Suchergebnisse

ABSTRAKSalah satu persoalan penting pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah konflik dalam pengelolaan tanah ulayat. Terjadi paling tidak 15 kasus konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan di kabupaten ini. Berdasarkan hasil penyelesaian konflik terdapat 3 katagori penyelesaian yakni: penyelesaian kasus yang penuh, penyelesaian semu, dan tanpa penyelesaian. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penyelesaian konflik tanah ulayat. Melalui teori good governance penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian konflik prinsip-prinsip good governance dicobakaitkan dengan nilai-nilai lokal. Penelitian ini menemukan bahwa apabila prinsip-prinsip good governance diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, maka konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan. ABSTRACTOne of the most well-known and crucial problems in the Regency of Kuantan Singingi development is the conflict in managing tanah ulayat. There are fifteen cases in which conflicts may take place among the local community and the private companies running the land in the Regency. These cases have been categorized into three. There are no consensus cases artificial consensus cases, and truly consensus case. In the analysis process, the researcher has applied theories and the concepts of Local Good Governance. The Good Governance, which can be applied universally, was convergent and applied in a way suitable with the local community traditions in the Kuantan Singingi. This research has proven that the determinant factor of problem solving is the cooperation between the involved polities (the Local Government, Private Companies, and Local Community) in the interaction of tanah ulayat management. The consensus can be achieved when the Local Government is able to establish to Good Governance, the private companies is operating Good Corporate Governance paradigm, which arises through the process of crafting the local community's culture, based on the local customs heritages.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality

The purpose of writing is to determine the implementation of village fund allocation in rural development towards clean village governance (Good Governance: accountability, transparency and participation) starting from the planning stage, transparency and accountability. The study used a qualitative descriptive method with case studies, describing the implementation of Village Fund Allocation Management (ADD) for development in Ngombakan Village. Then compared with the applicable regulations (Permendagri No. 113 of 2014) and cross-check with the real phenomena that occur in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Ngombakan village in realizing good governance, so that conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the management of ADD in the village of Ngombakan in general has been accountable, transparent and participatory. However, there are still technical problems. These constraints are a constraint from the regency that is late in making a Regent's Regulations regarding the regulations on ADD and its management. This results in delays in reporting related to the management of ADD in the Ngombakan village. ; Tujuan penulisan untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa menuju pemerintahan desa yang bersih (Good Governance: akuntabilitas, transparansi dan partisipasi) mulai dari tahapan perencanaan, transparansi dan pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, mendiskripsikan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa Ngombakan. Kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014) dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan dalam mewujudkan good governance. Sehingga dapat ditarik kesimpulan: hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala di ...

This research aims to determine the Application Of Good Governance Principles In Managing Village Fund Allocation In East Penfui Village, Central Kupang Sub-District, Kupang Regency. The data used in this research is qualitative data with primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research is triangulation with data analysis methods using the analytical model used by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the Application Of The Principles Of Good Governance In The Management Of Village Fund Allocation In East Penfui Village, Central Kupang Sub-District, Kupang Regency is in accordance with the principles of good governance, that is: professionality, accountability, transparency, excellent service, democracy and participation, efficiency and effectiveness, rule of law and can be accepted by the whole society. In realizing the Principles Of Good Governance In The Management Of Village Fund Allocation, East Penfui Village, apparatus always hold deliberations on the management of village fund allocation to the community. ; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah triangulasi dengan metode analisis data yang telah digunakan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, yaitu: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, aparat Desa Penfui Timur selalu mengadakan musyawarah perencanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta's citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree. Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers. To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase.

A lot of researches have studied good corporate governance implementation in manufacturing companies; this research, however, is more focusing in banking industry. Since bank holds important key role in the economics, bank needs a good governance to get a good reputation to play its role well. This research was conducted using secondary data obtained from annual reports of banking companies listed in the Indonesia Stock Exchange for the year 2008 until 2012. The data was analyzed using multiple regression method.The result showed that foreign ownership, board size, and external auditor, as corporate governance variables, partially and significantly affect bank financial performance, while large shareholders, government ownership, commissioner size, independent commissioner proportion, and capital adequacy ratio are found to insignificantly affect bank financial performance. Furthermore, firm size as controlling variable, is insignificantly affect the relationship between corporate governance variables and bank financial performance.

Local governments carry out internal audits to provide control over the activities of internal control in the implementation of governance is good, so that fraud can be prevented so that the performance of local government can be carried out adequately.This study aims to determine 1) the relationship between internal audit, internal control and fraud prevention, 2) the influence of internal audit, internal control and good government good governance on the prevention of fraud both simultaneously and parsial, 3) the influence of internal audit, internal control, good government governance, the prevention of fraud on the government's performance both simultaneously and parsial.Unit this study is all the provincial, regency / city in West Java and Banten with respondents Inspectorate West Java and Banten government and the State Audit Representation of West Java and Banten. Method of analysis using Path Analysis.These results indicate that 1) there is a positive relationship between internal audit, internal control and fraud prevention, 2) internal audit, internal control and good government governance affects both fraud prevention and partially simultaneously, 3) internal audit, internal control, good government governance, fraud prevention affects the performance of both local government and partially simultaneously. The contribution of this study describes the effect that the internal audit in the implementation of a consistent internal control for the government to realize good governance and prevent fraud, to improve local government performance on an ongoing basis. The implications of this study showed improved performance of local government for development in the areas of research interest in creating clean government.

The purpose of this study was to determine the implementation of good governance, especially the principles of transparency, accountability and participation in the management of the Village Budget (APB Desa) for the 2019 fiscal year in Bantan Sari and Deluk based on Bengkalis Regent Regulation Number 53 of 2018 and its obstacles. The data used are primary data and secondary data. The research method used is descriptive qualitative analysis. This type of research is qualitative research. The results of this study indicate that Bantan Sari Government in managing APB Desa has not fully implemented good governance, especially the principle of transparency at the planning step and the reporting and accountability step. This is evidenced in both steps of the absence of information regarding APB Desa and reports on the implementation of APB Desa to the community through information media such as banners, announcement boards, billboards, official websites and so on. Meanwhile, the Deluk Government in managing the Village APB has not fully implemented good governance, especially the participatory principle, in which the community's ability to be involved in the decision-making process in the management of APB Desa is only 40%. The obstacles faced by the Bantan Sari Government in managing APB Desa was the slow process of disbursing APB Desa, inconsistent regulations and a lack of coordination between the BPD and the Government. While the obstacles faced by the Deluk Government in managing APB Desa was the changes in the price of goods every time they carry out an activity program, changes in weather, limitations in the budget and the delay in ratifying the budget ceiling. Keywords: Good Governance, Transparency, Accountability, Participation, APB Desa.

This report aims to review the implementation of bureaucracy reform in realizing good governance and the target mdgs the city government yogyakarta .This research is considered as policy research associated with bureaucracy reform based on the minister of utilization state apparatus and bureaucratic reform no. 11 years 2011 .The research is municipal yogyakarta that is city administration reward challenged the highest in the management of governance se-indonesia given by the indonesian government index ( igi ) since 2012-2014 with with get a rata-rata 6,8 index governance .The data in this research consisting of primary and secondary data .The method of analysis that used in this research is descriptive analytical , analysis techniques use also content analysis. The research results showed that the implementation of good governance of the Government of the city were in accordance with the regulations of the Minister for Administrative Reform and the bureaucratic State apparatus No. 11 in 2011. Keyword: good governance, indonesian government index

In Indonesia, the level of compliance with mandatory disclosure in the State-Owned Enterprises still low. The low level of compliance of mandatory disclosure convergence of IFRS would indicate a lack of application of the principles of corporate governance in State-Owned Enterprises in Indonesia. Thus this study aims to examine how the role of corporate governance on the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS on State-Owned Enterprises in Indonesia. Measuring the level of convergence of IFRS mandatory disclosure compliance in this study using the Deloitte IFRS Presentation and Disclosure Checklist. By using purposive sampling technique, the sample used 6 that State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2012. The average level of mandatory disclosure compliance at 70,6%. The results indicate that the number of commissioners and the number of audit committee members have effect on the level of compliance with mandatory disclosure of IFRS convergence, while the proportion of independent commissioner, education background of president commissioner and the proportion of women commissioners are not effect on the level of compliance with mandatory disclosure convergence of IFRS.Key words: Corporate Governance, the Level of Compliance, Mandatory Disclosure, Convergence of International Reporting Standards, Board Commissioner, Audit Committee

The development of the village is an ongoing effort to oversee the change of relations of the village's political economy internally and externally, towards a new village life arrangement that is more democratic, independent and fair in line with the principles of good governance. This activity aims to provide knowledge and understanding to the village apparatus especially at Sumerta Kelod's community village, East Denpasar District, Denpasar City regarding the implementation of village governance in line with the principles of Good Governance. The method of implementing Community Service Activities (PKM) uses the saturated sample method for village government officials and purposive sampling for village communities. The results of PKM activities from the target side are reached. This can be proven from the number of participants who participated in the activity can be said to be successful. From the lecture activities, there was a question and answer session which was followed with great enthusiasm by the participants, thus it can be concluded that the objectives of this activity were achieved. The achievement of the objectives of the activity in general could be said to have been good. This can be shown from the wishes of the Sumerta Kelod Village Head in this modern era, the community is expected to be able to keep up with the times, it means that everything done through online such as making KTP, KK online lives to the village hall to be signed. It is more efficient in terms of time, energy and material.

This paper offers collaborative governance as a concept of strengthening collaboration between institutions in the implementation of elections and local elections, namely by examining the phenomenon of electoral malpractice cases in the nomination stages in the 2019 NTT Provincial DPRD Election and the 2020 Sabu Raijua Regent and Deputy Regent Election. This study uses qualitative research methods descriptive with analysis techniques and data collection based on primary data and secondary data and literature study. The study results based on the case studies in this paper found that the concept of collaborative governance was able to overcome the weakness of the rules and the limitations of the authority of the election organizers at the election and regional head elections. This is evidenced by the potential for electoral malpractice in the nomination stage, which lies in the weakness of the rules for the verification mechanism for only administrative candidate requirements, so they are prone to be manipulated by candidates. At the same time, it is known that the validity and correctness of candidate requirements documents is the domain of authority of institutions outside the Organizing Institution Election (LPP). Therefore, collaboration and synergy between election organizers and stakeholders are needed based on collaborative governance to prevent electoral malpractice. The collaborative governance approach encourages collaborative problem solving involving stakeholders based on mutual trust and commitment and is oriented towards consensus. The cycle of collaborative governance that must be passed is face-to-face dialogue, trust-building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. Furthermore, legal norms are needed to regulate inter-institutional cooperation for election organizers to strengthen collaborative governance.

This research aims to evaluate the maturity level of information technology governance (IT) in the application of information system services at PT. Tsabita Cake. The method used is a mixed method of quantitative and qualitative using questionnaires, interviews, and document studies. The focus of this research is on the DSS 05 domain. The results obtained from this study are needed as an evaluation and input for improvement of the information system governance of PT. TSABITA CAKE in the future. The results showed the maturity level of IT governance in the Information System services of PT. TSABITA CAKE is currently at a capability of 75% or equivalent to 2.90 with the status largely achieved and at level 2. Therefore, information system security needs to be improved to support the performance of PT. TSABITA CAKE in order to reach level 3 requires a recommendation for gradual improvement of the attribute process from level 1 to level 3. To improve IT governance, it is recommended that institutions prepare competent human resources, as well as document every activity of evaluation, direction, and monitoring in information system management. ; Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi (TI) dalam penerapan layanan sistem informasi pada PT. Kue Tsabita. Metode yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan studi dokumen. Fokus penelitian ini pada domain DSS 05. Hasil yang didapat dari penelitian ini dibutuhkan sebagai evaluasi dan masukan untuk perbaikan terhadap tata kelola sistem informasi PT. TSABITA CAKE dimasa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kematangan tata kelola TI pada layanan Sistem Informasi PT. TSABITA CAKE saat ini berada pada kapabilitas sebesar 75% atau setara dengan 2.90 dengan status sebagian besar tercapai dan berada pada level 2. Maka dari itu sistem informasi perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja PT.

Accountability of a financial report is one of the foundations for the creation of good governance, prioritizing the use or management of finance that requires public funds. By fulfilling the basics of financial reporting which is a principle of good governance, the government as the manager of regional finance will automatically increase accountability and trust from the community.With the application of good internal control, it is expected to be able to create financial reports that are accountable, resolved with good governance. This study used descriptive analytical research method. Based on statistical analysis of the obtained coefficient of determination 64,1%. with a significance level of 5%. The results showed that the internal control variables gave rise to positive accountability towards the local government financial statements,with good governance as an intervention.