Suchergebnisse

Vulnerable Children and Children with Special Condition (Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan or AKKR) are children who must receive assistance and motivation to achieve their rights. In practice in real life, they are temporarily forced to be in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA) as a result of violating the law. It should not make them shunned, but instead, they must be assisted. Vulnerable Children and Children with Special Condition need enforcement of the fulfillment of their rights. The existence of Sahabat Kapas as a nonprofit non-governmental organization (NGO) located in Karanganyar, Central Java, Indonesia, provides concerns and solicitudes for Vulnerable Children and Children with Special Condition. This research aims to analyze and describe the forms of social practice based on habitus in Sahabat Kapas organization. This research used a qualitative research method with Bourdieu's genetic structuralism approach. Informants were determined using purposive sampling techniques. Data collection was performed using participant observation techniques in the field, in-depth interviews, and documentation studies. Data were analyzed in three stages, including data reduction, data presentation, and ended with concluding. Data were verified by source triangulation. The results showed that Sahabat Kapas became an alternative to assist Vulnerable Children and Children with Special Condition conducted in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA). The social practices conducted by Sahabat Kapas in assisting Vulnerable Children and Children with Special Condition are following the capital they have and the history of the habitus they conduct. Relational social capital is at stake by assistants with prison officers and how to build relationships with children. Economic capital refers to the efforts made by Sahabat Kapas to get funds to support assistance through entrepreneurship and opening donations. Cultural capital includes the whole intellectual/knowledge gained by assistance through training that is useful to assist children in correctional institutions/detention centers/Institute for Special Development Children (LPKA). Symbolic capital is manifested in the form of awards from the government for Sahabat Kapas and assistance awards for children in the form of gifts. ; Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan (AKKR) adalah anak yang harus mendapat bantuan dan motivasi untuk mendapatkan haknya. Pada praktiknya dalam kehidupan nyata, mereka untuk sementara waktu terpaksa berada di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akibat melanggar hukum. Seharusnya hal itu tidak membuat mereka dijauhi, tapi malah harus dibantu. Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan membutuhkan penegakan hukum dalam pemenuhan haknya. Keberadaan Sahabat Kapas sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) nirlaba yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, memberikan perhatian dan kepedulian bagi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik sosial berbasis habitus di organisasi Sahabat Kapas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan strukturalisme genetik Bourdieu. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi informan di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data diverifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sahabat Kapas menjadi alternatif pendampingan Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan yang dilaksanakan di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Praktik sosial yang dilakukan Sahabat Kapas dalam mendampingi Anak-Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan mengikuti modal yang mereka miliki dan riwayat habitus yang mereka lakukan. Modal sosial relasional dipertaruhkan oleh pendamping dengan petugas lapas dan bagaimana membangun hubungan dengan anak. Modal ekonomi mengacu pada upaya Sahabat Kapas untuk mendapatkan dana bantuan melalui wirausaha dan membuka donasi. Modal budaya mencakup seluruh intelektual/pengetahuan yang diperoleh dengan bantuan melalui pelatihan yang berguna untuk mendampingi anak di Lapas/Rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Modal simbolik diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari pemerintah kepada Sahabat Kapas dan penghargaan pendampingan kepada anak-anak berupa hadiah.

Indonesia's marine territory has become a big challenge for the Government of Indonesia to manage it. Nowadays, Indonesian marine has lot of regulation in the sea. But it's cannot prevent the basic interest of all people that earnings life from there. A lot of migrant has been smuggled in and by Indonesian's marine territory. The main concerns that arouse are: how should government give an equation for Indonesian migrant workers that are smuggled and how should the government put migrant workers protection to supply the equation for them. These questions will solve by a normative juridical study on the protection of natural resources and the resources of Indonesian fisherman. The study uses normative legal research which elaborated with conceptual approach from numbers of regulations that apply in marine labor law and employment law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and marine journals to address the issues raised in this paper. The findings in practice prove that the government should give more attention for the fisherman's welfare and protection related to fish catching. The objective protection for Indonesian marine resources is from regulated all the regulation to develop Indonesia economic from Maritime sector. It is all needed to make a new system in legal protection for Fisherman and Marine Resources in Indonesia.

The increasing number of Indonesian migrant workers, who are largely Muslims in Taiwan, makes the work environment more diverse. Consequently, the need for diversity management programs such as accommodating religious practices in the workplace has become significantly more relevant. But the extant studies and reports point out those migrant workers, who are largely Muslims, have not been properly accommodated to implement their religious practices in the workplace. The study seeks to understand as how Indonesian migrant workers, who are largely Muslims, experience a kind of deprivation of their religious practices in the workplace. To that end, it uses a qualitative case study method to investigate a group of Indonesian Muslim workers of the X Company who were deprived to observe daily prayers in the workplace. The results of the study evidently found that the employer views that accommodation of such religious practices in the workplace as unreasonable for the company. The results further showed that the accommodation of religious practices of Indonesian Muslim workers was considered as unreasonable because of some important issues such as disruption of job duty, inflexible work schedule, other workers' concern/objection, facility cost and management response/ approach. Accordingly, the study suggests some recommendations. First, the Taiwanese employer needs to sit together with relevant government institutions and religious leaders to formulate a specific policy on the accommodation of religious practices in the workplace. Second, as a single case study, the results of this study might lack of external validity (generalizability). It therefore strongly suggests prospective researchers to do a cross-cases study of this phenomenon or issue. ; Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim di Taiwan, membuat lingkungan kerja lebih beragam. Konsekuensinya, kebutuhan akan program manajemen keragaman (diversity management) seperti mengakomodasi praktik keagamaan di tempat kerja menjadi lebih relevan secara signifikan. Tetapi penelitian dan laporan yang ada menunjukkan bahwa pekerja migran tersebut, yang sebagian besar adalah Muslim, belum dapat diakomodasikan dengan baik untuk menerapkan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim, mengalami semacam kehilangan hak melakukan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk menyelidiki sekelompok pekerja Muslim Indonesia dari Perusahaan X yang dilarang untuk melaksanakan shalat setiap hari di tempat kerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa manajemen perusahaan memandang bahwa akomodasi untuk praktik keagamaan di tempat kerja merupakan hal yang tidak logis bagi perusahaan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa akomodasi praktik keagamaan pekerja Muslim Indonesia dianggap tidak logis karena beberapa masalah penting seperti pekerjaan terganggu, jadwal kerja yang tidak fleksibel, keprihatinan/keberatan pekerja lain, biaya fasilitas dan respons/pendekatan manajemen. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi. Pertama, pengusaha Taiwan perlu duduk bersama dengan lembaga pemerintah dan pemimpin agama terkait untuk merumuskan kebijakan khusus tentang akomodasi praktik keagamaan di tempat kerja. Kedua, sebagai studi kasus tunggal, hasil penelitian ini mungkin kurang validitas eksternal (generalisasi). Oleh karena itu sangat menyarankan calon peneliti untuk melakukan studi lintas kasus (cross-case study) dari fenomena atau masalah ini.

This study aimed to reveal the effect of company characteristics, company size i.e., profitability, leverage, liquidity, and industry type; and corporate governance structure, consisting of the audit firm size and the independent commissioners' composition, on the intellectual capital disclosure. This research applied quantitative approach by testing seven independent variables through multiple linear regression analysis. The samples taken were 80 annual reports from companies listed in the LQ-45 index in the year 2012-2013. The method employed to select the samples was purposive sampling. Content analysis was applied to analyze the intellectual capital disclosure. This study revealed that only the company size showed significant positive impact to the disclosure of intellectual capital, while profitability, leverage, liquidity, industry type, the audit firm size, and the independent commissioners composition did not bring significant effect. In addition, based on the results of content analysis it can be concluded that the intellectual capital disclosure is quite low, amounting to 46.9%, with relational capital amounted to 34.74%, 32.54% of structural capital, and human capital reached 32.71%.

Many studies on rice landrace (Oryza sativa sbsp. indica) have been conducted by biodiversity, ethnobotany, and agroecology disciplines. The importance of rice landraces as genetic resources and the basics of human civilizations. Conservation landraces in Tumbang Datu and Pongbembe nowadays are affected by the following socio-cultural constraints: a) decline numbers of local varieties after the regional government-imposed funding to local communities to substitute new-high yield varieties, b) rice rites and landrace conservation are on the brink of extinction. This research explores daily behaviors that contribute to rice landrace conservations through the sociological approach of collective memory and symbolic interaction. Today's generations use new meanings and symbols of rice derived from collective memories and virtues. Various interviewees practice mnemonic devices (what, why, who, where, when, and how) that reflect foodways. According to Blumer, social structures are networks of interdependence among actors that place conditions on their actions. In these networks, people act and produce symbols and meanings of rice to interpret their situations and to have their own set in a localized process of social interpretation. Moreover, the Toraja language is used as a bridge in communicating the past, present, and future to strengthening collective identity. This research uses a qualitative method to explore rice landrace conservation using open-ended questions, in-depth interviews, and Focus Group Discussions. A free-listing method was followed to gather interviewees' collective memories of rice landraces. Findings show that a combination of methods, tradition-based conservation, and current scientific-technology-based conservation become a practice for promoting, educating, and stimulating the public and researchers to engage in landraces conservation. These findings suggest that the socio-cultural ecosystem and Blumer's social network support new networks to deliver science in agricultural innovation policy. The results showed that collective memories and foodways create ways that would benefit rice landrace conservation the most. ; Penelitian-penelitian mengenai padi lokal (Oryza sativa sbsp. indica) telah dilakukan oleh disiplin keragaman hayati, etnobotani, dan agroekologi. Padi lokal penting sebagai sumber daya genetika dan dasar berbagai peradaban manusia. Pada masa kini, konservasi varietas-varietas padi lokal di Tumbang Datu dan Pongmbembe menghadapi beberapa tantangan sosial budaya, antara lain a) penurunan jumlah varietas lokal setelah pemerintah kabupaten menyediakan varietas-varietas baru kepada masyarakat, dan b) konservasi dan ritus-ritus, yang menggunakan padi lokal, terancam punah. Penelitian ini mengeksplorasi perilaku sehari-hari yang dapat berkontribusi pada konservasi padi lokal, melalui pendekatan sosiologis terhadap memori kolektif dan interaksi simbolik. Generasi masa kini menggunakan makna dan simbol baru padi berdasarkan ingatan kolektif. Para informan mempraktikkan perangkat mnemonik yang mencerminkan foodways. Konsep struktur sosial menurut Blumer adalah jaringan saling ketergantungan antar-aktor, yang menempatkan kondisi pada tindakan aktor tersebut. Orang-orang bertindak dan menghasilkan simbol dan makna padi di dalam jaringan ini, untuk menafsirkan situasi mereka sendiri, dan memiliki device (perangkat) sendiri dalam proses interpretasi sosial. Bahasa Toraja juga berfungsi menjembatani dan mengkomunikasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sekaligus memperkuat identitas kolektif. Bahasa Toraja digunakan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan masa lalu, masa kini, dan masa depan, demi memperkuat identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi konservasi padi lokal, dengan menggunakan pertanyaan terbuka, wawancara mendalam, dan Diskusi Kelompok Terfokus. Metode free-listing digunakan untuk mengumpulkan ingatan kolektif para informan pada padi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode kombinasi, yaitu konservasi berbasis tradisi dan konservasi berbasis teknologi ilmiah saat ini, menjadi praktik untuk mempromosikan, mendidik, dan melibatkan publik dan peneliti di dalam konservasi padi lokal. Selain itu, ekosistem sosio-budaya dan konsep jejaring sosial Blumer mendukung jejaring baru untuk mempromosikan ilmu pengetahuan di dalam kebijakan inovasi pertanian. Kesimpulan, ingatan kolektif dan foodways menciptakan cara yang paling bermanfaat bagi keberhasilan konservasi padi lokal.

Indonesia has a long history in the agricultural management sector. The economic development in Indonesia shows that the development of the agricultural sector has a made great contribution to the change in the Indonesian economy. Agriculture also has an important role in providing employment. providing raw materials for other sectors. as foreign exchange. and as the basis for the food security of the Indonesian population. In the national policy. the government has prioritized the subsidies in the agricultural sector to stimulate it to be more productive. This research has some aims i.e.: to describe the role of the agricultural sector based on the distribution of household income groups in Indonesia; to describe the impact of household income level groups if the subsidies in the agricultural food sector or Indonesia have increased. The research was conducted by using the analysis of Social Accounting Matrix (SAM) with 2008 database. The food sectors are classified into: sector production of: rice. corn and soybeans. other crops. poultry meat (traditional farms). poultry meat (medium and large farms). eggs. forestry and hunting. fishing and others. The results of the study after the policy injection (simulation) show that the food industry has experienced a significant increase in productivity among the economic sectors. Agricultural entrepreneurs are the group that experienced a high increase in income among farming households. In addition. linkage analysis showed that the commodities of other food industries has experienced forward and backward linkages.

Realism has been the dominant conceptual approach to studying Indonesian foreign policy. This article, however, considers realist analyses to be insucient since their emphasis on the struggle for power and security in the system of states has led to the neglect of the importance of perspectives which focus on order. To ll the gap it then intends to apply the English School perspective which focuses on the concept of international society to trace the nature and function of Indonesian foreign policy. Two cases are examined, including the Asian African Conference and Association of South East Asian Nations, to demonstrate the relevance of international society for policy ideas and action. The central argument is that the Indonesian elite worldview indicates that the creation and maintenance of order in international societies are ones which are prominent objectives legitimizing the conduct of Indonesia's external relations.

Large-scale Social Limitation (hereinafter referred to as PSBB) is one form of concern. The government and local governments are Pendemic throughout Indonesia and the world, namely Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19). Bogor Regency, which is one of the buffer cities of the Republic of Indonesia, is an area that is quite vulnerable in spreading the Corona virus. Why? because many DKI Jakarta employees / laborers live in Bogor Regency, whose mobility is very high. With the birth of Regent Regulation No. 16 of 2020 concerning Implementation of Large- Scale Social Restrictions in Handling COVID-19 in order to conserve the use of Covid 19. The purpose of this study is to analyze the Implementation of Large Scale Social Limitation Policies in the Government of Bogor Regency. This research method uses Qualitative Methods with Literature Study research methods. (Huberman, Miles, 1994). The technique of inviting data is by searching Scientific Journals, Online Mass Media, Legislation and Books. The technique to determine Online Media by Pusposive, while for data analysis using Nvivo 12 Plus. Test the validity of the data by testing the data source. The results of the study show that the implementation of the Large-Scale Social Limitation Policy in the Bogor District Government has not yet proceeded, starting from the clash of authority between the Central Government and the Regional Government so that it cannot make improvements, and many more are in accordance with the provisions of Covid-19 and its distribution. Social assistance to the community.

Flexible work arrangements have become a new thing in government agencies due to the Covid-19 pandemic. So this study was conducted to see the effect of flexible work arrangements on work life balance, job satisfaction and employee performance in government agencies, especially the Ministry of Environment and Forestry. And by considering the mediating factor of job satisfaction in the relationship of flexible work arrangements with work-life balance and the relationship of flexible work arrangements with employee performance. This research is a quantitative research by conducting an online survey. Respondents in this study were employees of the Ministry of Environment and Forestry, especially at the central level as many as 222 employees. The research hypotheses were tested using Structural Equation Modeling (SEM) analysis techniques. The results showed that there was a significant effect between flexible work arrangements, job satisfaction, and employee performance. Job satisfaction also has a significant effect on work-life balance and employee performance. In addition, job satisfaction was found to be a mediator between the effects of flexible work arrangements and work-life balance, and flexible work arrangements and employee performance. ; Pengaturan kerja yang fleksibel menjadi hal yang baru diterapkan di instansi pemerintah akibat pandemi Covid-19. Maka penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengaturan kerja yang fleksibel terhadap work life balance, kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada instansi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan dengan mempertimbangkan faktor mediasi kepuasan kerja dalam hubungan pengaturan kerja yang fleksibel dengan keseimbangan kehidupan kerja dan hubungan pengaturan kerja yang fleksibel dengan kinerja karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei online. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di tingkat pusat sebanyak 222 pegawai. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaturan kerja yang fleksibel, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Kepuasan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap work-life balance dan kinerja karyawan. Selain itu, kepuasan kerja ditemukan menjadi mediator antara efek pengaturan kerja yang fleksibel dan keseimbangan kehidupan kerja, dan pengaturan kerja yang fleksibel dan kinerja karyawan.