Suchergebnisse

Pemikiran pembaruan teologi Islam Syah Wali Allah ad-Dahlawi tidak hanya berfokus terhadap ajaran Islam tertentu belaka, tetapi bersifat komprehensif. Baik terhadap aspek politik, pemahaman terhadap ajaran Islam, dan lainnya. Serta menyeru untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan mayoritas sahabat dan tabi'in. Aspek politik, ia mengajak kembali pada sistem khulafa'urrasyidin, mendamaikan perbedaan paham yang ada pada mazhab, membersihkan kepercayaan dari non Islam, ijtihad disesuaikan dengan tuntutan zaman

Tulisan ini membahas fenomena kehadiran organisasi-organisasi Islam radikaltransnasional di ruang bangsa Indonesia dalam kurun 10 tahun pasca reformasi.Dalam konteks transisi demokrasi, fenomena ini merefleksikan tendensi kepadapembentukan komunalisme agama bercorak teokratik di atas realitas masyarakatyang majemuk, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasiyang menjadi spirit awal gerakan reformasi. Secara geneologis, kehadiran Islamtransnasional tidak bisa dilepaskan dari peran DDII yang menjadi wadah persemaianideologi Salafi abad 20 yang tidak hanya menekankan pemurnian keagamaan semata,tapi menjadi ideologi alternatif atas modernisme, sekularisme, dan kapitalisme melaluieksperimentasi negara Islam lintas bangsa. Walaupun kehadiran Islam model iniditengarai akan ber potensi menjadi penyebab perpecahan bangsa, namunpenanganannya bukan seperti pengalaman Orde Baru tetapi melalui pendekatan hukumdan strategi de-radikalisasi yang sistematik.

The article explores the development of Muhammadiyah in historical perspective and focuses more on Tajdid as modern Islamic movement. Tajdid movement of Muhammadiyah is always aimed to solve the problems faced by ummah based on Al-Qur'an and Sunnah. While the circumstance of Ummah is always changed, the Tajdid should be conducted in line with the changes. Due to Tajdid, Muhammadiyah's image as a puritanical and inflexible Islamic movement slowly began to erode. Nowadays, Tajdid continuous and is initiated by Muhammadiyah Young Intelectual Network (JIMM/Jaringan Islam Muda Muhammadiyah) to promote Islam Rahmatan Lil Alamin, to bridge the dispute of religious thoughts, to solve religious, social, cultural and economic problems such as poverty, human rights, democracy, religions harmony and the like. Finally, the article concludes the tajdid movement of Muhammadiyah has made Islam Indonesia as moderate Islam. ; Artikel ini memaparkan perkembangan Muhammdiyah dalam perspektif sejarah dan memfokuskan pada Tajdid sebagai gerakan Islam modern. Gerakan Tajdid Muhammadiyah selalu bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat, dengan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ketika kondisi umat berubah, maka tajdid harus dilakukan sesuai dengan perubahan tersebut. Dengan adanya konsep tajdid, imej Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang puritan dan kaku secara berlahan mulai terkikis. Akhir-akhir ini, tajdid terus berlangsung dan diinisiatifi oleh Jaringan Islam Muda Muhammadiyah untuk mengembangkan Islam Rahmatan Lil Alamin, untuk menjembatani perbedaan pemikiran keagamaan, untuk memecahkan persoalan agama, sosial, budaya dan ekonomi seperti kelaparan, hak asasi manusia, demokrasi, kerukunan agama dan sebagainya. Artikel ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa gerakan tajdid Muhammadiyah telah menjadikan Islam Indonesia sebagai Islam moderat.

This research examines the economic origins and spread of Islam in the Old World and uncovers two empirical regularities. First, Muslim countries and ethnic groups exhibit highly unequal regional agricultural endowments. Second, Muslim adherence is systematically higher along the pre-Islamic trade routes. We discuss the possible mechanisms that may give rise to the observed pattern and provide a simple theoretical argument that highlights the interplay between an unequal geography and proximity to lucrative trade routes. We argue that these elements exacerbated inequalities across diverse tribal societies producing a conflictual environment that had the potential to disrupt trade flows. Any credible movement attempting to centralize these heterogeneous populations had to offer moral and economic rules addressing the underlying economic inequalities. Islam was such a movement. In line with this conjecture, we utilize anthropological information on precolonial traits of African ethnicities and show that Muslim groups have distinct economic, political, and societal arrangements featuring a subsistence pattern skewed towards animal husbandry, more equitable inheritance rules, and more politically centralized societies with a strong belief in a moralizing God.

Persoalan eksistensi keimanan al-Qur'an dalam konstlasi politik umat Islam telah memabawa dan mengantarkan pada permasalahan iman dan kufur. Sebagai akibat pemahaman tersebut yang menjadikan umat Islam terbagai dalam beberapa aliran akidah yang berbeda dalam menetapkan imana dan kufur dari agama Islam.

Abstrak: Setiap agama pasti memiliki cita-cita yang baik untuk menjaga keutuhan seluruh pemeluknya, baik keutuhan dalam normatiftas agama, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.Hal ini memberikan arti bahwa tidak ada satu pun agama yang menghendaki perpecahan yang berimplikasi pada disintegrasi berbagai dimensi kehidupan umat. Islam sebagai agama mayoritas di Negara Indonesia juga memiliki visi dalam menjaga keutuhan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Di antara jalur yang ditempuh agama Islam dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia adalah melalui pendidikan.Pendidikan Islam yang secara umum memiliki dua orientasi, yakni dunia dan akhirat menaruh perhatian yang besar dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia. Bahkan Islam memandang bahwa mencintai negara merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.Cinta terhadap negara disandingkan dengan iman yang merupakan bagian paling prinsip dalam pendidikan Islam menjadi bukti perhatian serius pendidikan Islam dalam menjaga Negara kesatuan republik Indonesia.

Tulisan ini mengangkat hukum Islam dalam politik ketatanegaraan Indonesia karena memang pada umumnya banyak pengaruh peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh hukum Islam seperti dijabarkan dalam tulisan ini. Peran hukum agama (hukum Islam) dalam ranah politik Indonesia diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat materi-materi hukum Islam tanpa harus memunculkan ketentuan-ketentuan Islam secara harfiah selain itu memang di dalam falsafah hidup bangsa Indonesia (Pancasila) dan konstitusi negara Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dinyatakan bahwa kedudukan hukum agama merupakan hal penting dalam menjaga dan mengawal kehidupan bangsa yang tidak hanya hukum Islam semata tetapi juga hukum-hukum agama lain yang ada di Indonesia. Keberadaan hukum Islam dan hukum agama lainnya merupakan penopang dari pembagunan nasional selama pihak-pihak yang terkait dapat mengoptimalkan antara kelebihan dan kekurangan yang dimiliki hukum-hukum agama di Indonesia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep sekulerisme dalam politik Indonesia dapat diminimalisir serta dengan penggunaan materi-materi hukum agama dalam ranah politik Indonesia akan menjadikan khasanah yang baik dan lebih terarah.

AbstrakIslam sebagai agama memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh umatnya yang selanjutnya disebut sebagai hukum Islam. Keberadaan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan seiring masuknya agama Islam itu tersendiri. Bahkan sebelum pihak kolonial Belanda datang menjajah wilayah Nusantara, hukum Islam telah dilaksanakan secara menyeluruh (kāffah) dalam berbagai aspeknya dan telah menjadi sumber hukum bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Datangnya Belanda ke wilayah Nusantara dengan menerapkan politik hukumnya yaitu teori receptie. Teori receptie yang merupakan gagasan dari Snouck Hurgonje memberikan implikasi besar terhadap hukum Islam yang selama ini telah diamalkan oleh umat Islam, dan pengaruhnya masih dapat dirasakan pasca kemerdekaan Indonesia.Kata Kunci: Hukum Islam, Politik Hukum, dan Teori Receptie AbstractIslam as a religion has rules that must be implemented by its people, hereinafter referred to as Islamic law. The existence of Islamic law in Indonesia has been implemented as the entry of Islam is separate. Even before the Dutch colonial colonists came to occupy the archipelago, Islamic law has been implemented thoroughly (kāffah) in various aspects and has become a source of law for the Islamic kingdoms in the archipelago. The arrival of the Netherlands into the archipelago by applying its legal policy of receptie theory. Receptie theory which is the idea of Snouck Hurgonje has major implications for Islamic law which has been practiced by Muslims, and its influence can still be felt after Indonesian independence.Keywords: Islamic Law, Political Law, and Receptie Theory

Exploring the differences of managers' mental model strategic alliances in the aviation industry : an analysis of Turkish airlines experience / M. Baris Akçay -- Value-at-Risk (VaR) computations under various VaR models and stress testing the effect of financial liberalization on the efficiency of financial institutions : the case of Jordanian commercial banks / Fatih Semercioz -- Management training and development needs assessment practices in the Jordanian private and public sectors : integrated or isolated? / Burak Kocer, Aktham Maghyereh -- Perspectives / Jamal Abu-Doleh -- Socio-cultural values and organizational culture / Hala M. Sabri -- The direct and mediating effects of transactional and transformational leadership : a comparative approach / Mahmoud A. Elgamal -- Factors affecting the advancement of the Lebanese tourism industry / Said M. Ladki, Mira W. Sadik.

This research is a literature study that aims to analyze studies on personal branding in the education area, especially islamic education in Indonesia. The search for the study was carried out online on the Google Scholar, Garuda and Moraref sites. To add insight into personal branding trends, a general search related to personal branding was also conducted, which resulted in findings that personal branding trends were found in the fields of business, politics and entertainment. Personal branding in the three fields has the same tendency, namely to use it as a strategy to influence people's perceptions of themselves and the products they produce. This study shows that personal branding is one of the soft skills development strategies for students. introduction training, The formation and development of personal branding is mostly done as an effort to provide students with insight into personal branding. With personal branding insight possessed by students, they are expected to be able to adapt and meet the demands of society and job seekers. In addition, educators also use personal branding as an effort to attract public interest in educational institutions and the learning materials it teaches.

Policy analysis is closely related to the political system with the content of communication and the use of knowledge relevant to the policy is central to the practice and theory of policy analysis. Only when knowledge of the kebiajakn-making process is communicated within the process can policy actors use such knowledge to improve public policy.The methodology of policy analysis is the standard system, the rules and procedures for creating, critically appraising, and communicating knowledge relevant to the policy. The methodology of policy analysis has several key characteristics: high attention to the formulation and problem solving, commitment to a descriptive and value-critical assessment and the desire to improve the efficiency of choice among a number of policy alternatives.This paper describes the nature and history of public Islamic education policy where the Ministry of Religious Affairs RI as the policy holder and UIN Syarif Hidayatullah Jakarta as implementer or implicated from the policy. Starting from the preparation of the agenda, policy formulation, policy adoption, policy implementation and policy assessment. Based on interviews and documentation conducted by the author. Especially want to answer the question of why every ministry has an educational institution, whereas there is already a national education ministry that regulates education in Indonesia, so there is a presumption that the existence of distrust with the ministry of national education as education providers

AbstractPolitics are the actions or activities concerned with achieving and using power in a country or society. And The politic has effect to change the best of world, in this chance I will be exploration, what is the ideal politic in the Islam. Because we know the politic gives negatif effect all thaught the reality gives us the best of sistym to the development of the country. So I wanna give the theory about reconstruction Islam of politic, after that we will know what is the ideal politic in our country and we also know the Islam of religion gives us the knowledge how to we take the good condition to our world. So we must know what is the Islam and what is the ideal politic of Islam. And than we must khow the culture of politic in the Islam, so we can wise to all.AbstraksiBias perpolitikan terus menggema di area jiwa, hingga wujud politik ini menyentuh batas pada tataran nilai-nilai agama. Akankah politik yang muncul terus menunggangi agama demi kepentingan dunia yang maya? Ataukah agama akan benar-benar menjadi agama yang mampu memberi titik terang terhadap dunia politik, hingga mampu memberi rambu-rambu kenegaraan untuk memberi kemaslahatan rakyatnya. Sebagai seorang cendikia muslim, semestinya menjadi sosok agamawan yang mampu memberi pilihan terhadap fenomena yang berkembang. Selain itu ia juga harus bisa menerima perbedaan yang ada dan meminimalisir karakter ekstrimis yang tidak menyentuh titik humanis, sehingga agama yang sering digaungkan menjadi rahmat di alam semesta raya dapat dirasakan. Artinya, sebuah wajah yang mampu mengayomi semua bentuk fenomena yang terus menggema. Karena agama turun dijadikan sebagai entitas pijakan utama dalam semua ranah permasalahan, baik dalam keluarga, masyarakat dan bahkan sampai bangsa dan negara.