Suchergebnisse

Introduction: Penelitian ini ingin membuktikan apakah pengungkapan informasi keberlanjutan dan modal intelektual adalah informasi yang bersifat voluntary atau sukarela diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Kinerja perusahaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, namun penelitian ini berfokus pada pencapaian nilai kapitalisasi pasar, dan harus didukung dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan konsep pengungkapan sukarela merupakan kesadaran dan juga kepekaan dari para pemegang saham perusahaan, yang juga menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Methods: Penelitian ini dilakukan pada BUMMN di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2009-2012.Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan informasi laporan berkelanjutan dapat memengaruhi nilai kapitalisasi perusahaan, sedangkan pengungkapan modal intelektual tidak. Untuk pengaruh moderasi, dapat dilihat bahwa hampir semua mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan manajer, kepemilikan pemerintah, komisaris independen, komite tata kelola perusahaan, komite audit tidak dapat memperkuat hubungan pengungkapan laporan berkelanjutan terhadap nilai kapitalisasi pasar.Conclusion and suggestion: BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melakukan reformasi tata kelola perusahaan agar mampu meningkatkan nilai kompetitifnya di pasar modal.

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, capital intensity terhadap agresivitas pajak. Pengukuran untuk agresivitas pajak menggunakan proksi effective tax rate (ETR).Populasi penelitian ini berjumlah 46 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019. Jumlah sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan dengan total sampel sebanyak 56 dan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan analisis regresiBerganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan, dan capital intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.Kata Kunci : agresivitas pajak, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan capital intensityReferensi Andhari, P. A. S. & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3). ISSN: 2302-8556. Annisa (2017). Pengaruh Return On Asset Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2015). JOM Fekon, Vol. 4 No.1 (Februari) 2017. Annisa, N. A. & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Auditing,8 (2). Aryudanto, Indra. (2016). Analisis Pengaruh Agresivita Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Audina, G. M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Accumulated Journal,2(2). ISSN: 2656-4203. Ayem, S. & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 1 (2). E-ISSN: 2656-1395. Bapepam No. Kep. 11 /PM/1997 Dewi, N. N. K. & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,6 (2). ISSN : 2302-8556. Dewi, G. A. P. & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13(1). ISSN: 2302-8556 Dharma, I. M. S. & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISNN : 2302-8556. Dwiyanti, I. A. I. & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(3). ISSN: 2302-8556. Feranika, A. & Mukhzarudfa, H. & Machfuddin, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014). Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Hartadinata, O. S. & Tjaraka, H. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Junensie, P. R. (2020). & Trisnadewi, A. A. A. E. & Rini, I. G. A. I. S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Jurnal Ekonomi BIsnis dan Akuntansi,19 (1). ISSN : 1978-4007. Kompas. Com (2014,April). Kpk temukan potensi hilangnya penerimaan sektor minerba. https://nasional.kompas.com/read/2014/04/23/23088186/KPK.Temukan.Potensi.Hilangnya.Penerimaan.Pajak.Sektor.MInerba. (diakses 9 November 2020) Lestari, P. A. S. & Pratomo, D. & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Aset (Akuntansi Riset),11 (1). Metcom.id (2017, Mei 16). Kontrak Karya Tambang Jadi Celah Untuk Menghindari Pajak. https://www.medcom.id/ekonomi/energi/wkBAQnvb-kontrak-karya-tambang-jadi-celah-untuk-menghindari-pajak (Diakses 9 November 2020) Mulyani, S. & Wijayanti, A. & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3 (1). ISSN 2548-4346. Mustika (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014). JOM Fekon, 4 (1). Napitu, A.T. & Kurniawan, C.H. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014). JOM Fekon,4 (1). Putra, I.G.L.N.D.C. & Merkusiwati, N.K.L.A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. E-Jurnal Akunntansi Universitas Udayana, 17 (1). ISSN: 2302-8556. Putri, C.L. & Lautania, M.P. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (Etr) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),1 (1). Putri, P. Y. A. & Dewi, I. G. A. R. P. & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 148-160. ISSN : 2301-8879. Rizky, M. & Puspitasari, W. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti,7 (1). ISSN : 2339-0832. Suprimarini, N. P. D. & Suprasto, B. H. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,19 (2). ISSN: 2302-8556. Susilowati, Y. & Widyawati, R. & Nuraini (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016), Prosiding SENDI_U 2018. ISBN: 978-979-3649-99-3 Tempo (2010, Februari 9). Jalan Panjang Kasus Pajak KPC. https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc. (Diakses 8 November 2020).Widyari, N. Y. A. & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27(1). ISSN: 2302-8556. Windaswari, K. A. & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana,23 (3). ISSN: 2302-8556.Wulansari, T. A. & Titisari, K. A. & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Akuntansi & Ekonomi Feb. Un Pgri Kediri, 5 (1). ISSN: 2541-0180.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang diperoleh sebanyak 24 sampel perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance (Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit), Political Visibility (Ukuran Perusahaan), Profitabiltas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan (Growth) terhadap pengungkapan CSR". Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur Tingkat Pengungkapan CSR menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index. Proksi untuk mengukur variabel dependen antara lain, ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah dewan komisaris, kepemilikan manajerial menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajer, komite audit menggunakan jumlah rapat komite audit dalam setahun, ukuran perusahaan menggunakan logaritma total asset, profitabilitas menggunakan Return On Assets, Likuiditas menggunakan Current Ratio dan pertumbuhan perusahaan (growth) menggunakan pertumbuhan penjualan setiap tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan pertumbuhan perusahaan (growth) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.Keywords: Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan (Growth), Pengungkapan, Corporate Social Responsibility

This article explores how Scottish National Party (SNP) activists in Edinburgh reimagine the enlightenment past to provide alternate timelines that are appropriated in the projection of utopian futures for an independent Scotland. Starting with the question 'what if history had happened differently?', SNP activists harness the 'what ifs' and 'would haves' of alternate timelines where the enlightenment continues uninterrupted by the political union of Scotland and England. This approach facilitates a form of futural revisionism which captures the potentiality of the past to become utopian future without foregoing the SNP's commitment to civic, rather than ethnic, nationalism. Thus, SNP activists are able to tow the party line of rejecting nostalgic historicism to remain open to all citizens of Scotland while still affectively engaging with the past to provide wishful utopian images for their independent future. ; Publisher PDF ; Peer reviewed

AbstractThe Commissioner for Human Rights is a government institution that provides protection for the rights of the people in the Republic of Tatarstan, Russia. The establishment of the Human Rights Commissioner in the Russian Federation as a state body is one of the most important achievements of the transformation of democracy in Russia. In the Republic of Tatarstan, the Institute of Commissioners for Human Rights was established in 2000 in accordance with the Constitution of the Republic of Tatarstan to strengthen guarantees of state protection of human and civil rights and freedoms, to promote their observance and respect. by state agencies, local governments and officials. This study aims to explain how the Policies of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan are related to public services and to find out how the Commissioner for Human Rights of the Republic of Tatarstan provides the best service for the entire community. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The results show that the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan has made a policy that is appropriate for the welfare of the community and carries out its duties properly based on the main duties and functions of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan.Keywords: Policy, Commissioner for Human Rights, Public Services, Society of the Republic of Tatarstan, Russia AbstrakKomisaris Hak Asasi Manusia merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat di Republik Tatarstan, Rusia. Pembentukan lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia di Federasi Rusia sebagai badan negara merupakan salah satu capaian terpenting dari transformasi demokrasi di Rusia. Di Republik Tatarstan, Lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan Konstitusi Republik Tatarstan untuk memperkuat jaminan perlindungan negara atas hak asasi dan kebebasan manusia dan sipil, untuk mempromosikan ketaatan dan penghormatan mereka. oleh badan-badan negara bagian, pemerintah daerah dan pejabat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan terkait dengan pelayanan public dan untuk mengetahui bagaimana Komisaris Hak Asasi Manusia Republik Tatarstan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan telah membuat suatu kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan.Kata Kunci: Kebijakan, Komisaris Hak Asasi Manusia, Pelayanan Publik, Masyarakat Republik Tatarstan, Rusia АннотацияУполномоченный по правам человека - это государственное учреждение, обеспечивающее защиту прав людей в Республике Татарстан, Россия. Создание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как государственного органа - одно из важнейших достижений трансформации демократии в России. В Республике Татарстан Институт уполномоченных по правам человека был создан в 2000 году в соответствии с Конституцией Республики Татарстан с целью усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению. государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Это исследование направлено на объяснение того, как политика Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан связана с государственными услугами, и на то, чтобы выяснить, как Уполномоченный по правам человека Республики Татарстан предоставляет наилучшие услуги для всего сообщества. Метод, использованный в этом исследовании, представляет собой качественный метод исследования с подходом описательного анализа. Результаты показывают, что Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан разработал политику, которая соответствует благосостоянию общества и выполняет свои обязанности должным образом, исходя из основных обязанностей и функций Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Татарстан.Ключевые слова: Политика, Уполномоченный по правам человека, Государственные службы, Общество Республики Татарстан, Россия

Kabinet kerja yang baru dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 lalu mengisyaratkan bahwa anggota kabinet yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi di bidangnya. Merit system yang tidak sekadar pertimbangan pembayaran hutang politik terlihat dalam pemilihan para pejabat yang duduk di kabinet. Pada level pusat, sistem ini telah dimulai. Meski demikian, kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja ini mengemban pekerjaan rumah birokrasi yang tidak sedikit. Data tahun 2013 menunjukan bahwa proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi di atas 40 persen.

Makalah ini mendeskripsikan kontribusi hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Shariah. Tujuan UU itu adalah untuk menjamin, melindungi dan meyakinkan masyarakat khusunya nasabah Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium, yi obat terakhir pada saat sanksi hukum yang lain (seperti sanksi hukum perdata, sanksi hukum administrasi) sudah tidak berdayaguna untuk menanggulanginya, sehingga menjadi hal yang penting dalam UU Perbankan Syariah. Kontribusi hukum pidana diformulasikan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Pengaturan itu difokuskan pada tindak pidana oleh direktur dan anggota, komisaris dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, Pihak terafiliasi dan pemegang saham., Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai vicarious liability, yang mana mereka mewakili /representasi dari perusahaan. Tidak ada perumusan sanksi pidana untuk nasabah di UU Perbankan Shariah, ini bukan suatu masalah, karena KUHP dapat diberlakukan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Objective: to assess the knowledge and practices of adolescent students in relation to HIV/AIDS and other STIs. Methods: this is a cross-sectional study, with a quantitative approach, which included twelve public schools from seven cities in Rio Grande do Norte, with a sample of 623 individuals. Two electronic and interactive questionnaires were used for data collection. Data processing was performed using SPSS 25.0® and Stata 14.0. For the analysis of associated factors, the Item Response Theory was used. The project of this study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, Protocol No. 99473118.2.0000.5292. Results: The participants who achieved the highest means of knowledge level were female (6.04 ± 4.47), with a partner (6.13 ± 4.49), white (6.10 ± 4.46) and received financial assistance from the government (6.72 ± 4.40). Most teenagers reported that they had already had their first sexual intercourse. Of those who continued to have sex in the last 6 months, only 31.3% used a condom. Final considerations: Adolescents have a considerable level of knowledge about the prevention of HIV/AIDS and other STIs, but their sexual practices do not follow the recommended preventive measures. ; Objetivo: evaluar los conocimientos y prácticas de los estudiantes adolescentes en relación con el VIH/SIDA y otras ITS. Métodos: se trata de un estudio transversal, con enfoque cuantitativo, que incluyó a doce escuelas públicas de siete ciudades de Rio Grande do Norte, con una muestra de 623 individuos. Se utilizaron dos cuestionarios electrónicos e interactivos para la recopilación de datos. El tratamiento de los datos se realizó con SPSS 25.0® y Stata 14.0. Para el análisis de factores asociados se utilizó la Teoría de Respuesta al Ítem. El proyecto de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Protocolo No. 99473118.2.0000.5292. Resultados: Los participantes que alcanzaron el mayor nivel medio de conocimiento fueron mujeres (6,04 ± 4,47), con pareja (6,13 ± 4,49), blancos (6,10 ± 4,46) y recibieron ayuda económica del gobierno (6,72 ± 4,40). La mayoría de los adolescentes informaron que ya habían tenido su primera relación sexual. De los que continuaron teniendo relaciones sexuales en los últimos 6 meses, solo el 31,3% usó condón. Consideraciones finales: Los adolescentes tienen un nivel considerable de conocimiento sobre la prevención del VIH/SIDA y otras ITS, pero sus prácticas sexuales no siguen las medidas preventivas recomendadas. ; Objetivo: avaliar os saberes e práticas dos adolescentes escolares em relação ao HIV/AIDS e outras IST. Métodos: trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, que incluiu doze escolas públicas de sete cidades do Rio Grande do Norte, com uma amostragem de 623 indivíduos. Foram utilizados dois questionários eletrônicos e interativos para coleta de dados. O tratamento dos dados foi realizado no SPSS 25.0® e pelo Stata 14.0. Para a análise dos fatores associados, foi utilizada a Teoria da Resposta ao Item. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Protocolo nº 99473118.2.0000.5292. Resultados: Os participantes que alcançaram as maiores médias de nível de conhecimento eram do sexo feminino (6,04 ± 4,47), com companheiro (6,13 ± 4,49), brancos (6,10 ± 4,46) e recebiam auxílio financeiro do governo (6,72 ± 4,40). A maioria dos adolescentes relataram que já haviam tido sua primeira relação sexual. Daqueles que mantiveram a prática sexual nos últimos 6 meses, apenas 31,3% usaram preservativo. Considerações finais: Os adolescentes apresentam um nível de conhecimento considerável sobre a prevenção do HIV/AIDS e outras IST, mas suas práticas sexuais não seguem as medidas preventivas recomendadas.

This work is part of the commemoration of the bicentennial of Independence of the Latin American nations and it was carried out using the qualitative analysis method and the current of peace studies. The purpose is to analyze, from a comparative perspective, the situation experienced in Venezuela since 1813 with the war to death decree and the subsequent stage in the which were in force the humanitarian agreements signed in Trujillo in November 1820 between the Spanish government and the republican government, especially, emphasizing the application of the treaty of regularization of war. This dynamic of war with its different levels of intensity shows the complexity of the conflict in an environment of high social and ethnic polarization. Undoubtedly, those humanitarian standards marked a turning point in saving or alleviating the lives of hundreds of combatants, although it must also be recognized that there were many infractions and interference by some radical sectors. ; En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las naciones hispanoamericanas y, a través del método de análisis cualitativo y de la corriente de los estudios de paz, el propósito de este artículo consiste en analizar, desde una óptica comparativa, la situación vivida en Venezuela a partir de 1813, cuando se promulgó el decreto de guerra a muerte y la posterior etapa en la cual estuvieron en vigencia los acuerdos humanitarios firmados en Trujillo en noviembre de 1820 entre el gobierno español y el gobierno republicano, en especial, haciendo énfasis en la aplicación del tratado de regularización de la guerra. Esta dinámica de la guerra con sus diferentes niveles de intensidad muestra la complejidad del conflicto, en medio de un ambiente de alta polarización social y étnica. Sin duda, aquellas normas humanitarias marcaron un punto de inflexión al salvar o aliviar la vida de cientos de combatientes, aunque debe reconocerse también que hubo muchas infracciones e interferencias por parte de algunos sectores radicales.

Peradilan yang independen merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Independen dalam hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas serta wewenangnya badan peradilan berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari lembaga lain. Dengan berlakunya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan apakah prinsip independensi yang selama ini teguh dipegang oleh Mahkamah Konstitusi terganggu atau justru sebaliknya. Terdapat urgensi yang perlu diatur melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun terlewat untuk dimasukan menjadi subtansi. Melainkan persoalan yang tidak penting menjadi hal utama dalam revisi ini. Untuk melihat keberlakuan prinsip independensi di Mahkamah Konstitusi digunakan metode Judicial Reform Index untuk mengukurnya. ; ABSTRAK Peradilan yang independen merupakan salah satu pilar dari negara hukum. Independen dalam hal ini bertujuan agar dalam menjalankan tugas serta wewenangnya badan peradilan berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari lembaga lain. Dengan berlakunya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan apakah prinsip independensi yang selama ini teguh dipegang oleh Mahkamah Konstitusi terganggu atau justru sebaliknya. Terdapat urgensi yang perlu diatur melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi namun terlewat untuk dimasukan menjadi subtansi. Melainkan persoalan yang tidak penting menjadi hal utama dalam revisi ini. Untuk melihat keberlakuan prinsip independensi di Mahkamah Konstitusi digunakan metode Judicial Reform Index untuk mengukurnya. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Independensi Peradilan, Judicial Reform Index

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris pengaruh capital intensity, leverage, dan audit quality terhadap tax avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 48 sampel dari 16 perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019: (2) leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019; (3) audit quality tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Kata Kunci : Capital Intensity, Leverage, dan Audit Quality, Tax Avoidance. ReferensiAnindyka, D., Pratomo, Dudi., & Kurnia (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. E-Prosiding Of Management : Vol. 5, No. 1, (713).Apsari, A.A. Ayu Nur Cintya., & Supadmi, Ni Luh. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property, Real Esrate, Dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 25, No. 2, (1481-1505).Ardianti, P.N.H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. Vol. 26, No. 3, (2020-2040).Arianandini, Putu Winning., & Ramantha, I Wayan. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Vol. 22, No. 3, (2088-2116).Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan Tercatat. Tersedia di: www.idx.co.idDewanti, I gusti Ayu., & Sujana, I Ketut. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage Pada Tax Avoidane Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. Vol. 28, No. 1, (377-406).Dharma, N.B.S., & Naniek, Noviari . (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 18, No. 1, (529-556).Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. (2016), Pedoman Penulisan Karya Akhir. Pontianak: FEB UNTAN.Ghozal i, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Spss. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Hatmawan, Aglis Andhita., & Riyanto, s. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen Penerbit Deepublish.Hidayat, Nurdin Dan Purwana, Dedi. (2017). Perpajakan: Teori Dan Praktik. Jakarta :Rajawali Press.Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.Khairunisa, K., & Hapsari, Dini Wahjoe. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), Vol. 9, No. 1, (39-46).Mahareny, M.S., Wijayanti, A., & W. Masitoh, E. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Seminar dan Call For Paper, Manajemen, Akuntansi dan Perbankkan 2018.Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi terbaru. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.Nugraheni, A.S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. E-Proceeding Of Management, Vol. 5, No. 2, (2227).Nugrahitha, I Made Aditya., & Suprasto, Herkulanus Bambang. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate governance, dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Forum Corporate Governance Indonesia Yang Masuk Dalam Pemeringkat Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2011-2015. Vol. 22, No. 3, (2016-2039).Pitaloka, Syifa., & Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 27, No. 2, (1202-1230).Praditasari, Ni Komang Ayu., & Setiawan, P.E (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 19, No. 2, (1229-1258).Putra Cahyadi, I.G.L.N.D., & Merkusiwati, N.K.L.A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 17, No. 1, 690-714.Resmi, s. (2019). Perpajakan dan Kasus Edisi 11 Buku 1, Penerbit Selemba Empat.Setiani, Citra Janiencia. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Hlm. 3.Santoso, Singgih (2018). Cara praktis & cepat belajar statistic dengan SPSS 25. Jakarta: PT Elex Media KomputindoSiregar, R dan Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol.5, No.2. ISSN: (2460-0585).Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.Sugiyono. (2015). Statistik Non Parametris Untuk Penelitian. Bandung : AlfabetaSugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.Sulistiono, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 13, No. 1, (87-110)Swingly, Calvin., & Sukartha, I Made (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth Pada Tax Avoidance Pada Perusahaan Manfuktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10, No. 1, (47-62).Tsabat, Atsil. (2015). Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Auditor Eksternal Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013.Wiguna, I.P.P & Jati, I.K (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 21, No. 1, (418-446).Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

The purpose of this study is to identify the basic sector in Nganjuk Regency alongwith the proportion of the budget allocated by the local government through theRegional Budget (APBD) for the 2017 budget year. The method used in determiningthe sector base is Location Quotient (LQ) which is then developed in the dynamiclocation quotient. (DLQ). The data used in the research are the 2016 Gross RegionalDomestic Product (PDRB) of Nganjuk Regency, 2016 East Java GRDP, and the 2017Nganjuk Regency APBD. The results of the DLQ calculations state that there are12 basic sectors in Nganjuk Regency. However, some of these basic sectors have notreceived a large proportion of the budget to develop. In the future, the governmentand related stakeholders can determine the correct proportion of the APBD tosupport the basic sector development. ; Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi sector basis di Kabupaten Nganjuk beserta proporsi anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017. Metode yang digunakan dalam menentukan sector basis yaitu Location Quotient (LQ) yang kemudian dikembangkan dalam dynamic location quotient (DLQ). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Tahun 2016, PDRB Jawa Timur tahun 2016, dan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2017. Hasil dari perhitungan DLQ menyatakan tedapat 12 sektor basis di Kabupaten Nganjuk. Namun, beberapa sektor basis ini belum memperoleh proporsi anggaran yang besar agar dapat berkembang. Kedepannya, pemerintah dan stakeholders terkait dapat lebih menentukan proporsi APBD yang tepat guna mendukung pengembangan sector basis.

Artikel ini membahas tentang pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan penelitian hukum normative, artikel ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana kedudukan dari lembaga anti korupsi yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam sejarah penaganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang telah dibentuk untuk menangani masalah korupsi. Hingga pada masa Reformasi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam menjalankan kewenangannya KPK bersifat independen. Akan tetapi status KPK sebagai lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan segala tugasnya, berubah menjadi lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif. Pergeseran kedudukan KPK dari lembaga independen ke lembaga yang berada dalam rumpun eksekutif ini terjadi karena pemerintah masih saja mengkotak-kotakkan lembaga negara dalam paradigma trias Politica yang sudah tidak relevan lagi pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan kontemporer.

ABSTRACT The presence of women and their contribution on company boards has become a concern. Many countries have issued policies that require the presence of woman on boards. Political connection is a familiar phenomenon in the business world. According to resource dependency theory, political connection is a way for firms to reduce the uncertainty of the external environment. This study aims to examine the effect of women on the board of commissioners (BOC), women on the board of directors (BOD), and political connection on firm value. The samples used were 109 firms listed in Indonesia Stock Exchange in the sectors of Infrastructure, Utilities, and Transportation; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Property, Real Estate, and Building Construction. This study used multiple linear regression analysis method which shows the result that women on BOC has a significant negative effect on firm value while women on BOD has a significant positive effect, and political connection has no significant positive effect on firm value. Keywords: women on boards; political connection; firm value; leverage ABSTRAKKehadiran wanita dan kontribusi mereka dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan telah menjadi perhatian. Banyak negara telah memiliki kebijakan yang meminta kehadiran wanita dalam dewan perusahaan. Koneksi politik merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam dunia bisnis. Menurut resource dependency theory, koneksi politik merupakan cara perusahaan untuk mengurangi risiko ketidakpastian lingkungan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh wanita dalam dewan komisaris dan dewan direksi, dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 109 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; Aneka Industri; Industri Barang Konsumsi; Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kehadiran wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif signifikan, dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.Kata kunci: wanita dalam dewan; koneksi politik; nilai perusahaan; leverage