Suchergebnisse

This paper tries to discuss diplomatic governance study on Indonesian decision-making and implementing foreign policy. Diplomatic governance is a concept that is adopted from democratic study on how to manage transparent and accountable decison-making policy. The discourse on diplomatic governance is expected to improve effectivity and efficiency of Indonesian foreign policy in achieving its national interests. Foreign policy that will be the focus of this paper is Indonesiaan foreign policy of administrative–based economy. In the last 10 years, this policy have been constractedserious problems such as corruption, lack of protection of Indonesian citizen abroad and crisis on law-politics issues such as dispute resolution in International Court of Justice in the case of Sipadan and Ligitan Islands.This paper considers that the lacks of effective and efficient of Indonesian foreign policy in articulating Indonesia"s national interests in international fora are closely related to the low governance negotiation discourse in the formulation and implementation of Indonesia's foreign policy.

This study aims to determine the background of Indonesia and Ethiopia conducting trade cooperation which has implications on diplomatic relations between Indonesia and Ethiopia. This study used a qualitative approach, which uses secondary and primary data, where the method of analysis is descriptive analysis. This study uses an analytical framework based on the concept: international trade, national interests and economic diplomacy, and international political economy.The results of this study indicate that the relationship between the political economy of Indonesia and Ethiopia is very closely where this is done through an economic diplomacy. The Economic Diplomacy of Indonesia and Ethiopia is very influential on the development of trade between Indonesia and Ethiopia. In fact, Politics between Indonesia and Ethiopia are only as a political representative, because the driving force of politics between Indonesia and Ethiopia is the economic diplomacy. The motor is the one who makes us move and makes the relationship between Indonesia and Ethiopia are dynamic and increasingly tight.Through economic diplomacy Indonesia and Ethiopia endeavor to establish and improve the bilateral relations that already exist more clearly, planned, systematic and focused to stabilize the diplomatic relations between the two countries and enhancing cooperation in the conducive situation that will produce the pattern and structure of regional security that is based on the economic motives together.

Dinamis komitmen Masyarakat Internasional dalam isu kontrol atas pemanasan global telah dikembangkan sejak tahun 1919 sampai sekarang. Dari daftar perjanjian - perjanjian internasional yang ada, dapat dilihat seberapa kuat komitmen komunitas global dalam isu-isu lingkungan, pemanasan global serta perubahan iklim. Sayangnya, dapat disimpulkan, bahwa perjanjian-perjanjian internasional begitu terfragmentasi dan oleh karena itu, sulit untuk dilaksanakan membandingkan dengan instrumen hukum lingkungan internasional pada umumnya. Namun, kemauan politik dari negara nasional adalah inti untuk membuat agenda internasional. Hal ini dikarenakan niat yang baik dari suatu pemerintahan dapat membawa hal yang baik bagi negara maupun rakyatnya, khususnya lagi dalam pengendalian global warming.Sehingga dalam hal ini negara juga mempunyai peranan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan bagi rakyatnya, hal ini juga secara tidak langsung merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup rakyat dan kelestarian sumber daya alam yang di kandung negara tersebut, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Revolusi Iran tahun 1979 menjadi sebuah titik balik terhadap dinamika politik, budaya, dan sosial yang ada di Iran. Pemimpin revolusi, Khomeini, ingin Iran menjadi negara mandiri secara militer, salah satunya adalah membentuk milisi yang disebut Basij e-Mustafasin. Basij adalah milisi yang loyal terhadap Ayatollah yang terdiri dari masyarakat sipil. Basij telah begitu aktif terlibat dalam berbagai macam konflik yang melibatkan kepentingan Iran, seperti perang Irak-Iran 1980, perang Lebanon 2006, hingga perang sipil Suriah 2011. Menurut Paul Bucala (2017), penggunaan milisi Basij Iran dalam Perang Sipil Suriah yang terjadi dinilai tidak efektif, menghabiskan dana dan memunculkan korban yang cukup banyak, selain itu terdapat sebuah anomali dimana milisi yang seharusnya digunakan untuk bertahan di dalam teritorial negara (Calder, 1910). Namun hal ini tidak membuat Ali Khameini sebagai pemimpin agung untuk meminimalisir penggunaan milisi Basij pada Perang Sipil Suriah. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat konsistensi serta peningkatan dalam penggunaan milisi Basij dikarenakan budaya strategis yang mengakar dalam kultur militer Iran yaitu exporting sectarianism dan ideological army mobilization yang di sebutkan oleh Kamran Taremi (2014). Melalui hal tersebut peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran Ole Waever tentang konstruksi sejarah sebagai identitas utama dari budaya strategis. Peneliti juga menggunakan kerangka beprikir militerisasi sipil oleh Julian Schofield (2007) untuk melihat fenomena milisi yang ada di Iran. Laporan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa adanya sebuah penyerapan pemahaman kolektif budaya strategis dalam perumusan kebijakan luar negeri Iran khususnya dalam bidang militer.