Abstract: This study aims to determine the role of unhulled paddy price increases in Indonesia's economic output, employment, and also for the welfare of farmers in Indonesia. The research data in the form of secondary data obtained from the Statistics Indonesia as unhulled paddy prices in Indonesia, GDP growth by sector, rural inflation in Indonesia, Indonesian final demand, employment Indonesia, and the Indonesia Input-Output tables. This study uses analytical techniques influence the government benchmark price to the price of unhulled paddy and input output analysis techniques. The results showed that the industrial sector of food, beverages, and tobacco, and other industries, as well as transport and communications sectors are the potential sectors that have the index of distribution power and the index of sensitivity degree. During the period 1987-2007, farmer terms of trade in seven national rice producing provinces had developed quite fluctuate mainly between 1997-2008. In general, the level of relative prosperity, or the purchasing power of the farmers did not increase significantly. Abstrak: Studi ini bertujuan mengetahui peranan kenaikan harga gabah pada output perekonomian di Indonesia, kesempatan kerja, dan juga pada kesejahteraan petani di Indonesia. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti harga gabah di Indonesia, perkembangan Produk Domestik Bruto menurut sektor, perkembangan inflasi pedesaan di Indonesia, permintaan akhir Indonesia, ketenagakerjaanIndonesia, dan tabel Input-Output Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pengaruh harga patokan pemerintah terhadap harga gabah dan teknik analisis input ouput. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor industri makanan, minuman, dan tembakau; industri lainya serta; serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang potensial karena memiliki indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan tinggi. Selama periode 1987-2007, Nilai Tukar Petani (NTP) di tujuh provinsi ...
ABSTRACT The title of this research is An Analysis of Acehnese Morality in the Authority of Local Party as Reflected in the Novel Tanah Surga Merah By Arafat Nur. This novel was published in 2016 and the problems of the research are: 1) How does the author describe the potrait of Acehnese morality as reflected in novel Tanah Surga Merah by Arafat Nur; 2) How does the author describe the authority of local party in Aceh as reflected in novel Tanah Surga Merah by Arafat Nur. The objective of this research are: 1) to describe and analyse the potrait of Acehnese morality as reflected in novel Tanah Surga Merah by Arafat Nur; 2) to describe and analyse the authority of local party in Aceh as reflected in novel Tanah Surga Merah by Arafat Nur. Tanah Surga Merah is a novel that tells us about morality and authority of local party in Aceh. The authority of local party is the power of the local party in influencing the society to achieve a goal. Authority of local party have some influence to the country and society. Acehnese morality is refer to attitudes, ethics,and the way of Acehnese how they judge good or bad. Acehnese morality here is closely related to the authority of local party. The authority of local party contributes to the formation of acehnese morality. The authority of a good local party will form a good acehnese morality, as well as otherwise. The methodology used in this research is library research. It is a kind of research where the data taken from the collection of books, and some other sources. The way of collecting data consist of two forms of sources; from primary data and secondary data. Primary data is the main data that taken from the novel, and secondary data taken from another books or through the desk observation (internet) that also related with the problem. The way of data analysis followed the three components consisted of data reduction, data display and data verification. The result of the research for first problem are consist of: 1) An analysis of Acehenese Morality; a) Acehnese ...
ABSTRAK Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan usaha pemerintah dalam menanggulangi penyakit tidak menular. Masih rendahnya angka pemanfaatan Posbindu oleh masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Posbindu PTM oleh masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik purposive sampling pada 85 orang masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Bulan Maret - April tahun 2019. Pada penelitian ini menggunakan uji chi square hasil menunjukkan yaitu pendidikan (p-value = 0,029), pekerjaan (p-value = 0,022) OR = 4,30 (1,32 - 14,04), dukungan keluarga (p-value= 0,001) OR = 7,71 (2,70 - 22,06) , dukungan petugas kesehatan (p-value= 0,001) OR= 8,27 (2,80 - 24,49), dukungan kader kesehatan (p-value= 0,001) OR= 7,07 (2,23 - 22,45), dan dukungan teman sebaya (p-value= 0,001) PR= 5,84 (2,11 - 16,15). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan dan dukungan teman sebaya memiliki hubungan pada pemanfaatan Posbindu PTM. Kata-kata kunci: Determinan, pemanfaatan, Posbindu, Puskesmas, Martapura ABSTRACT Integrated Post Training of Non-Communicable Diseases (Posbindu PTM) is a government effort in tackling non-communicable diseases. The low utilization rate of Posbindu by the community in utilizing posbindu services can be seen from the PTM Posbindu visit data for the last three months of 2018 for long visits namely in October 365 visits, then in November it decreased to 348 visits and in December it decreased by 297 visits. Theoretically, a person is said to utilize a health service if attending the health service regularly in the last three months without causing disruption to daily activities. The purpose of this research is to explain the relationship between the factors that influence the utilization of Posbindu PTM by the community in the Work Area of Martapura Public Health Center 2.1,315-14,036), family support (p-value= 0.001) PR= 7,714 (95% CI2,698-22,057), support of health workers (p-value 0.001) PR= 8.273 (95% CI 2,795-24,488), support for health cadres (p-value= 0.001) PR= 7.071 (95% CI 2,227-22,454), and peer support (p-value= 0.001) PR= 5.844 (95% CI2,114-16,151. This shows that education, employment, family support, health worker support, health cadre support and peer support have a relationship to the use of Posbindu PTM.Keywords : Determinant, utilization, Posbindu, Primary Health Care, Martapura ; ABSTRAK Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan usaha pemerintah dalam menanggulangi penyakit tidak menular. Masih rendahnya angka pemanfaatan Posbindu oleh masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tujuan dari penelitian adalah menjelaskan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Posbindu PTM oleh masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Martapura 2. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik purposive sampling pada 85 orang masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Bulan Maret - April tahun 2019. Pada penelitian ini menggunakan uji chi square hasil menunjukkan yaitu pendidikan (p-value = 0,029), pekerjaan (p-value = 0,022) OR = 4,30 (1,32 - 14,04), dukungan keluarga (p-value= 0,001) OR = 7,71 (2,70 - 22,06) , dukungan petugas kesehatan (p-value= 0,001) OR= 8,27 (2,80 - 24,49), dukungan kader kesehatan (p-value= 0,001) OR= 7,07 (2,23 - 22,45), dan dukungan teman sebaya (p-value= 0,001) PR= 5,84 (2,11 - 16,15). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, dukungan kader kesehatan dan dukungan teman sebaya memiliki hubungan pada pemanfaatan Posbindu PTM.Kata-kata kunci: Determinan, pemanfaatan, Posbindu, Puskesmas, Martapura ABSTRACT Integrated Post Training of Non-Communicable Diseases (Posbindu PTM) is a government effort in tackling non-communicable diseases. The low utilization rate of Posbindu by the community in utilizing posbindu services can be seen from the PTM Posbindu visit data for the last three months of 2018 for long visits namely in October 365 visits, then in November it decreased to 348 visits and in December it decreased by 297 visits. Theoretically, a person is said to utilize a health service if attending the health service regularly in the last three months without causing disruption to daily activities. The purpose of this research is to explain the relationship between the factors that influence the utilization of Posbindu PTM by the community in the Work Area of Martapura Public Health Center 2.1,315-14,036), family support (p-value= 0.001) PR= 7,714 (95% CI2,698-22,057), support of health workers (p-value 0.001) PR= 8.273 (95% CI 2,795-24,488), support for health cadres (p-value= 0.001) PR= 7.071 (95% CI 2,227-22,454), and peer support (p-value= 0.001) PR= 5.844 (95% CI2,114-16,151. This shows that education, employment, family support, health worker support, health cadre support and peer support have a relationship to the use of Posbindu PTM.Keywords : Determinant, utilization, Posbindu, Primary Health Care, Martapura
Arikel ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial politik masyarakat Desa Rias terkait kontestasi politik pemilihan legislatif tahun 2019. Khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Calon Legislatif dari Desa rias pada momentum pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif model deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa hal dan kondisi yang saling berkaitan yang melatarbelakangi kegagalan calon legislatif dari Desa Rias, yaitu; (1) Konstelasi politik masyarakat. (2) Perilaku politik masyarakat yang bersikap kritis kepada caleg dari dalam desa tetapi tidak kritis terhadap caleg dari luar desa. (3) Figur caleg dari dalam desa yang mendapatkan stigma negatif ketika mendekati pemilihan. (4) Tim sukses/relawan caleg yang tidak solid, tidak berpengalaman, hanya memanfaatkan uang para caleg dan tidak fokus memenangkan caleg dari dalam desa, dan terakhir (5) Biaya atau cost politik caleg yang kecil. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aspek primordialisme dalam kontestasi politik desa telah kehilangan pengaruhnya. Pilihan politik masyarakat desa lebih ditentukan oleh konstruksi rasionalitas dari pada hubungan primordial dengan aktor politik.AbstractIThis study aims to understand the social and political dynamics of the Rias society related to the political contestation in the legislative elections in 2019. Especially the cause of the failure of the legislative candidates from Rias Village In the 2019 elections. This study uses a qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. This research found several things and interrelated conditions that underlie the failure of legislative candidates from Rias Village, i.e; (1) The political constellation of society. (2) Political behavior is critical to candidates from within but not to candidates from outside the village. (3) A figure of candidates who get a negative stigma when almost an election. (4) Team and volunteer candidates who are not solid, inexperienced, take advantage of candidate's money and not focused on winning candidates, and finally (5) Political costs of candidates. The factors that caused society to vote outside candidates are (a) The Political Constellation, (b) a Figure of Candidates, (c) Team, and (d) Political Cost. Besides, the primordialism aspect of political contestation in the village has lost its influence. The political choices of rural communities are more determined by rational construction than primordial relationships with political actors.
The role of the local economy gets eroded due to the inclusion of capitalization in rural areas. This research examines the coal mining industry's influence on the local economy's existence in Berambai Hamlet, Bukit Pariaman Village, Tenggarong Seberang Sub-district, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. This research uses qualitative research methods; meanwhile, data collection methods use field observation and in-depth interviews. Interviews were conducted in stages through a snowball sampling to strengthen the observations' results. The results show that the local economy and livelihood in Berambai Hamlet are under pressure and eroded due to coal mining activities. Livelihood products shrank drastically, especially fish and rice, due to mining waste polluting rivers and agricultural land conversion to mining areas. Furthermore, other sources of income from farmworkers are not enough to fulfill the needs. The government needs to protect their livelihoods as a driving force for the local economy by integrating nature-based life. The government needs to develop local economic potentials, such as tourism areas, crafts, and artworks. The government also needs to strengthen village institutions. It must be carried out together with mining companies seriously. Furthermore, the government needs to maintain the unity of rural spatial and spatial planning. ; Peran ekonomi lokal semakin terkikis akibat masuknya permodalan di pedesaan. Penelitian ini mengkaji pengaruh industri pertambangan batu bara terhadap eksistensi perekonomian lokal di Dusun Berambai, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif; sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara bertahap melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian dan mata pencaharian masyarakat di Dusun Berambai mengalami tekanan dan tergerus akibat kegiatan penambangan batu bara. Produk mata pencaharian menyusut drastis, terutama ikan dan beras akibat limbah tambang mencemari sungai dan perubahan lahan pertanian menjadi area pertambangan. Selain itu, sumber pendapatan lain dari buruh tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemerintah perlu melindungi mata pencaharian mereka sebagai penggerak ekonomi lokal dengan mengintegrasikan kehidupan berbasis alam. Pemerintah perlu mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti kawasan pariwisata, kerajinan, dan karya seni. Pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan desa. Ini harus dilakukan bersama dengan perusahaan tambang secara serius. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga kesatuan tata ruang desa dan perencanaan tata ruang.
is a form of community participation in the early detection, monitoring and early follow-up of PTM risk factors independently and continuously. One of the factors influencing the low level of Posbindu PTM visits is the community's knowledge about the use of Posbindu PTM. If the public's knowledge is less about Posbindu PTM, it will result in an increase in mortality due to PTM. To analyze the relationship between the level of knowledge and the compliance of the productive age community in the use of Posbindu PTM. This study used a descriptive correlational method with a cross sectional approach conducted on 93 samples using a sampling technique that is non probability sampling with a purposive sampling technique. Results: Most of the productive age community in Busung Yeh Kauh had less knowledge level with less compliance level, as many as 50 people (53.8%). The Spearman Rank statistical test results obtained p = 0,000 (<0.05) with a correlation coefficient of 0.855 which means that there is a very strong relationship between the level of knowledge with the compliance of the productive age community in the use of Posbindu PTM. Public knowledge about Posbindu PTM influences compliance with the use of Posbindu PTM. Efforts should be made to increase public education about the importance of utilizing Posbindu non-communicable diseases to reduce mortality due to non-communicable diseases. ; Posbindu PTM adalah wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambung. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan Posbindu PTM adalah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu PTM. Pengetahuan tersebut nantinya akan membentuk sikap seseorang baik kearah yang negatif maupun positif, apabila pengetahuan masyarakat kurang mengenai Posbindu PTM maka akan mengakibatkan meningkatnya angka kematian akibat PTM. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan masyarakat usia produktif dalam pemanfaatan Posbindu penyakit tidak menular. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan terhadap 93 sampel yang menggunakan teknik sampling yaitu non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sebagian besar masyarakat usia produktif di Banjar Busung Yeh Kauh memiliki tingkat pengetahuan kurang dengan tingkat kepatuhan kurang yaitu sebanyak 50 orang (53,8%). Hasil uji statistik Rank Spearman didapatkan hasil p=0,000 (<0,05) dengan nilai koefisien korelasi 0,855 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan masyarakat usia produktif dalam pemanfaatan Posbindu penyakit tidak menular. Pengetahuan masyarakat tentang Posbindu PTM mempengaruhi kepatuhan dalam pemanfaatan Posbindu PTM, upaya yang harus dilakukan sebaiknya meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan pelayanan Posbindu penyakit tidak menular untuk mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular
This research aims to analyze extra-campus student organizations' political orientation in the 2019 presidential election in Makassar city using the qualitative descriptive research methods approach. Data collection methods use in-depth interviews and literature studies. Informants selection using purposive sampling techniques. This research indicates that internal factors relate to the extra-campus student organization's internal conditions in the 2019 presidential election in Makassar city. These internal conditions include encouraging their cadres to mature politically and democratically, maintaining the neutrality and idealism of cadres, and keeping the nation and state integrity. Besides, they supervise the government by conducting dialogue and discussion. At the same time, they imply that the 2019 presidential election's political agenda is a learning arena and rejects practical politics and oversees the candidate's vision and mission and every government policy by conducting studies. External factors are related to the influence from outside the extra-campus student organization, namely the alumni organization. The eight extra-campus student organizations consisting of HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, and GEMA Pembebasan stated no intervention to select one candidate pair in the 2019 presidential election in Makassar city based on alumni's organizational instructions. There are three political orientations in the extra-campus student organizations in Makassar city: first, cognitive political orientation, second, affective political orientation, and third, evaluative political orientation. ; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi politik organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam pemilihan presiden tahun 2019 di kota Makassar dengan menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor internal yang berhubungan dengan kondisi internal organisasi kemahasiswaan ekstra kampus pada Pilpres 2019 di kota Makassar. Kondisi internal tersebut antara lain mendorong kadernya agar matang secara politik dan demokratis, menjaga netralitas dan idealisme kader, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, mereka mengawasi pemerintah dengan melakukan dialog dan diskusi. Pada saat yang sama, mereka mengimplikasikan bahwa agenda politik Pilpres 2019 adalah ajang pembelajaran dan menolak politik praktis serta mengawasi visi misi dan setiap kebijakan pemerintah dengan melakukan kajian. Faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh dari luar organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yaitu organisasi alumni. Kedelapan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang terdiri dari HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, dan GEMA Pembebasan menyatakan tidak ada intervensi untuk memilih satu pasangan calon pada Pilpres 2019 di kota Makassar berdasarkan arahan organisasi alumni. Terdapat tiga orientasi politik dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di kota Makassar: pertama, orientasi politik kognitif, kedua, orientasi politik afektif, dan ketiga, orientasi politik evaluatif.
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality
ABSTRAK Kepatuhan mencuci tangan perawat merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencegahan terjadinya infeksi rumah sakit. Perawat memiliki andil yang sangat besar terhadap terjadinya penyebaran infeksi rumah sakit karena perawat berinteraksi langsung kepada pasien selama 24 jam. Kegagalan dalam melaksanakan cuci tangan sebelum kontak dengan pasien dan selama perawatan pasien, dapat menyebabkan terjadinya infeksi rumah sakit. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik, pengetahuan dan motivasi perawat dengan kepatuhan mencuci tangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan desain cross - sectional. Responden yang digunakan sebanyak 97 responden dengan tehnik proportionated stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik (umur) dengan kepatuhan cuci tangan (p=0,007, PR= 3,68), tingkat pendidikan dengan kepatuhan mencuci tangan (p=0,021, PR= 0,33), pengetahuan dengan kepatuhan cuci tangan (p=0,003, PR= 4,16) dan motivasi dengan kepatuhan cuci tangan (p=0,013). Untuk variabel yang tidak berhubungan dengan kepatuhan petugas mencuci tangan yaitu masa kerja dengan kepatuhan cuci tangan (p=0,139, PR= 2,04) dan jenis kelamin dengan kepatuhan perawat mencuci tangan (p=0,069, PR= 0,34). Simpulan yang diperoleh bahwa pengetahuan dan motivasi perawat di RSU Surya Husadha sangat signifikan terhadap kepatuhan perawat melakukan cuci tangan. Saran peneliti agar edukasi, bimbingan dan pengawasan kepada perawat tentang pelaksanaan cuci tangan terus ditingkatkan agar kepatuhan cuci tangan semakin baik sehingga kejadian infeksi rumah sakit dapat dicegah. Kata kunci: Karakteristik, pengetahuan, motivasi, kepatuhan mencuci tangan. ABSTRACT Nurse compliance in nurses washing their hands is one of the factors that has a major influence on the prevention of hospital infections. Nurses have a very large contribution to the spread of hospital infections because nurses interact directly with patients for 24 hours. Failure to carry out hand washing prior to contact with patients and during patient care, can cause hospital infections. In this study aims to determine the relationship between characteristics, knowledge and motivation of nurses with compliance to wash hands. This research is a descriptive study using cross-sectional design. Respondents used were 97 respondents with proportionated stratified random sampling technique. The results showed that there was a significant relationship between characteristics (age) with hand washing compliance (p = 0.007, PR = 3.68), level of education with hand washing compliance (p = 0.021, PR = 0.33), knowledge with compliance hand washing (p = 0.003, PR = 4.16) and motivation with hand washing compliance (p = 0.013). For variables not related to compliance with hand washing officers, namely the length of service with compliance with washing hands (p = 0.139, PR = 2.04) and gender with compliance with nurses washing hands (p = 0.069, PR = 0.34). Conclusions obtained that the knowledge and motivation of nurses at Surya Husadha General Hospital are very significant to the compliance of nurses doing hand washing. Researchers suggest that education, guidance and supervision of nurses on the implementation of hand washing continue to be improved so that compliance with hand washing is better so that the incidence of hospital infections can be prevented. Keywords: Characteristics, knowledge, motivation, hand washing compliance.
Elections (elections) is one way in the democratic system to elect representatives of the people who will sit in the people's representatives and is a form of fulfillment of citizens' rights in politics. It turns out that the political process originally expected to get high participation support, it is still low public participation. The low participation of the community to vote in polling stations (TPS), was not the first phenomenon that occurred in Bungo District. It should support high and quality political participation of the community, but in fact the voter participation rate is only 69.18% who participate in voting in the election of regional head (Pilkada). In accordance with the problems studied, then this type of research is categorized as descriptive research.Given the large number of population and limited ability of the researcher then the research conducted on the sample representing the population. So the sample in this study amounted to 100 people.Data collection techniques in this study were conducted by: Interview, Questionnaire, and Documentation. The results of this research,Many factors caused a person to participate in the elections of Bungo District in 2015. From various forms of political participation, voting or voting is one form of political participation of the community. Factors influencing the political participation of the community in the Pilkada of Bungo Regency in 2015 amongst the Political Awareness of the Community as well as the Attitudes and Beliefs of the people. From the results of the questionnaire analysis there are several factors that influence a person to participate namely First, knowledge of the community environment. The percentage of people who chose to have knowledge of the vision and mission of the chosen candidate, 63 people (63%) stated "yes", while 37 people (37%) stated "no". Having knowledge of selected candidate pairs, 83 people (83%) stated "yes", while 17 people (17%) stated "no". Second, knowledge of politics. Percentage of voters attended political campaign activity, as many as 20 people (20%) stated "yes", while 80 people (80%) stated "no". Third, interest to participate in political activities. The percentage of voters whose interest to be a successful team, as many as 9 people (9%) stated "yes", while 91 people (91%) stated "no". Attitude and belief of a community of Rimbo Tengah Sub-district in Bungo District Election 2015, it is based on the results of research conducted that is concern for the progress of Bungo District with the percentage of community participation that chose because concern for the progress of Bungo Regency as many as 89 people (89%) stated "yes", while 11 people (11%) stated "no". In line with the findings discussed above, from the analysis of respondent's characteristic that factors influencing political participation in Pasir Putih Urban Village are knowledge about society environment, politics, and interest to participate in political activity and attitude and belief of someone to progress of region. For political party activists and political leaders, to provide more information that can be directly to the community through campaigns and deliver the vision and mission to be done if elected, so that people are confident with their choice.The KPU may conduct a good socialization activity so that the voters understand and know the candidate pairs to be elected.Keywords: Factors, political participation, Pilkada.
The study of the kyai is always interesting to discuss, especially when it comes to politics. Because the study of clerics is a multidimensional statement. This means that the study of kyai can not only be seen from one aspect (kyai as a religious figure) but can be seen from other aspects (his views on politics). Therefore, the involvement of the kyai in the political process of the regional head election is inevitable, because the kyai is one of the local elites who can contribute to the process of political learning in democracy. With its charisma is able to provide knowledge to the community in making choices. However, the involvement of the kyai in politics can also have a negative impact on the learning of democratization, because it is not uncommon for the kyai who has close relations with his students to use these weapons to gain significant support that can divert the political choices of their students to win one of the candidates supported by the kyai the. Because the santri relationship with the kyai is not only limited to the world of pesantren, but also has an influence in determining political choices. Ideally in the realm of Democracy, aspirations should not be represented by elites in direct elections, the people are fully entitled to weigh, evaluate, and propose candidates for regional heads and choose who is suitable and considered worthy of being their leader through the processes and mechanisms that apply. Likewise with the regional head Candidates, their political rights should not be castrated by the existing elite by marginalizing the nominating exchange because they are not included in the nominated deliberations. However, this is not the case in Pamekasan and on the contrary, regional head candidates are determined by the existing elite (kyai) and submitted to political parties. So that regional head candidates do not come out of the conversion process within political parties but are born from external parties. At this point, there seems to be a process of duping because it is assumed that the people cannot choose an appropriate figure as their leader. This mindset is very hurting the course of political development in the country. Today's people are getting smarter, being able to distinguish which leaders are good or not. Therefore in determining the candidates, the people's aspirations should not be taken over by the elite. If this problem continues then it is at this point that the Democratic Fetus has been killed at the hands of the elite. ; Kajian tentang kyai selalu menarik untuk dibahas, apalagi jika berkaitan dengan politik. Karena kajian tentang kyai merupakan kaljian yang bersifat multidimensional. Artinya studi tentang kyai tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek saja (kyai sebagai tokoh agama) akan tetapi bisa dilihat dari aspek yang lain (pandangannya dalam berpolitik). Oleh karena itu keterlibatan kyai dalam proses politik pemilihan kepala daerah tidak bisa dihindarkan, karena kyai merupakan salah satu elit local yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran politik dalam berdemokrasi. Dengan kharismanya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun, keterlibatan kyai dalam politik juga bisa memberikan dampak negative dalam pembelajaran demokratisasi, karena tidak jarang kyai yang mempunyai hubungan erat dengan para santrinya menggunakan senjata tersebut untuk memperoleh dukungan yang signifikan yang bisa mengalihkan pilihan politik para santrinya untuk memenangkan salah satu kandidat yang didukung oleh kyai tersebut. Karena hubungan santri dengan kyai tidak hanya sebatas pada dunia pesantren, melainkan juga mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan politik. Idealnya di dalam alam Demokrasi, aspirasi tidak boleh diwakili oleh elit didalam pemilihan langsung, rakyat sepenuhnya berhak menimbang, menilai, serta mengajukan calon kepala daerah dan memilihnya siapa yang pantas dan dianggap layak sebagai pemimpinanya melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Begitu juga dengan Calon kepala daerah, hak politiknya tidak boleh dikebiri oleh elit yang ada dengan cara meminggirkan dari bursa pencalonan karena tidak masuk dalam nominasi yang dimusyawarahkan. Namun tidak begitu dengan yang terjadi di Pamekasan dan justru sebaliknya, calon kepala daerah di tentukan oleh elit-elit (kyai) yang ada dan diajukannya kepada partai politik. Sehingga kandidat kepala daerah tidak keluar dari proses konversi didalam partai politik melainkan lahir dari kalangan ekternal elit partai. Didalam titik ini, terkesan ada proses pembodohan karena diasumsikan rakyat tidak bisa memilih figur yang layak sebagai pemimpinnya. Pola pikir demikian sangat melukai jalannya pembangunan politik di tanah air. Rakyat saat ini sudah semakin cerdas, bisa membedakan mana pemimpin yang bagus ataupun tidak. Oleh karenanya dalam penentuan calon, tidak selayaknya aspirasi rakyat diambil alih oleh elit. Jika masalah ini terus berlangsung maka didalam titik inilah Janin Demokrasi sudah terbunuh di tangan para elit.
