Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2020/ PN.Tgl)
ABSTRAK Pratama, Giovani Angger. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2020/ PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Masalah yang timbul, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian golongan Indonesia Kristen, 2) hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan No. 23/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian golongan Indonesia Kristen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah. Putusan Hakim tidak mempertimbangkan perselisihan itu berasal dari Penggugat atau Tergugat, atau kesalahan itu terletak pada Penggugat atau Tergugat. Hakim di sini hanya mempertimbangkan segi kepastian hukumnya saja, yaitu alasan perceraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 2) Perkara hak asuh anak mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Majelis Hakim dalam memutuskan penguasaan anak tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara mensinkron dan harmonisasikan antara hukum postif dan sikap sosial kedua orang tuanya untuk kepentingan terbaik anak, serta melihat implikasinya, dari segi hukum positif terhadap anak, penguasaan anak cenderung diberikan kepada ibunya karena mempunyai hubungan biologis dengan ibunya sebelum ia dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Hak Asuh, Anak Di Bawah Umur, dan Perceraian. =============================================================================================== ABSTRACT Pratama, Giovani Angger. Custody of Underage Children Due to Divorce According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Decision Study No. 23/Pdt.G/2020/PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2020. One of the consequences of breaking the marriage due to divorce is the emergence of a dispute over child custody between husband and wife. The bond that exists between husband and wife can be broken because of a divorce, but the ties between the child and the mother and the biological father will not be broken at any time. The problem that arises, who should look after their children, and what rights should be given by parents to their children, the Panel of Judges is obliged to examine and adjudicate every part of the claims of the parties, including the claim for child control. The purpose of this research is to: 1) The validity of the dissolution of marriage due to divorce of Christian Indonesians, 2) custody of children due to divorce according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Decision No. 23/Pdt.G/2020/PN.Tgl. The research approach used a normative juridical approach. The data source of this research is secondary data. Methods of data collection using literature and document studies. Analysis of research data using qualitative descriptive analysis. The results of the study obtained a conclusion that: 1) The legality of the dissolution of marriage due to divorce from Christian Indonesians according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is legal. The judge's decision did not consider the dispute originating from the Plaintiff or Defendant, or the fault rests with the Plaintiff or Defendant. The judge here only considers the aspect of legal certainty, namely the reason for divorce is in accordance with Government Regulation No. 9 of 1975. 2) In cases of child custody considering the provisions of Article 47 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, children who are still under the control of their parents are children who have not reached the age of 18 (eighteen) years. The Panel of Judges in deciding that the control of the child is in accordance with the applicable law by synchronizing and harmonizing the positive law and the social attitudes of both parents for the best interest of the child, and seeing the implications, from a positive legal point of view for children, child mastery tends to be given to the mother because had a biological relationship with his mother before he was an adult and still really needs the attention of a mother. Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for information and input for students, academics, practitioners, and all those in need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. Keywords: Custody, Minors, and Divorce.
