Suchergebnisse

Abstract Disaster management (DM) gets a new dimension with the ratification of Law No. 24 (2007) on disaster management followed some related rules. DM as an thorough effort is started by disaster risk reduction, emergency, rehabilitation, and reconstruction. Based on the authority, DM needs to be in a comprehensive policy level ranging from national, regional, up to the village scope as a front guard of the government, though DM is not only the responsibility of government, where the people have to also actively participate. Pujiharjo Village, Tirtoyudo District, Malang, is one of villages potentially affected by natural disasters, ranging from erosion and flooding. This village as the smallest government unit interacting with the community, has policies that are poured into village regulations (Perdes) about the disaster management with local knowledge to reduce disaster risk. Thus, the community is expected to be tougher because they can anticipate and minimize the disaster risk by breakthrough adaptation, ability to handle and keep the structure, and function certain basic in times of disasters. Even if affected by any disaster, they would quickly rebuild into normal or at least can independently recover. Desa Tangguh (Tough Village) as a national program of BNPB, can also act as the responsibility of a government against people in the disaster management. Keyword : Disaster Management, Regulations, Village Abstrak Penanggulangan bencana (PB) mendapat dimensi baru dengan diterbitkannya UU No. 24 (2007) tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa aturan terkait. PB sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan kewenangannya, PB perlu memiliki kebijakan komprehensif mulai dari tingkat nasional, regional, hingga ruang lingkup desa sebagai ujung tombak pemerintahan, meski PB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, di mana rakyat juga harus ikut aktif. Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, adalah salah satu desa yang berpotensi terkena bencana alam, mulai dari erosi hingga banjir. Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes) tentang manajemen bencana dengan pengetahuan lokal untuk mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih tangguh karena mereka dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana dengan melakukan terobosan adaptasi, kemampuan menangani dan menjaga struktur, dan fungsi dasar tertentu pada saat bencana. Bahkan jika terdampak bencana, mereka akan dengan cepat membangun kembali hingga normal atau setidaknya dapat pulih secara mandiri. Desa Tangguh sebagai program nasional BNPB, juga dapat berperan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam manajemen bencana. Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Paraturan, Desa

Donald Trump's policy on immigrants has been a controversy. The controversy culminated when the policy was reported by the media, such as Foxnews.com and Aljazeera.com. This study aims to compare news framing in both media, especially the application of ideology and political economic of media, as an effort to get objective and neutral reporting. This research uses qualitative approach with framing analysis method of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. The results show that framing by Foxnews.com and Aljazeera.com is in favor of the interests of media owners, namely Rupert Murdoch and the government of Qatar.

Donald Trump's policy on immigrants has been a controversy. The controversy culminated when the policy was reported by the media, such as Foxnews.com and Aljazeera.com. This study aims to compare news framing in both media, especially the application of ideology and political economic of media, as an effort to get objective and neutral reporting. This research uses qualitative approach with framing analysis method of Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. The results show that framing by Foxnews.com and Aljazeera.com is in favor of the interests of media owners, namely Rupert Murdoch and the government of Qatar.

The tourism development strategies are important to support the existence of tourism in the future which is one of the supporting sectors of the economy. In Ngawi Regency, East Java Povince, the tourism development strategy is carried out by the Ngawi Regency Tourism, Youth and Sports Office. This institution was formed to support the Ngawi Regency government in the fields of tourism, youth and sports. This research was conducted to find out the tourism development strategy in Ngawi Regency and the obstacles and supporting factors in the process of implementing the tourism development strategy in Ngawi Regency by the Ngawi Regency Tourism, Youth and Sports Office. This research is a qualitative descriptive. Data were collected through interviews, observation and document study. Informants were selected purpsosively. Tringulation has employed for data validation. Data analysis is carried out through the process of data reduction, data presentation, and data conclusions. The results show that the tourism development strategy in Ngawi Regency is carried out through brandin/promotion, human resource development, and inprovemnet and management of the tourism facility and infrastructure. In addition, there are factors supporting the development of Ngawi tourism, namely the quality and quantity of sufficient employees, the existence of many events, the support from other parties, and sufficient funds. Meanwhile, the existence of tourism in other areas is a challenge in developing Ngawi tourism.

Konsep Colaborative Government mulai banyak di praktikan oleh lembaga pemerintah, hal ini tidak terlepas dari kebutuhan lembaga yang ingin menjalankan programya secara maksimal, melalui pelibatan aktor di luar sistem, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mencapai keberhasilan dalam menjalankan program jika dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain, sehingga keterlibatan pihak lain menjadi penting, seperti: akademisi, media, dan juga komunitas masyarakat, selama ini konsep Colaborative Governemnt telah banyak dilakukan di sektor ekonomi, namun jika di laksanakan dalam program kebencanaan apakah memungkinkan, atau bisa optimal. Praktik Penanggulangan bencana yang ada di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo selama ini masih berjalan secara tekstual, melalui koordinasi dengan struktur pemerintahan yang ada di atasnya, hal ini masih sangat umum dan perangkat desa menyadari hal tersebut, bahwa secara kelembagaan diperlukan pihak – pihak di luar pemerintah untuk membantu tugas mereka, akan tetapi ada kendala terkait bagaimana caranya dan apakah dapat memanfaatkan anggaran yang dimiliki desa, perlu adanya inisiatif dan juga masukan – masukan yang mendukung praktik tersebut supaya dapat terlaksana.