Suchergebnisse

Literasi digital merupakan salah satu program pemerintah untuk mencapai Indonesia maju. Menurut Survei Global World Digital Competitiveness Index oleh Institute Management Development (IMD), Indonesia berada di urutan 53 dari 63 dari sisi literasi digital, sehingga perlu digalakkan di semua bidang termasuk pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat berilmu, kreatif, cakap, mandiri dan demokratis. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik adalah dengan meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelathan teknologi informasi. Pelatihan dilakukan selama dua hari dengan metode praktek dan diskusi. Pelatihan meliputi pengembangan materi pembelajaran dan pembuatan video ajar dengan menggunakan OBS atau Open Broadcaster Sosftware yang diunduh secara gratisan. Adapun jumlah peserta pelatihan adalah 28 guru dari SLB N Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dengan proporsi data 8 laki-laki dan 20 perempuan. Secara garis besar, hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta paham dan mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di SLB N Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

Il contributo indaga il ruolo dei Minori nella pacificazione della civitas. Il carisma dei frati minori si presentava come antidoto allo scandalum e premessa alla riammissione della cittadinanza all'interno del circuito della fides. Tale speciale attitudine, che sin dalle origini fu utilizzata dai testi francescani per comprovare la santità dei fratres, viene ricondotta alla loro capacità di proporsi come efficaci mediatori civici pur costituendo un gruppo religioso, poi un Ordine, il cui tratto di identificazione era dato dall'inferiorità ecclesiologica e sociale (minoritas). Le ragioni di un simile atteggiamento vengono ricondotte alla capacità politica dei Minori di sperimentare la propria prossimità al potere ecclesiale e cittadino raccordandola con la sperimentazione del perimetro della civitas, evidente sin dall'ubicazione dei primi insediamenti: sotto il profilo sociale, tale sperimentazione si tradusse in un contatto con i pauperes, i marginali e gli infami. I Minori divennero in tal modo un elemento di composizione di poli sociali distinti, riuscendo a mediare il rapporto tra fama e infamia, tra potentes e pauperes.

IntroduzioneLo studio dei rapporti fra i valori in cui gli italiani credono e le scelte politiche dei medesimi consente di scoprire solo una debole coerenza fra i due piani. Ciò significa che l'opzione per un partito viene espressa secondo un'immagine «illusionale» di esso o per l'influenza d'interessi contingenti che mal collimano con i valori personali, o con quelli tipici del partito, o con entrambe le dimensioni. Trattandosi di valori, il dato potrebbe nascondere un significato piú preoccupante: lo smarrimento della capacità progettuale. Partiti e cittadini, in tal caso, si troverebbero in una sorta di labirinto, in cui si cercherebbero a vicenda in un gioco senza fine di consensi ed appoggi reciproci, soddisfatti di ciò e incapaci di proporsi un'uscita. Con il presente contributo intendo fornire un minimo di supporto empirico alle precedenti affermazioni tanto gravi. A questo fine attingerò i dati da una recente indagine campionaria. Data la mia competenza, mi atterrò quanto piú possibile ad una griglia psicosociale di lettura dei fenomeni rilevati, consapevole di limitare fortemente, con ciò, l'ambito dell'analisi.

Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur untuk mencapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan yang panjang dan berliku. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan. Eksistensi daerah atau wilayah tertentu yang relatif independen dan mempunyai sistem pemerintahan lokal yang khas dan diteruskan secara berkesinambungan yang sampai sekarang masih dapat ditelusuri, seperti halnya, Desa di Jawa, Marga, Kuria, Huta, Nagari, Gampong (semuanya di Sumatera) dan nama lain bagi beberapa kelompok tertentu yang tersebar di nusantara pada waktu dulu. Demokrasi Pancasila seharusnya berpengaruh sekali terhadap sistem pemerintahan desa di Indonesia, hal itu dapat terlihat diantaranya dari pemilihan kepala desa yang diselenggarakan secara langsung.

Artikel ini menjelaskan ihwal relawan Teman Ahok dalam kontestasi demokrasi lokal DKI Jakarta 2017. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa relawan Teman Ahok mampu mendorong partisipasi publik dengan dukungan dalam mengumpulkan satu juta kartu tanda pengenal sebagai prasyarat calon independen. Gejala ini menegaskan besarnya perhatian publik terhadap relawan elektoral seperti Teman Ahok. Sekaligus penanda menurunnya kepercayaan publik dan warganet terhadap partai politik. Salah satu penyebabnya terletak pada kegagalan partai politik dalam proses rekruitmen politik guna melahirkan kandidat politik pilihan rakyat. Artikel ini berpendapat bahwa kehadiran relawan Teman Ahok dapat menjadi saluran substitusi baru serta otokritik terhadap eksistensi partai politik. Artikel ini juga berpendapat bahwa revitalisasi sekolah partai dapat menjadi alternatif memperbaiki citra partai dalam langgam politik Indonesia.

Pemekaran daerah merupakan wujud dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dalam hal ini dalam bentuk devolusi (desentralisasi politik), yaitu bentuk desentralisasi yang paling lengkap dengan memperkuat atau membuat tingkat unit-unit pemerintahan independen, di mana devolusi meningkatkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru yang dibutuhkan oleh pemerintah kontrol wewenang pusat. Pemekaran daerah merupakan dampak dari sistem sentralistik yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, di mana pada saat itu daerah-daerah sangat dirugikan dari sistem sentralistik. Saat ini setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang memerlukan pembangunan di daerahnya masih tertinggal, perlu akan dipertimbangkan keberadaan pemekaran daerah. Kata Kunci:Desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran daerah, agenda setting, pendekatan perilaku/behavioralism.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Jalur Independen dan Jalur Partai Politik dan bagaimana Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Proses Pemilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Proses demokrasi dalam pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian kepala daerah melalui jalur partai politik,berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no 12 tahun 2008 perihal mekanisme pemilihan. 2. Unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang membuat tahapan pilkada mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada. Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah

AbstrakEsai berjudul Ekonomi Politik Film Dokumenter Indonesia: Dependensi Industri Film Dokumenter Indonesia kepada Lembaga Donor Asing 2 membahas struktur produksi film dokumenter di Indonesia di tengah wacana globalisasi dan kapitalisme global. Struktur produksi tersebut merepresentasikan praktik neokolonialisme berkedok globalisasi, khususnya dalam konteks media. Implikasinya, alih-alih mencoba mandiri atau independen, ketergantungan para sineas dan rumah produksi pada lembaga donor sebagai pemberi danamenjadi kemutlakan bagi berlangsungnya aktivitas produksi film dokumenter. Program program produksi film dokumenter seperti KickStart (In-Docs), Eagle Awards (Metro TV), Project Change (Kalyana Shira) yang rutin diselenggarakan setiap tahun merupakan contoh kongkret praktik tersebut. Penulis menggunakan kerangka berpikir cultural imperialism sebagai wujud neokolonialisme untuk mengidentifikasi proses kolonisasi beserta konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.

The concept of power trading is considered in the context of the vision of the New Partnership for Africa Development (NEPAD). A most promising option is to utilise the rich water resources of the Democratic Republic of Congo for hydro-power generation. Present and anticipated future potential generating capacities are quoted. The development of the Inga 3 and the Grand Inga schemes could supply grid-connected African states with sufficient electricity to stimulate their respective socio-eco-nomic development. Today's situation and plans are outlined, emphasising requirements for success. These include financial investment through public-private partnerships, the all-important role of gov-ernments to ensure political stability and independ-ent regional regulation for equitable wheeling charges.

In each country where Volunteers serve, a Peace Corps Director and his staff are responsible for the program. They must work with the host government to determine how many Volunteers can best fill the country's needs, doing what jobs, where and how. They must provide the Volunteers with leadership without infringing on the responsibilities of local officials or the Volunteers' freedom and capacity for independ ent action, upon which the Peace Corps success depends. To fill these staff jobs, the Peace Corps usually has looked outside government and to the returned Volunteers and, with consider able success and some failures, has created a noncareer over seas service of remarkably diverse talents and experience.

Hubungan agama dan ilmu menurut Ian G. Barbour dapat diklasifikasi menjadi empat corak, yaitu, Konflik, Independen, Dialog dan Integrasi. Apa implikasi dan konsekwensi dari paradigma Dialog dan Integrasi jika diterapkan dalam keilmuan agama, khususnya agama Islam, melalui perspektif pemikir Muslim kontemporer. Hal ini penting karena praktik pendidikan dan dakwah agama pada umumnya masih menggunakan paradigma Konflik dan Independensi. Baik yang menggunakan paradigma Konflik dan atau Independen maupun paradigma Dialog dan Integrasi akan besar berpengaruh pada pembentukan budaya berpikir sosial-keagamaan baik di ruang privat maupun publik. Argumen yang hendak diajukan adalah bahwasanya hubungan antara agama, dalam hal ini 'Ulumu al-din (ilmu-ilmu agama Islam) dan ilmu, baik ilmu kealaman, sosial maupun budaya meniscayakan corak hubungan yang bersifat dialogis,
integratif-interkonektif. Hubungan antara disiplin ilmu keagamaan dan disiplin ilmu alam, sosial dan budaya di era modern dan post-modern adalah bersifat semipermeable, intersubjective testability dan creative imagination. Studi Keislaman (Dirasat Islamiyyah) kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Linearitas ilmu dan pendekatan monodisiplin dalam rumpun ilmu-ilmu agama akan mengakibatkan pemahaman dan penafsiran agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi dengan kehidupan sekitar. Budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu mendialogkan sisi subjective, objective dan intersubjective dari ilmu dan agama menjadi niscaya dalam kehidupan multireligi-multikultural dan terlebih di era multikrisis yang melibatkan sains, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, keuangan sekaligus akibat penyebaran pandemi Covid-19 di dunia sekarang ini. Kesemuanya ini akan mengantarkan perlunya upaya yang lebih sungguh-sungguh dan ketekunan untuk melakukan rekonstruksi metodologi studi keilmuan dan metodologi studi keagamaan di tanah air sejak dari hulu, yakni filsafat ilmu dan filsafat ilmu-ilmu keislaman sampai ke hilir, yaitu proses dan implementasinya dalam praksis pendidikan dan dakwah keagamaan.

Abstract: Compensation often arises in land acquisition. The purpose of this study is to determine the existence of an appraisal institution in providing an assessment of the land and/or objects that are on it, as a basis for providing reasonable compensation. The study method used in this study is normative juridical approach. The data was critically analyzed using content analysis. The results of the study indicate that the Government has established an independent institution, namely the Land Appraisal Agency, as the basis for providing compensation. The existence of an independent institution was first regulated in Presidential Regulation No. 36 of 2005. In 2012, the Land Appraisal Agency obtained a perfect regulation in a law. However, it is not automatically the only institution that has authority in valuing land prices. The government is still being halfhearted. The Land Appraisal Institution received full position in the land acquisition after the Ministerial Regulation of Agrarian & Spatial Planning/Head of National Land Agency No. 6 of 2015 was made. Intisari: Ganti rugi sering muncul dalam pengadaan tanah. Tujuan kajian ini, untuk mengetahui eksistensi lembaga penilai dalam memberikan penilaian terhadap tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya, sebagai dasar memberikan ganti rugi yang wajar. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis data secara kritis menggunakan konten analisis. Hasil kajian menunjukkan, bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu lembaga penilai pertanahan, sebagai dasar memberikan ganti rugi. Keberadaan lembaga independen pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005. Pada tahun 2012, lembaga penilai pertanahan mendapatkan pengaturan yang sempurna dalam sebuah undang-undang. Meskipun, tidak otomatis menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam penilaian harga tanah. Pemerintah masih bersikap setengah hati. Lembaga penilai pertanahan mendapatkan kedudukan secara penuh dalam pengadaan tanah setelah adanya Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis desktiptif dan analisis ekonometrika. Analisis ekonometrika dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Squre (OLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dibuktikan dari nilai probabilitas (F-statistic) lebih kecil dari α 5%. Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh secara parsial terhadap kemiskian dengan nilai probabilitas lebih kecil dari α 5%, sedangkan variable pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas lebih besar dari α 5%. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 59% dan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. The study aimed to assess whether there is influence between economic growth, unemployment and government expenditure on poverty alleviation for poverty. The analysis used in this study is a descriptive and econometric analysis. Econometric analysis in this study is a multiple linier regression with the method of Ordinary Least Squre (OLS). The research result show that all of independent variable influence dependent variable is proved from value of probability (F-statistic) is smaller than a 5%. Result of t experiment shows that variable of economic growth and unemployment level influence partially for poverty by probability number that is smaller than a 5%, whereas value of government expenditure on poverty alleviation doesn't influence partially to poverty by probability value is bigger than a 5%. Result of determination coefficient experiment shows that dependent variable can be explained by independent variable for 59% and the remaining for 41% is explained by other variable of out of model.

Penurunan dan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian terjadi setiap tahunnya di Provinsi Jawa Tengah, padahal Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian diantaranya pengeluaran pemerintah sektor petanian yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan dan kebijakan Kementerian Pertanian melalui RENSTRA DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor diatas terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisa data menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sektor pertanian dan kebijakan RENSTRA DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Sedangkan secara simultan, semua variabel independen berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Koefisien determinasi R2 sebesar 99% menunjukkan variabel independen yang diteliti mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 99% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. The declining and slow – moving of growth in agricultural sector happens every year in Central Java Province, where as this Province has become one of the national food resources. There are several factors which cause the slack of the growth in agricultural sector, namely government expenditure which raises each year, the decreasing of workers and agricultural ministry's policy through the strategic plan of Directorate General of Infrastructure and facilities agriculture. This research aims to find out the influence of those aforementioned factors toward PDRB in agricultural sector in Central Jawa Province. The result of the data analysis shows that variable of governments expenditure, workers in agricultural sector and strategic plan of Directorate General of Infrastructure and facilities agriculture do influence the growth in agricultural sector. Simultaneously all the independent variables show significant influence towards the growt in agricultural sector. Determinant Koefisien (R2) shows that the examined independent variables are able to explain its influence by 99% towards the dependent variable, whereas the rest 1 % is explained by other variable which is not involved in this research.

Development NGOs and trade unions have much to gain from collaborating in the pursuit of a social justice and rights agenda, yet the two sectors have traditionally tended to operate independen ly of one another. The "another world is possible" movement; a continuing series of anti-globalization protests; and conflicting views on core labor standards, corporate codes of conduct, and the WTO have placed civil society organizations at the center of public debates on global governance. While NGOs and unions will naturally pursue diverse strategies and tactics, neither sector can afford to go it alone. The essays collected in this volume elucidate some of the underlying tensions between trade unions and NGOs and illustrate the scope for constructive and respectful dialogue - and potential partnership - between them.