Suchergebnisse

Studi ini mengkaji tentang perkembangan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia. Analisis kajian dalam studi ini mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indoensia, sejak Pemilu pertama yang dilaksanakan pada 1955 sampai dengan Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada 2019. Hasil kajian ini menjelaskan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara konsisten menunjukkan penguatan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia. Penguatan system pengawasan Pemilu dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan sistem kelembagaan saja tetapi juga berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pegawas Pemilu.

Indonesia : the challenge of change -- Contents -- I. Opening Address by Goh Chok Tong -- II. Indonesia: The Challenge of Change by Susilo Bambang Yudhoyono -- III. Closing Remarks by K. Kesavapany -- Susilo Bambang Yudhoyono -- The Singapore Lecture Series.

This study aims to analyze the long and short-run impact of democracy on corruption in Indonesia. This study used the method of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and dynamic Error Correction Model (ECM) technique during the year of 1995-2020 with secondary data from The Economist Intelligence Unit (EIU), The Global Economy and World Bank's World Development Indicators (WDI), and Transparency International. The results of the study indicated that democracy has significant effects on the level of corruption only in the long run. In the long run, the results show that the impact of democracy is significant at a 1% significance level and decreases the amount of corruption in Indonesia. A 1% change in democracy and other factors are considered equal, which will change the corruption level by approximately 0.2%. The results imply that political stability associated with democracy will result in the corruption index. In other words, the results suggest that democracy reduces corruption. From a policy point of view, this means that developing democratic institutions should be part of strategies to reduce corruption.

Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya demokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dianggap dapat memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat semu. Untuk itu reformasi birokrasi merupakan solusi yang sangat mendasar dengan melakukan perubahan, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mental yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggaraan negara (birokrasi) yang pro kepada good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Publik.

Religious harmony, community and government is as a basic to create sustainable development in this country. Inter-religious dialogue under the program of FKUB of Indonesia can be as a modal and place of religious harmony and religious awarness where become intrinsic value of universal humanity. Furthermore, every adherent should understand their religion and also aware of religion diversity and diferencess. Theoritically, to understand the diversity and diferencess of adherent, there are three approaches are often used: theological, political and socio-cultural. Based on the basic principles and norms of theological and ethical, inter-religious dialogue is important thing, that should be done and sustainable developed

Bureaucracy is main executor for reform agendas. Therefore in realizing all of reform agendas in Indonesia, then bureaucratic reform is an underlying effort supposed to do. There are two prerequisite should be fulfilled for the reform. Firstly, there must be some endeavours to shift the old basic value of bureaucracy and the secondly, some endeavours directed to acativate interaction process among government, private sector and civil society in responding public affairs in their environment.Kata kunci: birokrasi, revitalisasi, pergeseran nilai, good governance, warga

Islam and the secular state in Indonesia -- Contents -- Preface -- Acknowledgements -- Abbreviations -- 1. Islamic Ideology and Utopias -- 2. Muslim Responses to Political Change -- 3. Model 1: Islamic Democratic State -- 4. Model 2: Religious Democratic State -- 5. Model 3: Liberal Democratic State -- 6. Continuity and Discontinuity of the Models -- 7. Conclusion -- Bibliography -- Index -- About the Author.

Shari'ah audits, especially in Indonesia, have opportunities in Indonesia with the world's largest Muslim majority population. And the shari'ah audit challenges for future development are better, including (1) regulatory issues such as shari'ah audit standards that are inadequate, the absence of a sharia audit framework and lack of encouragement from the government. (2) Problems of human resources such as the qualifications of shari'ah auditors in accounting and syari'ah are not balanced, the limited number of shari'ah auditors, lack of accountability of shari'ah auditors (DPS) and shari'ah auditors (DPS) are less independent. (3) Audit process problems such as DPS are not yet equipped with sharia audit procedures, Ex-ante and audit ex-poses have not been maximized and the separation of financial audits with sharia audits.

The legal basis for the implementation of this compulsory military service is stated in the Draft Reserved Component (Komcad) Law, where the Komcad is a military reserve force, consisting of civilians who have received basic military education, prepared to support the military as the main component during martial law. Military conscription rules first appeared in Law Number 29 of 1954 concerning the State Defense of the Republic of Indonesia. Furthermore, it is regulated separately which is thoroughly explained in Law Number 66 of 1958 concerning Military Compulsory Services. The problem that arises is that if military service continues, it will cause funding problems. Military conscription will of course require a large amount of funds in its implementation, while Indonesia's funding is still insufficient. This is evident in terms of funding for unfulfilled national defense priorities, such as the budget for overall defense and the main defense system tool (alutsista). In addition, the implementation of compulsory military service in Indonesia will threaten the constitutional rights of citizens as well as international covenants on human rights (HAM). Military conscription is considered contrary to or has the potential to violate several rights, especially the right to life, the right to freedom and security, freedom of thought, conscience and religion.Keywords: Military Conscription, International Covenant, National Defense Abstrak. Dasar hukum pelaksanaan wajib militer ini tertera dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad), yang mana Komcad adalah pasukan cadangan militer, terdiri dari warga sipil yang mendapat pendidikan militer dasar, dipersiapkan untuk mendukung militer sebagai komponen utama pada masa darurat perang. Aturan wamil pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur tersendiri yang secara menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer. Permasalahan yang muncul adalah jika wajib militer ini tetap dilaksanakan yakni masalah pendanaan. Wajib militer tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya sementara itu pendanaan Indonesia masih belum memadai. Hal ini terbukti dalam hal pendanaan untuk prioritas pertahanan negara yang belum terpenuhi, seperti anggaran untuk pertahanan keseluruhan dan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Penerapan wajib militer di Indonesia akan mengancam hak konstitusional warga negara dan juga kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib militer dianggap bertentangan atau berpotensi melanggar beberapa hak, terutama hak untuk hidup (right to life), hak atas kebebasan dan keamanan (right to liberty and security), kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama (freedom of thought, conscience and religion). Kata Kunci: Wajib Militer, Kovenan Internasional, Pertahanan Negara

AbstrakKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Tujuan pengsertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah dalam menjaga kedaulatan negara dan agar status hukum dimata negara tetangga dan dunia Internasional menjadi jelas. Terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebaiknya didaftar atas nama Republik Indonesia, sedangkan untuk pulau-pulau yang sudah berpenghuni sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada waga masyarakat yang tinggal di pulau tersebut sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah dengan adanya kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dipulau-pulau tersebut termasuk membangun pangkalan-pangkalan militer sebagai alat untuk menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: pendaftaran, pulau, terluar, kedaulatan negara AbstractThe Ministry of Agricultural and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) plan to legalize outermost islands of Indonesia. These islands are partly inhabited islands and some are uninhabited. Certificating the outer-most islands is to maintain state sovereignty and legal status in the eyes of its neighbors country and the International community is clear. Against the islands are uninhabited should be registered in the name of the Republic of Indonesia, while the islands have been inhabited land rights certificates will be awarded to people living on the island in accordance with the area of land owned by the Indonesian citizen. Policy management of the outer islands of Indonesia with the activities carried out by Indonesian citizens islands including building military bases as a tool for maintaining the territorial sovereignty of the unitary Republic of Indonesia.Keywords: registration, the outermost islands, state sovereignty

At the invitation of the eastern Indonesian village of Leuwayang, three researchers returned to Kédang to observe a revised harvest ritual once thought extinct. The article contains consideration of recent political changes in Indonesia affecting religious expression, describes the village birthday celebration and the series of community rituals that were subsequently carried out over a three-day period in the original village site. There follows a summary of the nightlong chant accompanying the reciting of male genealogies of the village with an explanation of its references to legendary village history. An attempt is made to place the chant within the comparative study of ritual language. The conclusion briefly tries to situate the rituals in relation to villagers' preoccupations in the modern world.

Indonesia has embarked on an ambitious decentralisation programme which is aimed at empowering regional parliaments and giving them far more autonomy in formulating budgets and implementing expenditures. Beginning in the calendar (and fiscal) year 2001, the central government replaced many of the existing grants from the centre to the regions with a 'general allocation grant'; in addition, those regions with substantial mining and forestry sectors received a share of the revenues accruing from exploitation of these resources. The author explores the background to these reforms by examining the regional grants system which developed through the Soeharto era, and the criticisms which this system attracted. The impact of the new system on both rich and poor regions is also discussed.

Waqf has important role in the life of Muslims. In Indonesia, the issue of waqf management optimalization in promoting the welfare of the poor has long been practiced collectively by various community organizations and educational institutions. The Indonesian government has issued various regulations about function optimally of waqf. This research is descriptive analytical, using normative legal research methods, namely legal research conducted by researching library materials. The research was conducted by analyzing the laws and regulations related to waqf in Indonesia. This study concluded that state regulations in Indonesian waqf management have been started since the Dutch Colonial Government, followed by the Old Order, New Order and Reform Order governments. Waqf regulations are not only based on one school of jurisprudence (mazhab), but are based on various schools of thought by taking opinions that are considered relevant in the development of contemporary waqf.