Suchergebnisse

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan, rasio ketergantungan penduduk dan pendapatan perkapita terhadap pembangunan manusia yang diukur dengan IPM. Populasi penelitian terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2009 sampai 2013. Variabel penelitian ini indeks pembangunan manusia, pengeluran pemerintah daerah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan, rasio ketergantungan penduduk, dan pendapatan perkapita. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel model efek tetap (FEM) dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, rasio ketergantungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sementara pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. This research has purpose to analyze how much influence of the local government expenditure in educational sector, local government expenditure in health sector, dependency ratio, and per capita income of a human development measured by HDI. the population of this research consists of 35 regionals in Central Java and region bureau money secretary of Central Java province among 2009 and 2013 period. the variables used in this research are HDI, local government expenditure in educational sector, local government expenditure in health sector, dependency ratio, and per capita income. in this research, quantitative and regression analysis of Fixed Effect Model is used as well as Generalized Least Square method (GLS). The results of this research are the outcome of regional government in educational and health sector influence significance and positively to the HDI, dependency ratio significance and negatively influence to the HDI, while per capita income does not influence significance to the HDI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang berupa wealth, leverage, dan tingkat investasi terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 pemda, dengan jumlah sampel sebanyak 33 secara purposive sampling dan jumlah data yang dianalisis sebanyak 97. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013 dan data statistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial wealth dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan tingkat investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, memperluas obyek penelitian dan menambah jumlah sampel yang digunakan agar penelitian lebih representatif. The purpose of this study was to determine the influence of the characteristics of local goverments in the form of wealth, leverage, and level of investment to financial independence of city/regency`s goverment at Central Java in 2011-2013. The populations in this study are all the cities/regencies in Central Java Province consist of 35 local governments, with total sample 33 by purposive sampling and the amount of data that analyzed is 97. This study uses secondary data in the form of budget realization report and balance sheet report the city/regency at Central Java in 2011-2013 and statistical data. Testing this hypothesis using multiple linear regression with t-test. Based on the results of this study concluded that partially wealth and leverage have positive and significant impact on the region's financial independence. Level of investment whereas no significant effect on the region's financial independence. The suggestions for next study in order to add other variables that can explain or influence regional financial independence, expand object of the study and increase the number of samples are used that study more representative.

Social welfare institutions service sistem is a one of old model services. Now, new paradigm approach in social welfare services base on family and community, but institutions model still eksist on social welfare services because of some individuals still need on institution services. In otonomie's era some of but all of institution services on responsibilities and helds by local government. So far some of social welfare institutions have spesific conditions and problems as the local area. This paper are study on sosial welfare institution, especially on institution conditions, services, standard of services, and some problems on services. This study showed that apecific name of social welfare institution services in Midle Java are "Social Rehabilitation Institution†(Balai Rehabilitasi Sosial) and "Social Rehabilitation Unit†(Unit Rehabilitasi Sosial). First problem on this institution is human resourses especially on kuantity and kuality of social workers. Some of them laks of skill and knowledge that need for klient services. Therefore, this study have solves ideas to the problem as, 1) The Ministry for Social Affair must be made that social worker get good carier sistem and good incentive; 2) Social worker need to upgrade on special skill and konwledge; 3) Some of institutions and some of social workes need to be standard and sertifications on social welfare services.Keywords: social welfare service institution, social rehabilitation institution, social worker, standard of services.Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti merupakan salah satu model pelayanan yang cukup tua. Meskipun ada perkembangan paradigma baru yang berfokus pada pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat, namun pelayanan berbasis panti ternyata tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk panti. Berdasarkan informasi pada unit teknis di Kementerian Sosial, di era otonomi daerah hampir semua panti sosial dikelola oleh pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang masih dikelola oleh pusat. Masingmasing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan panti sosial. Oleh karena itu informasi tentang kondisi panti, jenis pelayanannya, permasalahan yang dihadapi menarik untuk dikaji. Secara deskriptif penelitian ini mencoba menggali dan memaparkan kondisi panti dan permasalahannya, termasuk standar pelayanan yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah nomenklatur panti berbeda dengan yang digunakan pusat, yakni panti milik pusat dengan nomenklatur "Panti Sosialâ€, sedangkan Jawa Tengah menggunakan nama "Balai Rehabilitasi Sosialâ€Â dan "Unit Rehabilitasi Sosialâ€. Standar pelayanan ditetapkan oleh kebijakan daerah yakni berbadaskan Peraturan Gubernur dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Masalah yang dihadapi panti utamanya terkait SDM, yakni masalah kuantias dan kualitas pekerja sosial yang kurang memadai. Terkait dengan hal itu, rekomendasi yang diajukan antara lain: 1) Kementerian Sosial perlu berupaya agar fungsional pekerja sosial diminati oleh pegawai. Untuk ini salah satunya dengan mengusahakan perbaikan karir dan tunjangan; 2) Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.Kata Kunci: panti sosial, balai rehabilitasi sosial, pekerja sosial, standar pelayanan

Artikel ini akan mendiskusikan alternatif penangkalan dan penanggulangan radikalisme di era disrupsi dan keterbukaan informasi. Radikalisme pada hakikatnya adalah persoalan konflik budaya dalam masyarakat yang plural, sehingga perlu identifikasi, revitalisasi dan reaktualisasi budaya hukum dan kearifan lokal guna menangkal dan menanggulanginya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif, dengan pendekatan socio-legal. Subjek dalam penelitian ini adalah stakeholders masyarakat adat sedulur sikep (Kudus & Pati), masyarakat budaya Surakarta maupun komunitas pondok pesantren API Magelang. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, Focus Group Discussion, dan dokumentasi, divalidasi menggunakan teknik cross check triangulasi, dan dianalisis secara kualitatif induktif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal sebagai sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan kebudayaan yang merupakan sub dari budaya hukum adalah kekayaan sekaligus kekuatan (natural resources) untuk dijadikan bingkai kebangsaan sebagai instrumen dalam menciptakan kedamaian, kebersamaan, persatuan, dan keutuhan bangsa. Budaya hukum dan kearifan lokal di Jawa Tengah, memiliki tiga epicentrum, yaitu: komunitas pesantren, komunitas masyarakat adat, dan komunitas masyarakat budaya. Komunitas pesantren merupakan komunitas keagamaan sebagai institusi sosial yang terdiri dari kyai, santri, wali santri dan alumni dalam pola pendidikan, dengan materi dan metode humanistik tertentu untuk mengajarkan nilai-nilai kearifan sehingga menghasilkan perilaku yang santun, sabar, toleran dengan mengedepankan nalar, kasih sayang dan keteladanan. Komunitas masyarakat adat (indigenous peoples) adalah kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki nilai, keyakinan, ekonomi, politik, dan budaya sendiri yang khas. Adapun komunitas masyarakat budaya (cultural society) adalah komunitas sosial yang memiliki akar identitas kuat dan menciptakan rasa memiliki yang kuat ...

The aim of this research is measure disparity and identification of specialization industry in the localregion of central java province. This research use the local government data from BPS (Badan PusatStatistik) from 2001 until 2006. Analizis of this research is index theil and regional specialization Index.The result of manufacture industry disparity in local government central java province show different levelin the Theil entropy index. Identification result of local industry in the central java province show thatindustry activity is food industry (ISIC 15), garment Industry (ISIC 17), Manufacture industry (ISIC 20)and chemical industry (ISIC 24). The specialization in the same area, usualy have the same industry.Semarang region (Semarang and kudus) is specilized in garment industry (ISIC 18) and publiser (ISIC22). Surakarta region (Sukoharjo and Karanganyar) is textile, garment and chemical specializationindustry (ISIC 24)Keywords: disparity, industry specialized, Index Theil.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana sistem pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokrasi. Oleh karena itu setiap calon gubernur dan wakil gubernur berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat dalam pemilihan gubernur (Pilgub). Pilgub Jawa Tengah 2013 diikuti oleh 3 calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Hadi-Don, Bibit-Sudijono, dan Ganjar-Heru. Terkadang aspek suatu wilayah pelu diperhitungkan untuk melihat karaketristik pemilih berdasarkan wilayah. Autokorelasi spasial mengkaji tentang hubungan antara lokasi yang dipengaruhi oleh lokasi disekitarnya. Metode pengujian autokorelasi spasial menggunakan metode Moran's I, Moran's scatterplot, dan LISA. Pada Pilgub Jawa Tengah 2013 hasil analisis indeks Moran's dan LISA menunjukan bahwa setiap pasangan calon mempunyai autokorelasi spasial. Daerah yang mempunyai autokorelasi spasial untuk ketiga pasangan calon tersebut antara lain wilayah Wonogiri, Sukoharjo, Kota Surakarta, Klaten, Karanganyar.

This article was written to evaluate the role of government and Kudus government to service for Hindus in Kudus. Data of this research was gathered through interview, forum group discussion, observation and descriptive qualitative approach. There are several things can be done by Kudus government: (1) facilitating the establishment of puraas a worship place for Hindus in Kudus, (2) recruiting teacher for Hinduism in schools, (3) enacting bylaws on informal religious education for all religions. These policies are actually continuing the spirit of tolerance, the legacy of Sunan Kudus. Respecting people despite their religion and ethnic is a manifestation of faith in God.

The main policy problem of labor and manpower in Indonesian provinces, as exemplified by the case study in Central Java Province, is the the low rate of Regional Minimum Wage (UMR). The UMR policy are decided through negotiations among three institutions: labor unions, enterpreneur groups, and the government. The bargaining power of labor unions is very much depended upon the internal cohession of its members, meanwhile of the enterpreneur groups are relatively in better positions as they could deal with governmental policy makers by giving rewards through their economic resources. Government officials, who are supposed to back employees, have not played their role as most of them did not act as a good mediator of the conflicts. , Unfortunately, as most of the NGOs are still easily co-opted by the bueaucratic policy makers and the media have not given enough concern to the labor issues, policies regarding UMR do not always help the employees. It can be concluded, therefore, that the low UMR rate in Central Java is caused by patrimonial political culture in the bureaucracy as evidenced in a "collaborative" decisions between entrepreneurs and bureaucrat officials. Moreover, the UMR rate is also worsened by current economic austerity in the province as reflected in low Consumer Price Index (IHK), limited job opportunities and underemployment.

Blongkeng watershed area is a sub watershed of Progo, located in Magelang District, Center Java Province. Blongkeng watershed is potential catchment area and it contributes on availability of water surface as well as ground water, either locally and regionally. In accordance with Government Act No. 47/1997 which covers National Planning on Regional Space Arrangement, the middle slope to the up-zone of the watershed has been classified as a conservation region especially on water and soil reserve. This study was conducted so as to determine of hydrology characteristics and watershed critical evaluation. Analytical study covered trend analysis and statistical analysis. The results showed that trend of increasing either maximum and maximum-minimum ratio of stream flow, or trend of declining annually average and minimum stream flow. The evaluation of watershed condition with run-off coefficient (C) analysis showed that the watershed was still normal

Investment very significant influence economic growth, this research aim to identify and analysefactors influencing private invesment in Central Java Province. Analyse use multiple regression modelwith Ordinary Least Square method (OLS). Result of analyse indicate that, rate of interest negativeinfluence and significant to private invesment in Central Java coefficient –1017.464. Governmentexpenditure and inflation have positive influence and significant to private invesment in Central Javacoefficient 243.715 and 0.19.Keywords: private invesment, rate of interest, government expenditure and inflation

Tujuan riset ini adalah mengeksplorasi peran arena (field) terhadap kapabilitas perempuan dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas perempuan dalam proses rekrutmen sampai dengan kinerja mereka dalam lembaga legislatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data; wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan agar dapat terungkap data yang mendalam mengenai pengalaman, perjuangan perempuan dalam proses rekrutmen sampai dengan pelaksanaan tugas, fungsi mereka sebagai legislator perempuan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa regulasi, KPU, partai politik, masyarakat, sistem pemilu dan budaya politik memberi kontribusi terhadap perempuan dalam proses rekrutmen legislatif di Jawa Tengah pada tahun 2014. Kapabilitas perempuan anggota DPRD seringkali baru terbentuk pada saat perempuan sudah menjadi anggota dewan, karena dipengaruhi oleh hal-hal; incumbent atau petahana; dukungan partai politik; program kerja setiap komisi; masyarakat dan peraturan yang mengikat ke dalam dan keluar. Faktor dalam arena (field) yang mempengaruhi kapabilitas perempuan selama proses rekrutmen sampai mereka menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif adalah regulasi dan personal background. Peningkatan kapabilitas perempuan anggota DPRD Jawa Tengah, penting dilakukan sepanjang perjalanan waktu. Tidak hanya proses keterwakilan yang diatur dalam regulasi saja, atau tidak hanya kehadiran perempuan saja, namun lebih dari itu, kualitas, kapabilitas perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Tengah harus selalu ditingkatkan. Terutama untuk mendorong kepentingan perempuan-perempuan yang mereka wakili dapat tercapai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh human capital terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi data yang berasal dari BPS. Alat analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan metode GLS model fixed effect. Hasil dari penelitian ini adalah variabel human capital yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di provinsi Jawa Tengah. Variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional sedangkan rasio dana alokasi umum terhadap total penerimaan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan alokasi belanja daerah sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu mempunyai produktivitas tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. The purpose of this study was to analyze the effect of human capital for economic growth in Central Java Province in 2008-2012. The data used in this research is secondary data. Secondary data in this study is documentation of the data from the BPS. The analysis tool used is a panel regression with fixed effect model GLS method. Results from this study is the human capital variable, average length of school and life expectancy had positive and significant impact on regional economic growth in the Province of Central Java. Labor variables significantly influence regional economic growth while the ratio of general allocation fund to total regional revenue had no effect on regional economic growth of Central Java Province. A government need to increase budget allocations of education and health sector to improve the quality of the workforce so as to have high productivity can boost economic growth.

Public policy has a function as supporting governance. Public policy factors include investment, labor, and government spending. In this study using the panel data regression analysis method with the CEM (Common Effect Model), FEM (Fixed Effect Model), RAM (Random Effect Model) approach. From this study partially output obtained Investment regression coefficient value -0.002313, Labor regression coefficient value of 0.109465 and p-value of 0.0859, and government spending regression coefficient value of 1.036837 and p-value of 0.0000 then, the investment coefficient value has an influence negative is not significant to Economic Growth, while the value of the coefficient of labor and the coefficient of government spending has a significant level of Economic Growth.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola penyebaran investasi yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2011-2015, mengklasifikasikan daerah yang masih kekurangan investasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran investasi di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Entrophy Theil Indeks, Tipologi Klassen dan Regresi. Hasil penelitian: (1) Pola penyebaran investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola yang cenderung menyebar. (2) Klasifikasi daerah kekurangan investasi ada 25 Kabupaten/Kota dalam kondisi kekurangan investasi PMA dan 27 Kabupaten/Kota kekurangan investasi PMDN. (3) Faktor yang mempengaruhi penyebaran investasi model PMA yaitu variabel IHK dan UMR dan pada model PMDN, PDRB dan Pajak. Pemerintah harus melakukan kebijakan pro investasi dan dapat menambahkan sektor investasi dan menggunakan pendekatan komprehensif. The purpose of this research is analyse the shifting pattern of spreading investment that occurs in Central Java from 2011-2015. This will also classificate which area that still low on investment in Central Java in 2015. Furthermore, the research will reveal the factors that affect the spreading investment in Central Java. The method for this research is Entrophy Theil Index, Klassen Typology and Regression. The conclusion shows that: (1) the pattern of spreading investment of PMDN and PMA in Central Java shows a spread pattern. (2) the classification of the region with lack of investment is 25 District/City are in lack of PMA investation and 27 District/City are in lack of PMDN investation. (3) the factor that affect the spreading investment of PMA model is CPI and RMW variables. Then, on the PMDN model, variables PDRB and Tax. Therefore, the government is expected to intensify the equity of investment through policies that supports investment and add investment sector and use comprehensively method.

From the survey that was held by KPPOD on 2009, it was discovered that Semarang ranked 13th place among 15 metropolitan cities in Indonesia. This situation inspires city officials to do an all-around development. The key for a successful development in a region is the human resources, but in Indonesia where not everyone could afford to have a proper education it became difficult to attain this goal. In this situation library held an important role, because the main principle of a library is the equity to access information for everyone, no matter what gender, nationality, age, education and status they have. But, Central Java Library and Archive as the main library in Semarang still has some issues left unresolved. This redesign aim to analyze all the problems that's happening on the building and looking for the right solution for it, while on the other hand keep maintaining all the roles that this building held, whether as Public Library, Regional Library, or as Government Building, to be fulfilled. Those roles demanded a building which accessible to everyone, facilitate all kinds of visitors, prioritizing the health of building's users, preserving the environment, also could represent the identity of Central Java at the same time.