ANALISIS YURIDIS PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK YANG TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA (STUDY KASUS PADA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK)

Abstract

ABSTRAK Tesis ini menitik beratkan pada pergantian antar waktu ( PAW) yang selama ini tidak dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, mengembalikan partai politik kepada jalur yang benar dalam arus demokratisasi di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Partai politik juga bukan sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi, partai memegang peranan yang sangat penting. Bahwa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Pada saat ini sekarang Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik.Akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung oleh selera pengurus partaipolitik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik.Padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.Bila suatu partai politik mengajukan calon pengganti menurut nomor urut berdasar daerah pemilihan yang kurang jelas dan menimbulkan banyak penafsiran. Ketidakjelasan seperti ini akan menimbulkan konflik internal dalam partai karena sebagian pengurus partai (khususnya tingkat pusat) lebih memilih nomor urut menurut daerah pemilihan, sedangkan sebagian lagi (khususnya tingkat daerah) cenderung memilih nomor urut menurut wilayah yang diwakili.Untuk mengatasi situasi pada Saat ini sudah seharusnya pihak Partai membentuk satu wadah atau lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dan pasal 33 tentang Partai Politik. Bahwa dalam pemahaman Penggugat penyelesaian perselisihan partai politik di tubuh Partai itu sifatnya hanya kasuistik, dalam artian bahwa selama ini proses penyelesaian perselisihan partai politik dalam tubuh Partai tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal Partai, dimana dalam ketentuan tersebut (pasal 8 ayat 1) menyebutkan "dalam upaya penyelesaian perselisihan, Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk sebuah Dewan Kehormatan". Padahal dalam amanah UU. No. 2 tahun 2011 maka setiap Partai Politik diwajibkan membentuk suatu wadah/lembaga yang sifatnya permanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, dengan demikian Dewan Kehormatan itu hanya sewaktu-waktu dapat dibentuk dan dapat pula tidak dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, sehingga hal itu dapat menghambat/ memperlama upaya kader baik sebagai pengurus maupun bukan pengurus untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik. Kata kunci : penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota pontianak, terkait kasus tindak pidana. ABSTRACT This thesis focuses on the recall of legislative members which has not been implemented in accordance with the existing rules. Political parties are the pillars of democracy. If these pillars are no longer trusted by the people, then it is a serious threat to the sustainability of democracy in Indonesia. Thus, restoring political parties to the right path in the dynamics of democracy in Indonesia is our responsibility. Political parties are not only an organization where politicians gather, but they can also perform their functions for the benefit of society. Thus in the democratic system, the party plays a very important role. That the factor behind the occurrence of parliament member recall is an effective tool to get rid of those who are opposed to the interests of the authorities. Nowadays, the recall of parliament members is an effective tool for removing those who are opposed to the interests of political party leaders. As a result, the existence of the members of the parliament depends on the political party's interest, thus shifting the parliament member's orientation into the channeling of the interests of the party's executive board. Whereas the parliament members are elected by the people in a direct, free, confidential, honest and fair elections. When a political party submits a substitute candidate according to the running number based on unclear electoral wards raises many interpretations.Such ambiguity will lead to internal conflicts within the party because some party executives (especially at the central level) prefer running numbers by electoral wards, while others (especially the local level) tend to choose the running numbers according to the region they represent.To overcome such situation, political parties should form a permanent institution to resolve the dispute as mandated by Law No. 2 of 2011 article 32 and article 33 concerning Political Parties. Whereas in the Plaintiff's view, the settlement of political party disputes in the party's body is only casuistic in the sense that during this process the settlement of political party disputes within the Party concerning internal party dispute settlement guidelines, where in the provisions referred to (Article 8 paragraph 1) mention that in dispute resolution efforts, the Party Central Executive Board may establish an Honorary Board ". Whereas in the mandate of the Law No. 2 of 2011 then every Political Party is obliged to form a permanent institution to resolve the dispute of political party, thus the Honorary Council may or may not be established at any time by the Party's Central Executive Board, so that it may impede the cadre's efforts either as party executive board or not to accelerate the process of settling political party disputes. Keywords: Recall of Pontianak City Local Parliament members related to criminal case