Suchergebnisse

Indonesian education so far has kept a problem that has not received the attention of all stakeholders, namely sexual violence that occurs to students. Victims are faced with the power relations of educational institutions whose reputation is tarnished because of cases of sexual violence. The existence of social media as a social driver is able to mobilize cases of sexual violence on Campus to become a national issue. This prompted the Ministry of Education and Culture to issue Ministerial Regulation no. 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in universities. This research focuses on critical discourse analysis of this Ministerial Regulation. This research is a descriptive-qualitative research type. To gain comprehensive power of qualitative research analysis, the research phase requires the power of reason which is the source of analytical ability (Arikunto, 2010). The scalpel uses the critical discourse analysis technique of Norman Fairclough's model. The main study is focused on microstructural (text), mesostructure (discourse practices), and macrostructural (sociocultural practices) data. The study results are, first, this regulation is motivated by the phenomenon of the iceberg of sexual violence in the university environment. The government feels the need to provide legal certainty to perpetrators and victims. Second, in this regulation, the government uses educational narratives, prevention, and handling, protecting whistleblowers, and restoring victims' rights. Third, this regulation impacts the social life of the community through various responses. ; Pendidikan Indonesia selama ini menyimpan sebuah permasalahan yang belum mendapat perhatian dari segenap pemangku kepentingan yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada peserta didik. Korban dihadapkan pada relasi kuasa institusi Pendidikan yang tidak nama baik Lembaga tercoreng karena kasus kekerasan seksual. Keberadaan sosial media sebagai penggerak sosial mampu memobilisasi kasus kekerasan seksual pada sebuah kampus menjadi isu nasional. Hal ini lantas membuat kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini berfokus pada analisa wacana kritis terhadap peraturan Menteri ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk mendapatkan kekuatan komprehensif tentang analisis penelitian kualitatif, tahap penelitian memerlukan kekuatan akal yang merupakan sumber kemampuan analisis (Arikunto, 2010). Adapun pisau bedahnya menggunakan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Kajian utama ditumpukan pada data mikrostruktural (teks), mesostruktural (praktik wacana), dan makrostruktural (praktik sosiokultural). Hasil penelitian yaitu, pertama, peraturan ini di latar belakangi oleh fenomena gunung es tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah merasa perlu untuk bertindak memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. Kedua, dalam peraturan ini pemerintah menggunakan narasi yang bersifat edukasi, pencegahan, penanganan, perlindungan pelapor, dan pemulihan hak-hak korban. Ketiga, peraturan ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat melalui respons-respons yang cukup beragam.