings of rice to interpret their situations and to have their own set in a localized process of social interpretation. Moreover, the Toraja language is used as a bridge in communicating the past, present, and future to strengthening collective identity. This research uses a qualitative method to explore rice landrace conservation using open-ended questions, in-depth interviews, and Focus Group Discussions. A free-listing method was followed to gather interviewees' collective memories of rice landraces. Findings show that a combination of methods, tradition-based conservation, and current scientific-technology-based conservation become a practice for promoting, educating, and stimulating the public and researchers to engage in landraces conservation. These findings suggest that the socio-cultural ecosystem and Blumer's social network support new networks to deliver science in agricultural innovation policy. The results showed that collective memories and foodways create ways that would benefit rice landrace conservation the most. ; Penelitian-penelitian mengenai padi lokal (Oryza sativa sbsp. indica) telah dilakukan oleh disiplin keragaman hayati, etnobotani, dan agroekologi. Padi lokal penting sebagai sumber daya genetika dan dasar berbagai peradaban manusia. Pada masa kini, konservasi varietas-varietas padi lokal di Tumbang Datu dan Pongmbembe menghadapi beberapa tantangan sosial budaya, antara lain a) penurunan jumlah varietas lokal setelah pemerintah kabupaten menyediakan varietas-varietas baru kepada masyarakat, dan b) konservasi dan ritus-ritus, yang menggunakan padi lokal, terancam punah. Penelitian ini mengeksplorasi perilaku sehari-hari yang dapat berkontribusi pada konservasi padi lokal, melalui pendekatan sosiologis terhadap memori kolektif dan interaksi simbolik. Generasi masa kini menggunakan makna dan simbol baru padi berdasarkan ingatan kolektif. Para informan mempraktikkan perangkat mnemonik yang mencerminkan foodways. Konsep struktur sosial menurut Blumer adalah jaringan saling ketergantungan antar-aktor, yang menempatkan kondisi pada tindakan aktor tersebut. Orang-orang bertindak dan menghasilkan simbol dan makna padi di dalam jaringan ini, untuk menafsirkan situasi mereka sendiri, dan memiliki device (perangkat) sendiri dalam proses interpretasi sosial. Bahasa Toraja juga berfungsi menjembatani dan mengkomunikasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sekaligus memperkuat identitas kolektif. Bahasa Toraja digunakan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, demi memperkuat identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi konservasi padi lokal, dengan menggunakan pertanyaan terbuka, wawancara mendalam, dan Diskusi Kelompok Terfokus. Metode free-listing digunakan untuk mengumpulkan ingatan kolektif para informan pada padi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode kombinasi, yaitu konservasi berbasis tradisi dan konservasi berbasis teknologi ilmiah saat ini, menjadi praktik untuk mempromosikan, mendidik, dan melibatkan publik dan peneliti di dalam konservasi padi lokal. Selain itu, ekosistem sosio-budaya dan konsep jejaring sosial Blumer mendukung jejaring baru untuk mempromosikan ilmu pengetahuan di dalam kebijakan inovasi pertanian. Kesimpulan, ingatan kolektif dan foodways menciptakan cara yang paling bermanfaat bagi keberhasilan konservasi padi lokal.

© 2021 The Authors. In an era of mass extinction, who gets a life jacket, who is left to drown or swim—and on what basis? This article addresses these questions by analyzing how tropes and practices of responsibility are variously enacted, reworked, contested, and refused across the global nexus of orangutan conservation. Drawing on multisited, collaborative ethnography, we trace the mutually constitutive relation between multiple orangutan figures and commons imaginaries at different nodes of conservation—from environmental activism in the Global North to NGO-villager encounters in rural Borneo. In so doing, we "uncommon" international conservation's encompassing planetary imaginaries, showing how dominant portrayals of the orangutan as a global responsibility are translated and fragmented in different settings. We further contemplate what an analytic of responsibility might bring to ongoing discussions about the "commoning" planetary epoch in which conservation is increasingly embedded: the Anthropocene. = Di era kepunahan massal, siapa yang mendapatkan pelampung, siapa yang ditinggalkan untuk tenggelam atau berenang ke tepian—dan mengapa mereka harus bernasib demikian? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana tanggung jawab dikiaskan dan dipraktikkan secara beragam, digarap ulang, diadu, dan ditolak di seluruh rangkaian pertalian global konservasi orangutan. Dengan menggunakan etnografi kolaboratif multi-site, kami menelusuri hubungan pokok antara beberapa figur orangutan dan imajinasi umum pada simpul-simpul yang berbeda di dalam konservasi—dari aktivisme lingkungan di kawasan Utara dunia, hingga pertemuan antara LSM dan anggota masyarakat di wilayah pedesaan Borneo. Dengan melakukan hal itu, kami konservasi internasional dengan tata imajiner yang "langka", menunjukkan bagaimana potret dominan orangutan yang menjadi tanggung jawab dunia diterjemahkan dan terfragmentasi dalam lingkungan yang berbeda. Lebih jauh lagi, kami merenungkan tentang sebuah tanggung jawab analitik yang dapat dibawa ke dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai "keumuman" epos yang kini semakin lekat dengan konservasi, yaitu: Antroposen. "It seems that only the orangutans get a life jacket," Bapa Dini 1 ; European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement no. 758494); Arcus Foundation's Great Apes Program (G-PGM-1607–1886); Brunel University London. Research in Indonesia was carried out under RISTEK permits 5/SIP/FRP/E5/Dit.KI/I/2019 (Schreer), 5/E5/E5.4/SIP.EXT/2021 (Stępień), and 1/E5/E5.4/SIP.EXT/2020 (Thung).

An attempt to utilize marine areas based on Law no. 32 in 2004, it concerns about the Regional Government which contains the regional authority to manage their marine areas. Such authority is as stated in Article 18 paragraph (1), "they are; exploration, exploitation, conservation and marine management". In order for regional autonomy to have a positive impact on the management of coastal/marine areas, it requires a commitment from the local government and the community in managing the marine sector in their jurisdiction to gain added value or a strategic role on an ongoing basis. Law No. 32 in 2004 has been changed to Law no. 23 in 2014, Article 14 paragraph (6). ; Upaya pemanfaatan wilayah laut berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memuat kewenangan daerah untuk mengelola wilayah lautnya. Kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), "mereka adalah; eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kelautan". Agar otonomi daerah berdampak positif terhadap pengelolaan wilayah pesisir/laut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sektor kelautan di wilayah hukumnya untuk memperoleh nilai tambah atau peran strategis secara berkesinambungan. . UU No. 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 14 ayat (6).

In the middle of district head's euphoria to float and move forward province of Bangka Belitung's island by brought in the palm oil investors conduce the new conflict of society, i.e agrarian conflicts. The presence of palm oil investors in the middle that in the beginning has been designed to give a profit for society, especially the societies around the oil palm plantation, but precisely harm the soci- ety a lot. For local society, indigenous forest is symbol of nature conservation and the place of animal Seizure and claims over land often happens between the palm oil investors with local society. One of them is the conflict between Air Abik society with PT. Gunung Pelawan Lestari. The main factor of this conflict is there a logging, indigenous forest clearance, destruction of 11 ancestral graves belong to society conducted by PT. Gunung Pelawan Lestari in their efforts to oil palm expansions. This thing then triggered public protest action. survival. Whereas, ancestral grave is symbol of local wisdom and cultural heritage that must be preserved and maintained. Besides, if we see the conflict between both sides, it can be analyzed with contentious politics theory. The use of contentious politics theory because this conflict involves the collective interaction between the claimant, i.e PT. Gunung Pelawan Lestari and claim object, i.e customary land and the land where the 11 ancestral graves stand. In contentious politics theory, there is also depletion of resources. This depletion of resources in the end will influencing people to get involved in the political tensions, like the high level of public complaints, legacy of previous protest, political opportunity structure, and the mechanism relation to help society resistance. ; In the middle of district head's euphoria to float and move forward province of Bangka Belitung's island by brought in the palm oil investors conduce the new conflict of society, i.e agrarian conflicts. The presence of palm oil investors in the middle that in the beginning has been designed to give a profit for society, especially the societies around the oil palm plantation, but precisely harm the soci- ety a lot. For local society, indigenous forest is symbol of nature conservation and the place of animal Seizure and claims over land often happens between the palm oil investors with local society. One of them is the conflict between Air Abik society with PT. Gunung Pelawan Lestari. The main factor of this conflict is there a logging, indigenous forest clearance, destruction of 11 ancestral graves belong to society conducted by PT. Gunung Pelawan Lestari in their efforts to oil palm expansions. This thing then triggered public protest action. survival. Whereas, ancestral grave is symbol of local wisdom and cultural heritage that must be preserved and maintained. Besides, if we see the conflict between both sides, it can be analyzed with contentious politics theory. The use of contentious politics theory because this conflict involves the collective interaction between the claimant, i.e PT. Gunung Pelawan Lestari and claim object, i.e customary land and the land where the 11 ancestral graves stand. In contentious politics theory, there is also depletion of resources. This depletion of resources in the end will influencing people to get involved in the political tensions, like the high level of public complaints, legacy of previous protest, political opportunity structure, and the mechanism relation to help society resistance.

The ecological damage to the coast of Bangka has forced the community to carry out environmental conservation movements to improve their marine ecology. The environmental movement carried out by the HKm Gempa 01 Group in Kurau Barat Village is an ecocentrism activity that is the antithesis of anthropocentrism behavior that has damaged the environment in the Bangka Belitung Islands. On that basis, this research was conducted to analyze and know the Ecocentrism-based Mangrove Tourism Movement Strategy. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews with purposive sampling techniques, and documents, while the analysis technique uses data triangulation. The results showed that the HKm Gempa 01 Group mobilized three stakeholders, namely the government, the community, and tourists, to manage the Mangrove area based on ecocentrism behavior. The success of the management of the area forms a movement strategy that can pressure three stakeholders to transform anthropocentrism behavior towards ecocentrism behavior in the management of the Munjang Kurau Mangrove area. ; Kerusakan ekologi pantai Bangka memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan untuk memperbaiki ekologi lautnya. Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 di Desa Kurau Barat merupakan kegiatan ekosentrisme yang merupakan antitesis dari perilaku antroposentrisme yang telah merusak lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui Strategi Gerakan Wisata Mangrove Berbasis Ekosentrisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik purposive sampling, dan dokumen, sedangkan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grup HKm Gempa 01 mengerahkan tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan wisatawan, untuk mengelola kawasan Mangrove berdasarkan perilaku ekosentrisme. Keberhasilan pengelolaan kawasan membentuk strategi gerakan yang dapat menekan tiga pemangku kepentingan untuk mengubah perilaku antroposentrisme menuju perilaku ekosentrisme dalam pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.

This study aimed to analyze the measures the Government in strengthening the sovereignty of Indonesia in the border region, which includes the strengthening in the areas of national defense, science and technology, as well as strengthening in the field of foreign policy. Indonesia's national sovereignty repeatedly at stake in the face of the world when it happens to border disputes with some neighboring countries, namely Malaysia, Singapore, and the Philippines. As for the problem within the borders of sovereignty is related to a claim made by Malaysia against some of the areas that became the border area between the Republic of Indonesia and Malaysia. There are at least three cases of border disputes that make the relationship between Indonesia and Malaysia heats up, the Ambalat case, Sipadan-Ligitan, and recently is happening is Tanjung Datu. Indonesia and Malaysia border disputes does not necessarily happen. Dispute Indonesia and Malaysia on the border line in the waters of Sulawesi following a change in the ownership status of the islands of Sipadan and Ligitan, the border line on the island of Borneo (Ambalat), and the latter case that has yet to be resolved by the construction of the stake by Malaysia in Tanjung Datu (West Kalimantan). It is a trigger factor rift diplomatic relations the two countries.In this regard, there needs to the appropriate strategy with regard to strengthening the sovereignty of the Homeland border region is the duty of the Government in an effort to protect the people and maintain the territorial integrity of NKRI. Some recommendations dispute resolution sovereignty border areas studied in this paper, including: (1) Establishing institutional aspects of defense and security by providing strong security of island-outer islands, (2) Establishing institutional aspects of science and technology to conduct training on the management and conservation of resources natural resources (SDA) and the building of infrastructure and transport, as well as (3) to strengthen aspects of foreign policy with increased foreign cooperation with neighboring countries, especially with Malaysia.Keywords: Dispute, Border, Defense and Security, Science and Technology