Suchergebnisse

The European Middle Ages are generally considered to be the "age of the charter," but there are also charters of various types handed down from other pre-modern cultures. These documents are now no longer seen as mere "textual recordings," but as objects of symbolic communication. The aim of this volume is to show the possibilities offered by the analysis of charters for answering general questions in cultural and social history.

This research aims to find out the reasons that prompted Bhutan to open diplomatic relations with Israel in 2020. This study was written using a qualitative approach, through library research techniques such as books, official state documents, news and other mass media. This study uses the theory of national interest to determine the goals and interests of Bhutan. In this study, two reasons were found that pushed Bhutan to open diplomatic relations with Israel in 2020, namely the existence of Bhutan's national interests in the economic and military security fields.Keywords : Diplomatic Relations, Economic Interest, Military Security, National Interest AbstrakRiset ini bertujuan untuk mengetauhi alasan yang mendorong Bhutan dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatic dengan Israel tahun 2020. Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, dokumen resmi negara, berita dan media massa lainnya. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional yang bersifat materiil. Penelitian ini menemukan dua alasan yang mendorong mendorong Bhutan dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel tahun 2020 yaitu adanya kepentingan nasional negara Bhutan dalam bidang ekonomi dan keamanan militer.Kata kunci : Hubungan Diplomatik, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Militer, Keamanan Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyerangan perwakilan dilpomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data-data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2) Kemudian mengenai upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat, tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni dengan penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut disepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membewa mereka ke pengadilan, dan dalam negosiasi juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya atas pertimbangan adalah sebagian besar pelaku penyerangan adalah warga negara Libya.Kata Kunci : Perwakilan Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan, Penyelesaian Sengketa. This research aims to identify and assess 1) the imunities and privileges possessed by US diplomatic representation in Benghazi Libya, 2) the efforts to resolve the problems undertaken by the two countries in solving the problems related to the attack of the United States' homegrown representative in Benghazi Libya. This research is a research using normative legal research method with the statue approach and case approach. The data obtained and processed is secondary data, data collection is done using library study method by collecting legal materials and information in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. In order to obtain clear exposure, the data are then arranged systematically and analyzed by using descriptive method. The results of this study indicate that 1) the US diplomatic representative in Benghazi Libya also has immunities and privileges as defined in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. 2) Then on the effort to solve the problems related to the attack on US diplomatic representative, the actions taken by the two countries are the peaceful settlement of the dispute in the form of negotiation. In the negotiations between the two sides it was agreed that the Libyan government promised to look for the suspects of the attack and to hire them to the court, and in the negotiations also agreed to the prevailing law is Libyan law on the consideration that most of the perpetrators of the attack were Libyan citizens.keyword : Diplomatic Representative, Immunities and Privileges, Settlement of Disputes.

Duta besar merupakan kepala perwakilan diplomatik yang dilindungi secara internasional. Untuk memperlancar misi yang akan ia jalani, maka perwakilan diplomatik tersebut diberi hak kekebalan dan hak keistimewaan. Penembakan terhadap duta besar Italia yang terjadi di Republik Demokratik kongo tahun 2021 merupakan kasus yang menjadikan permasalahan bagaimana upaya negara penerima dalam melindungi pejabat diplomatik, serta upaya negara pengirim dalam meminta pertanggungjawaban kasus tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan dengan pengumpulan data sekunder. Dari hasil analisis, berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Draf Pertanggungjawaban Negara ILC 2001, RDK dianggap telah gagal dalam menjalankan kewajibannya melindungi serta menjamin keamanan terhadap keselamatan duta besar Italia. Seharusnya RDK dapat melakukan tindakan lebih daripada hanya melakukan pertanggungjawaban secara satisfaction. Oleh karena itu, didapat kesimpulan bahwa Italia berhak meminta pertanggungjawaban secara internasional atas kelalaian RDK melindungi pejabat diplomatik.

Memories of a former Turkish ambassador Güvendiren, Ekrem, 1929- who served in London, Prague, Washington and Tel Aviv

This study is about content analysis of diplomatic visits news as media event in The Jakarta Post. The approach in this research is quantitative descriptive with content analysis method. Content analysis method is known as a research method which is systematic and objective, and it tends to be more quantitative. The result indicates that mass media is a means of international communication in public diplomacy. Mass media as an instrument of public diplomacy has increased the positive image of Indonesia, supported the national objectives (eg: comprehensive partnership with the US), and supported the common goals for world establishment which is based on freedom, lasting peace, and social justice. However, this effort has not yet been accompanied by comprehensive understanding of mass media function as a medium of public diplomacy in political interaction and international communication, for example, a tendency of certain news that indicates mass media support towards the officials who visis Indonesia not the substance of bilateral relationship (advantages and disadvantages of the cooperation). Keywords: Diplomatic Visits, Media Agenda, The Jakarta Post, Content Analysis