Suchergebnisse

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat, aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.

Indonesian education so far has kept a problem that has not received the attention of all stakeholders, namely sexual violence that occurs to students. Victims are faced with the power relations of educational institutions whose reputation is tarnished because of cases of sexual violence. The existence of social media as a social driver is able to mobilize cases of sexual violence on Campus to become a national issue. This prompted the Ministry of Education and Culture to issue Ministerial Regulation no. 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in universities. This research focuses on critical discourse analysis of this Ministerial Regulation. This research is a descriptive-qualitative research type. To gain comprehensive power of qualitative research analysis, the research phase requires the power of reason which is the source of analytical ability (Arikunto, 2010). The scalpel uses the critical discourse analysis technique of Norman Fairclough's model. The main study is focused on microstructural (text), mesostructure (discourse practices), and macrostructural (sociocultural practices) data. The study results are, first, this regulation is motivated by the phenomenon of the iceberg of sexual violence in the university environment. The government feels the need to provide legal certainty to perpetrators and victims. Second, in this regulation, the government uses educational narratives, prevention, and handling, protecting whistleblowers, and restoring victims' rights. Third, this regulation impacts the social life of the community through various responses. ; Pendidikan Indonesia selama ini menyimpan sebuah permasalahan yang belum mendapat perhatian dari segenap pemangku kepentingan yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada peserta didik. Korban dihadapkan pada relasi kuasa institusi Pendidikan yang tidak nama baik Lembaga tercoreng karena kasus kekerasan seksual. Keberadaan sosial media sebagai penggerak sosial mampu memobilisasi kasus kekerasan seksual pada sebuah kampus menjadi isu nasional. Hal ini lantas membuat kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini berfokus pada analisa wacana kritis terhadap peraturan Menteri ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk mendapatkan kekuatan komprehensif tentang analisis penelitian kualitatif, tahap penelitian memerlukan kekuatan akal yang merupakan sumber kemampuan analisis (Arikunto, 2010). Adapun pisau bedahnya menggunakan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Kajian utama ditumpukan pada data mikrostruktural (teks), mesostruktural (praktik wacana), dan makrostruktural (praktik sosiokultural). Hasil penelitian yaitu, pertama, peraturan ini di latar belakangi oleh fenomena gunung es tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah merasa perlu untuk bertindak memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. Kedua, dalam peraturan ini pemerintah menggunakan narasi yang bersifat edukasi, pencegahan, penanganan, perlindungan pelapor, dan pemulihan hak-hak korban. Ketiga, peraturan ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat melalui respons-respons yang cukup beragam.

The ecological damage to the coast of Bangka has forced the community to carry out environmental conservation movements to improve their marine ecology. The environmental movement carried out by the HKm Gempa 01 Group in Kurau Barat Village is an ecocentrism activity that is the antithesis of anthropocentrism behavior that has damaged the environment in the Bangka Belitung Islands. On that basis, this research was conducted to analyze and know the Ecocentrism-based Mangrove Tourism Movement Strategy. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews with purposive sampling techniques, and documents, while the analysis technique uses data triangulation. The results showed that the HKm Gempa 01 Group mobilized three stakeholders, namely the government, the community, and tourists, to manage the Mangrove area based on ecocentrism behavior. The success of the management of the area forms a movement strategy that can pressure three stakeholders to transform anthropocentrism behavior towards ecocentrism behavior in the management of the Munjang Kurau Mangrove area. ; Kerusakan ekologi pantai Bangka memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan untuk memperbaiki ekologi lautnya. Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 di Desa Kurau Barat merupakan kegiatan ekosentrisme yang merupakan antitesis dari perilaku antroposentrisme yang telah merusak lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui Strategi Gerakan Wisata Mangrove Berbasis Ekosentrisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik purposive sampling, dan dokumen, sedangkan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grup HKm Gempa 01 mengerahkan tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan wisatawan, untuk mengelola kawasan Mangrove berdasarkan perilaku ekosentrisme. Keberhasilan pengelolaan kawasan membentuk strategi gerakan yang dapat menekan tiga pemangku kepentingan untuk mengubah perilaku antroposentrisme menuju perilaku ekosentrisme dalam pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.

Abstract : This study is about PKDRT law. It gives us information that domestic violence is a real thing that happens in our society, especially in Kudus. On the one hand, civil society actually has a formula to prevent the authority and rights of their family life with PKDRT (legal elimination of domestic violence) law. On the other hand, the government has a responsibility to eliminate violence, force and coercion in family life as referred to in 11, 12 and 13 of Law No. 23 of 2004. But the most important thing is that the courage of society to show concern and the seriousness of the government to take action when violence occurs. This research shows that domestic violence is a result of power imbalance between the weak dan the strong in our society where many women that represent the weak became a victim. Abstrak : Penelitian ini adalah tentang hukum PKDRT. Ini memberi kita informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal nyata yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Kudus. Di satu sisi, masyarakat sipil sebenarnya memiliki formula untuk mencegah wewenang dan hak-hak kehidupan keluarga mereka dengan PKDRT (penghapusan hukum kekerasan dalam rumah tangga) hukum. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghapus kekerasan, kekuatan dan pemaksaan dalam kehidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian masyarakat untuk menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengambil tindakan saat terjadi kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan antara lemah Dan yang kuat dalam masyarakat kita di mana banyak wanita yang mewakili lemah menjadi korban.

Religious and cultural pluralism in society can initially Posoacculturation establish the values among migrants with indigenous peoples,on further developments, have taken place between the social disintegrationAmong of them, as a result of the escalation of conflicts horizontal, for a variety of interestsgrowing, especially the expansion of economic and political institutions apparatussecurity. (Military and police) and religious and cultural pluralism imagedas a zone of still volatile, so that the imaging strengthen. The existence of a conflict region as a market force.A balanced division of strategic positions in government withrepresenting Christian and Muslim communities should be governed by clearlocal regulation and other rules or mechanisms in mind The conflict became a powerful issue. The security forces should be acting professionally make Indonesia secure and peaceful, the circulation of the various means of violence, such as firearms and bombs in Indonesia also business security forces in the conflict zone is security indicators are not handled in a professional manner. On the other hand required maximum effort and courage attitude of the government, especially the law enforcement agencies to bring those involved in cases of corruption and military violence should be given a participation in the strengthening of base- civil basis, such as combating corruption and strengthening peace program division of tasks and functions of a clear distinction between the security forces and society civilians can help realize a peaceful ofIndonesia