Suchergebnisse

Artikel ini membahas ideologi perempuan dalam kumpulan cerpen Kunang-kunang dalam Pelukan karya cerpenis perempuan asal Banten. Buku ini berisi 18 (delapan belas) buah cerpen yang menampilkan sosok perempuan sebagai tokoh utama dan tambahan dari berbagai profesi. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pustaka. Teori feminisme digunakan untuk menganalisis ideologi tokoh perempuan yang terdapat pada kumpulan cerpen tersebut. Hasil analisis yang didapat, para tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen Kunang-kunang dalam Pelukan adalah banyak diantara para tokoh yang digambarkan dalam cerpen berprofesi tak hanya di ranah domestik seperti di sumur, kasur, dan dapur, namun ada pula yang berkecimpung di ranah publik seperti dosen, aktivis sosial, jurnalis, dan politikus. Hasil pembahasan memperlihatkan empat poin ideologi yang terdapat pada para tokoh perempuan dalam cerpen yaitu akualisasi diri, pemberontakan, rela berkorban, dan keteguhan.

"Perempuan adalah empu, seorang ahli, seorang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan wanita adalah objek yang nyaris tak memiliki kehendak, hanya ingin dipuja dan dianggungkan yang berujung diekspolitasi." Demikian pendapat Marianne Katoppo (1943-2007), sastrawan Indonesia, mengenai perbedaan antara kata 'perempuan' dan 'wanita'. Sebab itulah, sejak tahun 1978 ia gigih menggunakan kata 'perempuan' dalam setiap tulisannya. Baginya menggunakan kata perempuan berarti jujur dalam berbahasa. Bertahun-tahun setelah era Marianne Katoppo, tepatnya pada tahun 1998, muncul Ayu Utami, dengan karyanya, Saman. Novel ini adalah pemenang Dewan Kesenian Jakarta tahun 1997 dengan judul awal Laila Tak Mampir di New York. Cerita ini diawali dengan karakter Laila yang sedang menunggu pacarnya, Sihar, untuk ia serahkan keperawannya. Konflik cerita ini menjadi semakin dalam ketika pembaca tahu bahwa Sihar sebenarnya adalah suami orang lain yang istrinya pun digambarkan lebih cantik dari Laila. Tak sekedar cerita cinta perselingkuhan, lebih dari itu Saman juga mengangkat politik, tabu, seksualitas serta agama. Kemunculan Saman menuai berdebatan di antara pembaca dan kritikus sastra. Sebagian menganggap gaya bahasa Ayu Utami dalam Saman vulgar, sedang sebagian lagi menganggapnya sebagai indah. Saya merasa itu tergantung bagaimana kita melihatnya, dan tergantung dari gender pembaca tersebut apa. Tetapi yang pasti, karya ini tak bisa dikategorikan sebagai novel stensilan

Posisi perempuan di DPRD penting untuk mengangkat isu-isu masalah perempuan. Keterwakilan perempuan diharapkan bisa menghasilkan produk-produk kebijakan yang pro terhadap kepentingan perempuan.Penelitian ini berfokus pada penyebab anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten Bungo tidak bisa berkontribusi terhadap kepentingan perempuan Kabupaten Bungo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keteterwakilan politik perempuan : Politics of Idea dan Politics of Presence dari Anne Phillips. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kehadiran anggota legislatif perempuan di DPRD hanya sebatas kehadiran deskriptif, tidak termasuk kepada kehadiran subtantif apalgi kehadiran transformatif (Politics of Presence). Sehingga mereka tidak bisa memberikan gagasan dan ide-ide (Politics of Idea) yang terkait dengan masalah serta isu-isu perempuan di Kabupaten Bungo. Penyebabnya pertama, anggota legislatif perempuan tidak memahami keterwakilan perempuan dan kedua, motivasi awal anggota legislatif perempuan ikut pemilihan legislatif karena uang (money politics) dan peluang. Kata kunci: Keterwakilan Perempuan, dan Legislatif

This paper looks at the Acehnese women's movement in helping to respect women's work in the grassroots community. This effort was carried out to give recognition and appreciation for women who have dedicated themselves to upholding women's human rights in Aceh, because there are still many people who do not yet know the humanitarian work they have done. The women who were nominated were those who worked since the time of the conflict until now. This voluntary work they do without financial support on a regular basis from the government, although some of them are listed as volunteers in their respective city P2TP2A. The types of cases they handle vary, from domestic violence cases to women's empowerment and society. This research was conducted in the Banda Aceh, Bener Meriah and Central Aceh regions. The research method for this study was in-depth interviews of winners, nominees and implementers of activities shaded by the Ureung Inong Aceh Shura Hall. The results of this study indicate that there are ups and downs in the implementation of this activity. Some of the obstacles that hindered him were the unavailability of funds, weak government commitment and lack of coordination of women's institutions in Aceh in the success of this activity.Keywords: Aceh Women Award, Aceh Women's Movement, Empowerment

Dua puluhan tahun lalu, media yang bisa mendekatkan jarak yang jauh serta bisa diakses dengan mudah, hanya butuh beberapa menit saja dengan cara mengirimkan tulisan adalah email. Kini, di tahun 2018, email bahkan bisa mengirimkan gambar, suara, dan video bergerak. Selain itu, ada facebook, dropbox, skipe, instagram, twitter dan lain sebagainya. Media-media sosial di atas berkembang sangat cepat. Informasi baik yang benar ataupun tidak (hoax) dari belbagai manca negara dengan mudah bisa tersebar hingga ke pelosok negeri. Sekalipun perkembangan tehnologi dan akses pada media demikian luas, gambar layar kaca maupun layar lebar tetap memiliki tempat tersendiri.
Industri film tetap hidup, pun film-film yang berdurasi panjang, bersambung hingga beberapa episode nyaris selalu ditunggu penonton. Ada kenikmatan tersendiri ketika menonton film, apalagi bila film bisa diakses dalam genggaman tangan. Film-film tersebut bisa dinikmati sambil berdiri di atas bis atau kereta dengan mudah melalui aplikasi iflix. Lantas, bagaimana film-film tersebut mencitrakan perempuan? Artikel ini mengkaji bagaimana film menjadi medium komunikasi, bukan saja sekadar hiburan, tetapi juga sebagai media yang mampu memberikan pencerahan dan pendidikan. Juga berperan sebagai alat propaganda atas sebuah tujuan, yang pada akhirnya disadari atau tidak akan membawa pengaruh yang kuat terhadap pola pikir suatu masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, isu-isu perempuan telah banyak diperbincangkan seperti diskriminasi upah buruh, penganiayaan para TKW, pemerkosaan dan berbagai tindak kriminal terhadap perempuan banyak terjadi di sekeliling kita. Dalam situasi semacam itu berkembang berbagai gagasan tentang kemajuan perempuan. Pada perkembangan mutakhir gagalnya quota yang menghendaki diakomodirnya kepentingan perempuan dalam bernegara yang diwujudkan dalam representasi perempuan (30 %) di pemerintahan menjadi perkembangan yang menarik untuk dianalisis. Dalam rangka itulah tulisan ini dimunculkan. Tulisan ini akan diklasifikasi dalam empat sub bahasan yaitu: pertama, perempuan dan akar kultural ketimpangan gender, bahasan ini dimaksud untuk memasuki wilayah bahasan inti agar ditemukan kejelasan sejarah terjadinya ketimpangan gender. Kedua, konstelasi gerakan perempuan di Indonesia, dimaksud untuk melakukan pemblegetan terhadap gerakan perempuan di Indonesia sehingga dapat ditemukan titik masalah kegagalan perjuangan quota. Ketiga, Antara kepentingan perempuan dan politik gender. Keempat, quota, kegagalan dan permasalahannya. Kata Kunci: Perempuan, Gender, Politik, Kepentingan

Masih kurangnya penanganan isu-isu yang berkenaan dengan perempuan serta peraturan daerah yang diskriminatif, membuat keterwakilan perempuan di bidang politik sangat penting demi terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengkaji perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Dengan mendasarkan diri pada asumsi dasar "muted group theory" dengan menggunakan metoda analisis etnografi kritis, dihasilkan bahwa perjuangan kepentingan perempuan baik secara kognisi, afeksi dan behavioral menemui hambatan yang berasal dari kontruksi budaya patriarki yang memberikan opresi melalui bahasa politik verbal dan nonverbal yang merendahkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahasa politiknya, perempuan tidak harus mentransformasikan bahasa politik dalam model yang diterima oleh laki-laki (model maskulin). Perempuan dapat mengembangkan model alternatif untuk mengekspresikan pengalaman dan kode dalam pesan sebagai upaya mendefi nisikan bahasa yang lebih dapat diterima. Model alternative yang menggabungan model maskulin dan feminine ini merupakan solusi terbaik legislator perempuan untuk mengurangi opresi yang dilakukan oleh laki-laki. Model maskulin dalam bahasa politik perempuan dilakukan mengadopsi nilai-nilai bahasa maskulin yaitu intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual. Sementara model feminin dilakukan dengan mengubah kelemahan perempuan yang dianggap feminin menjadi kekuatan secara verbal dan nonverbal.Keywords: budaya patriarki, bahasa politik, model alternatif

Manusia merupakan elemen pokok dalam pelaksanaan berbagai aktivitas politik. Setiap manusia meskipun ia bukan sebagai subjek politik, tetapi ia pasti merupakan objek politik. Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara). Terkait dengan sistim politik yang demokratis, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di dalamnya. Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan entri point bagi perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya. Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.

Abstrak Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Menurut Salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu masalah ini menarik untuk dikaji lagi menurut perpektif Al-qur'an. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kata Kunci: Perempuan, Politik, Fiqh

Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan. Harapan besar tersebut juga diamanatkan pada anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur. Artikel ini mengangkat isu hukum, tentang keterwakilan perempuan anggota Legislatif dalam proses legislasi yang melahirkan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Untuk menjawab isu hukum tersebut digunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, yaitu melalui produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan yang semakin meningkat di masa pandemi covid-19. Proses legislasi yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam melahirkan kebijakan perlindungan perempuan tidak lepas dari hambatan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat; keterbatasan anggaran; serta minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Peran keterwakilan perempuan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan IDG di Jawa Timur dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender.

Pada satu periode pergantian estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, telah terjadi "inflasi" partisipasi politik perempuan sebesar 0.9%. Penurunan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang telah memberikan kuota sebesar 30% bagi perempuan untuk berpartisipasi di parlemen. Sayangnya, kuota tersebut terbuang sia-sia karena berbagai tantangan yang membelenggu partisipasi politik perempuan. Mulai dari rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, kurangnya kesadaran politik perempuan dan minimnya dukungan keluarga, kentalnya budaya patriarki dan penafsiran yang konservatif terhadap ajaran agama. Peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah pendidikan yang responsif gender, penataan ulang berbagai kebijakan yang selama ini dianggap membelenggu partisipasi politik perempuan dan penafsiran ulang (reinterpretasi) doktrin-doktrin agama yang selama berabad-abad mencerabut hak politik perempuan.

Menurut pasal 27 UUD 1945, wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan dengan pria. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perundang-undangan politik telah mencerminkan bahwa wanita dan pria sama-sama punya hak untuk di pilih dan memilih namun, kenyataannya memperlihatkan bahwa jumlah wanita yang menjadi anggota Legislatif selama tujuh kali Pemilu prosentasenya masih kecil, walaupun jumlah wanita lebih banyak dari pria. Demikian pula halnya dengan wanita yang memegang posisi pada jabatan pengambil keputusan juga masih kecil.

Manusia merupakan elemen pokok dalam pelaksanaan berbagai aktivitas politik. Setiap manusia meskipun ia bukan sebagai subjek politik, tetapi ia pasti merupakan objek politik. Sistem politik demokratis yang dianut dan dijalankan dalam suatu negara, menghendaki partisipasi masyarakat (warga Negara). Terkait dengan sistim politik yang demokratis, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di dalamnya. Pemenuhan hak-hak politik perempuan merupakan salah satu jalan bagi perbaikan nasib perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintahan bukan tujuan akhir, namun merupakan entri point bagi perjuangan demi jutaan nasib perempuan lainnya. Partai politik memiliki fungsi dan tanggung jawab yang signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan memperjuangkan kepentingan politik perempuan. Partisipasi politik perempuan tidak akan pernah mendapat hasil selama partai politik tidak melakukan upaya-upaya maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Kata-kata kunci : Pendidikakan politik, dan perempuan.