Search results

Kehadiran partai politik di alam demokrasi banyak menghadirkan mosi tidak percaya oleh masyarakat luas. Tidak salah, bila ada yang menilai hal ini dampak dari sistem politik Indonesia yang memiliki kecenderungan memposisikan partai politik sebagai aktor utama dalam berdemokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi substantif. Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja. Oleh karenanya, dalam kajian ini dirumuskan beberapa hal, yakni: Pertama, perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik sehingga mampu mewujudkan demokrasi substantif; Kedua, perlunya evaluasi dana partai politik melalui pelibatan inspektorat dan BPK yang tidak hanya disampaikan kembali pada partai politik akan tetapi menjadi informasi publik secara terbuka. Penulisan ini bersifat preskriptif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif.

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa.Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa.Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal.Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik.Bahasa standar harus diperhatikan dalam menyusun Undang Undang. Dengan demikian bahasa yang digunakan tidak menyimpan berbagai tanda tanya atau interpretasi yang membingungkan. Sebelum Undang Undang disahkan, mestinya dilakukan kajian bahasa yang menjunjung tinggi politik bahasa yang mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan penutur bahasa tertentu

Dominasi ekonomi semakin berperan penting dalam kancah perpolitikan. Perkawinan ekonomi dan politik saat ini bagaikan teman satu ranjang yang tak dapat dipisahkan. Politik layaknya industri yang sarat dengan banyak kepentingan dan keuntungan semata. Kekuatan ekonomi tanpa disadari nyata berpengaruh dalam dunia politik. Kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik memanfaatkan momentum pesta demokrasi sebagai ajang menghamburkan uang dengan tujuan jabatan semata. Politik sudah menjadi suatu "industri raksasa" yang butuh banyak modal untuk investasi. Konsekuensi logis yang harus diterima dari semua itu adalah hanya beberapa individu dan kelompok yang mampu dan dapat bermain dalam memenangkan transaksi demokrasi. Pada dasarnya demokrasi dan uang adalah dua sisi yang tak dapat dipisahkan sehingga menjadi komoditas yang dapat mempengaruhi dalam pergolakan politik. Sejalan dengan perubahan sistem pemilihan umum, bentuk-bentuk kampanye politik turut berubah. Penggunaan marketing politik merupakan salah satu cara kampanye modern yang banyak dilakukan saat ini. Melalui survei yang dilakukan konsultan politik, parpol atau politisi bisa mengetahui perilaku pemilih, membuat pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat. Selain itu, konsultan politik bisa memoles calon atau parpol melalui kampanye pencitraan di media massa dengan iklan politiknya.

AbstrakPartai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politk merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.Kata Kunci : Partai Politik, Pembangunan Politik

Mit dem Buch Politik als System soll sowohl der etwas in Vergessenheit geratene Beitrag der politischen Systemtheorien zur Erklärung von Politik als auch das integrative Potential der politischen Systemtheorien ins Bewusstsein gerückt werden. Es werden die zentralen Voraussetzungen des systemtheoretischen Denkens untersucht und die Variablen beschrieben, die für die Erklärung von Politik aus systemtheoretischer Perspektive von Bedeutung sind. Der Fokus ist dabei auf die systemischen Bedingungen der Politik gerichtet. Dementsprechend bezieht sich die systemtheoretische Konzeptualisierung von Po.

There has been a shift on mode of analysing politics and mass media. Heavily influenced by socio-psycological approach, media initially was treated as political mean to create particular effects. In the light of this kind of analysis Indonesia witnesses tight control of the state over the mass media. The analysis of the politics of the media, then increasingly attracting more attention. The shifting leads us to an interesting fact. Not only the media perform it function as image maker, the politicians also perform better through the politics of image creation.

Die ""Politik"" des Aristoteles ist der Gründungstext der politischen Philosophie: die erste systematische Abhandlung über den Staat, seine Verfassung und seine ökonomischen Grundlagen. Nach einer Analyse des Begriffs der Herrschaft entfaltet Aristoteles die These, dass der Mensch von Natur aus ein politisches Lebewesen sei. Die staatliche Gemeinschaft wird als eine autarke Einheit verstanden, die das gute Leben ihrer Bürger ermöglichen soll. In Auseinandersetzung mit anderen theoretischen Entwürfen und der Vielfalt bestehender staatlicher Ordnungen untersucht Aristoteles ein weites Themenspek.

Political education, therefore, as such, has not had a central part in curiculum, although what is often referred to as the hidden curriculum could be argued to have contributed to a political education of sorts, shaping the attitudes of students towards authoriry and implicitlY forming the values of the students in such politicallY important matters as socialjustice, racial and gender equaliry, or nationallqyaliry. But such political formation would be implicit, and indeed the protesters in the 1970s against the exploration in clasrooms of the rights and wrongs of nuclear warfare did not see that their own action enforced a particular political position as the legitimate one to be subscribed to ry teachers. Education and politics are inextricablY linked. Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians' who could not be expected to lead the republi~ out of the current crises. You cannot escape politics or separate it from education. Politics is the way to manage the broad environment, and not merelY a struggle for power. Therefore it is the dury of schools to help students dijJerentiate between good politics and bad politics.

Tertangkapnya Ratu Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak menghancurkan dinasti politik keluarga Atut di Banten. Keluarga Atut justru berhasil menang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan pemilihan gubernur Banten tahun 2017. Artikel ini menganalisis penyebab bertahannya dinasti politik keluarga Atut di Banten dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keluarga Atut dalam mempertahankan dinasti politik di Banten tidak hanya karena bentuk dan akar dinasti politik yang kuat, tetapi juga karena strategi politik yang dijalankan oleh keluarga Atut. Dinasti politik keluarga Atut berbentuk Octopussy Dynasty dengan pemanfaatan jaringan kuasa yang telah dibangun oleh Tubagus Chasan Sochib, ayah Atut. Penerapan strategi politik yang baik oleh keluarga Atut juga menjadi penyebab bertahannya dinasti politik ini. Selain itu, bertahannya dinasti keluarga Atut di Banten ada kaitannya dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Banten pada pilkada tahun 2015 dan 2017 di yang berada di bawah 65 persen.Ratu Atut, the governor of Banten province, was arrested by the Corruption Eradication Commission (KPK) in 2013. This arrest, however, did not destroy the political dynasty of Atut's family in Banten. The Ratu Atut family successfully won the 2015 sub-regional elections in Serang Regency, Pandeglang Regency, South Tangerang City, and the 2017 governor election in Banten. This study aims to analyze the causes of the survival of Atut's family political dynasty in Banten which enabled the Atut family to preserve and extend their power. Using a qualitative approach, this study collected the required data through library research. The findings show that the success of the Atut family in maintaining its political dynasty in Banten resulted not only from its strong social-cultural background of the family in Banten but also from the political strategy carried out by the Atut family. Atut's family political dynasty took an Octopuccy Dynasty model by utilizing the power network that had been built by Tubagus Chasan Sochib, Atut's father. Besides, the low public political participation in the 2015 regional elections significantly contributed to the survival of the political dynasty of Atut's family in Banten.

Ideologi para pemilih politik adalah suatu domain aktivitas sosial yang menyangkut terjadinya perebutan dan distribusi kekuasaan. Pola interaksi dalam dunia politik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai (value of system) yang berkembang dalam masyarakat. Karena sistem nilai dalam masyarakat selalu dinamis, pola interaksi politik dalam masyarakat pun bersifat dinamis Jika dilihat dari perkembangan-nya, politik di Indonesia mengalami banyak fase. Dilihat dari segi pemilih, interaksi politik di Indonesia meng-alami beberapa perubahan. Pada awalnya, partisipasi politik warga negara hampir sebagian besar didasarkan pada memilih partai berdasarkan kesamaan pandangan ideologi. Pemilih tersebut tidak mempertimbangkan apa dan bagai-mana program kerja partai. Pemilih-pemilih ini terbagi-bagi ke dalam partai-partai yang mengusung ideologi berbeda. Seiring

Perkembangan demokrasi kerap dinilai dari tingkat partisipasi politik warga negaranya, Pertisipasi politik adalah salah satu mekanisme pembagian kekuasaan vertikal negara. Berbeda dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjalankan kekuasaan. Partisipasi politik merujuk pada aktivitas politik dengan tujuan mengawasi para penguasa. Partisipasi politik sangat dibutuhkan karena merupakan pertanda ada tidaknya legitimasi kekuasaan negara. Tujuan utama dari iklan politik adalah informatif- persuasif, Periklanan politik menginformasikan kepada pemilih bahwa dengan memilih kandidat atau partai tertentu maka kualitas hidup mereka bisa berubah. Selain itu Iklan politik juga dapat menciptakan persaingan antar peserta Pemilu. Iklan politik yang bermanfaat adalah ia dapat memberi perangsangan kepada masyarakat agar menjadi konstituen yang cerdas dan mandiri. Maka, untuk itu iklan politik seharusnya bersifat etis. Essensi daripada iklan politik adalah penyampaian pesan dengan memanfaatkan ruang komersil yang mana penggunaannya seorang penyampai pesan harus membayar dengan sejumlah uang. Atau singkatnya Iklan politik adalah penyampaian pesan melalui media massa. Partisipasi politik pada dasarnya berarti memberikan dukungan atau tuntutan di dalam sistem politik. Dalam sistem demokrasi voting merupakan bentuk aktifitas berpartisipasi. Alasan berpartisipasi mengkomunikasikan kebutuhannya pada pembuat kebijakan, Untuk memantapkan tujuan sistem (politik), Untuk emberikan dukungan bagi sistem dan pemimpinnya.