Suchergebnisse

Dieses Werk bietet einen umfassenden Einblick in die Entstehungsgeschichte der Urkundenwissenschaft. Dabei werden die sozialen, kulturellen und wissenschaftshistorischen Bedingungen der Entstehung der Idee einer "ars diplomatica" in der Frühen Neuzeit aufgezeigt und alle grundlegenden Texte dieser Disziplin analysiert - beginnend mit dem berühmten Werk von Jean Mabillon, De re diplomatica libri VI. Neben der Entwicklung der diplomatischen Kritik in der Frühen Neuzeit werden die zahlreichen Kontroversen beleuchtet, die die Entstehung und Frühgeschichte der Diplomatik wesentlich geprägt haben: Einerseits betrifft dies eine Reihe von partikulären Streitigkeiten um die Echtheit der mittelalterlichen Privilegien, die in einigen europäischen Ländern im 17. und 18. Jahrhundert ausbrachen und als "bella diplomatica" in die Geschichte eingegangen sind. Andererseits ist dies die heftige Debatte um die epistemologischen Grundlagen der Diplomatik, die am Anfang des 18. Jahrhunderts vom französischen Jesuiten Barthélémy Germon angestoßen wurde.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran atas hak kekebalan diplomatik dan bagaimana pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat diambil kesimpulan: 1. Hak kekebalan yang diberikan kepada para anggota staf perwakilan diplomatik digunakan tidak sesuai dengan fungsinya dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi diplomat (Pasal 42 Konvensi Wina 1961). Kegiatan-kegiatan seperti melanggar peraturan perundang-undangan negara penerima, kegiatan yang melanggar hak asasi manusia, kegiatan spionase, dan kegiatan subversif atau politik telah merugikan negara penerima juga telah mencederai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961. 2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan diplomatik, harus dipertanggung jawabkan oleh mereka yang telah melanggarnya. Negara pengirim mempunyi tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada negara penerima dan bila menyangkut pelanggaran berat negara pengirim harus membayar ganti rugi kepada negara penerima. Sanksinya berupa persona non grata oleh negara penerima untuk para anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan dalam ketentuan Konvensi Wina 1961. Kata kunci: Hak kekebalan, diplomatik

Dalam tatanan kehidupan dunia, tidak ada satu negara pun yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan internasional. Jalinan kerja sama dan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain sangat diperlukan untuk berbagai kepentingan. pencarian dan pemberian suaka secara umum sudah dipraktikkan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang cukup lama, isu ini tetap mengalami dinamika, baik dalam praktik maupun dalam diskursus hukum internasional. Isu hukum yang ditulis Apa saja hak dan kewajiban yang diterima akibat pemberian suaka diplomatik; Bagaimana konsekuensi pemberian suaka diplomatik dan tata cara pemberiannya. pengungsi politik atau aktivis politik yang berasal dari negara lain dan negara itu mengizinkan untuk masuk ke wilayahnya atas permintahannya. di dalam gedung kedutaan (legation premises), yakni: 1). Sebagai tindakan yang bersifat sementara. 2). Suaka diplomatik kebiasaan setempat yang bersifat mengikat. 3).Aadanya suatu perjanjian khusus. hak suatu negara untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas wilayahnya merupakan konsekuensi dari kedaulatandan yurisdiksi territorial.

Illuminierte Urkunden sind lange Zeit als Stiefkinder der Forschung behandelt worden. Nicht zuletzt durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel sind sie im vergangenen Jahrzehnt zunehmend in das Licht der Öffentlichkeit getreten. Das neu geweckte Forschungsinteresse konzentriert sich auf die veränderte Performativität von Urkunden durch den Zusatz von Schmuckelementen. Der reich bebilderte Band präsentiert Aufsätze von Forscherinnen und Forschern aus elf Ländern, die illuminierte Urkunden aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ihrer Disziplinen untersuchen.

Asylum problem is oftentimes assumed to represent the political problem, though represent the law problem special of international law diplomatic asylum is asylum which. Asylum is asylum which give to one who ask the protection of below diplomatic delegation of foreign state. Problem which emerge is whether people on who request asylum the foreign embassy region can be given by a diplomatic asylum. This writing is diplomatic debate asylum evaluate the international law and to present practice the states in diplomatic asylum give

The severance of diplomatic relations of Canada toward Iran is a Canadian Foreign policy that was taken in order to unilaterally sever the diplomatic relations with Iran. The decision was made as an opposition act to some of Iran's policies which were considered threatening international security stability that concerned on nuclear development of Iran and to protect the sovereignty of Canada's foreign policy in the Middle-East region. The purpose of this study was to determine the factors that caused Canada to sever the diplomatic relations with Iran, using descriptive analysis method. The result showed that the severance of diplomatic relations of Canada with Iran was caused by Iran's several foreign policies which were in conflict with the foreign policy of Canada such as nuclear development, anti-Israel rhetoric, human rights violations, and support for Bashar Al–Assad regime in the Syrian conflict. Keywords: diplomatic relations, Canada foreign policy, Iran foreign policies