Suchergebnisse
Filter
39 Ergebnisse
Sortierung:
The Rejang of Southern Sumatra
In: Occasional papers 19
Kekuasaan tak pernah senyum: ini bukan salah peradaban
In: Menyelami realitas kehidupan
Pil koplo dan Don Quixote: kegagalan membangun sebuah peradaban
In: Menyelami realitas kehidupan
Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat: Catatan Ke Arah Transisi 2019
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, tahapan baru bagi masyarakat adat sebagai subjek pengelola hutan adat berdampak positif terhadap transformasi pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam di Indonesia. Konteks politik-hukum menjadi hal yang penting untuk dipahami secara historis dan kontekstual dalam melihat beragam strategi yang dilakukan oleh NGO dalam mendorong pengakuan bagi masyarakat adat di dalam kawasan hutan. Tulisan ini muncul dari hasil observasi penulis selama kurun waktu 2015-2017 atas arah advokasi NGO pegiat masyarakat adat di Indonesia dalam proses regularisasi tentang hutan adat. Berfokus pada proses regularisasi sebagai proses sosial, tulisan ini menelaah dinamika Pasca keluarnya Putusan MK 35 yang mengoreksi UU No.41/1999 tentang kehutanan, yang kini memposisikan 'hutan adat adalah berada terpisah dari hutan negara'. Dengan memahami proses terbentuknya aturan sebagai sebuah proses sosial, tulisan ini melihat sebuah produk hukum sebagai dokumen yang hidup dan menghasilkan perubahan sosial dalam menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengelola kawasan hutan. Berfokus pada 215 produk hukum daerah tentang masyarakat adat selama kurun waktu 1979-2017, dan proses penetapan hutan adat oleh Negara, tulisan ini menyimpulkan bahwa pentingnya mendorong proses regularisasi dalam bentuk diskresi yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum pada upaya percepatan penetapan hutan adat di Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan oleh NGO pegiat masyarakat adat dengan melakukan sejumlah advokasi untuk mendorong kebijakan di tingkat daerah, kementerian, hingga peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Pada akhir bagian, tulisan ini memperlihatkan salah satu inisiatif NGO dalam mewacanakan konsep Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM atau ICCAs) sebagai salah satu strategi untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan cara yang berkelanjutan. Selain itu, momentum tahun politik pilkada serentak di tahun 2018, dan Pilpres di tahun 2019, menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mendorong masyarakat adat sebagai subjek aktif pengelola kawasan hutan
BASE
Analisis kesenjangan kualitas pelayanan pada pt asuransi bangun askrida cabang samarinda
The purpose of writing this thesis is (1) to find out the level of suitability between the expectations and performance of PT. Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch related to the dimensions of service quality which include tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. which is very important and must be maintained in terms of service quality. (3) to find out whether or not there are real or unreal differences in the treatment before (expectations) and after (reality) from the insured using the services of PT Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch.From the results of the questionnaire distributed to 111 people the results of calculations using the Importance Performance Analysis, the level of suitability for the physical evidence variable, the suitability level is 90.45%. For the reliability variable the suitability level is 87.34%. For the variable responsiveness the level of suitability is 90.40%. For the guarantee variable the level of suitability is 89.23%, and for the empathy variable the suitability level is 91.02%. For processing data using Cartesius diagrams, quadrant A results are 1 factor in the dimensions of reliability and 1 factor in the dimensions of responsiveness where this needs to be improved. Quadrant B is 3 factors in the dimensions of reliability, 2 factors in the dimension of responsiveness; 3 factors in the assurance dimension; and 2 factors for the dimension of empathy where this needs to be maintained, because in general the level of implementation is in accordance with the interests and expectations of its customers. Kudran C is 4 factors from the dimensions of tangibles, and two factors from the dimension of empathy. For quadrant D, none of the research indicators entered into this quadrant. This study also shows that there are significant differences between before and after the insured uses the services of PT Asuransi Bangun Askrida Samarinda Branch, which is shown from the results of paired sample t test from all dimensions of service quality is 0,000.
BASE
Demokratisasi dan otonomi: mencegah disintegrasi bangsa ; opini masyarakat dari krisis ke reformasi
In: Seri debat publik seputar reformasi