This study aims to discuss the understanding of hadith about the value of money in the perspective of Islamic economics. This research applies a qualitative type through literature study using thematic, takhrij, and syarah hadith methods as well as descriptive analysis. The discussion of this research includes an overview of money, thematic hadiths regarding money, and an understanding of the hadith about the value of money from an Islamic economic perspective in the contemporary era. This study concludes that the money used by Muslims at the time of the Prophet was Persian silver dirhams and Roman gold dinars, traditions about money are known to be maqbul traditions and can be used as evidence, and the understanding of hadiths about the value of money is closely related to buying and selling and selling. an effective prohibition of usury for controlling inflation so that people's purchasing power is maintained and economic stability is created, in this case Islamic economics which emphasizes increasing people's welfare is recognized in this contemporary era dealing with money politics with the ideology of capitalism.
Politik familisme menarik untuk dikaji karena praktiknya yang sangat jamak ditemukan di tubuh partai, tetapi belum banyak digali secara akademik. Dalam praktiknya seringkali sebuah partai dikemudikan oleh sekelompok keluarga baik dalam susunan kepengurusan, susunan anggota legislatif serta pengambilan keputusan politik lainnya. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian di Partai Persatuan (PPP) Kabupaten Rembang, jawa Tengah dimana dua keluarga besar kyai, yaitu KH. Maemoen Zubair dan KH. Ahmad Thoyfoer (alm.) memiliki pengaruh sangat besar didalam pergerakan politik PPP baik di level lokal hingga nasional. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana praktik politik familisme dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, bertujuan untuk mengetahui praktik familisme di tubuh partai dan implikasinya bagi tatakelola partai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu in-deeph interview terhadap tokoh-tokoh kunci partai dari kedua keluarga, jajaran pengurus dan para antri, dan studi dokumentasi yang berisi arsip-arsip partai. Hasil penelitian ini menjelaskan praktik familisme yang lekat dengan partai politik, dibangun setidaknya melalui dua format, yaitu hubungan kekeluargaan, dan hubungan kyai-santri yang sudah seperti keluarga. Lebih jauh, politk familisme menghasilkan corak tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari tatakelola partai yang pada dasarnya adalah lembaga modern. Kata kunci: Politik Politik familisme menarik untuk dikaji karena praktiknya yang sangat jamak ditemukan di tubuh partai, tetapi belum banyak digali secara akademik. Dalam praktiknya seringkali sebuah partai dikemudikan oleh sekelompok keluarga baik dalam susunan kepengurusan, susunan anggota legislatif serta pengambilan keputusan politik lainnya. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian di Partai Persatuan (PPP) Kabupaten Rembang, jawa Tengah dimana dua keluarga besar kyai, yaitu KH. Maemoen Zubair dan KH. Ahmad Thoyfoer (alm.) memiliki pengaruh sangat besar didalam pergerakan politik PPP baik di level lokal hingga nasional. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana praktik politik familisme dalam Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, bertujuan untuk mengetahui praktik familisme di tubuh partai dan implikasinya bagi tatakelola partai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu in-deeph interview terhadap tokoh-tokoh kunci partai dari kedua keluarga, jajaran pengurus dan para antri, dan studi dokumentasi yang berisi arsip-arsip partai. Hasil penelitian ini menjelaskan praktik familisme yang lekat dengan partai politik, dibangun setidaknya melalui dua format, yaitu hubungan kekeluargaan, dan hubungan kyai-santri yang sudah seperti keluarga. Lebih jauh, politk familisme menghasilkan corak tradisional yang tidak bisa dilepaskan dari tatakelola partai yang pada dasarnya adalah lembaga modern. Kata kunci: Politik Familisme, Patron-klien, Kiai, Santri, Budaya Politik
Bangladesh is the most densely populated country in the world. With a total population of around 165 million, the country has constantly been facing food security challenges and other problems. Therefore, increasing food production is one of the feasible solutions to this challenge, and proper agricultural land use for food production bears critical importance. Adopting sustainable irrigation systems and viable technologies would be vital for ensuring efficient use of agricultural land in Bangladesh to safeguard the country's food security. Solar irrigation pumps (SIPs) can be a reliable option in this regard. However, Bangladesh has experienced a prolonged growth rate of SIP installation in the last decade. The countryhas set a target to install 10000 SIPs by the year 2027, albeit it is a tiny share of the 1.57 million conventional irrigation pumps operating in the country. This study aims to investigate the economic feasibility of the SIPs operating in the northern region of Bangladesh in terms of estimating financial feasibility and environmental benefits. The study is mainly based on primary data collected from the users of SIPs from two Upazilas of Dinajpur and Rangpur districts. A total of 14 SIPs, categorized into large, medium, and small pumps, are selected randomly from the available SIPs in the study areas. The financial analysis reveals that small SIPs are the most profitable option (20% IRR) for investment. Large SIPs are moderately profitable (10% IRR), and their profitability can be improved (10.50% IRR) by introducing additional uses of solar energy. However, medium SIPs are the worst (5% IRR) option for investment. In the study areas, large and medium SIPs are designed for the 'fees for service model', and small SIPs are designed for the 'fees for ownership model'. It is found that the 'fees for ownership model' is more profitable than the 'fees for service model'. Moreover, the net environmental benefit for all SIPs is found almost equal to the given subsidy for installing them. Also, the net environmental benefit per kilowatt peak (kWp) is highest for the small SIPs. This paper recommends that additional use (e.g., husking, grinding, supply excess electricity to grid, and so on) of solar energy can improve the profitability of investmenton SIPs. Further, the government should continue giving grants for installing SIPs and promote 'fees for ownership model' (small SIPs) for personal use. It would speed up the dissemination rate of SIPs and help increase the country's agricultural production and improve the environmental conditions.
