Suchergebnisse
Filter
332 Ergebnisse
Sortierung:
The architecture of disability: Buildings, cities, and landscapes beyond access , by David Gissen The architecture of disability: Buildings, cities, and landscapes beyond access , by David Gissen, Minneapolis, University of Minnesota Pr...
In: Journal of urban affairs, S. 1-3
ISSN: 1467-9906
The Legal Due Diligence of Land Acquisition for the Public Interest: A Critical Review ; Uji Tuntas Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Tinjauan Kritis
This study aims to examine and analyze the legal due diligence approach to land acquisition for the public interest. In addition, to analyze aspects of legal due diligence as a preventive effort to minimize land acquisition problems. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The literature study was used to obtain the legal materials needed in this research. The collected legal materials are then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The results show that legal due diligence of land acquisition for the public interest has several objectives: obtaining legal status or legal clarity regarding land documents; checking the validity of the right of ownership to land; checking the legal compliance of land rights owners; providing an opinion for legal certainty of a policy taken by the Government. Furthermore, legal due diligence as a preventive effort to minimize land acquisition problems include: information and data must be valid, comprehensive, and objective; the transaction must be carried out in good faith; investigation and evaluate facts on relevant land objects based on research analysis. Therefore, it is recommended that the Government implement legal due diligence of land acquisition for the public interest as a preventive effort to suppress and minimize the risk of potential legal remedies such as lawsuits that will arise in the future. ; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pendekatan uji tuntas hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, untuk menganalisis aspek uji tuntas hukum sebagai upaya preventif untuk meminimalisir permasalahan pengadaan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ...
BASE
Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan
The purpose of this study is to determine and criticize the regulation of legal protection for creditors in execution of marine mortgage objects in perspective of legislation and regulation of execution of marine mortgage objects guaranteed in banks. In this study, the authors use normative juridical research methods. The approach used is a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research are that the debtor is based on Article 1178 of the Civil Code which focuses on fiat execution (there must be annmainig 1,2,3), while the creditor focuses on Article 224 of the HIR which contains the title of executorial, so this does not provide a guarantee. legal certainty and legal protection for the creditor in getting the accounts receivable paid off from the debtor. Second, the arrangements for the execution of ships as objects of collateral, namely: First, Law Number 17 of 2008 concerning Shipping regulates the process of execution to court through an executorial title, that each mortgage deed is issued one mortgage grosse deed and Article 224 HIR Jo. Article 195 HIR with the lines contained in the mortgage grosse deed, if it is listed for the sake of justice based on supreme Godhead, then the mortgage is attached to the executorial power (executoriale kracht) because the law itself equates it with a judge's decision or justice which has permanent legal force Second, with the Parate Execution process or it can be called auction sale by creditors based on their own power of attorney (eigenmachtige verkoopI). In this Mortgage is based on Article 1178 paragraph (2) KUHPerdata. The conditions for executing Parate Execution are that the power of attorney must be set forth as a clause in the Mortgage deed which contains a statement that the debtor gives the creditor the right or power of attorney to sell the object of the Mortgage goods himself, if the debtor is default with the procedure of selling must remain subject to Article 1211 KUHPerdata, namely the sale must be made in public, and the Creditor requests the assistance of the Auction Office to conduct the auction sale. The third process is an underhand sales process. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkritisi pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek Hipotek kapal laut dalam perspektif peraturan perundang-undangandan pengaturan eksekusi objek Hipotek kapal laut yang di jaminkan di bank.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Debitur berpijak pada Pasal 1178 KUHperdata yang bertitik berat kepada fiat eksekusi (harus ada anmainig 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial, sehingga hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hokum kepada pihak kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur. Kedua, Pengaturan eksekusi kapal laut sebagai obyek jaminan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial, bahwa setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR dengan irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri (eigenmachtige verkoopI). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan sebagai klausul dalam akta Hipotek yang berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji dengan tata cara penjualan harus tetap tunduk pada Pasal 1211 BW, yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang. Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan.
BASE
PERSPEKTIF FIQIH TERHADAP LINGKUNGAN
Fiqh as Islamic law that regulates the pattern of human relations with God and each other, takes part in discussing the relationship between humans and their environment. The role of fiqh in the matter of efforts to maintain environmental harmony by providing rules or codes of ethics for human relations with their environment. Such as the prohibition of damaging the environment and the obligation to preserve the environment. The arrangement of environmental law is based on tafsiliy arguments, namely al-Qur'an-al-Hadith, and general principles of legal legislation. When fiqh takes part in environmental preservation, it is hoped that there will be new awareness for all mukallaf, especially awareness related to environmental problems. They have a high concern for the environment. Giving rights that belong to the environment, such as the right to live and the right to develop, not to seize and exploit. That way the environment remains sustainable, beautiful and conducive. Humans and all other creatures will peacefully inhabit this rice field. There is no longer the threat of global catastrophe that currently haunts people's days.
BASE
Kontribusi Organisasi Muhammadiyah dan NU pada Pilpres 2019
Muhammadiyah dan NU sebagai dua organisasi Islam yang didalamnya terdapat jutaan kader sehingga organisasi ini memiliki kekuatan politik tersendiri. Hal ini menjadikan, Muhammadiyah dan NU sebagai sasaran dalam perebutan suara dukungan politik pada pilpres 2019. Dengan dukungan politik yang diberikan oleh para kader kepada paslon di pilpres 2019 memunculkan adanya isu ketidaknetralan yang diperoleh oleh Muhammadiyah dan NU. Berdasarkan hal tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seperti apa kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU sehingga dianggap memiliki kecenderungan pada paslon tertentu di Pilpres 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berfungsi untuk menjelaskan keterlibatan Muhammadiyah dan NU pada pilpres 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU yaitu kontribusi nilai atau norma serta kontribusi elit organisasi yang mampu dijadikan sebagai rujukan sikap politik kepada seluruh kader orgnisasi dalam menentukan pilihan politik mereka.
BASE
PROGRAM EVALUATION OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT TEACHER WORKING GROUF IN KECAMATAN MAKASAR KOTA JAKARTA TIMUR
The purpose of the study is to evaluate implemention of the continuing professional development program in KKG at antecedent, transaction, and outcomes levels, the study was carried cut using Stkaes' contienance evaluation model and contiuned in KKG at Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. The data were collected through participant observation using interviewobservation document study and questionare the result of the study showed that at the antecedent level there was stell lack of suffort from ical government such as prowding recource persons gudance and finding at transaction level at the showed that the planning and implementation of continuing professional development was not based on the needs of teacher competences and carier and there was no feed back an in continuing and the evaluation of the outcomes level the product of continuing professional development has not been used for upgrading Teachers cariers. The conclusion of the study was that the implementation of the continuing professional development program in KKG is less effective and efficien the lock at the local government support to the program icads to an overall in effective and in efficient planning progress, monitoring and evaluation program Allthought the outcomes from the program effech the result of performance appraisal and students achievment it didnot contribute to competencies and carier upgrading, itis recomemded that the local government needs. to improve teachers management and support the program especially in improving techers capital in comprehensive and strategic ways.
BASE
PERSPEKTIF FIQIH TERHADAP LINGKUNGAN
Fiqh as Islamic law that regulates the pattern of human relations with God and each other, takes part in discussing the relationship between humans and their environment. The role of fiqh in the matter of efforts to maintain environmental harmony by providing rules or codes of ethics for human relations with their environment. Such as the prohibition of damaging the environment and the obligation to preserve the environment. The arrangement of environmental law is based on tafsiliy arguments, namely al-Qur'an-al-Hadith, and general principles of legal legislation. When fiqh takes part in environmental preservation, it is hoped that there will be new awareness for all mukallaf, especially awareness related to environmental problems. They have a high concern for the environment. Giving rights that belong to the environment, such as the right to live and the right to develop, not to seize and exploit. That way the environment remains sustainable, beautiful and conducive. Humans and all other creatures will peacefully inhabit this rice field. There is no longer the threat of global catastrophe that currently haunts people's days.
BASE
PENGUATAN MENTAL ANTI MONEY POLITIC KEPADA PENDEKAR PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH CABANG KOTA SEMARANG
Proses pelaksanaan dmokrasi di Indonesia masih ditemukan pelanggaran, salah satu elanggaran yang terjadi adalah money politic. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencegah money politic salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakt atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca diberikannya penyuluhan berdampak sangat baik terhadap Pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. Hal ini ditunjukan adanya komitmen untuk menolak praktik money politic. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pendekar pencak silat.
BASE
Kontektualisasi Shurā dalam Demokrasi: (Studi Terhadap Pandangan dan Praktik Demokrasi Kiai dan Santri di Madura)
The contextualization of shura in democracy can be seen from the extra-curricular activities of the students in the election of the Student Council Chair in educational institutions under the auspices of Islamic boarding schools in Madura. In general, students have recognized and implemented a democratic system and used this in electing leaders in educational institutions. This demonstration party has educated students to accept and participate in all programs planned by the winning contestants at the democratic party at educational institutions which are held every year. The kaintan with this is that the students have carried out the requirements to become leaders, one of which is through the selection process with representatives from still classes and juran who have shown themselves to run as contestants. This is where the process of ahl al hal wal al aqd is implemented in the life of students in Islamic boarding schools to determine the leader in the organization.
BASE
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI PNS YANG MENTALAK ISTERI
Tujuan dari penelitian yang berjudul kajian yuridis terhadap hak dan kewajiban suamiPNS yang mentalak isteri adalah untuk menetahui hak dan kewajiban suami PNS yangmentalak isteri susuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diIndonesia. Adapun jenis penelitain ini adalah penelitian yuridis normatiyaitu mengkajihukum yang dikonsepkan sebagainorma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakatdan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pendekatan yang digunakan adalahdengan pendekatan stauta appriach, dengan bahan hukum primer, skunder dan tertier.Adapun pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputipengertian pegawai negeri sipil, konsep dan pengertian perkawinan, alasan perceraiandan hak dan kewajiban suami PNS yang mentalak isterinya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci : Pegawai negeri sipil, perkawinan, perceraian dan hak dan kewajibanThe Purpose Of The study entitled Assessment Against juridical rights and ObligationsThe mentalak PNS husband's wife is to review the rights and Obligations husbandmenetahui PNS The mentalak Wife corresponds to Legislations Applicable in Indonesia.The type of research is penelitain Singer examines the juridical normatiyaitu The draftedlaws or rules Applicable sebagainorma hearts' society Reference And Become Thebehavior of each orangutan. The approach The approach used is to stauta appriach,with the primary legal materials, secondary and tertiary. The Discussion Of ResearchSinger hearts problem formulation involves understanding the Civil Service, concept anddefinition of Marriage, Divorce And the right reason and Liabilities The PNS husbandwife mentalak accordance with the statutory provisions Applicable in Indonesia.Keywords: Civil Servant, marriage, divorce and Rights and Obligations
BASE
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIPASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN
Development of Medan City, number, growth, employment, sector, formality, formal sector, sectoral, sectoral, sectoral, street vendors as one of the informal sectors that are often carried out with the informal sectors, with negative impacts, the environment, slums and disorderly. But there is a need for street vendors by the community to make street vendors even more. Medan City Government through Regional Regulation No. 31 of 1993 Jo the Mayor of Medan Letter No. 54 / SK / 1994 and Mayor Regulation No.8 of 2009 concerning the prohibition of trading on patterned roads, sidewalks, and road shoulders are still ineffective. Which is marked by the number of rounds carried out by street vendors. This research aims to study the characteristics, structuring and empowerment process, the benefits of structuring and empowering, as well as understanding of the development in structuring and empowering street vendors. The existence of street vendors involving the City Limun Intersection is considered as a cause of traffic jams and differences in the beauty of the city. In connection with the New Market Thoroughly The Medan City Government reviewed the arrangement and empowerment of street vendors who were originally selling along the shoulder roads in the Simpang Limun Market in Medan City by relocating them in existing markets. Medan City Regional Market Company. The purpose of this study is to describe and analyze the policies on structuring and empowering street vendors, applying the policies on structuring and empowering street vendors, as well as efforts to protect the policies on structuring and empowering street vendors in Medan's Simpang Limun Market. This research uses descriptive type using qualitative methods. Data collection techniques used include the method of observation, interviews, and documentation. Street vendors at Medan's Simpang Limun Market have not been going well. This is due to the fact that many street vendors who have joined the New Market have not been well served due to the disposition of market managers and policy implementers. This caused many traders to choose not to sell anymore in the New Market Thoroughly and chose to sell again along the SM road. Raja Pasar Simpang Limun Medan City.
BASE
Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pt. Astra Agro Lestari Dalam Peningkatan Produksi Petani Kelapa Sawit Di Mamuju Tengah
Analyze collaboration between local government of Mamuju Tengah and PT. Astra Agro Lestari in Mamuju Tengah Regency can help solve various problems related to the production of the community of oil palm farmers whose impact is the improvement of the welfare of the community. This study aims to find out if there is a colaboration between the local goverment of Central Mamuju regency and PT. Astra Agro Lestari in increasing oil palm farmers production.The research used the qualitative approach with a case study. The informants were selected usng the purposive sampling technique. The data were selected through in–depth interviews, dokumentation, and obsevation, and they were analysed in several steps including data reduction, datapresentation, conclusion, and verification.The results show that there is a collaboration between the local goverment of Central Mamuju regency and PT. Astra Agro Lestari. The activities and strategies include conducting trainings and arranging post-harvest management of the palm oil plantation to increase the famers' production. The collaboration used the donor-recipient model because it is a moderate model based on the idea that several actors have information and skills to control consistent policies related to many social interests.Menganalisis kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astra Agro Lestari di Kabupaten Mamuju Tengah dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait masalah produksi masyarakat petani sawit yang dampaknya adalah peningkatan kesejahteran masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astra Agro Lestari dalam meningkatkan produksi petani kelapa sawit.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus.Penentuan informan dengan tehknik purposive.Tehnik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astar Agro Lestari dengan aktivitas dan strategi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan penanganan pasca panen perkebubnan kelapa sawit untuk meningkatkan produksi petani kelapa sawit.sementara model yang digunakan dalam melakukan kolaborasi adalah model model menyerupai model Donor- recipient Model karena model ini merupakan model moderat yang didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah aktor menguasai informasi dan keahlian untuk mengontrol kebijakan yang konsisten dengan kepentingan sosial yang banyak tersebut.
BASE
Pengembangan Model Pembelajaran Flipped Classroom dengan Taksonomi Bloom pada Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
This study aims to provide the design of the flipped learning instructional model for teaching Indonesian Political System course at an Indonesian higher education institution. A bottom-up of flipped learning model based on Blooms' taxonomy of cognitive domain was developed. Social media WhatsApp group was employed as a platform to share the recorded YouTube video lectures for students' learning activities outside-of-class. Before students attend class, they have prepared with the lesson's content, hence in-class activities are utilized for homework, hands-on activities, and group discussions. In other words, watching, summarizing, and note-taking are the main activities proposed by a researcher outside of the classroom, whereas Socratic questioning through a group discussion is the main activities in the classroom. This study suggests that the bottom-up of flipped learning model is potentially implemented for teaching any social studies course at any higher education institution, with the aim of promoting students' highest level of cognitive domains or higher-order thinking skills. This study has implications for Ministry of Research, Technology and Higher Education (Ristekdikti) or policymaker to determine the flip-class pedagogy as a contemporary teaching model for teaching any course in Indonesian higher education.
BASE
Islam-Christian relations in Indonesia
Relations among believers of different religions are often characterized by conflict and disharmony. The interreligious conflict and disharmony are not in line with the doctrine and religious mission itself, which on the contrary promote peace and harmony. If the undesirable opposite happens, it means there is a gap between the normative teachings with the empirical reality. Why does that happen? This article reveals the issues related to the Christian-Muslim relations in Indonesia over a period of time along with the factors underlying the disharmony of Christian-Muslim relations in Indonesia. The method used to analyze this problem was the historical-sociological approach. This study concludes that the Christian-Muslim conflict in Indonesia is triggered by external rather than (internal) problems such as political and economic issues as well as the shalow understanding of the believers themselves.
BASE