Suchergebnisse

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.

One of the characteristics of Indonesian democracy is a mechanism in decision-making through a forum of discussion. The village, that stands as the lowest unit of the governance system, is also required to hold the meeting called Musyawarah Desa (village meeting). The meeting is organized following the standard and provisions in the Regulation of Minister of Village and Transmigration Affairs No. 2 of 2015 on the Procedures and Mechanism in Decision-Making in Village Meeting (Pedoman Tata Tertib dan Mekanis-me Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa). This writing is based on the information on the capability of the village government in organizing the effective village meeting. The effectiveness of village meeting can be indicated by the elements of society that are involved in the meeting, the preparation of the meeting, procedures of organizing the village meeting and the mechanism of the meeting, which are all mentioned in the Regulation of Minister of Village and Transmigration Affairs No. 2 of 2015 on the Procedures and Mechanism in Decision-Making in Village Meeting. This research uses qualitative methods. The result shows that the village meeting has been organized effectively, in which all aspects required in the regulation has been followed. Despite being effective, six factors obstruct the process, which the village administration have to be solved to get more quality meeting.

The purpose of this study is to see how the representation of government officials about the pros and cons of lockdown by those who are pro with the policy of government officials; and how the representation of government officials about the lockdown counter by those who are counter to the policy of government officials in conveying their ideology in a speech on the ILC TV ONE talk show with the theme Corona: Pro and Counter Lockdown. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The data in this study were in the form of speeches from each of the speakers, namely government officials and experts. The subjects in this study were government officials and experts who were the speakers at the ILC TV ONE program. The approach of this research is AWK Norman Fairclough's qualitative approach. The results of this study indicate that, that there is no one vote whether the pros or cons lockdown. Because there are a lot of considerations and shadows if the lockdown is done what the impact is and if nothing is done. There are 3 findings of representation from government officials' statements on the lockdown policy, namely (1) Government officials in their speeches do not have strong control to make decisions, local government officials still play it safe and maintain respect for the government above it. (2) Central government officials, which are represented by the President's spokesman, can only provide an educational explanation on what is social distancing and what is lockdown and the policies that are carried out; and (3) Representative government officials and experts criticizing the policies taken by the government have not been maximized and are not firm. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana representasi pejabat pemerintah tentang pro dan kontra lockdown oleh pihak yang pro dengan kebijakan pejabat pemerintah; dan bagaimana representasi pejabat pemerintah tentang prokontra lockdown oleh pihak yang kontra dengan kebijakan pejabat pemerintah dalam menyampaikan ideologinya dalam tuturan di talk show ILC TV ONE dengan tema Corona: Pro dan Kontra Lockdown. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang meliputi teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kualitatif prespektif AWK Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa tidak satu suara apakah pro atau kontra lockdown. Karena banyak pertimbangan dan bayangan-bayangan jika lockdown dilakukan apa dampaknya dan jika tidak dilakukan apapula dampaknya. Ada 3 temuan representasi dari tuturan pejabat pemerintah atas kebijakan lockdown, yaitu (1) Pejabat pemerintah dalam tuturannya tidak mempunyai kendali yang kuat untuk membuat keputusan, pejabat pemerintah daerah masih bermain aman dan menjaga kehormatan kepada pemerintah diatasnya. (2) Pejabat pemerintah pusat yaitu diwakili oleh jubir Presiden hanya bisa memberikan penjelasan pendidikan mengenai apa itu sosial distancing dan apa itu lockdown serta kebijakan yang dilakukan; dan (3) Pejabat pemerintah wakil rakyat dan pakar mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah belum maksimal dan tidak tegas.