SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK

Abstract

ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: "Sinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianak"bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 ahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecewakan salah satu pihak.Kata Kunci : Singkronisasi, Penyidikan, Penuntutan, PsikotropikaABSTRACTThesis with the title: "Synchronization Function Application Investigation and Prosecution In Law Enforcement Crime Psychotropic Substances Under the Criminal Justice System Integrated On Jurisdiction Police Pontianak City" aims to determine the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system of integrated in the jurisdiction of Police Pontianak. To determine synchronization efforts in carrying out the investigation and prosecution of applications function in law enforcement criminal offense psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Policejurisdiction. To analyze the application synchronization function investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction.This study is the law by using empirical juridical approach that is research done by researching library materials is a secondary data, called the research literature. Furthermore, to support and complement the existing facts, which is the norm (kaedah) for the research library of the offender to lapangan.Penelitian research is put emphasis on the study of literature, the secondary data or library materials precedence over the primary data. To support and complement the data gained through the study of literature, the author conducted field research (field research) .To it in this study was defined area (location) and the object of research.That a synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of Police of the city of Pontianak conducted in accordance with or pursuant to Act No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings (Criminal Procedure Code) and Government Regulation No. 58 Year 2010 on Amendment to Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code ear. Whereas efforts in carrying out the synchronization application functions of investigation and prosecution in law enforcement criminal offense psychotropic by the criminal justice system integrated in the jurisdiction of City Police Pontianak is to perform various actions include increased cooperation and coordination between police investigators and the prosecutor, improvement of human resources each institution as well as improving the transparency of each institution in carrying tugasnya.Bahwa analysis obtained on application synchronization functions of investigation and prosecution of criminal offenses in law enforcement psychotropic based integrated criminal justice system in Pontianak City Police jurisdiction has not been performing well since still common issue among police investigators from the Public Prosecutor for handling the case of psychotropic between the two institutions often mis communications, eg what is desired by the investigator sometimes poorly understood by the public prosecutor and vice versa. So that in the prosecution often mengecweakan one of the parties.Keywords: Synchronization, investigation, prosecution, psychotropic