Suchergebnisse

© 2021 The Authors. In an era of mass extinction, who gets a life jacket, who is left to drown or swim—and on what basis? This article addresses these questions by analyzing how tropes and practices of responsibility are variously enacted, reworked, contested, and refused across the global nexus of orangutan conservation. Drawing on multisited, collaborative ethnography, we trace the mutually constitutive relation between multiple orangutan figures and commons imaginaries at different nodes of conservation—from environmental activism in the Global North to NGO-villager encounters in rural Borneo. In so doing, we "uncommon" international conservation's encompassing planetary imaginaries, showing how dominant portrayals of the orangutan as a global responsibility are translated and fragmented in different settings. We further contemplate what an analytic of responsibility might bring to ongoing discussions about the "commoning" planetary epoch in which conservation is increasingly embedded: the Anthropocene. = Di era kepunahan massal, siapa yang mendapatkan pelampung, siapa yang ditinggalkan untuk tenggelam atau berenang ke tepian—dan mengapa mereka harus bernasib demikian? Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana tanggung jawab dikiaskan dan dipraktikkan secara beragam, digarap ulang, diadu, dan ditolak di seluruh rangkaian pertalian global konservasi orangutan. Dengan menggunakan etnografi kolaboratif multi-site, kami menelusuri hubungan pokok antara beberapa figur orangutan dan imajinasi umum pada simpul-simpul yang berbeda di dalam konservasi—dari aktivisme lingkungan di kawasan Utara dunia, hingga pertemuan antara LSM dan anggota masyarakat di wilayah pedesaan Borneo. Dengan melakukan hal itu, kami konservasi internasional dengan tata imajiner yang "langka", menunjukkan bagaimana potret dominan orangutan yang menjadi tanggung jawab dunia diterjemahkan dan terfragmentasi dalam lingkungan yang berbeda. Lebih jauh lagi, kami merenungkan tentang sebuah tanggung jawab analitik yang dapat dibawa ke dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai "keumuman" epos yang kini semakin lekat dengan konservasi, yaitu: Antroposen. "It seems that only the orangutans get a life jacket," Bapa Dini 1 ; European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement no. 758494); Arcus Foundation's Great Apes Program (G-PGM-1607–1886); Brunel University London. Research in Indonesia was carried out under RISTEK permits 5/SIP/FRP/E5/Dit.KI/I/2019 (Schreer), 5/E5/E5.4/SIP.EXT/2021 (Stępień), and 1/E5/E5.4/SIP.EXT/2020 (Thung).

The state is obliged to strive for the realization of justice for traditional fishing communities. Traditional communities are fishing communities whose traditional rights are still recognized in carrying out fishing activities or other legal activities in certain areas located in archipelagic waters following the international law of the sea. Coastal space areas and small islands that indigenous/traditional communities have managed from the obligation to have location permits and management take national interests and laws and regulations into account. Article 26 A of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 makes it easy for outsiders to control small islands that regulate the use of small islands and surrounding coasts through investment forms based on a ministerial permit that must prioritize the national interest. Positive law must protect traditional fishing communities and indigenous peoples. This research aims to analyze the regulation of fishermen's protection from deprivation of their rights in earning a living and livelihood. The research method used is normative research, meaning the implementation of legal provisions in the form of legislation in activities for certain legal events in the community, especially the fishing community. Normative research refers to and examines laws and regulations related to the research being conducted. The research locations cover coastal areas throughout Indonesia, especially Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Kupang, Ternate, and Mataram. The state can provide knowledge, guidance, and protection for fishermen from various actions of deprivation of their rights to earn a living and protection such as piracy, the practice of fishing theft, abuse of trawling, transshipment activities, threats, and violence by foreign parties to Indonesian fishers. The central government and local governments are obliged to provide facilities for guaranteeing fishing areas or fishing coverage areas that are safe and do not overlap with other fields. ; Negara berkewajiban mengupayakan terwujudnya keadilan bagi masyarakat nelayan tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di wilayah tertentu yang berada di perairan kepulauan mengikuti hukum laut internasional. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola masyarakat adat/tradisional dari kewajiban izin lokasi dan pengelolaannya memperhatikan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 memberikan kemudahan bagi pihak luar untuk menguasai pulau-pulau kecil yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir sekitarnya melalui bentuk penanaman modal berdasarkan izin menteri yang harus mengutamakan kepentingan nasional. Hukum positif harus melindungi masyarakat nelayan tradisional dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perlindungan nelayan dari perampasan haknya dalam mencari nafkah dan penghidupan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, artinya penerapan ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam kegiatan untuk peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Penelitian normatif mengacu pada dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian meliputi wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya Banda Aceh, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Kupang, Ternate, dan Mataram. Negara dapat memberikan pengetahuan, pembinaan, dan perlindungan bagi nelayan dari berbagai tindakan perampasan hak untuk mencari nafkah dan perlindungan seperti perompakan, praktik pencurian ikan, penyalahgunaan trawl, kegiatan transshipment, pengancaman, dan kekerasan oleh pihak asing kepada nelayan Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk menjamin wilayah penangkapan ikan atau wilayah jangkauan penangkapan ikan yang aman dan tidak tumpang tindih dengan bidang lain.