Impeachment in The State System
Impeachment In Constitutional System. This paper aims: To know and analyze how the impeachment arrangements in the Indonesian state administration system; To know and analyze how the legal process in impeachment mechanism before amendment and after an amendment of 1945 Constitution; by using Normative Method The study conducted in this research is the literature. Impeachment of the President and Vice President of his / her position is not new in the Indonesian state administration system. Both before the amendment and after the amendment of the 1945 Constitution. The 1945 Constitution of the amendment result has specified the provisions concerning the Impeachment of the President and Vice President as head of state. However, the mechanism of the impeachment process is determined in a constitutionally eliminative manner even though these reasons have a very broad interpretation and may be subjective, especially in a political institution of the DPR, by which there are several things to be considered in the impeachment process in Indonesia, such as the impeachment process in the House of Representatives Regional and process of Impeachment in the Constitutional Court. There is a need for the provision of legal products or the making of procedural law which regulates the impeachment of the President and Vice President. ; Impeachment Dalam Sistem Ketatanegaraan. Tulisan ini bertujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan impeachment dalam sistem ketatanegaraan indonesia; Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses hukum dalam mekanisme impeachment sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945; dengan menggunakan metode Normatif Studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Impeachment Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen UUD 1945. Undang-undang Dasar Negara 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan mengenai Impeachment Presiden/dan atau Wakil Presiden sebagai kepala negara. Namun mekanisme proses impeachment ditentukan secara liminatif dalam konstitusi meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik DPR,olehnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses impeachment di indonesia, diantaranya adalah proses impeachment di Dewan Perwakilan Daerah dan proses Impeachment di Mahkamah Konstitusi.sehingganya perlu adanya ketentuan produk hukum atau pembuatan hukum acara yang mengatur mengenai impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden.