IMFI (Islamic Micro Finance Institutions) is a microfinance institution that can provide ease of access, especially for people who have SME ( Small and Medium Enterprises). The purpose of this study is to determine how the concept of cooperation network between the government, private sectors and universities in strengthening SME capital through IMFI. The method used in the study is a qualitative method using a discourse analysis data analysis technique. The result of this study indicates that the cooperation between the government, private sectors, and universities in strengthening the capital of SME through IMFI can be implemented using a linear collaborative of partnership model, while capitals that can be utilized such as RLF of government, CSR funds from the private sector (companies), program linkage with Islamic Banks, training and preparation of skilled workforces from universities to support the development of IMFI and SME.
Konsep dan isu keselamatan insan / Rashila Ramli & Nor Azizan Idris -- Mangsa pemerdagangan manusia dan mangsa yang diperdagangkan / Nafisah bte. Ilham Hussin -- Penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan pemerkasaan wanita di Malaysia / Sharifah Syahirah bte. Syed Sheikh -- Peranan elit bukan politik dalam penggubalan pembuatan akta keganasan rumahtangga di Malaysia dan Indonesia / Diana Fawzia As -- Keselamatan insan dan kesan pengedaran SKR di wilayah konflik di Indonesia / Denik Iswardani Witarti -- Dasar makanan negara / Rasheed Mohamed Kutty -- Menangani pemanasan global dan keselamatan insan / Nur Azah bte. Razali.
Digitalization in the modern era has provided opportunities for the youths to participate in this information and social spheres. The concentrated use of social media has contributed to the astonishing factor among the voters where social media has changed the preferences of youths toward the right to vote. The research aims to investigate the contributions and preferences of youths toward political participation in the contemporary discussion in Indonesia. This research was quantitative research using a purposive random sampling technique to give equal opportunity to each respondent. The mode of data collection was an online survey. The majority of the respondents in this research were the student of the universities. Data were collected in April 2019 to examine the interest of youths in general elections in Indonesia. This research found that social media and Social Networking Sites (SNSs) have provided a unique platform to discuss political matters and 'take apart' in political discussions. Existing in-depth researches on this phenomenon show that political awareness among youths in Indonesia is an essential part and social media is the leading indicator. This research suggested some recommendations for to usage of social media for the socialization of youths. ; Digitalisasi di era modern telah memberikan peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam bidang informasi dan sosial ini. Penggunaan media sosial yang terkonsentrasi telah berkontribusi pada faktor menakjubkan di antara para pemilih di mana media sosial telah mengubah preferensi kaum muda terhadap hak untuk memilih. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi dan preferensi generasi muda terhadap partisipasi politik dalam diskusi kontemporer di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purposive random sampling untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap responden. Mode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei online. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa universitas. Data dikumpulkan pada April 2019 untuk menyelidiki minat generasi muda dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial dan situs jejaring sosial (Social Networking Sites atau SNS) telah menyediakan platform yang unik untuk mendiskusikan masalah politik dan 'mengambil terpisah' dalam diskusi politik. Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi untuk penggunaan media sosial untuk sosialisasi generasi muda.
Indonesian education so far has kept a problem that has not received the attention of all stakeholders, namely sexual violence that occurs to students. Victims are faced with the power relations of educational institutions whose reputation is tarnished because of cases of sexual violence. The existence of social media as a social driver is able to mobilize cases of sexual violence on Campus to become a national issue. This prompted the Ministry of Education and Culture to issue Ministerial Regulation no. 30 of 2021 concerning the prevention and handling of sexual violence in universities. This research focuses on critical discourse analysis of this Ministerial Regulation. This research is a descriptive-qualitative research type. To gain comprehensive power of qualitative research analysis, the research phase requires the power of reason which is the source of analytical ability (Arikunto, 2010). The scalpel uses the critical discourse analysis technique of Norman Fairclough's model. The main study is focused on microstructural (text), mesostructure (discourse practices), and macrostructural (sociocultural practices) data. The study results are, first, this regulation is motivated by the phenomenon of the iceberg of sexual violence in the university environment. The government feels the need to provide legal certainty to perpetrators and victims. Second, in this regulation, the government uses educational narratives, prevention, and handling, protecting whistleblowers, and restoring victims' rights. Third, this regulation impacts the social life of the community through various responses. ; Pendidikan Indonesia selama ini menyimpan sebuah permasalahan yang belum mendapat perhatian dari segenap pemangku kepentingan yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada peserta didik. Korban dihadapkan pada relasi kuasa institusi Pendidikan yang tidak nama baik Lembaga tercoreng karena kasus kekerasan seksual. Keberadaan sosial media sebagai penggerak sosial mampu memobilisasi kasus kekerasan seksual pada sebuah kampus menjadi isu nasional. Hal ini lantas membuat kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini berfokus pada analisa wacana kritis terhadap peraturan Menteri ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Untuk mendapatkan kekuatan komprehensif tentang analisis penelitian kualitatif, tahap penelitian memerlukan kekuatan akal yang merupakan sumber kemampuan analisis (Arikunto, 2010). Adapun pisau bedahnya menggunakan teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Kajian utama ditumpukan pada data mikrostruktural (teks), mesostruktural (praktik wacana), dan makrostruktural (praktik sosiokultural). Hasil penelitian yaitu, pertama, peraturan ini di latar belakangi oleh fenomena gunung es tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemerintah merasa perlu untuk bertindak memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. Kedua, dalam peraturan ini pemerintah menggunakan narasi yang bersifat edukasi, pencegahan, penanganan, perlindungan pelapor, dan pemulihan hak-hak korban. Ketiga, peraturan ini memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat melalui respons-respons yang cukup beragam.
