Suchergebnisse

Kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja. Oleh karenanya, dalam kajian ini dirumuskan beberapa hal, yakni: Pertama, perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substantif; Kedua, perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka. Penulisan ini bersifat preskriptif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif.

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa.Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa.Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal.Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik.Bahasa standar harus diperhatikan dalam menyusun Undang Undang. Dengan demikian bahasa yang digunakan tidak menyimpan berbagai tanda tanya atau interpretasi yang membingungkan. Sebelum Undang Undang disahkan, mestinya dilakukan kajian bahasa yang menjunjung tinggi politik bahasa yang mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan penutur bahasa tertentu

Dominasi ekonomi semakin berperan penting dalam kancah perpolitikan. Perkawinan ekonomi dan politik saat ini bagaikan teman satu ranjang yang tak dapat dipisahkan. Politik layaknya industri yang sarat dengan banyak kepentingan dan keuntungan semata. Kekuatan ekonomi tanpa disadari nyata berpengaruh dalam dunia politik. Kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik memanfaatkan momentum pesta demokrasi sebagai ajang menghamburkan uang dengan tujuan jabatan semata. Politik sudah menjadi suatu "industri raksasa" yang butuh banyak modal untuk investasi. Konsekuensi logis yang harus diterima dari semua itu adalah hanya beberapa individu dan kelompok yang mampu dan dapat bermain dalam memenangkan transaksi demokrasi. Pada dasarnya demokrasi dan uang adalah dua sisi yang tak dapat dipisahkan sehingga menjadi komoditas yang dapat mempengaruhi dalam pergolakan politik. Sejalan dengan perubahan sistem pemilihan umum, bentuk-bentuk kampanye politik turut berubah. Penggunaan marketing politik merupakan salah satu cara kampanye modern yang banyak dilakukan saat ini. Melalui survei yang dilakukan konsultan politik, parpol atau politisi bisa mengetahui perilaku pemilih, membuat pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat. Selain itu, konsultan politik bisa memoles calon atau parpol melalui kampanye pencitraan di media massa dengan iklan politiknya.

AbstrakPartai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politk merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik

Political education, therefore, as such, has not had a central part in curiculum, although what is often referred to as the hidden curriculum could be argued to have contributed to a political education of sorts, shaping the attitudes of students towards authoriry and implicitlY forming the values of the students in such politicallY important matters as socialjustice, racial and gender equaliry, or nationallqyaliry. But such political formation would be implicit, and indeed the protesters in the 1970s against the exploration in clasrooms of the rights and wrongs of nuclear warfare did not see that their own action enforced a particular political position as the legitimate one to be subscribed to ry teachers. Education and politics are inextricablY linked. Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians' who could not be expected to lead the republi~ out of the current crises. You cannot escape politics or separate it from education. Politics is the way to manage the broad environment, and not merelY a struggle for power. Therefore it is the dury of schools to help students dijJerentiate between good politics and bad politics.

Flüchtlinge stehen vor vielen Problemen, die nicht nur in ihren Heimatländern entstehen, sondern häufig durch die Politik anderer Staaten und internationaler Organisationen verursacht werden. Flüchtlinge leben in unentschiedenen Zuständen. Obwohl die Flucht vor kriegerischer Gewalt seit Jahrzehnten prominentes Thema der internationalen Politik ist, weist die globale Flüchtlingspolitik erhebliche Lücken auf. Dieser Band zeigt durch Fallstudien zu palästinensischen Flüchtlingen, zu Flüchtlingen aus Sri Lanka, Liberia, Kolumbien, Kosovo und anderen Regionen, wie Politik mit Flüchtlingen gemacht wird und welche Folgen die Politik der Unentschiedenheit für sie hat.

Tertangkapnya Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak menghancurkan dinasti politik keluarga Atut di Banten. Keluarga Atut justru berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan pemilihan gubernur Banten tahun 2017. Artikel ini menganalisis penyebab bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga Atut dalam mempertahankan dinasti politik di Banten tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarga Atut. Dinasti politik keluarga Atut berbentuk Octopussy Dynasty dengan pemanfaatan jaringan kuasa yang telah dibangun oleh Tubagus Chasan Sochib, ayah Atut. Penerapan strategi politik yang baik oleh keluarga Atut juga menjadi penyebab bertahannya dinasti politik ini. Selain itu, bertahannya dinasti keluarga Atut di Banten ada kaitannya dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten pada pilkada tahun 2015 dan 2017 di yang berada di bawah 65 persen.Ratu Atut, the governor of Banten province, was arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2013. This arrest, however, did not destroy the political dynasty of Atut's family in Banten. The Ratu Atut family successfully won the 2015 sub-regional elections in Serang Regency, Pandeglang Regency, South Tangerang City, and the 2017 governor election in Banten. This study aims to analyze the causes of the survival of Atut's family political dynasty in Banten which enabled the Atut family to preserve and extend their power. Using a qualitative approach, this study collected the required data through library research. The findings show that the success of the Atut family in maintaining its political dynasty in Banten resulted not only from its strong social-cultural background of the family in Banten but also from the political strategy carried out by the Atut family. Atut's family political dynasty took an Octopuccy Dynasty model by utilizing the power network that had been built by Tubagus Chasan Sochib, Atut's father. Besides, the low public political participation in the 2015 regional elections significantly contributed to the survival of the political dynasty of Atut's family in Banten.

Ideologi para pemilih politik adalah suatu domain aktivitas sosial yang menyangkut terjadinya perebutan dan distribusi kekuasaan. Pola interaksi dalam dunia politik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai (value of system) yang berkembang dalam masyarakat. Karena sistem nilai dalam masyarakat selalu dinamis, pola interaksi politik dalam masyarakat pun bersifat dinamis Jika dilihat dari perkembangan-nya, politik di Indonesia mengalami banyak fase. Dilihat dari segi pemilih, interaksi politik di Indonesia meng-alami beberapa perubahan. Pada awalnya, partisipasi politik warga negara hampir sebagian besar didasarkan pada memilih partai berdasarkan kesamaan pandangan ideologi. Pemilih tersebut tidak mempertimbangkan apa dan bagai-mana program kerja partai. Pemilih-pemilih ini terbagi-bagi ke dalam partai-partai yang mengusung ideologi berbeda. Seiring

Perkembangan demokrasi kerap dinilai dari tingkat partisipasi politik warga negaranya, Pertisipasi politik adalah salah satu mekanisme pembagian kekuasaan vertikal negara. Berbeda dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjalankan kekuasaan. Partisipasi politik merujuk pada aktivitas politik dengan tujuan mengawasi para penguasa. Partisipasi politik sangat dibutuhkan karena merupakan pertanda ada tidaknya legitimasi kekuasaan negara. Tujuan utama dari iklan politik adalah informatif- persuasif, Periklanan politik menginformasikan kepada pemilih bahwa dengan memilih kandidat atau partai tertentu maka kualitas hidup mereka bisa berubah. Selain itu Iklan politik juga dapat menciptakan persaingan antar peserta Pemilu. Iklan politik yang bermanfaat adalah ia dapat memberi perangsangan kepada masyarakat agar menjadi konstituen yang cerdas dan mandiri. Maka, untuk itu iklan politik seharusnya bersifat etis. Essensi daripada iklan politik adalah penyampaian pesan dengan memanfaatkan ruang komersil yang mana penggunaannya seorang penyampai pesan harus membayar dengan sejumlah uang. Atau singkatnya Iklan politik adalah penyampaian pesan melalui media massa. Partisipasi politik pada dasarnya berarti memberikan dukungan atau tuntutan di dalam sistem politik. Dalam sistem demokrasi voting merupakan bentuk aktifitas berpartisipasi. Alasan berpartisipasi mengkomunikasikan kebutuhannya pada pembuat kebijakan, Untuk memantapkan tujuan sistem (politik), Untuk emberikan dukungan bagi sistem dan pemimpinnya.

Abstract: The student world needs to be understood is the embryo of scientists in various fields of science. Fields that are being elaborated at this point that social science and political science, as an object of socio-political student who run and run to achieve a degree of social science and political science. Formal constitutional conditions recognize the ownership of knowledge by students to be bachelor or called social and political scientists spontaneously have political authority. Political scientist who studies the authorities are interacting in a political system that is filled with political dynamics. The results can be inferred from this idea that new students accepted in the field of social and political should focus on the smart thinking and gain the knowledge from social and political sciences. Current conditions the bachelor and scientists from social and political sciences is needed in line with the dynamics of the political system. Therefore, at the present time as a new student should be able to understand the socio-political academic demonstrations and acts as an intelligent student in demonstrating that build on the idea as a contribution to the government. At that moment the embryo of political social scientists should be build within students as prospective scientists with rational and objective view.Keywrods: Scientist, Bachelor, Social Politics, Political DynamicAbstrak: Perlu dimaknai dunia kemahasiswaan adalah embrio ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu sosial dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu sosial dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui kepemilikan ilmu oleh mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan sosial politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan sosial politik. Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam sistem politik yang penuh dengan dinamika politik. Hasil yang dapat disimpulkan dari gagasan ini yakni mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi yakni membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio ilmuan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuan yang rasional dan objektif.Kata Kunci: Ilmuan, Sarjana, Sosial Politik, Dinamika Politik

The purpose of thins study is to explore, study, and analyze the urgency of fostering political cadres through political literacy conducted by the GOLKAR Cianjur regency party in fostering political cadres. The research approach used in this study is a qualitative approach while the research method used case studies. Data collection techniques using interviews, observation, study documentation and study literature. Data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The findings of this study generally reveal that the urgency of fostering political cadres through political literacy is to improve the competence of party cadres. The competency is the basic capital for political cadres to contest in the general election. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis tentang urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik yang dilakukan oleh partai GOLKAR Kabupaten Cianjur dalam membina kader politiknya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan metode penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi bahwa temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa urgensi pembinaan kader politik melalui literasi politik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader partai. Kompetensi tersebut sebagai modal dasar kader politik untuk berkontestasi dipergelaran pemilihan umum.

Partai politik mempunyai kewajiban yuridis dan moral untuk melaksanakan pendidikan politik khususnya memberdayakan kader perempuan di tengah minimnya partisipasi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala pendidikan politik kader perempuan, yakni (1) kendala internal, yang berasal dalam diri kader perempuan; (2) kendala eksternal, stereotip dalam konstruksi sosial budaya masyarakat; (3) keseriusan partai dalam memberdayakan kader perempuan; (4) kelemahan regulasi peraturan perundang-undangan. Partai politik melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut melalui pendekatan personal, menggagas konsep tanpa mahar politik; membentuk regulasi internal partai politik yang akomodatif terhadap kebutuhan perempuan. --- Political parties have moral as well as juridical obligation to conduct political education especially for women cadres in the low level of political participation among women. It was a qualitative research with descriptive method of explanation. The informant involved was selected with non-probability sampling, purposive sampling. The results reveal the obstacles faced by women cadres are (1) internal obstacles, coming from the cadres themselves; (2) external obstacles, coming from stereotype upholding by among cultural and society members; (3) the seriousness of political party to empower their own women cadres; (4) the weakness of the law concerning this issue. To overcome the problems, political parties is doing effort such as personal approach, politic without political 'bride price' (mahar politik), issuing internal regulation accommodative to the needs of women.

Pemilihan Umum langsung merupakan pilar pertama dalam ber Demokrasi di Indonesia , dengan menganut sistem one man, one vote dimana mengharuskan siapapun yang menginginkan kursi politik dipemerintahan harus mendapat suara pemilih terbanyak. Kehadiran relawan menjadi penting bagi massa yang mendukung salah satu calon baik di Pilkada maupun Pilpres. Fenomena kemunculan deklarasi relawan ini mulai bermunculan setidaknya bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa dan media sosial. Kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam berdemokrasi substantial.Relawan politik yang bergerak secara offline maupun online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung candidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.

Democratic National [NasDem] including a relatively new party stands now moreincentive to introduce her figure in the community by providing the intake-intake advertising invarious ways. At a time when society lost amid a crisis of confidence in the political world,NasDem born as an alternative option. The issue that was controversial was when RCTIprogram belongs under the auspices of HT is an event that crowned Miss Indonesia AstridEllena as Miss Indonesia 2011. Ellena also often pacing RCTI wearing NasDem parties belong,then Ellena also could say on behalf of the Lunar New Year pasrtai NasDem. Abuse is criticizedas less ethical manner, due to the utilization Ellena as Miss Indonesia should merelyambassadors of social, economic and cultural. Ellena must be free from pressure of any politicalparty, including NasDem although si-owner HT is one of the officials in the political parties.This paper describes the phenomenon of increasingly bablasnya ethics advertise due to thepressure of media ownership that ultimately melogiskan all the way to have the interests ofpolitical parties.Nasional Demokrat [NasDem] termasuk partai yang tergolong baru berdiri kini kiangencar memperkenalkan sosoknya pada masyarakat dengan cara memberikan asupan-asupaniklan dengan berbagai cara. Di saat masyarakat tengah kehilangan krisis kepercayaan dalamdunia politik, NasDem lahir sebagai alternative pilihan. Paper ini menjelaskan fenomena kianbablasnya etika beriklan akibat tekanan kepemilikan media yang akhirnya melogiskan semuacara demi mendapatkan kepentingan untuk partai politik.

Melanie Piepenschneider, Leiterin der Poltischen Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung, sieht es als eine Aufgabe der politischen Bildung an, den Politiker durch eine Schulung zum strategischen Denken grundsätzlich fit für seine Aufgabe zu machen. Dies stehe am Anfang jeglicher Kompetenzverbesserungen in der Politik.