Suchergebnisse

22 Ergebnisse

Sortierung:

Open Access#12022

POLITICAL DOWRY: REASONS FOR RESTRICTION, LAW ENFORCEMENT, AND PREVENTIONS

BASE

Open Access#22021

The Position of Civil Servant Investigator of Directorate General of Tax (DGT) in the Frame of Taxation Criminal Law Enforcement in Indonesia ; Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia

BASE

Verfügbarkeit an Ihrem Standort wird überprüft

Open Access#52021

Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana

BASE

Open Access#62021

STRATEGI MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK REKLAME DENGAN PENDEKATAN COMPLIANCE MODEL

BASE

Open Access#72018

URGENSI PENGGUNAAN SANKSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PENANGGULANGAN KEJAHATAN

BASE

Open Access#82021

Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BASE

Open Access#92018

GERAKAN ANTI KORUPSI MALANG CORRUPTION WATCH

BASE

Open Access#102017

LANGKAH PENCEGAHAN KONFLIK BERSENJATA

BASE

Open Access#112019

MODEL LEMBAGA REFORMASI REGULASI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

BASE

Open Access#122013

DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI

BASE

Open Access#132019

UPAYA NON PENAL OLEH POLRES PADANG PARIAMAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENAMBANGAN GALIAN C ILEGAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BASE

Open Access#142020

Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia ; A Relational Analysis of State Law and Folk Law in the Bongkoran Agrarian Conflicts, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia

BASE

Open Access#152021

PERAN PARTAI POLITIK (PARPOL) DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI

BASE