Suchergebnisse

"Decision Strategies in Politics" published on by Oxford University Press.

Why do countries engage in democracy promotion around the world? Why is the principle component of U.S. foreign policy abroad assistance with democratization? One answer is the Democratic Peace Theory (DPT) (also known as "Liberal Peace"). Accordingly, DPT states, as its basic tenant, democracies behave differently with one another than they do non-democracies, especially in relation to military altercations. Why are some countries more successful than others in promoting democratic ideals around the world? In order to partly explain this question, I examine American and Turkish foreign policy initiatives in the Middle East from a comparative perspective. The United States of America and the Republic of Turkey both reflect the basic tenant of the Democratic Peace Theory in their foreign policies. Each maintains policies that promote the establishment of democracies and the perpetuation of democratic ideals in the Middle East region. Differences in policies are observable when consideration is placed on the principles of inclusion and exclusion in negotiating, nation building, and the promotion of national interests in foreign affairs. The United States maintains bureaucratic rigidity while Turkey exemplifies an open policy when negotiating with interested parties. An analysis of nuclear proliferation in Iran, the two invasions of Iraq since 1990, and the Israeli-Palestinian conflict reveals an increase and advancement of Turkey's influence in the spread of democracy in the Middle East and a corresponding decline in that of the U.S. This approach might have strengthened Turkish strategic leverage in the region with comparatively greater (than the United States) ability to promote democratic ideals in the Middle East region through the continued building of partnerships and a dedication to stability of the region, the balancing of internal political ideologies, and the stability of Turkish international relations above all else.

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Pola dan bentuk kinerja KPUD Kabupaten Kubu Raya untuk membangun partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 yaitu Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat Kabupaten Kubu Raya, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Kemudian Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga. Alat peraga yang dilakukan KPUD Kabupaten Kubu Raya yaitu .(Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah). Ini dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kubu Raya Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Kemudian Program Relawan Demokrasi (Relasi). Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Dan Sosialisasi Mobil Keliling. Upaya terkhir yang dilakukam oleh KPUD Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat yaitu KPUD Kabupaten Kubu Raya mensosialisasikan pelaksanaan Pilpres melalui promosi mobil keliling. Minimnya partisipasinya politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk kegagalan KPUD dalam menjalankan perannya untuk membangun partisipasinya politik masyarakat di pengaruhui beberapa faktor-faktor yaitu Faktor pekerjaan (Faktor Ekonomi) : Jika di lihat dari bentuk mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang berbeda-beda bahwasannya sebagian besar masyarakat berkerja sebagai petani sehingga lebih banyak yang menghabisan waktu di luar rumah seperti keladang berdagang berkebun dan sebagainya. Padahal dalam pelaksanaan pemilu atau pesta rakyat yang diselenggarakan seharusnya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya dengan ikut serta menyampaikan suara dan hak pilihnya. Faktor kesadaran masyarakat : Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat yaitu, dikarenakan belum adanya fasilitas pendidikan seperti perguruan tinggi di daerah tersebut sehingga mengharuskan pemuda/pemudi yang ingin melanjutkan pendidikannya pergi keluar daerah. Maka dari itu karena jauhnya jarak untuk pulang kekampung mempengaruhi tingkat kesadaran akan hak politik dan suara mereka, pemuda/pemudi lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) dari hal tersebut berpengaruh pada kesadaran dan juga menjadi alasan untuk tidak ikut sertanya masyarakat maupun pemuda/pemudi pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung. Sosialisasi politik : Disetiap akan dilaksanakan pilkada ataupun pemilu legislatif panitia PPS (Panitia Pemungutan Suara) selalu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam pemilihan umum yang salahsatunya dengan cara memberikan surat pilih. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan daerah mempunyai korelasi langsung dengan peran KPUD Kabupaten Kubu Raya yaitu Letak Geografis yang mana Kabupaten Kubu Raya mempunyai 9 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok – kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang dan daerah perairan terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat, letak geografis menjadi faktor penghambat KPUD Kabupaten Kubu Raya, itu dikarenakan jalan antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikeranakan akses jalan yang belum merata di daerah perairan dan jalan-jalan yang masih banyak rusak di Kabupaten Kubu Raya. Pola Pikir Masyarakat Kabupaten Kubu Raya masih ada yang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mana KPUD Kabupaten Kubu Raya sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segara mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi yaitu Keterbatasan dana. Kurang antusiasnya masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW. Kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi. Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah. Sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat diberikan sosialisasi. Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya. Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan pengetahuan tentang pemilu. Kata Kunci: Peran, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Membangun, Partisipasi Politik. ABSTRACTThis thesis discusses the Role of the Regional Election Commission in Building Community Political Participation in the Election of Regional Heads (Study of the Election of Regional Heads of Kubu Raya in 2018). The method used in this study is the Sociological Normative approach. The conclusion of this thesis is that the pattern and form of performance of the Election Commission of Kubu Raya Regency to build community political participation in the Election of Regional Heads in Kubu Raya in 2018 is to socialize to the community of Kubu Raya Regency, aiming to increase community participation to be willing to vote at polling . Then Disseminate Information Through Teaching Aids. The props performed by the Election Commission of Kubu Raya Regency are (Billboards, Posters, Pamphlets, Pins, Banners, Stickers on Cars / Motorbikes / Houses). his was done by the Election Commission of Kubu Raya Regency Ahead of the Election of Regional Heads in Kubu Raya Regency in 2018. Then the Democratic Volunteer Program (Relations). The democratic volunteer program is a social movement intended to increase the participation and quality of voters in exercising their right to vote. And Mobile Car Socialization. The last effort carried out by the Election Commission of Kubu Raya Regency in increasing community voter participation, namely the Election Commission of Kubu Raya Regency, socialized the implementation of the Presidential Election through the promotion of mobile cars. he lack of public participation in the elections of Regional Heads is a form of failure of the Election Commission in carrying out its role to build community participation in the influence of several factors, namely employment factors (Economic Factors): If viewed from different forms of community livelihood in Kubu Raya District bahwasannya most people work as farmers so that more people run out of time outside the home such as trading in gardening and so on. Whereas in the conduct of elections or public parties held, the public should be able to convey their political aspirations by participating in conveying their votes and voting rights. Community awareness factor: Another factor that influences the lack of community participation is that there are no educational facilities such as universities in the area so that young people who want to continue their education go out of the area. Therefore, because the distance to return to the village affects the level of awareness of their political rights and voices, young people prefer not to use their voting rights (abstentions), which influences awareness and is also a reason not to participate in the community or youth. in regional elections that take place. Political socialization: Every election will be held or legislative elections PPS committee (Voting Committee) always provides understanding or socialization to the community to participate in the wrong election by giving a select letter. The dominant factors that led to the lack of community political participation in regional elections have a direct correlation with the role of the Election Commission of Kubu Raya Regency, namely the Geographical Location where Kubu Raya Regency has 9 sub-districts scattered and some of them, the area is very difficult to reach and very steep. The lack of public participation in the elections of Regional Heads is a form of failure of the Election Commission in carrying out its role to build community participation in the influence of several factors, namely employment factors (Economic Factors): If viewed from different forms of community livelihood in Kubu Raya District bahwasannya most people work as farmers so that more people run out of time outside the home such as trading in gardening and so on. Whereas in the conduct of elections or public parties held, the public should be able to convey their political aspirations by participating in conveying their votes and voting rights. Community awareness factor: Other factors If you go to the location you have to pass through plantations, rocky roads that have not been hit by asphalt, hollow roads and winding roads which have the longest ravines and water areas in West Kalimantan Province, geographical location is a factor inhibiting the KPu Raya Election Commission, because the road between the location of the socialization and the TPS is less accessible to the community. Road access that is not evenly distributed in the waters and roads that are still heavily damaged in Kubu Raya Regency is planned. The Mindset of the people of Kubu Raya Regency still has farming and farming livelihoods. Not all people's welfare is spread evenly because there are still some in some regions whose economic and education levels are still low, ignoring even indifferent to the Election of Regional Heads in Kubu Raya in 2018. Problems with Permanent Voters List (DPT) which Regency Election Commission Kubu Raya has been trying to overcome the DPT problem by telling the public that the people who have not been registered in the DPT must immediately register themselves with the Voting Committee (PPS) in the village or kelurahan office. However, the problem of the Permanent Voters List (DPT) always arises, where there are still many voters who have not been registered or have registered but have not entered the DPT. Constraints at the time of socializing namely limited funds. The lack of enthusiasm of the people, who attended the socialization were only certain parties, such as community leaders, RTs and RWs. Lack of concern from the community such as women's groups, especially mothers, beginner voters who sometimes refuse when given socialization. At the time of the invitation, prospective voters were not at home. Indifferent attitude shown by the community when given socialization. The community thinks that choosing or not is the same because it will not affect their lives. The elderly community is difficult to be given information because one of the factors is often forgetting even though they have been given knowledge about the election.Keywords: Role, Regional Election Commission, Building, Political Participation.

This Study is to describe the updating of voters data used in the 2017 Gubernatorial and Vice Governor Election both in the first and second rounds. Description begins from the residence data of the Ministry of Home Affairs in the form of DP4 submitted to the KPU to be updated and the final result becomes DPT. The problem of voters data arises regarding the certainty of population data that has not fully reached the development of the population due to the limitations so that the voters use the proof of residence in the form of Electronic ID and Suket in DPTb for voting in TPS. The result of data voters local election in DKI 2017 accuracy level still not according to public expectation.

Publisher Copyright: © 2021 Jawad et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. ; Background Armed conflicts have major indirect health impacts in addition to the direct harms from violence. They create enduring political instability, destabilise health systems, and foster negative socioeconomic and environmental conditions—all of which constrain efforts to reduce maternal and child mortality. The detrimental impacts of conflict on global maternal and child health are not robustly quantified. This study assesses the association between conflict and maternal and child health globally. Methods and findings Data for 181 countries (2000–2019) from the Uppsala Conflict Data Program and World Bank were analysed using panel regression models. Primary outcomes were maternal, under-5, infant, and neonatal mortality rates. Secondary outcomes were delivery by a skilled birth attendant and diphtheria, pertussis, and tetanus (DPT) and measles vaccination coverage. Models were adjusted for 10 confounders, country and year fixed effects, and conflict lagged by 1 year. Further lagged associations up to 10 years post-conflict were tested. The number of excess deaths due to conflict was estimated. Out of 3,718 country–year observations, 522 (14.0%) had minor conflicts and 148 (4.0%) had wars. In adjusted models, conflicts classified as wars were associated with an increase in maternal mortality of 36.9 maternal deaths per 100,000 live births (95% CI 1.9–72.0; 0.3 million excess deaths [95% CI 0.2 million–0.4 million] over the study period), an increase in infant mortality of 2.8 per 1,000 live births (95% CI 0.1–5.5; 2.0 million excess deaths [95% CI 1.6 million–2.5 million]), a decrease in DPT vaccination coverage of 4.9% (95% CI 1.5%–8.3%), and a decrease in measles vaccination coverage of 7.3% (95% CI 2.7%–11.8%). The long-term impacts of war were demonstrated by associated increases in maternal mortality observed for up to 7 years, in under-5 mortality for 3–5 years, in infant mortality for up to 8 years, in DPT vaccination coverage for up to 3 years, and in measles vaccination coverage for up to 2 years. No evidence of association between armed conflict and neonatal mortality or delivery by a skilled birth attendant was found. Study limitationsAU include: Pleasecheckthattheeditstothesentence the ecological study design, }Studylimita which may mask sub-national variation in conflict intensity, and the quality of the underlying data. Conclusions Our analysis indicates that armed conflict is associated with substantial and persistent excess maternal and child deaths globally, and with reductions in key measures that indicate reduced availability of organised healthcare. These findings highlight the importance of protecting women and children from the indirect harms of conflict, including those relating to health system deterioration and worsening socioeconomic conditions. ; publishersversion ; published

Perlu dicatat di Provinsi Banten bahwa pasca reformasi pada pemilu 1999 yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 10,40 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). pada pemilu 2004 yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 23,34 persen dari total DPT. Sedangkan pemili 2009 yang tidak menggunakan hak pilihnya 29,01 persen, sehingga tingkat partisifasi masyarakat sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2009 telah menurun 19 point. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi membentuk Relawan Demokrasi untuk Pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Pembentukan relawan demokrasi tersebut tertuang dalam peraturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat oleh relawan demokrasi itu maka, Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan serta menganalisa data yang dilakukkan dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini karena dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisifasi masyarakat (pemilih). Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melakukan observasi awal di KPU Kota Tangerang dan menentukan subyek penelitian. Kedua, mengembangkan pedoman wawancara melalui diagram fishbone dengan melihat kriteria dan indikator. Ketiga, melakukan observasi awal di tempat luaran yang membantu program. Keempat, melakukan kegiatan Dokumentasi. Kelima, melakukan kegiatan FGD terpisah tidak dalam satu waktu untuk mempertahankan keheterogenan dalam FGD. Keenam, menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian Program Relawan Demokrasi yang digagas oleh KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 segmen pemilih strategis yaitu segmen keluarga, segmen pemilih pemula, segmen pemilih muda, segmen pemilih perempuan, segmen penyandang disabilitas, segmen pemilih berkebutuhan khusus, segmen pemilih marginal, segmen komunitas, segmen keagamaan dan segmen warga internet. Berdasarkan laporan KPU Kota Tangerang, adanya relawan demokrasi ini meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat Kota Tangerang dalam pemilu 2019.

Background: In the occupied Palestinian territory (oPt), access to maternal and child healthcare (MCH) services are constrained due to the prolonged Israeli military occupation, the Separation Wall, army checkpoints, and restrictions on the movement of people and goods. This study assesses the relationship between conflict intensity and access to Maternal and Child Health care in occupied Palestinian territory (oPt). To the best of our knowledge, the impact of conflict on access to health care has not been measured due to the lack of data. Methods: We analyse pooled data from household surveys covering a fifteen-year period (2000-2014) of children (n=16,793) and women (n=8,477) in five regions of the oPt. Conflict intensity was used as a continuous variable defined as the square root of non-combatant conflict mortality taken from monthly death rates of non-combatants by region. We use multilevel logistic models to explain four outputs: child vaccination schedules, antenatal care, caesarean sections, and complications during pregnancy. Results: Locality is important with results showing the negative impact of conflict intensity on access to care, especially in the South West Bank for maternal health services and Central West Bank for vaccination (B -0.161 p=0.000 for DPT). Wealth is only significant for DPT vaccinations with poorest (B -0.098 p=0.005) and poor (B -0.148 p=0.002) individuals less likely to access services. Otherwise conflict does not show a differential effect across socio-economic conditions. Conclusions: This study shows how locality is the strongest factor when looking at the impact of conflict in the oPt. Preventative services (ANC and vaccinations) are the most affected by conflict. We recommend a greater use of community health care to improve access to maternal and child care when barriers impede access to health facilities during times of conflict.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Metode penelitian ini adalah Kuantitatif dengan bentuk Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan alat pengumupulan data adalah angket, panduan wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 33.548 masyarakat Meliau yang terdaftar pada DPT dengan jumlah Sampel penelitian adalah 395. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik berkategori baik (73,34%) dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif berkategori baik (68,39%). Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh fungsi parpol dalam pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai r hitung (9,279) > r tabel (0,795). Nilai determinan R2 = 0,692 yang berarti sumbangan pengaruh budaya organisasi terhadap hasil belajar siswa adalah 69,2% dan sisanya 30,8% ditentukan oleh variabel lain. Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik Abstract: This research goals to determine the influence of politic party function on political education toward the society participation on legislative general election in Meliau municipal Sanggau regency. This research method is quantitative with descriptive form of research. The techniques of data collection are questionnaire, interview, and documentation study, while the data collection tools are questionnaire, interview guide, and documentation. The population in this research is 33.548 people of Meliau society that registered on DPT with the sample is 395. The findings show that the party function on political education is good (73,34%) and society participation on legislative general election is good (68,39%). The hypothesis test results there is an influnce of politic party function on political education with r calculus (9,279) > r table (68,39). Determinant value R2= 0,692 means the influence of politic party function on political education toward the society participation on legislative general election is 69,2% and the remain 30,8% is influenced by other variables. Keywords: Politic Education, Politic Participation

Background: Colombia has a highly segmented and fragmented national health system that contributes to inequitable health outcomes. In 2004 the district government of Bogota initiated a Primary Health Care (PHC) strategy to improve health care access and population health status. This study aims to analyse the contribution of the PHC strategy to the improvement of health outcomes controlling for socioeconomic variables. Methods: A longitudinal ecological analysis using data from secondary sources was carried out. The analysis used data from 2003 and 2007 (one year before and 3 years after the PHC implementation). A Primary Health Care Index (PHCI) of coverage intensity was constructed. According to the PHCI, localities were classified into two groups: high and low coverage. A multivariate analysis using a Poisson regression model for each year separately and a Panel Poisson regression model to assess changes between the groups over the years was developed. Dependent variables were infant mortality rate, under-5 mortality rate, infant mortality rate due to acute diarrheal disease and pneumonia, prevalence of acute malnutrition, vaccination coverage for diphtheria, pertussis, tetanus (DPT) and prevalence of exclusive breastfeeding. The independent variable was the PHCI. Control variables were sewerage coverage, health system insurance coverage and quality of life index. Results: The high PHCI localities as compared with the low PHCI localities showed significant risk reductions of under-5 mortality (13.8%) and infant mortality due to pneumonia (37.5%) between 2003 and 2007. The probability of being vaccinated for DPT also showed a significant increase of 4.9%. The risk of infant mortality and of acute malnutrition in children under-5 years was lesser in the high coverage group than in the low one; however relative changes were not statistically significant. Conclusions: Despite the adverse contextual conditions and the limitations imposed by the Colombian health system itself, Bogota's initiative of a PHC strategy has successfully contributed to the improvement of some health outcomes.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai salah satu sarana penyalur hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan olek Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yan memiliki posisi penting dalam pelaksaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU N0 7 Tahun 2017.

SummaryThis paper models the proximate determinants of height, weight and haemoglobin concentration of over 25,000 Indian children using data from the National Family Health Survey-3. The effects of public and private health care service utilization, food consumption patterns and maternal health status on child health were investigated in a multidisciplinary framework. Methodological issues such as potential endogeneity of explanatory variables and the appropriateness of combining height and weight as the body mass index were tackled. The results from models for children's heights and weight showed beneficial effects of child vaccinations against DPT, polio and measles, and negative effects of not utilizing government health facilities. The models for children's haemoglobin concentration indicated beneficial effects of food consumption patterns and treatment against intestinal parasites. The results provide several insights for improving child health in India.

ABSTRAKKeberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Misalnya saja hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, perbedaan C-1 dengan C-1 Plano dan D-1, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi, KPPS memaksa Saksi menulis C-1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C-1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Permasalahan lain sesuai hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada 291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6, yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS. Selain itu sesuai dengan laporan hasil evaluasi pemilu legislatif 2014 oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) adalah banyak ditemukannya TPS yang tidak menjalankan ketentuan terkait ketepatan dimulai dan berakhirnya waktu pemungutan suara hingga penghitungan, petugas KPPS masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mendaftar di TPS menunggu pemanggilan untuk pemungutan suara, sekalipun sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat KPPS yang justru melakukan sendiri pemungutan suara atau pencoblosan terhadap seluruh kertas suara.Berbagai fakta serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata pada pemilu legislatif 2014. Banyak tahapan yang terlaksana pada pemilu legislatif 2014 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif. Untk itu penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai problematika yangdihadapi oleh KPPS di Kabupaten Lembaga guna mencari solusi pemecahannya.Kata Kunci : Kinerja, KPPS

A B S T R A KPemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi.Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaituproses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Salah satukomponen penting untuk keberhasilan pemilu ditentukan oleh peran penyelenggaraanyang profesional dan berwibawa, sehingga mampu membangun demokrasi yang lebihberkualitas. Pemilu yang jujur dan adil mengantisipasi penggunaan hak pilih ganda.Dari latar belakang ini penulis ingin mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umumdalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakilpresiden tahun 2014 di kota Tomohon.Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Dataprimer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasipenelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukanpenulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakanlembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam pemilihan umumdi Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakilpresiden. KPU juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan semua warga yangmemenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui tiga modeldaftar pemilih tambahan bagi warga yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).Permasalahan Daftar pemilih khusus tambahan di kota Tomohon pada waktu yang lalucukup rumit karena mengingat kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dimanabanyak penduduk pendatang yang tinggal dan menetap sementara di kota Tomohon.Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran Komisi Pemilihan Umumyang ada di kota Tomohon dalam mengakomodir para pemilih yang menggunakanKartu Tanda Penduduk sebagai pemilih khusus tambahan dalam pemilihan umumpresiden dan wakil presiden 2014 dengan mempersiapkan logistik yang ada danmemberikan keterjaminan Pemilu yang jujur dan adil.Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraanpemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telahmelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, dimana seluruhkegiatan mulai pembentukan badan penyelenggara verifikasi, pemutahiran datapemilih, sampai pada tahap pelaksanaan dan penetapan hasil suara. Juga untuk parapemilih khusus tambahan yang belum terdaftar pada DPT dapat ditangani dengan baikdalam masalah logistik seperti penambahan jumlah surat suara dan tinta.Kata Kunci: Peran KPU, Pemilu Presiden, dan Pemilih Khusus Tambahan

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kualitas demokrasi di Indonesia pada periode 2014-2019. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Hasilnya ditemukan bahwa, secara prosedural Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi-institusi penunjang demokrasi seperti adanya pemilu terbuka dan partisipasi universal. Akan tetapi, masih terdapat kecacatan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti permasalahan DPT dalam pemilu, penerapan rule of law yang belum optimal, dan adanya korelasi antara pemerintah dan kelompok oligarki yang mengancam stabilitas checks and balances dalam sistem pemerintahan. Sedangkan secara substansial, beberapa pengamat berpendapat bahwa pada periode tersebut terjadi fenomena "retreat from democracy" yang ditandai oleh turunnya kebebasan berdemokrasi. Kendati permasalahan tersebut, pemerintah mampu meningkatkan perekonomian yang berdampak pada turunnya angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya paradoks demokrasi di Indonesia. Komparasi yang dilakukan menunjukkan kompleksitas relasi antara proses (prosedur) dan output (substansi) demokrasi.

ABSTRACT : Members of the legislature or in the context of Indonesia called the House ofRepresentatives (DPR, Provincial DPRD and Regency / City) chosen by the people who have the right tovote or voting on legislation in force. Sula Islands North Maluku Province in the successful legislativeelections is determined by the accuracy factor voters list (DPT) as the final step of the process of voter datacollection policy.Voter Data Collection Policy Implementation in the Legislative Elections with backrest data analysistechniques using qualitative approach requires multiple dimensions such critical role of communication,resources, and the disposition or attitude in the implementation of voter data collection.Based on the research results Documenting voters in Election legislators generally been undone byeffectively but in the dimension of resources and the disposition or attitude is not optimal implementationso that there is also a limiting factor or constraint in the implementation of voter data collection.Keywords: Implementation of policies, collection of voters, legislators