Suchergebnisse

Kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja. Oleh karenanya, dalam kajian ini dirumuskan beberapa hal, yakni: Pertama, perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substantif; Kedua, perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka. Penulisan ini bersifat preskriptif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif.

Der vorliegende Band analysiert die Orientierungen der Bürger gegenüber Politik und Demokratie - ihre Wahrnehmung der politischen Wirklichkeit, ihre Bewertungen und ihre Verhaltensabsichten. Die Publikation bietet dabei einen Überblick verschiedener politischer Orientierungen, die sich nicht nur auf die Kommunen oder die Lokalpolitik beziehen, sondern auch auf das politische Interesse und Wissen, das soziale und politische Vertrauen, die Unterstützung von Bürgertugenden, den Haltungen zum Nationalstaat und zur Europäischen Union sowie zur sozialen und politischen Partizipation. Der Schwerpunkt der einzelnen Beiträge liegt auf der Beschreibung und Erklärung möglicher Unterschiede und Ähnlichkeiten dieser Orientierungen in unterschiedlichen Gemeinden. Dabei ist es ein wesentliches Anliegen zu klären, welche Bedeutung das lokale Umfeld für politische Orientierungen hat und wie mögliche wechselseitige Abhängigkeiten und Beeinflussungen von individuellen und kontextuellen Merkmalen zustande kommen. Für die empirischen Analysen stehen Primärdaten des Projekts "Europa im Kontext" (EiK) zur Verfügung. Im Rahmen der Studie wurden im Frühjahr 2009 in 28 zufällig ausgewählten hessischen Gemeinden insgesamt über 12.000 Bürger ab 15 Jahren telefonisch befragt. Die Autoren erläutern in ihrer Einleitung den lokalen Kontext, die Rolle von politischen Orientierungen in den Kommunen sowie die Faktoren, welche die Wahrnehmung und Bewertung der Bürger gegenüber Politik und Demokratie beeinflussen. Sie geben außerdem einen kurzen Überblick über die Gliederung des Bandes und den Aufbau der einzelnen Beiträge. (ICI2)

Durch ethnische und kulturelle Heterogenisierung wird in modernen Gesellschaften der einheitliche Status der Staatsbürgerschaft in Frage gestellt, und aus behaupteten kulturellen oder ethnischen Besonderheiten werden Forderungen nach Gruppen- oder Sonderrechten abgeleitet. Der Verfasser analysiert die philosophischen Grundlagen dieser Auseinandersetzung. Er unterscheidet mit der "Politik gleicher Würde" und der "Politik der Anerkennung" zwei sozialphilosophische Prinzipien, die gleichermaßen universalistisch argumentieren, sich im Kern jedoch grundlegend voneinander unterscheiden: Während die "Politik der Würde" ein differenzblindes, universalistisches Prinzip darstellt, das alle Menschen ungeachtet ihrer jeweiligen Unterschiede als Gleiche behandelt, behauptet die "Politik der Anerkennung", dass diese Vorstellung eine Unmöglichkeit darstellt und von der Gleichheit aller Menschen nur dann die Rede sein kann, wenn sie in ihren jeweiligen Besonderheiten anerkannt sind. (ICG2)

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa.Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa.Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal.Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik.Bahasa standar harus diperhatikan dalam menyusun Undang Undang. Dengan demikian bahasa yang digunakan tidak menyimpan berbagai tanda tanya atau interpretasi yang membingungkan. Sebelum Undang Undang disahkan, mestinya dilakukan kajian bahasa yang menjunjung tinggi politik bahasa yang mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan penutur bahasa tertentu

Dominasi ekonomi semakin berperan penting dalam kancah perpolitikan. Perkawinan ekonomi dan politik saat ini bagaikan teman satu ranjang yang tak dapat dipisahkan. Politik layaknya industri yang sarat dengan banyak kepentingan dan keuntungan semata. Kekuatan ekonomi tanpa disadari nyata berpengaruh dalam dunia politik. Kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik memanfaatkan momentum pesta demokrasi sebagai ajang menghamburkan uang dengan tujuan jabatan semata. Politik sudah menjadi suatu "industri raksasa" yang butuh banyak modal untuk investasi. Konsekuensi logis yang harus diterima dari semua itu adalah hanya beberapa individu dan kelompok yang mampu dan dapat bermain dalam memenangkan transaksi demokrasi. Pada dasarnya demokrasi dan uang adalah dua sisi yang tak dapat dipisahkan sehingga menjadi komoditas yang dapat mempengaruhi dalam pergolakan politik. Sejalan dengan perubahan sistem pemilihan umum, bentuk-bentuk kampanye politik turut berubah. Penggunaan marketing politik merupakan salah satu cara kampanye modern yang banyak dilakukan saat ini. Melalui survei yang dilakukan konsultan politik, parpol atau politisi bisa mengetahui perilaku pemilih, membuat pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat. Selain itu, konsultan politik bisa memoles calon atau parpol melalui kampanye pencitraan di media massa dengan iklan politiknya.