Suchergebnisse

Abstract: The student world needs to be understood is the embryo of scientists in various fields of science. Fields that are being elaborated at this point that social science and political science, as an object of socio-political student who run and run to achieve a degree of social science and political science. Formal constitutional conditions recognize the ownership of knowledge by students to be bachelor or called social and political scientists spontaneously have political authority. Political scientist who studies the authorities are interacting in a political system that is filled with political dynamics. The results can be inferred from this idea that new students accepted in the field of social and political should focus on the smart thinking and gain the knowledge from social and political sciences. Current conditions the bachelor and scientists from social and political sciences is needed in line with the dynamics of the political system. Therefore, at the present time as a new student should be able to understand the socio-political academic demonstrations and acts as an intelligent student in demonstrating that build on the idea as a contribution to the government. At that moment the embryo of political social scientists should be build within students as prospective scientists with rational and objective view.Keywrods: Scientist, Bachelor, Social Politics, Political DynamicAbstrak: Perlu dimaknai dunia kemahasiswaan adalah embrio ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu sosial dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu sosial dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui kepemilikan ilmu oleh mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan sosial politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan sosial politik. Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam sistem politik yang penuh dengan dinamika politik. Hasil yang dapat disimpulkan dari gagasan ini yakni mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi yakni membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio ilmuan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuan yang rasional dan objektif.Kata Kunci: Ilmuan, Sarjana, Sosial Politik, Dinamika Politik

Posisi politik santri dalam perkembangan politik nasional pasca Sidang Istimewa (SI) MPR 2001, belum banyak berubah, kecuali posisi NU dengan PKB-nya yang akan ditentukan bagaimana mereka menyikapi hasil SI-MPR tersebut. Megawati Soekarnoputri yang naik menjadi presiden ke-5 RI didampingi oleh Hamzah Haz sebagai wakil presiden yang oleh banyak pihak dipandang mewakili golongan santri modernis, walaupun ia sebagai warga NU. Kepemimpinan nasional saat ini dilihat banyak pihak sebagai representasi "koalisi" Islam-nasionalis. Jika tesis tentang "koalisi" baru tersebut mengkristal, mungkin akan banyak persoalan yang dihadapi oleh aktivis politik santri modernis, dan tentunya Muhammadiyah pada tataran perpolitikan di daerah.

Tulisan ini membahas mengenai perkembangan politik keagamaan pada era Reformasi. Sebelumnya organisasi keagamaan sulit berkembang karena mendapat tekanan kuat dari pemerintah Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru ke Reformasi menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok tertentu yang semula sudah menyiapkan dasar-dasar organisasinya. Salah satunya adalah Fron Pembela Islam (FPI). Spirit gerakan tersebut didasari atas kekhawatiran akan terkikisnya nilainilai keislaman seiring perkembangan dan kemajuan zaman, sehingga mereka beranggapan perlu adanya perisai untuk menjaga supaya masyarakat tetap eksis dalam penegakan nilai-nilai keislaman sesuai yang terkandung dalam al-Quran. Terlepas dari ideologi dan spirit nilai-nilai keislaman, di sisi lain gerakangerakan FPI cenderung diwarnai dengan aksi-aksi provokatif dan anarkis. Sehingga disinyalir gerakan tersebut bukan saja organisasi keagamaan semata, melainkan sebagai motor politik untuk menghimpun massa dalam kepentikan politik tertentu ; Tulisan ini membahas mengenai perkembangan politik keagamaan pada era Reformasi. Sebelumnya organisasi keagamaan sulit berkembang karena mendapat tekanan kuat dari pemerintah Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru ke Reformasi menjadi angin segar bagi kelompok-kelompok tertentu yang semula sudah menyiapkan dasar-dasar organisasinya. Salah satunya adalah Fron Pembela Islam (FPI). Spirit gerakan tersebut didasari atas kekhawatiran akan terkikisnya nilainilai keislaman seiring perkembangan dan kemajuan zaman, sehingga mereka beranggapan perlu adanya perisai untuk menjaga supaya masyarakat tetap eksis dalam penegakan nilai-nilai keislaman sesuai yang terkandung dalam al-Quran. Terlepas dari ideologi dan spirit nilai-nilai keislaman, di sisi lain gerakangerakan FPI cenderung diwarnai dengan aksi-aksi provokatif dan anarkis. Sehingga disinyalir gerakan tersebut bukan saja organisasi keagamaan semata, melainkan sebagai motor politik untuk menghimpun massa dalam kepentikan politik tertentu

Kajian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan dinamika budaya politik Kerajaan Bone. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan politik pemerintahan Kerajaan Bone tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan dan kedudukan penguasa diatur berdasarkan pada kontrak pemerintahan antara raja dan rakyat, sehingga kekuasaannya tidak tak terbatas. Selain itu, budaya politik Kerajaan Bone juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar budaya Bugis, seperti ada tongeng, lempuk, getteng, sipakatau, dan meppesona ri dewata seuwae juga berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi, bahwa batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat, batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum, batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Namun ketika pemerintah kolonial melakukan intervensi, bahwa setiap pengangkatan seorang raja harus mendapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga panngadereng yang mengatur norma-norma kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan mengalami disfungsi, tertelebih setelah lembaga-lembaga ketatanegaraan kerajaan dihapuskan. ; Kajian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan dinamika budaya politik Kerajaan Bone. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan politik pemerintahan Kerajaan Bone tidak didasarkan pada kekuasaan raja yang absolut. Kekuasaan dan kedudukan penguasa diatur berdasarkan pada kontrak pemerintahan antara rajadan rakyat, sehingga kekuasaannya tidak tak terbatas. Selain itu, budaya politik Kerajaan Bone juga berlandaskan pada nilai-nilai dasar budaya Bugis, seperti ada tongeng, lempuk, getteng, sipakatau, dan meppesona ri dewata seuwae juga ...

Birokrasi di Indonesia menghadapi krisis kepercayaan masyarakat, maka kecaman dan pesimisme muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan berbagai pola tingkah laku dalam birokrasi yang tidak dapat memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat (organizational slack), ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanannya. Penyebabnya antara lain orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan sempit, penguasaan terhadap administrative engineering kurang memadai, dan bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan kualitas SDM, peralatan dan penganggaran yang cukup dan handal (viable bureaucratic infrastructure). Tujuan penelitian: menganalisis dinamika politik dalam reformasi administrasi publik. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian: politik Negara terkait dengan kebijakan pemerintah, tidak terlepas dari peran pemerintah untuk rakyatnya. Pemerintah harus mengawal dan melaksanakan idiologi Negara untuk mewujudkan welfare state. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena tidak sejalan dengan paradigma dan reformasi administrasi publik. Penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan dalam peningkatan profesionalisme Aparatur, sehingga tugas birokrasi dapat terlaksana secara efektif dan efesien.

AbstrakSistim dan Kelembagaan politik yang dibangun di tingkat nasional akan sangat berdampak pada dinamika politik lokal di Indonesia. Hal itu disebabkan karena aktor-aktor politik di daerah merupakan implementor keputusan-keputusan politik yang ditetapkan elit-elit politik nasional. Oleh sebab itu terbangunnya suasana kondusif politik lokal akan sangat tergantung pada peran partai politik di tingkat pusat. Semakin bagus partai politik menjalankan tugas dan fungsinya, maka tujuan politik untuk kemaslahatan publik akan tercapai.Key word : Politik, Lokal, Pemilu

This study aims to find out how the political process in preparing the budget carried out by local government institutions in reaching consensus. Budget politics is interpreted as an effort made by the actors (legislative and executive) to fight for the interests of the community. However, the implementation of budget discussions that produce budget legitimacy is still of a formal legal nature. The study was conducted using a critical paradigm approach with the analysis tool of Habermas the theory of communicative action. This theory emphasizes the realization of mutual communication over each other's consciousness without any pressure from any party. So that the communication model that is built is dialogic to achieve mutual understanding. To achieve effective communication, it must fulfill claims of validity consisting of comprehensibility, truth, sincerity, and rightness. Data collection techniques using the method of observation, in-depth interviews, and documentation. In the view of Habermas the theory of communicative action, the rationality that guides the actions of the actors is instrumental rationality and target (strategic) rationality. Weaknesses in the validity of honesty claims have implications for the quality of consensus that is not good so it does not show a budget based on communicative rationality

Law No. 4/1950 Jo. Law No. 14/1954 stated that the purpose of education was to create a moral human being. It was interpreted that moral human being could be created not only through religion because the basis of moral was not always religion. Therefore, in the 1950s religion was not compulsorily taught at school. At later stage, as stipulated in Law No. 2/1989 that education was to create a complete human being devoting to God Almighty One, religion was a compulsory at school. The gap between these laws was that school with certain religion was not required to teach other different religions. This stipulation has later become problematic. In 2003, Law No 20 about national education system was enacted emphasizing the existence of religion education. This law mandated that religion was a compulsory in every education institution whereby the subject matters to be suited to the students and taught by the relevant teacher. It has been apparent that education has historically been improved from time to time. DOI:10.15408/tjems.v1i2.1272

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang telah lama merdeka yang dapat mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Berdasarkan sejarah kemerdekaan negara Indonesia, tentu tidak terlepas dari adanya berbagai unsur politik di dalamnya. Negara Indonesia sudah beberapa kali dipimpin oleh berbagai aktor pemimpin dengan latar belakang yang berbeda, dari mulai orang sipil sampai dengan orang militer. Setiap pemimpin yang menjalankan pemerintahannya memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dalam hal kepemimpinan maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh karena itu, dinamika politik di Indonesia yang telah dilaksanakan dari berbagai fase, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi sampai saat ini memiliki strategi dan karakter masing-masing dalam pemerintahannya dengan cara dan kekuasaanya dalam memimpin negara Indonesia dari masa ke masa. Kehidupan dinamika politik tersebut dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan ke arah yang lebih baik (good goverment).Kata Kunci : Kepemimpinan, Dinamika Politik, Good Goverment.

Permasalahan yang diajukan adalah untuk menjawab Dinamika Politik Pemilihan UmumLegislatif Tahun 2014 Di Desa Rokan Koto Ruang dan hubungan atau relasi dari aktor-aktor yangterlibat dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Desa Rokan Koto Ruang ditinjau dari friksi,konflik dandinamika kompetisi yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat friksi dalam ruang lingkup elit pilitik di Desa RokanKoto Ruang,elit politik desa dengan calon legislatif diwarnai ketidak mampuan elit politik (Ninik Mamak)untuk mempengaruhi suara pemilih sehingga tidak satupun calon legislatif mampu meraih suara yangcukup untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014. Danhimbauan dari ninik mamak dengan selogan ''Suara Rokan Untuk Rokan'', faktor ini tidak berpengaruhkepada masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto. Karena masyarakat mudah terpengaruh oleh calonlegislatif lain dengan janji-janji politik, konsekuensi elit politik dengan calon legislatif tidak terakomodirsecara tertata dalam mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon legislatif yangtelah didukung oleh Ninik Mamak dan para tokoh-tokoh di Desa Rokan Koto Ruang.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik islam Al-Maududi dalam dinamika politik kontemporer serta mengetahui bagaimana konsep pemikiran politik Islam Al-Maududi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fakta-fakta dengan memanfaatkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan website. Al-Maududi adalah salah satu pemikir muslim yang berasal dari Pakistan. Sejak berusia muda, Al-Maududi sangat tertarik dengan persoalan politik di negaranya. Dikarenakan situasi dan suhu politik yang sedang terjadi di negerinya, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dan mencuri perhatiannya. Maka dari itu, muncullah pemikiran politik Islam Al-Maududi. Pemikiran politik Al- Maududi mencita-citakan terwujudnya negara Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, ia merumuskan sebuah kerangka aturan tentang negara Islam tersebut. Ia tidak dapat menerima bentuk serta model negara lainnya. Namun yang terpenting menurutnya ialah kedaulatan yang dianut adalah kedaulatan Tuhan (Theo-Demochracy) sebagai ciri negara Islam. Tidak seperti model negara Republik pada umumnya yang memakai system kedaulatan rakyat atau demokrasi.