Suchergebnisse

The income disparity is still a concern for the Central Java regional government. Several factors can cause inequality of income. Therefore, this study aims to analyze the effect of economic growth, an investment that will be divided into PMDN (Domestic Investment) and PMA (Foreign Investment), inflation, labor force, population growth, and sector contribution to income inequality in Central Java in the 2014-2098 period. The data to be analyzed is obtained from the Central Java Province BPS and analyzed using regression analysis, t-test, and F-test. The results obtained indicate that only PMDN (Domestic Investment) and sector contributions partially influence income disparity. Simultaneously, economic growth, PMA (Foreign Investment), inflation, labor force, and population growth are recorded as not being able to affect a difference in income distribution partially.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa, sehingga hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja terpenuhi, serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.Namun kenyataannya tidak demikian, banyak terjadi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum, dalam hal ini perlunya peran dari Dewan Pengupahan Provinsi untuk memberikan solusi.Maka penulis tertarik meneliti peran Dewan Pengupahan Provinsi dalam penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dalam penetapan upah minimum dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan yuridis empiris dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dewan Pengupahan Provinsi meliputi dari bulan Januari sampai dengan bulan November,yaitu pada bulan tersebut terdapat kegiatan bulanan seperti survei KHL bulan Januari sampai bulan September, pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember melakukan prediksi nilai KHL dengan cara y.o.y (year on year),kemudian setelah itu membuat rumus formula penghitungan umk dengan mempertimbangkan nilai khl, kondisi pasar kerja, produktivitas, dan usaha marjinal. Peran yang diberikan Dewan Pengupahan Provinsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja Dewan Pengupahan Provinsi masih mendapati kendala, dan upaya untuk mengatasinya yaitu:sulitnya bersepakat saat rapat pleno, upaya yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan adalah dengan cara pendekatan persuasif, membuat kesekretariatan, membuat kelompok kecil;banyak kabupaten/ kota terlambat dalam pengiriman hasil survei KHL, upaya yang dilakukan Dewan Pengupahan adalah dengan cara mengirimkan surat resmi; data hasil survei KHL tidak realistisdengan kewajaranlapangan dan terdapat komponen KHL yang tidak sesuai dengan kondisi kabupaten/ kota, maka mengatasinya dengan cara memberikan catatan dan dimintaagar mengkonfirmasi lagi, untuk komponenKHL yang tidak sesuai maka dipilih komponen KHL yang sering dikonsumsi oleh masyarakat; terlalu banyak rumus formula penghitungan UMK dan prediksi KHL, upaya untuk mengatasinya dengan cara melaksanakan rapat pleno guna mendapat jenis rumus formula yang dibutuhkan.Saran untuk Dewan Pengupahan Provinsi adalah mampu melepas ideologi pribadi dan kelompok, sehingga tugas dapat dilaksanakan lebih baik lagi.Manpower development should be organized in such a way, so that the rights and protections for workers' fundamental fulfilled, and at the same time can create conditions conducive to the development of the business. But the reality is not so, a lot going on demos workers demanding higher minimum wage, in this case the need for the role of provincial councils to provide a solution. The authors are interested in examining the role of councils in the province of minimum wage in the province of Central Java. This study aims to determine the extent to which a given role Wage Council to the Governor of Central Java province in setting the minimum wage by legislation. This study uses a qualitative approach, empirical and juridical validity of the data using triangulation techniques. The results showed that the role of provincial councils covering from January to November, which are included in the monthly activities such as surveys KHL January to September, October to December to predict the value of the KHL in a way y.o.y (year on year), and then after that make the formula calculation taking into account the value of MSE khl, labor market conditions, productivity, and marginal businesses. Given the role of provincial councils are in accordance with the legislation, only provincial councils still have constraints, and attempts to overcome that: difficult to agree when the plenary meeting, the efforts made by the councils is to persuasive approach, making the secretariat, create small groups; many districts / cities late in delivery KHL survey, efforts Wage Council is to send an official letter; KHL survey data is not realistic with fairness KHL field and there is a component that does not comply with the conditions of the district/ city, then solve it by providing records and asked to confirm again, for KHL components that do not fit the chosen components KHL are often consumed by the public; too much of the formula calculation and prediction cityminimum wageKHL, attempt to resolve it by way of implementing the plenary meeting in order to get the type of the formula required. Suggestions for provincial councils are able to remove the personal ideologies and groups, so that the task can be executed better.

Abstract The local Budget revenue and expenditure or APBD is annual financial plan that made by local government with local parliament (DPRD), which is describes activate and program plan to achieve the local medium development plan (RPJMD). The or APBD should be optimized to achieve the public welfare which is the purpose of the local government. This article will analyze the realization of the local budget of central java in 2008 until 2010. The research problem is "how the budget realization in the Local revenue and expenditure budget (APBD) of the Province of Central Java in 2008 until 2010? Key words : Local budget or APBD, apparatus expenditure, public expenditure, Local Medium Development Plan (RPJMD), Vision and Mission.

Mass media has an influence on society in taking the decision. The use of language structure presents their identity from the media. Finally, the language is understood as a room where conflict of importance, strength, and hegemony process and counter-hegemony happened. The research is going to analyze the mass media politic language on the governor election in Central Java 2018. The method is discourse analysis by Halliday and Hasan. The model refers to the situation context includes three components: (1) field of discourse; (2) tenor of discourse; (3) mode of discourse. The analyzed news is the news of the Central Java governor election debate. The conclusion is both media consider the Central Java governor election in 2018 is less interesting. Besides, Suara Merdeka and Solopos appreciate that the Central Java governor election in 2018 as a well-mannered debate, it could be seen from the diction of the news. Media massa memiliki pengaruh yang kuat bagi khalayak dalam mengambil keputusan. Penggunaan struktur Bahasa media merepresentasikan jati diri dari media tersebut.Bahasa pada akhirnya dipahami sebagai sebuah ruang dimana konflik kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan counter-hegemony terjadi.Penelitian ini ingin menganalisis bahasa komunikasi politik media massa pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana model Halliday dan Hasan. Model ini mengacu pada konteks situasi yang meliputi tiga komponen, yaitu: (1) Medan Wacana (field of discourse); (2) Pelibat Wacana (tenor of discourse); (3) Sarana Wacana (mode of discourse). Berita yang dianalisis adalah berita tentang debat pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Kesimpulan penelitian ini adalah kedua media sama-sama menganggap pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 kurang menarik. Selain itu Suara Merdeka dan Solopos juga menilai debat pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 sebagai debat yang santun, terlihat dari pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan.

Mass media has an influence on society in taking the decision. The use of language structure presents their identity from the media. Finally, the language is understood as a room where conflict of importance, strength, and hegemony process and counter-hegemony happened. The research is going to analyze the mass media politic language on the governor election in Central Java 2018. The method is discourse analysis by Halliday and Hasan. The model refers to the situation context includes three components: (1) field of discourse; (2) tenor of discourse; (3) mode of discourse. The analyzed news is the news of the Central Java governor election debate. The conclusion is both media consider the Central Java governor election in 2018 is less interesting. Besides, Suara Merdeka and Solopos appreciate that the Central Java governor election in 2018 as a well-mannered debate, it could be seen from the diction of the news. Media massa memiliki pengaruh yang kuat bagi khalayak dalam mengambil keputusan. Penggunaan struktur Bahasa media merepresentasikan jati diri dari media tersebut.Bahasa pada akhirnya dipahami sebagai sebuah ruang dimana konflik kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan counter-hegemony terjadi.Penelitian ini ingin menganalisis bahasa komunikasi politik media massa pada pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana model Halliday dan Hasan. Model ini mengacu pada konteks situasi yang meliputi tiga komponen, yaitu: (1) Medan Wacana (field of discourse); (2) Pelibat Wacana (tenor of discourse); (3) Sarana Wacana (mode of discourse). Berita yang dianalisis adalah berita tentang debat pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Kesimpulan penelitian ini adalah kedua media sama-sama menganggap pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 kurang menarik. Selain itu Suara Merdeka dan Solopos juga menilai debat pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 sebagai debat yang santun, terlihat dari pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan.

Local fiscal capacity plays a crucial role in the implementation of regional development. This study aims to examine the fiscal disparities among regions in Central Java province in 2007-2009 period. The research method used is the average difference test against various classes/groups of local fiscal variables, namely level of independence and the degree to fiscal dependency. From the results of the analysis, indicate a significant disparity between the city/county. For the analysis of disparities in fiscal independence, indicate a disparity of high and relatively constant. As for the analysis of disparities in fiscal dependence, indicate a relatively low disparities between city/county. These results imply that the city and district in Central Java province has continued in fiscal independence vary widely but tend to have nearly the same fiscal dependency. This condition will affect the low level of local government discretion in planning and execution of development in the region.