Search results

Indonesia has made significant modernization breakthrough in the 70-90-ies of the twentieth century which brought the country into a number of second-generation NICs. A variety of factors contributed to this success. First, a huge assistance of Western countries to the "New order" of Suharto, because of its anti-communist orientation. Second, the combination of import substitution and export of raw materials (oil, gas, wood). Third, the economic policy of creating industrial conglomerates operating in a wide range of industries. And at last, the maintenance of political stability, ensured by the dominance of military and intelligence agencies which played a significant role in the home policy and, also, a kind of flexible personal policy of the president. The system of bureaucratic capitalism, which existed in the country, strengthened during the years of Suharto. Balancing between the interests of different groups of military, political and business elite, Suharto for a long time kept the emerging conflicts in the "cold" condition. Thus gradually a large proportion of the Indonesian industry and finance concentrated in the hands of the president's relatives and his friends from the military, government officials and Chinese entrepreneurs. As a result, the success of modernization was too obviously intertwined with the welfare of the "family", and stability – with the preservation of an authoritarian regime. The Asian financial crisis of 1997–1998 not only weakened the economic position of Indonesia, but also led to the collapse of the Suharto's "new order". It took almost ten years to return to its previous level of development. Democratic reforms and change of elites, which happened in this period, allowed to maintain the integrity of the country and gave an impetus to the transition from bureaucratic capitalism to oligarchic capitalism. However, the role of the state, in its renewed, more democratic forms, still stays significant in Indonesia. It has to solve a lot of problems, ranging from the struggle against corruption and the manifestations of separatism, to weakening inevitable growing imbalances in the course of modernization.

Konsistensi suatu kebijakan akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu suatu proses managemen. Begitupula dengan konsistensi kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemeritah. Karena kebijakan yang selalu berubah-rubah tentu saja akan memberikan preseden buruk terhadap proses pendidikan itu sendiri. Namun demikian dalam sejarah perjalan pendidikan di Indonesia kebijakannya sering berubah-burah, bahkan di era pendemi ini sajapun sering terjadi perubahan.Maka dalam hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan riset mini tentang konsistensi kebijakan pendidikan di Indonesia dan pengaruhnya dengan mutu pendidikan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan menggali berbagai penelitian yang relevan baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal. Hasil penelitian ini adalah kebjikan pendidikan di Indonesia dari masa kemasa terus mengalami perubahan jika dimasa orde ditekankan suatu kebijakan pendidikan yang merujuk kepada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Filosofi pendidikan diwajibkan berdasarkan Pancasila dan Manipol (Manipesto politik) UUD1945 yang materinya berorientasi pada sosialisme dalam perspektif Indonesia, kemudian pada orde baru kebijakan sentralistik, pada masa reformasi bersifat reformatif dan revolusioner

The drought disaster in Indonesia has occurred since 1811. Indonesia with tropical climate is highly sensitive to the climate anomaly El-Nino Southern Oscillation (ENSO) which is a source of drought. In addition to El Nino, the drought in Indonesia is also influenced by positive Indian Ocean Dipole (IOD) which constitute a regional climate phenomenon in Indian Ocean. The drought has widespread, complex impacts which lasts for a long time after the drought itself ends. This widespread impact lasting for so long is caused by the fact that water is a basic need and vital for every living creature, irreplaceable by any other resources. The impacts in agriculture sector include limited irrigation water, reduced planting areas, decreased land productivity, declined crops production, and less farmer's income, and from social perspective, the drought disaster may promote division and conflict which expand to include the conflict between water users and even between (local) governments. This paper summarizes efforts in managing drought disaster in Indonesia from the context of disaster management cycle.

Analyzes the country's economic growth and political stagnation and prospects for presidential succession and democratization; highlights Indonesia's regional role and economic importance, 1986-97.

Awareness of the importance of fostering the achievement of national sports as a vehicle for education, development of human resources, and the competitiveness of the nation, as well as to develop a sense of national pride as a nation, has sparked the publication of Indonesian Presidential Regulation No. 22 Year 2010 About the Program Gold Indonesia (PRIMA) a national program that is implemented on the development achievements in a sustainable sport sport is an integral part of the development process of the nation and the State. Good sports coaching process will eventually lead to the birth of the national sports achievements to be proud of at the international forum as well as raise dignity of the nation.A presidential decree had been followed up with the movement by the government through the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and relevant government agencies, together with the public through the National Sports Council (KON) and the National Olympic Committee (NOC), and of Mother Sports Organization, and involving experts and Professor of Sport.As part of coaching sports achievements made by PRIMA is achievement Paralympic sport or sports for athletes with a disability called Paralympian athlete Paralympian athlete In order to develop a committee has been set up in which there is the Expert Team. The expert team consists of experts Prof Dr. Sugiyanto and Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., AIFO rrom UNS included in the Expert Team formed One of the tasks that have been carried out by the Expert Team is an active role in preparing the Strategic Plan Special Gold Indonesia Paralympian (RENSTRA PRIMA) 2010-2014.

Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan ekonomi maupun lingkungan non-ekonomi. Peristiwa politik merupakan salah satu risiko non-ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di pasar modal. Tujuan artikel ini untuk mengetahui pengaruh pemilu presiden Indonesia tahun 2019 terhadap return saham ketika akan ditentukannya bakal calon presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden, pada saat pelaksanaan, dan juga sesudah pelaksanaannya terhadap saham-saham yang terdaftar didalam indeks JII70. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya tercatat didalam indeks JII70. Penelitian ini menggunakan even study (studi peristiwa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada reaksi investor di mana 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tanggal 17 April 2019 pemilu serentak. Penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa pemilu presiden pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup signifikan terhadap return dan harga saham dibeberapa perusahaan yang tergabung di indeks JII70. Kata Kunci: Pasar Modal, Return, Pemilu Presiden.

Corruption has become an extraordinary crime in Indonesia and needs new approaches and strategies in its prevention and eradication. Corrupt behavior has damaged the nation's social order (individual anomalies) so that the prevention and eradication should use the institutionalized approach of social institutions in society (double legitimacy). Social institution is a religious norm because its values are embedded in the human consciousness and have become human beliefs from birth to death. In addition, everyone has a family, and if one member of the family is committing corruption, his family will get a bad image in society. Similarly, educational institutions have produced graduates who behave well so that the integration of these three social institutions corrupt behavior in Indonesia can be prevented and eradicated to restore the state financial assets.

Arsitektur secara umum dipahami sebagai ilmu bangunan. Namun bagaimana latar belakang munculnya pemikiran arsitektur terutama dalam perspektif politik dan kebangsaan tidak banyak di bahas.Paper ini melihat bagaimana suatu bangsa – dalam hal ini Indonesia – menempatkan arsitektur sebagai sebuah identitas kebangsaannya. Kasus waktu yang dipakai dalam paper ini adalah masa pemerintahan Sukarno, Suharto dan Joko Widodo. Pembacaan kasus arsitektur menggunakan cara baca semiotika, yang menempatkan karya arsitektur sebagai simbol yang dipersepsi oleh penerima simbol tersebut. Metode penulisan menggunakan metode sejarah yang sinkronik dan diakronik.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari ketiga Presiden Indonesia tersebut menempatkan 'arsitektur' sebagai simbol identitas. Arsitektur diposisikan sebagai sarana komunikasi terhadap kebijakan-kebijakan politik identitasnya. Perbedaan dari ketiganya adalah lebih pada pendekatan arsitektur yang digunakan. Masa Presiden Sukarno menggunakan arsitektur modern sebagai sarana mempersatukan keberagaman arsitektural dan menunjukkan jati diri kesetaraan dengan bangsa lain. Hal yang penting sebagai salah satu negara yang baru merdeka saat itu. Masa Suharto justru sebaliknya menempatkan keberagaman arsitektural sebagai identitasnya atau menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme, walau dengan pendekatan sentralistik dalam kebijakan politiknya dengan perundang-undangan yang mengikat. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan keberagaman arsitektur namun dalam kemasan yang lebih mengkini dengan istilah arsitektur nusantara mengkini. Disini terlihat bahwa arsitektur dimaknai sesuai dengan pemimpin yang berkuasa saat itu. Arsitektur menjadi mempunyai kaitan erat dengan pemilihan pendekatan politik saat pemerintah itu berkuasa.

Pesantren is an authentic education of Indonesia. It has social politic dynamics in every periods. Pre Independence Period pesantrenis prohibited by colonial government the Netherlands. In Japan occupationperiod pesantren is annoyed by Japan. After independence 1945, in Old Order, pesantrenis accommodated by government, it is given budget of education. Pesantrens get problems in a time of New Order, Soehartothat is repressive for Islam society. Finally pesantren is assumed as social capital by government in Reform Era. Government concerns with pesantren through pro pesantren policy.

Indonesia's 1999 decentralization law gave local governments in Indonesia an unprecedented opportunity to adopt prodevelopment policies. In this article, we study whether decentralization has in fact generated improved economic performance in Indonesia. Using a synthetic case control methodology, we argue that Indonesian decentralization has had no discernable effect on the country's national-level economic performance. To explain why not, we use subnational data to probe two political economy mechanisms—interjurisdictional competition and democratic accountability—that underlie all theories linking decentralization to better economic outcomes. Our findings suggest that extreme heterogeneity in endowments, factor immobility, and the endogenous deterioration of local governance institutions can each undermine the supposed development-enhancing promises of decentralized government in emerging economies such as Indonesia.

Economic crisis and reforms and national development in Indonesia

Civil and military relations in Indonesia actually have their own rules. If we examine history, we will find phenomena about the relationship between civilian and military power towards the process of social and political change in Indonesia. This paper aims to identify the rules of civil and military play in Indonesia in particular wanting to track civil and military power relations. This study tries to illustrate how the rules of the game between civilians and the military in Indonesia. This paper uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by interview and literature study. This paper shows that civilians and the military have their respective duties in carrying out the mandate of the state, these two positions should not interfere with each other. After the reform of civil and military relations, it looks good. One of the agendas is against the Indonesian Armed Forces Dual Function (ABRI) but today, the issue of ABRI's Dual Function has been transformed into a Military Dual Function, ahead of the 2019 General Election (Election) this issue re-emerges so that it is considered political and becomes part of the project's representation of political interests.