Suchergebnisse

This research analyzes international refugees' presence in Indonesia, which gives local challenges for the Indonesian subnational Government as a transit location. This research uses a paradiplomacy perspective to analyze the West Jakarta Government's response to the foreign refugees in its territory. West Jakarta is one of the Administrative Cities in the Special Capital Region of Jakarta. This research uses a qualitative research method. The research data sources were collected and analyzed from literature studies, current news, and socio-political theories. This research found that West Jakarta Government's paradiplomacy occurs due to differences in regulations applies. Moreover, this process can be parallel alongside the Central Government (Indonesian Government) in handling refugees in their territory following a local-regional wisdom approach. The West Jakarta Government's paradiplomacy carried out by coordinating the distribution of aid to refugees, working with stakeholders in handling international and national refugee issues, and managing refugee handling policies in transit locations where refugees live, especially in Kalideres, West Jakarta, Indonesia. These handling efforts aim to prevent horizontal conflicts between refugees and local people and achieve subnational interests in the form of support materially, financially, and politically. ; Penelitian ini menganalisis keberadaan pengungsi internasional di Indonesia yang memberikan tantangan lokal bagi Pemerintah subnasional Indonesia sebagai lokasi transit. Penelitian ini menggunakan perspektif paradiplomasi untuk menganalisis respon Pemerintah Jakarta Barat terhadap pengungsi asing di wilayahnya. Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administratif di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dari studi literatur, berita terkini, dan teori-teori sosial politik. Hasil penelitian menemukan bahwa paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terjadi karena adanya perbedaan regulasi yang berlaku. Apalagi, proses ini bisa paralel dengan Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) dalam menangani pengungsi di wilayahnya dengan pendekatan kearifan lokal-regional. Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat dilakukan dengan mengkoordinasikan penyaluran bantuan kepada pengungsi, bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional dan nasional, serta mengelola kebijakan penanganan pengungsi di lokasi transit tempat tinggal pengungsi, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat. Upaya penanganan ini bertujuan untuk mencegah konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal serta mencapai kepentingan subnasional dalam bentuk dukungan material, finansial, dan politik.

This research aims to identify the prospects and challenges for implementing smart villages using a case study of Genteng Village in West Java, Indonesia, according to the sustainable development perspective and the enabler factors of socio-economic factors, village's technology, and environmental aspects. This research uses a qualitative approach to assess the potencies and challenges from social, economic, environmental, and infrastructure perspectives. This research conducts a field survey with in-depth interviews and observation in Genteng Village, Sukasari Sub-district, Sumedang Regency, West Java Province to tap the information needed. Interviews with stakeholders were conducted with informants representing the rural stakeholders consisted of village official government, village local champion/leader, and farmer group representatives. Researcher involvement in nearly two years in regular visits and observations before this research has enriched and validated the information obtained. This research found prospective local social capital components and economic potencies to develop using the smart village framework. Environment and infrastructure are relatively still the challenges to be overcome towards the smart village. This research concludes that Genteng Village is on the right track, though early-stage to develop as a smart village. External factors, mainly information and communication technology, will be one of the main driving factors for optimism in implementing a smart village in Genteng Village. ; Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prospek dan tantangan penerapan desa cerdas menggunakan studi kasus Desa Genteng di Jawa Barat, Indonesia, menurut perspektif pembangunan berkelanjutan dan faktor pendorong dari faktor sosial ekonomi, teknologi desa, dan aspek lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai potensi dan tantangan dari perspektif sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur. Penelitian ini melakukan survei lapangan dengan wawancara mendalam dan observasi di desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Wawancara dengan pemangku kepentingan dilakukan dengan informan yang mewakili pemangku kepentingan desa yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat desa, dan perwakilan kelompok tani. Keterlibatan peneliti selama hampir dua tahun dalam kunjungan rutin dan observasi sebelum penelitian ini telah memperkaya dan memvalidasi informasi yang diperoleh. Studi ini menemukan potensi komponen modal sosial lokal dan potensi ekonomi untuk dikembangkan dengan kerangka kerja desa cerdas. Lingkungan dan infrastruktur relatif masih menjadi tantangan yang harus diatasi menuju desa cerdas. Studi ini menyimpulkan bahwa desa Genteng berada pada jalur yang benar meskipun masih dalam tahap awal untuk berkembang menjadi desa cerdas. Faktor eksternal, terutama teknologi informasi dan komunikasi, akan menjadi salah satu pendorong utama optimisme penerapan desa cerdas di Desa Genteng.

19 pages. --Acta del coloquio: "Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània Medieval" ; [CT] Aquest treball té com a finalitat estudiar els diferents sistemes utilitzats en els segles XIII i XIV pels sobirans catalanoaragonesos per tal d'evitar el desencadenament de les temudes cartes de marca o de represalia que els governs de les nacions concedien a un dels seus súbdits per a confiscar els béns dels ciutadans de l'estat estranger del qual havia sofert un greuge. Els sobirans catalanoaragonesos tractaren d'impedir que les marques que els rei de França decretaren contra la Corona d'Aragó fossin evitades. Per això utilitzaren tres vies: 1. Les negociacions diplomàtiques amb la cort francesa. 2. La instauració d'un impost sobre les mercaderies, amb la recaptació del qual poder compensar els perjudicats. 3. La indemnització dels perjudicats utilitzant els recursos de la propia Corona catalanoaragonesa. ; [EN] This paper has as its aim the study of the different systems used in the XIII and XIV centuries by the Catalano- Aragonese sovereigns to avoid the dreaded letters of warrant or reprisal issued by the governments of various nations. These were granted to one of their subjects to allow him to confiscate property belonging to the citizens from the foreign state which had suffered the wrong. The Catalano- Aragonese sovereigns tried to avoid the letters of warrant decreed against the Crown of Aragon by the kings of France. They used three ways to achieve this: 1. By diplomatic negotiations with the French Court. 2. By the institution of a tax on the merchandise, with which they could compensate those who had been wronged. 3. By the indemnification of the person wronged through the recourses available to the Catalano-Aragonese crown itself. ; El present estudi s'insereix dins del Projecte d'Investigació "La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval: puente entre culturas, mediadora entre Cristiandad e Islam" (Ref. HUM2007-61131), subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació ; Peer reviewed