For the implementation of democratic elections required the existence of an institution independent of the general elections. The regulation of the formation of management bodies General Election in Aceh that was different from other regions are specifically regulated in Law Number 11 Year 2006 about Aceh Government and Qanun Aceh No. 7 of 2007 on General Election Organizer in Aceh. The purpose of this paper is to identify and explain the setting election of members of the general elections in Aceh and institute legal position of the general elections in Aceh. Based on the results of the study reveal any rules that conflict with the principles and legislation governing the establishment of the general elections in areas outside Aceh that assessed the existence of the institution of the general elections in Aceh are not independent because of the intervention of members of political parties.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa integritas dan akuntabilitas moral hakim dapat menentukan keputusan suatu perkara dan bagaimana politik hukum menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara dan penyelenggara negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar telah memiliki kemerdekaan dan kemandirian, karena sudah tidak tergantung lagi kekuasaan eksekutif yang meliputi keorganisasian, keuangan, administrasi yang sebelumnya tergantung pada eksekutif dan hal tersebut akan berpengaruh pada aspek yudisial. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan kunci berfungsinya sistem hukum dengan baik dalam suatu negara hukum. Maka untuk itulah ditetapkan syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari frasa ini seorang hakim dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dan mandiri dalam melaksanakan aturan hukum dan peristiwa yang terjadi yang diajukan kepadanya. 2. Politik Hukum menciptakan berbagai peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel meliputi: Pembenahan sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang (Konstitusi); Diperlukan penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan; Politik Hukum Penguatan Kelembagaan KPK, KY di Indonesia; Praktik hukum pengembangan sistem manajemen anggaran dan sumber daya manusia lembaga penegak hukum. Kata kunci: Politik hukum, Lembaga Peradilan, independen, wibawa dan akuntabel.
Court of Human Rights, guarantee a fair trial for the sake of protecting human and human dignity must be realized in line with the principles of the Indonesian nation berketuhanan and equitable. The establishment of a Human Rights Court will be the initial parameters that indicate to what extent the seriousness of the Government of the Republic of Indonesia to protect and promote human rights as mandated by the Pancasila as Cita Law (Rechtsidee). Court of Human Rights also be a stepping stone towards the reform of the legal system in Indonesia. Guarantees the right to a fair trial under Article 28 D (1) of the Constitution of 1945, which then further elaborated by Article 24 of the 1945 Constitution of the judicial power. However, what was before the law and According to the law is not necessarily so in fact before the court and According to the court. Empirical experience shows the benefit of victims in court human rights are often violated because of various political interests. In order to maintain accountability of the judicial process at the Human Rights Court, need community involvement as a control in order to increase awareness of the implementation of a fair trial. It is very important is the guarantee of public trials that are part of a fair trial with the aim of protecting the interests of the accused or the victim of the confidentiality of a hearing in the absence of public scrutiny.
Criminal Procedure Code in the document asserted that the defendant-formation-convict defendant as a "Seeker of Justice", then the suspect-defendant-convict get the attention and protection of the law by setting the portion of his or her rights are quite large. Criminal Procedure Code can be considered as an oriented arrangement of substance abusers. Over ± 30 years KUHAP rights owned by the perpetrator, especially during the last 10 years, little by little reduced by the law governing criminal procedure in the legislation spread outside the Penal Code. The arrangement does not mean deprivation of the rights of the suspect-defendant-convict who had been there before, but the reduction of quality in the implementation or fulfillment of their legal rights in such a way that essentially contrary to the philosophy underlying the establishment of legal norms in the Code of Criminal Procedure or the laws in the context of political conflict granting legal protection to suspects, accused-convict. Therefore, there should be firmness in the draft Law on Criminal Procedure that the formation of the new Code of Criminal Procedure did not reduce or remove the least the rights of suspects, defendants, and convicts who have been published in the Code of Criminal Procedure, on the contrary the Draft Law on the Law of Criminal Procedure in fact strengthen it with more concrete legal instruments and easy to apply.Keywords: Judge Commisioner, Supervision, InspectionABSTRAKDokumen KUHAP menegaskan bahwa terdakwa-narapidana sebagai "Pencari Keadilan", maka tersangka-terdakwa-narapidana mendapatkan porsi perhatian dan perlindungan hukum dengan menetapkan bagian hak yang cukup besar. KUHAP dapat dianggap sebagai suatu pengaturan untuk pelaku substansi. Selama ± 30 tahun hak KUHAP yang dimiliki oleh pelaku, terutama selama 10 tahun terakhir, sedikit demi sedikit dikurangi dengan hukum yang mengatur acara pidana dalam perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP. Pengaturan ini tidaklah berarti perampasan hak-hak tersangka-terdakwa-narapidana yang sudah ada sebelumnya, tapi pengurangan kualitas dalam penerapan atau pemenuhan hak-hak hukum mereka sedemikian rupa yang pada dasarnya bertentangan dengan filosofi yang mendasari pembentukan norma hukum dalam KUHAP atau hukum dalam konteks konflik politik pemberian perlindungan hukum untuk tersangka-terdakwa-narapidana. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dalam draft UU Acara Pidana bahwa pembentukan Kode baru Acara Pidana tidak mengurangi atau menghapus setidaknya hak-hak tersangka, terdakwa, dan narapidana yang telah diterbitkan dalam KUHAP, Sebaliknya, RUU tentang Hukum Acara Pidana, pada kenyataannya, memperkuatnya dengan instrumen hukum yang lebih konkret dan mudah diterapkan.Kata Kunci: Hakim Komisaris; Pengawasan; Pemeriksaan
The purpose of this study was to know whether there was significant influence of political connection of the board of directors and board of commissioners on the ROE and asset turnover. The results from this study demonstrated that the political connection of the board of directors and board of commissioners had no affect on ROE and asset turnover. Firm size has positive effect on ROE and asset turnover. The board size has a significant influence on ROE.
ABSTRACTThe main purpose of fresh tuna longline fishing vessels operations is fresh tuna for export. The main market of these products are Japan, American and European Union. The markets require a high quality product that goes to the country. This paper is review of the research were conducted in 2007 and 2010, aims to compare the proportion of feasibility of tuna for export from fresh tunalongliner. The study is based on the research results that conducted in the PPS Muara Baru in April-Mei 2007 and September-Oktober 2010. Method of the research have used mapping control analysis. The results showed that the proportion of products that meet the standards of export in 2007 outside the control of the Central Line (GT): 50,40; Upper Line (BA): 51,45-54,14 and Bottom Line (BB): 47,46-49,35. Meanwhile, the research results of 2010 also showed out of control, with the GT: 21,50; BA: 24,55 and BB: 18,45. Thus although there is a decrease proportion for products that do not meet the export quality standards from 50,40% in 2007 to 21,50% in 2010. Based on these result, we can conclude that there is an increase the proportion of viable tuna export product, indicate that there were an improvement in quality control on fresh tuna longline fishing vessels.Key words: fresh tuna longliner, fresh tuna products, "mapping control", the feasibility quality --- ABSTRAKTujuan utama operasi penangkapan ikan kapal fresh tuna longline adalah ikan tuna segar untuk tujuan ekspor. Pasar ekspor utama produk tuna segar adalah Jepang, Amerika dan Uni Eropa. Pasar ini mensyaratkan mutu yang tinggi untuk produk yang masuk ke negaranya. Naskah ini merupakan review terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2007 dan 2010, dengan tujuan untuk membandingkan proporsi ikan tuna yang layak ekspor hasil tangkapan kapal tuna longline. Penelitian telah dilakukan di PPS Muara Baru, yaitu pada bulan April-Mei tahun 2007 dan bulan September-Oktober tahun 2010. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis peta kendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi produk yang tidak memenuhi standar ekspor pada tahun 2007 diluar kendali dengan Garis Tengah (GT): 50,40; Batas Atas (BA): 51,45-54,14 dan Batas Bawah (BB): 47,46-49,35. Sementara itu hasil penelitian tahun 2010 juga menunjukan hasil diluar kendali, dengan GT: 21,50; BA: 24,55 dan BB: 18,45. Namun demikian terdapat penurunan proporsi produk yang tidak memenuhi standar kualitas ekspor dari 50,40% pada tahun 2007 menjadi 21,50% tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat peningkatan proporsi produk yang layak ekspor, dengan adanya upaya peningkatan pengendalian mutu pada kapal fresh tuna longline.Kata kunci: kapal fresh tuna longline, produk tuna segar, peta kendali, kelayakan mutu
L'obiettivo di questo studio è quello di individuare quali furono le strategie che i Sauli di Genova – una delle numerose famiglie di mercanti-banchieri che giunsero a Roma tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento – misero in atto per ottenere visibilità, prestigio e bona fama alla corte del papa, per proporsi come finanziatori del pontefice e della Chiesa, per allargare con profitto i propri orizzonti d'investimento, per estendere la propria influenza politica, economica e sociale, per affermare la propria "cittadinanza" all'interno della cosiddetta "repubblica internazionale del denaro e del credito".
Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya. Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja dosen dan motivasi belajar mahasiswa pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Samarinda. Penelitian ini terdiri dari dua variabel: variabel dependen motivasi belajar dan variabel independen kinerja dosen. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel purposive sampling dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Sosiologi Mulawarman Samarinda angkatan 2013, sebanyak 57 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi product moment. Hasil korelasi Kendall tau-b antara motivasi belajar dan kinerja dosen telah menunjukkan nilai korelasi = -0030 kedua variabel memiliki korelasi negatif yang sangat rendah. Sedangkan nilai p = 0755 > 0,05 menunjukkan kedua variabel tersebut tidak signifikan.
The aim of this study is to identify what were the strategies that the Sauli of Genoa – one of the several merchant-banking families who arrived in Rome between late fifteenth and early sixteenth century – implemented to gain visibility, prestige and bona fama to the court of the Pope, to serve as lenders of the Pope and the Church, to profitably expand their investment horizons, to extend their political, economic and social influence, to assert their "citizenship" in the so-called "international republic of money and credit". ; L'obiettivo di questo studio è quello di individuare quali furono le strategie che i Sauli di Genova – una delle numerose famiglie di mercanti-banchieri che giunsero a Roma tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento – misero in atto per ottenere visibilità, prestigio e bona fama alla corte del papa, per proporsi come finanziatori del pontefice e della Chiesa, per allargare con profitto i propri orizzonti d'investimento, per estendere la propria influenza politica, economica e sociale, per affermare la propria "cittadinanza" all'interno della cosiddetta "repubblica internazionale del denaro e del credito".
Kemorosotan akhlak dan moral siswa perlu segera mendapatkan penanganan serius dari lembaga pendidikan yang ikut bertanggung jawab memberi pendidikan dengan proses dan model pembelajaran yang ditawarkan, salah satunya yaitu penerapan pembelajaran pemaknaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran pemaknaan dan perbedaan character building siswa pada pembelajaran IPA di kelas eksperimen dan kontrol sehingga dapat dijadikan landasan sebagai gambaran efektivitas pembelajaran pemaknaan terhadap character building siswa pada pelajaran IPA. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu menggunakan statistik deskriptif dan uji t independen. Hasil penelitian didapatkan pelaksanaan pembelajaran pemaknaan mencapai 81%. Character building siswa kelas yang mengikuti pembelajaran pemaknaan dengan non-pemaknaan terdapat perbedaan sebesar 6,34 (Output uji T). Karakter siswa mengalami peningkatan pada karakter sosial, sedangkan karakter pribadi cenderung menurun. Karakter tanggung jawab, disiplin, dan demokratis memiliki peningkatan yang terendah.
abstract—Quality evaluation of the local government is the basic concept of this paper. Webqual is one of website quality measurement methods based on user preceptions. According to the data analysis we have correlation koefisien number, R Square, is 0,998. This shows that three dimensionals Webqual are contributing 99,8% for the website quality level and the rest, 0,02%, is contributed by another factors. From the regresion equation shows that the independen variables from the usability dimension is giving significant influence to the website quality by coeficient 1,102, information quality dimension by 1,050 and interaction quality dimension by 1,041. According to questioner results, we would like to give recommendations such as changing website appearence become more attractive, adding more accurate, clear, detail, and up date informations so that people can get faster information from another local goverment. Index Term — Regresi, Website, Webqual.
Desentralisasi fiskal memberi kebijakan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan mereka dan pengeluaran dasar pada aturan hukum dan tentang karakteristik dan kebutuhan mereka. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (Pendapatan Asli Daerah) dan dana Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Khusus) menjadi belanja modal pemerintah subnasional ini. Penelitian ini menggunakan metode sensus yang menggunakan semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs www.djpk.depkeu.go.id. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan model data panel dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Variabel independen terdiri dari PAD, DAU, DBH, dan DAK sedangkan belanja modal adalah variabel dependen. Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK positif dan signifikan mempengaruhi belanja modal. Kemudian, pada uji parsial, PAD, DAU, dan DAK positif dan signifikan mempengaruhi belanja modal. Namun, DBH tidak mempengaruhi belanja modal karena beberapa dari mereka transfer bersyarat.
Abstrak: Peran Karakteristik Keuangan dan Opini Audit dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik keuangan dan opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data periode 2010-2012 untuk pengukuran kinerja dan data periode 2008-2010 untuk pengukuran variabel-variabel independen dengan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja operasional, penggunaan utang, ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian secara kualitatif tidak berubah setelah mengontrol jenis pemerintah daerah dan variabel dummy tahun. Abstract: The Role of Financial Characteristics and Audit Opinion to Enhance the Performance of Local Government Administration. The purpose of this research is to examine the effect of financial characteristics and audit opinion on the performance of local government administration in Indonesia. This research uses performance data in term of 2010-2012 and independent variables data in term of 2008-2010 by multiple regression analysis. The result shows that local revenue, operating expenditure, debt, size, and audit opinion have positive effects on the performance of the local government administration. These results remain qualitiatively unchanged after controlling for the type of local government and year-dummy variables.
Perempuan dan politik, dua kata yang dapat dimaknai beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang ketika membicarakan kaitan perempuan dan politik. Sisi pertama yang melihat tidak ada kekhasan tertentu dalam kiprah perempuan di dunia politik. Artinya perempuan dan laki-laki sama-sama "manusia politik" yang ketika masuk dalam persaingan politik akan bertindak untuk menjaga dan mempertahankan kepentingannya. Politik adalah dunia pertarungan dan persaingan, siapa yang kuat dialah yang menang. Politik adalah proses tawar-menawar kepentingan maka siapa yang kuat bisa menawar dengan "harga" yang pas, dialah yang memperoleh keuntungan. Intinya, tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki ketika masuk dunia politik sepanjang masing-masing memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya. Provinsi Aceh menjadi daerah yang memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Anatomi perbdaan politik Aceh tersebut diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda–dalam hal seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan BawasluAceh, dan masih rentannya tindakan kekerasan politik. Keseluruhan faktor-faktor ini menjadi hambatan dan sekaligus tantangan bagi keterlibatan perempuan Aceh dalam ranah politik praktis sebagai kader partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.
