Suchergebnisse

AbstractThe title of the research was "Parenting Single Parenting (Case Study in DesaTeluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya KabupatenKubu Raya)". The research method used was a qualitative research method with descriptive research type. The data source of this research was a single parent who is in the village of Teluk Kapuas. Data collection techniques through interviews, observation and documentation, data collection tools were observation guides, interview guides and documentation tools. The analysis in this study was presented in a descriptive qualitative manner, using 8 informants namely, 3 single parents and 5 children from the single parent. The results of his research that (1) Parenting applied by single parents is more dominant with democratic parenting patterns. Itwas proven by parents encouraging children to be open as expressed their opinions, there was good cooperation between parents and children in carrying out activities, there was guidance and direction from parents about good and bad deeds, as well as controls or supervision conducted by parents who were not rigid to children. (2) The impact of parenting that was applied by a single parent gives a positive impact; the child is more confident because it was given support by his parents, cares about the environment inside and outside the home and makes his parents a role model for him.Keywords: Parenting, Single Parents

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan masyarakat desa. Masing-masing kepala desa hingga kepala daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi sala satu landasan perubahan sistem tata pengaturan atau tata pemerintahan (governance system) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan pengelolaan administrasi pemerintah secara nasional. Salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa di desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah adanya ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lain Pemuda di desa Lau sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik rokok bagi kaum perempuan, dan buruh bangunan bagi kaum laki-laki, berbeda dengan masyarakat di desa Colo dimana mata pencaharian lebih beragam. Maka diperlukan kegiatan pendampingan untuk mengembangkan mata pencaharian bagi masyarakat desa khususnya pemuda desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Permasalahan yang dialami mitra adalah , pertama Masyarakat desa belum memiliki keterampilan lain selain menjadi buruh pabrik maupun buruh bangunan, kedua masyarakat Desa Lau telah memiliki komunitas remaja akan tetapi tidak aktif melakukan kegiatan. Ketiga, Masyarakat Desa Lau jarang sekali mendapatkan pelatihan dari dinas, maupun perguruan tinggi . Ke empat Masyarakat desa Lau belum memiliki kemampuan kewirausahaan. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

For over thirty years, there have been predictions that the widespread clinical use of computers was imminent. Yet the "wave" has never broken. In this article, two broad time periods are examined: the 1960's to the 1980's and the 1980's to the present. Technology immaturity, health administrator focus on financial systems, application "unfriendliness," and physician resistance were all barriers to acceptance during the early time period. Although these factors persist, changes in clinicians' economics, more computer literacy in the general population, and, most importantly, changes in government policies and increased support for clinical computing suggest that the wave may break in the next decade.

In 2005, the authors published a paper, 'Will the wave finally break? A brief view of the adoption of electronic medical records in the United States', which predicted that rapid adoption of electronic health records (EHR) would occur in the next 5 years given appropriate incentives. The wave has finally broken with the stimulus of the health information technology for economic and clinical health legislation in 2009, and there have been both positive and negative developments in the ensuing years. The positive developments, among others described, are increased adoption of EHR, the emergence of a national network infrastructure and the recognition of clinical informatics as a medical specialty. Problems that still exist include, among others described, continued user interface problems, distrust of EHR-generated notes and an increased potential for fraud and abuse. It is anticipated that in the next 5 years there will be near universal EHR adoption, greater emphasis on standards and interoperability, greater involvement of Congress in health information technology (IT), breakthroughs in user interfaces, compelling online medical and IT education, both increased use of data analytics for personalized healthcare and a realization of the difficulties of this approach, a blurring of the distinction between EHR and telemedicine, a resurgence of computer-assisted diagnosis and the emergence of a 'continuously learning' healthcare system.

Purpose
This paper aims to ask how the European Higher Education Area (EHEA) has orchestrated a sustainable development (SD) agenda in its international policy since 2020.


Design/methodology/approach
By drawing on theoretical ideas around policy orchestration as a key UN governing strategy and applying them to the analysis of the progression of the SD agenda in the EHEA, the paper conducts a thematic analysis of six recent key EHEA international policy documents and 19 interviews with key Bologna stakeholders in France, Germany and Italy.


Findings
The resultant analysis uncovers three overarching key themes that show the EHEA has the capacity to mitigate pitfalls in the UN's SD agenda; some weaknesses of the UN's orchestration of SD are translated into weaknesses in the EHEA's formulation of its SD agenda; and the further development of an SD agenda as an essential direction of EHEA's work. The paper then goes on to discuss how EHEA policies only mention SD discourse, omit concrete plans for its implementation and keep the very meaning of SD ambiguous throughout international policy documents.


Originality/value
The authors offer three original recommendations that the EHEA should adopt in an attempt to mitigate the issues raised in the run-up to its 2030 deadline for implementing its policies: the EHEA should develop an explicit definition of SD; recognise the Euro-centredness of EHEA policies and open them up to other voices; and cite academic research when developing policy documents.

The world is facing many environmental problems such as global warming due to high demand of energy use, especially our dependency on fossil fuels. The Malaysian government has introduced various policies and programs to promote alternative green energy solutions such as solar energy to address this issue. However, social acceptance of solar energy could influence the feasibility of the energy as an alternative to satisfy the rising demand. Drawing from research survey and the academic literature, this paper explores the factors that could influence social acceptance of residential solar energy project in Malaysia. Data for this study were collected through a survey in Taiping, Perak; a city recognized as the top three most sustainable in the world by the International Tourismus-Börse in 2019. A total of 240 questionnaires were collected from the respondents in Taiping and the data were analysed using descriptive and correlation analysis. This study reveals that knowledge is able to determine society's perception and change their opposition towards solar energy. In addition, high cost could hinder society's acceptance of solar energy, thus their willingness to switch to the energy.

OBJECTIVES: Our study described demographic characteristics, exposures and symptoms, and comorbidities to evaluate risk factors of hospitalisation and mortality among cases in Juba, South Sudan (SSD) and North and South Kivu in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC). DESIGN: Prospective observational cohort of COVID-19 cases. METHODS: Individuals presenting for care at one of five study facilities in SSD (n=1) or DRC (n=4) or referred from home-based care by mobile medical teams between December 2020 and June 2021 were eligible for enrolment. Demographic characteristics, COVID-19 exposures, symptoms at presentation, as well as acute and chronic comorbidities, were evaluated using a standard questionnaire at enrolment. Disease progression was characterised by location of care using mixed-effects regression models. RESULTS: 751 individuals were eligible for enrolment. Among cases followed to discharge or death (n=519), 375 were enrolled outpatients (75.7%). A similar number of cases were enrolled in DRC (n=262) and SSD (n=257). Overall mortality was 4.8% (95% CI: 3.2% to 6.9%); there were no outpatient deaths. Patients presenting with any symptoms had higher odds of hospitalisation (adjusted OR (AOR) 2.78, 95% CI 1.47 to 5.27) and all deaths occurred among symptomatic individuals. Odds of both hospitalisation and mortality were greatest among cases with respiratory symptoms; presence of low oxygen levels on enrolment was strongly associated with both hospitalisation (AOR 7.77, 95% CI 4.22 to 14.29) and mortality (AOR 25.29, 95% CI 6.42 to 99.54). Presence of more than one chronic comorbidity was associated with 4.96 (95% CI 1.51 to 16.31) times greater odds of death; neither infectious comorbidities evaluated, nor malnutrition, were significantly associated with increased mortality. CONCLUSIONS: Consistent with prior literature, older age, low oxygen level, other respiratory symptoms and chronic comorbidities were all risk factors for mortality. Patients presenting with these characteristics were more ...

Background Clinician notes are structured in a variety of ways. This research pilot tested an innovative study design and explored the impact of note formats on diagnostic accuracy and documentation review time. Objective To compare two formats for clinical documentation (narrative format vs. list of findings) on clinician diagnostic accuracy and documentation review time. Method Participants diagnosed written clinical cases, half in narrative format, and half in list format. Diagnostic accuracy (defined as including correct case diagnosis among top three diagnoses) and time spent processing the case scenario were measured for each format. Generalised linear mixed regression models and bias-corrected bootstrap percentile confidence intervals for mean paired differences were used to analyse the primary research questions. Results Odds of correctly diagnosing list format notes were 26% greater than with narrative notes. However, there is insufficient evidence that this difference is significant (75% CI 0.8–1.99). On average the list format notes required 85.6 more seconds to process and arrive at a diagnosis compared to narrative notes (95% CI -162.3, −2.77). Of cases where participants included the correct diagnosis, on average the list format notes required 94.17 more seconds compared to narrative notes (75% CI -195.9, −8.83). Conclusion This study offers note format considerations for those interested in improving clinical documentation and suggests directions for future research. Balancing the priority of clinician preference with value of structured data may be necessary. Implications This study provides a method and suggestive results for further investigation in usability of electronic documentation formats.