Suchergebnisse

This study aims to analyze and describe the public participation level and the factors supporting and inhibiting public participation in maintaining peace and order in Imandi Village. This research uses a descriptive qualitative research method. This research was located in Imandi Village, East Dumoga Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province, Indonesia. The results showed that: 1) The Imandi Village community's participation is still not well implemented. Therefore, it will be better to maintain public peace and order in the village if it starts from individuals as small community units. It allows the realization of solidarity, which will significantly affect group members or community members in public peace and order implementation. 2) Efforts to motivate people to participate through Mapalus (mutual assistance activities) need leaders who can be role models. Village community leaders can be the key motivator in mutual assistance activities, but the government's participation is required. (3) The village government and its apparatus must continue to managing and fostering community members, especially in multicultural communities, to prevent the disruption of public peace and order. ; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa Imandi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran serta masyarakat Desa Imandi masih belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di desa jika dimulai dari individu-individu sebagai kesatuan masyarakat kecil. Hal ini memungkinkan terwujudnya solidaritas, yang secara signifikan akan mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. 2) Upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui Mapalus (kegiatan gotong royong) membutuhkan pemimpin yang dapat menjadi panutan. Tokoh masyarakat desa dapat menjadi motivator dalam kegiatan gotong royong, namun diperlukan peran serta pemerintah. (3) Pemerintah desa dan perangkatnya harus terus membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya dalam masyarakat multikultural, untuk mencegah terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) telah ditetapkan sebagai makna masyarakat arus utama dalam pengembangan pariwisata. berfokus pada masyarakat pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip CBT melibatkan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan, (2) mengidentifikasi kondisi masyarakat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip dasar Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT) di kota Agro Batu, dan (3) merumuskan prinsip dasar indikator Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT) yang mendukung realisasi Agro Lestari. Lokasi ditentukan secara purposive penelitian di Batu, Jawa Timur. Alasannya untuk memilih lokasi penelitian karena Kota Batu mengembangkan diri sebagai analisis berdasarkan tujuan wisata masyarakat.Unit penelitian ini meliputi dua spektrum : (1) orang yang terdiri dari individu anggota masyarakat di tujuan wisata ekowisata, agrowisata dan petani yang mengembangkan wisatawan yang Ekowisata kegiatan; dan (2) lembaga (institusi). Data primer dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi. pengumpulan data sekunder sedangkana menggunakan data dari BPS, terkait kantor pemerintah daerah dan Monografi Desa / Village, dan kabupaten. Analisis kuantitatif dari data yang akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif dan inferensial statistik. Sedangkan data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan interaktif. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi CBT berkaitan erat dengan pertumbuhan industri barang / jasa di bidang pariwisata Batu yang akan menyerap lokal sektor pariwisata tenaga kerja. Penerapan prinsip-prinsip CBT pada umumnya sosial persepsi masyarakat tentang perkembangan positif dari agrowisata. Penerapan prinsip budaya dalam pengembangan agro CBT melibatkan tiga hal: (a) mendorong pertukaran budaya berkembangannya, menghormati budaya yang berbeda, dan adanya perkembangan budaya. Penerapan prinsip-prinsip politik terkait erat dengan akses, kontrol, dan partisipasi dalam pengembangan agrowisata. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengembangan CBT daya dukung lingkungan berbasis kearifan lokal, sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan konservasi. Kondisi masyarakat yang mendukung penerapan prinsip-prinsip dasar dari komunitas pariwisata berbasis (CBT) adalah struktur kekuasaan masyarakat yang berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa stratifikasi sosial anggota. dan peran tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi adalah informal namun efektif masyarakat. Prinsip-prinsip dasar Berbasis Masyarakat Indikator Pariwisata (CBT) yang mendukung realisasi Sustainable Agro Masyarakat Pariwisata Berbasis (CBT)ditambah, yang terdiri dari prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip politik, prinsip-prinsip lingkungan dan teknologi

The presence of foreign firms in a region can create spillovers to other firms, both within the intra-industries (industries itself) and inter-industries (other industries). Spillover from foreign firms can be in the form of technology transfer, efficiency improvement, managerial knowledge which ultimately is expected to increase productivity for other firms not only in large enterprises but also for micro small and medium enterprises (MSMEs). Hence, this paper aims to identify the potential backward spillover of foreign firms to MSMEs in East Java and the individual results show that the four highest backward spillovers values of foreign industries are industry of components and spare parts of the prime mover motor, industry of agricultural and forestry machinery and services for supporting, maintenance and repair, industry of pump and compressor and industry of measurement tools, manual regulator and testing. All of them are respectively located in Surabaya City, Pasuruan District, Pasuruan District and Mojekerto District. Furthermore, the general results show that the potential backward spillover exists in rubber, rubber goods and plastic goods industries as well as chemicals and goods from chemical material industries. The foreign firms which have highest backward spillovers are located in Pasuruan District, Mojekerto District, Sidoarjo District, Surabaya City and Gresik District. Therefore, the provincial government of East Java should immediately prepare and support both technically and financially to MSMEs in providing raw materials required by foreign firms based on the industrial classification and location results of this study. In addition, the provincial government of East Java can coordinate with the district governments in the areas of those foreign firms for preparing MSMEs in supplying raw materials.

This paper investigates the association of religiosity and trust to community participation or volunteering in development. Social trust is measured in several indicators, is an important aspect of development process, since social trust related to many development outcomes, such as growth, democratic stability as well as subjective well- being. In economic terms, when people trust each other, transaction cost can be reduced, organization can perform better, government policy could stimulate output faster, and many more. Utilizing Indonesia Family Life Survey (IFLS) wave 2014 this study finds the following results. Firstly, social trust closely associated with individual characteristics. Maturity, better educational and income level improve individual trust and individual participation in community activities. Secondly, individual subjective report about religiosity strongly associated with willingness to participate in various community activities. Policy relevant with this finding it is important to promote tolerance and religiosity, as these aspects can improve social trust. Social trust closely associates with more participation in community activities for accumulating public services and public goods. As more public services and public goods are available, nationally better welfare can be promoted.

This paper analyses the important of regional investment agreements for promoting international trade in ASEAN countries. To visualize the above idea, this work will explain the roles of regional investment agreements to serve investment, trade facilitation and to protect regional investment interests. It is argued that regional investment agreements can serve as a vehicle for dialogue, coordination on and to response regional issues including regulatory harmonization, infrastructure development, and collaboration among members to facilitate investment. The paper shows how regional agreements will commit to eliminate barriers on substantially trade and investment, create positive welfare gains, the productivity and stimulus to growth in the region. This paper also analyses the effect of the establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) by 2015 to the regional investment policies. AEC aiming at transforming ASEAN into a single market and production base with a highly competitive economic region, equitable economic development, free movement of goods, services, investment, skilled labor, and freer flow of capital, will likely accelerate regional integration and cooperation in the investment sectors fully integrated into the international trade. Then, this work demonstrates the implementation of regional investment cooperation into the formal instruments/agreements of investment policy architecture promoting and protecting cross border investment among nationals of ASEAN member states, such as ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA), the ASEAN Investment Area (AIA) and ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). However, it is realized that the ASEAN members may resist and protest against the regional investment agreements because of conflicting their national interest. The paper proposed that the regional inv stment agreements need to be strengthened by harmonization and structural adjustment due to the member's resistance and protest. This idea may spark challenge because each member has fundamental differences on the nature and character of legal and economic systems reflecting different political systems, economic and social cultures in accordance with the philosophy of life values and national interests of each country. To overcome the challenge, this paper argues that ASEAN member countries need to unilaterally and collectively come up with structuring trade and investment policy harmonization to move ahead and reap the benefits from regional investment agreement as a common tool for contesting their interest in international trade. In addition, pre agreed flexibilities to accommodate the interests of all ASEAN countries may eliminate the problem.

Currently, ASEAN has come to the new phase of cooperation on political security, economic, and socio-cultural by the establishment of ASEAN Charter in 2008. The cooperation has been deepened, widened, and enlarged. Accordingly, the AEC is the most significant cooperations, namely the economic integration of ASEAN which not mere free trade area but to make the region as a production basefor all products of ASEAN as well as to accomplish the region as a single market by applying scorecard system of AEC's blueprint that should be preserved by all ASEAN state members. Theformation of AEC in 2015 totally depends to the commitments of the member states of ASEAN to apply those agreed trade agreements, roadmaps, and plan of actions including AEC's blueprint.

Abstract This research was motivated by the problem faced of KPU Kerinci regency in carried out their duties and authority. It was characterized by the lack of neutrality of the committee organizer the implementation of the sub-district (PPK) and the voting committee (PPS), the lack of enthusiasm in the society and the number of people who choosw not registered in the voters list (DPT). This research aims: 1) To describe the socialization given by KPU Kerinci regency in the implementation of local election. 2) To describe the action taken by the KPU Kerinci regency in order the regent and vice-regent candidate act accordance with the rule that have been socialized. 3) To describe how to the sanction given by the Kerinci regency to candidate who violate the rule. This research was descriptive qualitative. The instruments used were interview, questionnaire and documentation. These result indicate that 83% of people stated that the Kerinci regency has been implement the socialization maximally. The action taken by the KPU Kerinci regency to candidate regent and vice-regent to act according to the rule was provide socialization to a pair of candidates on election rules. The sanction given by the KPU Kerinci regency in observed the regent candidate pairs and representative who violate the rule given in the form of administrative sanction.Keywords: Authority, KPU, Political Participation

The existence of ASEAN trully did not comes apart from concerns about the South East Asian Nations which has conflicted, for example like the confrontation between Indonesia and Malaysia, territorial demand between Phillipine and Malaysia on Sabah, also the separation of Singapore from the Malaysian Federation. From those backgrounds, the South East Asian Nations especially Indonesia and Malaysia which recently conflicted, realizes the needs to form a cooperation to reduce tension, to construct confidence building and pushing regional cooperation growth which felt have no progress after each nations receive its independence. 8 August 1967 is the first ASEAN formation spearheaded by five Ministers of Foreign Affair from Indonesia, Phillipine, Malaysia, Singapore and Thailand, which resulted in the signation of ASEAN Declaration or known as The Bangkok Declaration and it also means ASEAN is formally created. One of the ASEAN's aim is "to accelerate economic growth, social progress and cultural growth in South East Asia Nations." Nevertheless, in actualizing ASEAN's growth it is not as easy as turning the palm of a hand, various national interest affected ASEAN's policy. Resulted to outdraw the main aim that have been agreed by the Nations, informal or formal conflict always happened in the middle of goverments effort in reducing conflict. For example, the arrest of KPLP Indonesian Officer by the Malaysian Royal Police, the accusation of Thailand to Malaysia in helping separatism of South Thailand, the dispute of Angkor Temple between Cambodia and Vietnam constituted on how the implementation of ASEAN's agreements are hard to happened. Although, the interesting parts are eventhough conflicts still exist between each Nations but open war which can cause many victims never happens. One of the secret why ASEAN Nations stays solid is the tolerance and togetherness underlied the brotherhood of South East Asia Nations. Which nowadays had been used as a strong reason to build trush building between each member for the advancement of ASEAN nations in the future. Social and cultural approaches through public diplomation, reconsiliation and bridging of kinship always be a reference in problem solutions, relativeness in ASEAN's history had always be an important point for ASEAN's progress until nowadays. Keywords : Cooperation, Kinship And Prospective

While Indonesia has been experiencing relatively considerable and stable economic growth in the last decades, the country is prone to income disparity across regions due to uneven distribution of population, natural resources and the persistent impacts of centralized development imposed by the New Order regime. This study examines the economic growth convergence in East Java, Indonesia, from 2010 to 2019 and explores the influence of government expenditure on education, health, and capital sector on the economic growth convergence. By considering spatial dependence across regions, the result shows no strong evidence of regional income convergence in East Java. Also, this research claims the presence of spillover effect of government expenditure on education and capital sector on regional income growth. Notably, higher government expenditure of the education sector in one region could stimulate higher economic growth of its neighboring regions. Conversely, higher government expenditure on the capital sector in one region may lower the economic growth of its surrounding regions.