Actually, a serious program for poverty alleviation has been started since the last five years. Ta alleviate poverty problem especially in urban areas should not be focused on physical infrastructure development alone. it should be considering the dimension of social development to make urban development to be more harmony. Poverty alleviation is almost considered as the ultimate goals of the city planning, and this problem caused by the process of urbanization.Contemporary social problems in urban areas such as financial assistant for the poor, adolescent problem, drug abuse, criminality, prosti tution, social dysfunction, social cinflict, etc. Efforts to prevent these problems are needed; and improvement the quality of life of migrant workers should be the priority for the government of the municipalities. Regarding these problems, results of the the research in Keluraban Prawirodirjan found evidences that the empowerement program directed to migrant workers resulting a good lessons lerned for us. ; Actually, a serious program for poverty alleviation has been started since the last five years. Ta alleviate poverty problem especially in urban areas should not be focused on physical infrastructure development alone. it should be considering the dimension of social development to make urban development to be more harmony. Poverty alleviation is almost considered as the ultimate goals of the city planning, and this problem caused by the process of urbanization.Contemporary social problems in urban areas such as financial assistant for the poor, adolescent problem, drug abuse, criminality, prosti tution, social dysfunction, social cinflict, etc. Efforts to prevent these problems are needed; and improvement the quality of life of migrant workers should be the priority for the government of the municipalities. Regarding these problems, results of the the research in Keluraban Prawirodirjan found evidences that the empowerement program directed to migrant workers resulting a good lessons lerned for us.
Masalah gizi utama menjadi semakin serius akibat terjadi krisis ekonomi dan politik yang diperparah dengan adanya berbagai bencana (kekeringan, dll) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kediri. Bencana kekeringan yang terjadi di Jawa Timur, termasuk di Kab. Kediri, telah berdampak pada penurunan produksi dan mempengaruhi ketersediaan pangan ditingkat rumahtangga, terutama pada keluarga miskin (gakin). Disisi lain hasil PSG Jatim (2000) menunjukkan Kabupaten Kediri memiliki prevalensi KEP (bayi dan balita) tertinggi di Jawa Timur (KEP nyata 10,20% dan KEP total 37,09%). Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis konsumsi, status kelaparan dan status gizi kelompok rawan (balita dan ibu) pada keluarga miskin di daerah rawan pangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan disain studi cross sectional . Populasi penelitian adalah keluarga miskin (berdasarkan kriteria kemiskinan yang berlaku setempat) di daerah rawan pangan gizi kecamatan terpilih Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sampel penelitian adalah keluarga miskin yang mempunyai balita di daerah rawan pangan-gizi di wilayah terpilih di Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Semen dan Gampengrejo. Responden adalah ibu dan ayah balita. Besar sampel penelitian ditetapkan secara Quota Sampling, yaitu sebesar 50 keluarga miskin (gakin). Secara purposif dengan memperhatikan aspek proporsional, maka ditetapkan secara langsung besar sampel di wilayah kecamatan Semen (barat sungai) yaitu 30 keluarga dan di kecamatan Gampengrejo (timur sungai) yaitu 20 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (>50,0%) terdiri dari 5-6 orang (tergolong keluarga sedang), orang tua (ayah dan ibu) balita (>70,0%) berpendidikan masih rendah (tamat SD) dengan usia ibu antara 20 � 30 tahun dan ayah 30 - 40 tahun, bermata pencaharian utama sebagai buruh bangunan dan buruh tani dengan pendapatan rendah (masih dibawah garis kemiskinan). Ketersediaan bahan makanan keluarga miskin pada saat paceklik untuk jenis pangan pokok beras atau campuran ( beras- singkong, beras jagung) sebagian besar (>50%) menyatakan relative cukup makan untuk sehari-hari, namun jenis pangan lain (lauk, sayur, buah) dirasakan sebagian besar keluarga (>70%) adalah kurang, bahkan sebagian lain dalam keadaan sangat kurang. Kebiasaan makan keluarga miskin saat tidak paceklik sebagian besar 3 kali sehari dengan variasi antara 2 -3 kali per hari, namun pada saat paceklik bervariasi 1 - 3 kali per hari, bahkan ada sebagian kecil keluarga (6,7%) hanya makan 1 kali/hari. Paceklik menyebabkan perubahan kebiasaan makan (jumlah dan jenis) pada sebagian (> 25 %) keluarga miskin, terutama di Semen. Perubahan jenis yang dikonsumsi berlangsung secara bertahap, terutama jenis makanan pokok yaitu awalnya beras dicampur dengan jagung atau lainnya, kemudian makin lama porsi campuran makin besar. Makanan pokok dan sayuran dikonsumsi rutin tiap hari, namun pangan hewani dan buah masih sangat jarang dikonsumsi pada saat paceklik maupun tidak paceklik. Hidangan menu keluarga miskin di kecamatan Semen sebagian besar (50,0%) cukup sederhana (makanan pokok dan sayur), sedangkan di sebagian besar (42,0%) terdiri dari makanan pokok dan sayuran dan sebagian lainnya (42,0%) terdapat tambahan lauk berupa lauk nabati, (tahu dan tempe). Sumber protein sebagian besar bertumpu pada protein nabati yang berbasis kacang-kacangan dan pangan hewani relatif jarang menjadi bagian menu keluarga di kedua kecamatan sebagian besar (50,0%) masih tergolong defisit berat atau berisiko kelaparan. Keluarga miskin di Semen lebih banyak mengalami defisit berat ( 60%) normal (baik), namun saat paceklik terjadi peningkatan kejadian balita KEP, meskipun masih dalam taraf ringan (KEP ringan). Kejadian KEP balita di Semen banyak terjadi pada kelompok usia 12 - 35 bulan, sedangkan di Gampengrejo pada kelompok usia 24 - 47 bulan. Status gizi ibu bervariasi dari kurus tidak sehat hingga obesitas, namun sebagian besar (>70%) tergolong normal. Ibu balita kurang berisiko mengalami masalah intake yang mengarah kelaparan dibandingkan balita. Kejadian KEP (ringan dan sedang) pada balita di kedua kecamatan terjadi pada keluarga dengan rerata tingkat konsumsi kurang dari 70% AKG maupun 81-120 % AKG. Namun demikian KEP lebih banyak terjadi pada keluarga yang memiliki rerata tingkat konsumsi kurang 70 % AKG Energi. Keadaan konsumsi keluarga dalam taraf kelaparan maupun tidak kelaparan, status gizi balita dan ibu balita di kedua kecamatan sebagian besar masih tergolong baik (normal), meskipun sebagian di Kec. Semen (36,7%) dan Kec. Gampengrejo (45,0%) balita mengalami KEP dengan berbagai tingkat (ringan dan sedang) dan ibu tergolong kurus (15,4 % di Kec. Semen dan 20,0% di Kec. Gampengrejo). Ibu balita (isteri) perlu diberdayakan dengan pembekalan ketrampilan pengolahan aneka ragam makanan agar dapat menyediakan menu keluarga beragam dan seimbang. Selain itu masalah gizi pada keluarga miskin di daerah rawan pangan tidak mungkin hanya diselesaikan dari sisi kesehatan saja, apabila aneka kemiskinan tidak dikurangi dan keadilan semakin merata. Masalah gizi harus diupayakan menjadi isu politis guna memperkuat komitmen.
Social Forestry at Java island or known as IPHPS (Permit for the Utilization of Social Forestry) is part of the agrarian reform of the forestry sector which expected to solve tenurial problems and improve forest governance. The successful implementation of this program could not be separated of the roles of stakeholder involved. This study aimed to 1) identified stakeholders and their roles in the implementation of IPHPS, and 2) analyzed the relationships between stakeholders in the implementation of IPHPS. This research was conducted in the KPH Telawa area of Boyolali Regency, Central Java. This research uses a combination of qualitative and quantitative approaches. Data collection was done by observation, interviews, and literature studies. Data were analyzed based on the research objectives at stakeholder analysis conducted by identifying stakeholders and their roles as well as the relationships between them in the implementation of IPHPS. They involved in the implementation of IPHPS at the Telawa KPH included Perhutani (KPH) Telawa, KTH IPHPS holders (Wonomakmur 1, Wonomakmur 2, Wonolestari 1, and Wonolestari 2) LMDH Participants PHBM, BPKH IX, BPDASHL Pemali Jratun, Field Companion, BDK Kadipaten, Forestry Foundation, NGO Rejo Semut Ireng, PSKL, LHK Office of Central Java Province, BPSKL Jabalnusra, Forest Development Financing Center Public Service Agency (P3H-BLU). Each of the above stakeholders has their respective strengths and interests. This affects the pattern of relations between the stakeholders which in turn will determine the results of the program. A good relationship will support the successful implementation of the program while a bad relationship can hamper the implementation of the program.Keywords: analysis, stakeholders, implementation, social forestry
Journey of the indonesia cannot be separated from the whose name corruption, various problems corruption then make a nation it tries to with very hard to do the eradication of corruption, then now kpk, the commission would grow up and incarnate as a power terlembaga, however kpk but many that blocks, so that his movement often in politician, in addition problems arise related the area of that causes limited kpk in running tasks and functions. Then institutions here needed in regions have motion based in society to be opposition from government in the fight against corruption the , one of which is unfortunate corruptions watch that is unfortunate highway , to attract football to scrutinize about lunge mcw as of a motion social , this research use the model descriptive qualitative , with data source of interviews and documentation. MCW is non-governmental organizations which has grown and developed social as of a motion that which appears or present of former activist in the era of reformasi, mcw use 3 strategies in efforts to eradicate corruption namely, prevention, law enforcement, anti-corruption education.
The implementation of electronic identity cards have been applied since 2011. However, there are still many complaints from citizens where are showed up through social media and other conventional medias. This study aims to elaborate problems on the electronic identity cards services by public officials in the City of West Jakarta. This study finds that hardware and software problems are the main problems on this case which are not solve by the authority of the Population and Civil Registration Agency in West Jakarta. However, it can be resolved with the above authority in provincial and national levels. Another problems arise that the front offices of authority are not orderly able to control and make the queue line setting comfort for costumers; there is not sufficient information about procedural and mechanism for having electronic identity cards services in that office. Another relevant problems that have been resolved by Provincial Government of Jakarta are lacking of human resources such as civil officers in each agency. The City provides individual outsourcing and contract based employers with educational requirement minimum from graduated high school and certified on computer training. Therefore, the Agency provides a qualified of human resources and implements of electronic identity card services for 56 villages in West Jakarta with good and smooth activities. However, the quality of services is still not well-performed. ; ABSTRACT The implementation of electronic identity cards have been applied since 2011. However, there are still many complaints from citizens where are showed up through social media and other conventional medias. This study aims to elaborate problems on the electronic identity cards services by public officials in the City of West Jakarta. This study finds that hardware and software problems are the main problems on this case which are not solve by the authority of the Population and Civil Registration Agency in West Jakarta. However, it can be resolved with the above authority in provincial and national levels. Another problems arise that the front offices of authority are not orderly able to control and make the queue line setting comfort for costumers; there is not sufficient information about procedural and mechanism for having electronic identity cards services in that office. Another relevant problems that have been resolved by Provincial Government of Jakarta are lacking of human resources such as civil officers in each agency. The City provides individual outsourcing and contract based employers with educational requirement minimum from graduated high school and certified on computer training. Therefore, the Agency provides a qualified of human resources and implements of electronic identity card services for 56 villages in West Jakarta with good and smooth activities. However, the quality of services is still not well-performed.
Kumpulrejo Village becomes the priority of Salatiga City in the sustainable village development based on the local potential of agrotourism. Kumpulrejo holds potential in livestock farming, nearly 80% of the population are dairy farmers. Suboptimal institutional capacity of the Livestock Farmer Groups in managing potentials results in problems regarding sustainable village development program in Kumpulrejo. The community's social capital is expected to significantly affect the Livestock Farmer Groups's institutional capacity strengthening. The present study aims to find out the affect of social capital on the institutional capacity strengthening with regard to argoturism-based sustainable village development in Kumpulrejo. The method that used was quantitative-descriptive, data obtained from questionnaires, observation, and interview. The sampling technique used by simple random sampling, to the 60 respondents. The study showed that social capital which consist of a trust, social network, and norms significantly affect to the institutional capacity strengthening by 57,9%. Partially, a trust did not hold significantly affect, while social network and norms significantly affect the institutional capacity strengthening of livestock farmer groups in Kumpulrejo Village.
Supervision is not just a mere supervision, especially if it's just to find fault. Supervision starts from planning, implementing, reporting and finally follow up from the results of supervision. This research was conducted to analyze the Follow-up of Supervision Results conducted by the Regional Inspectorate of Indramayu Regency. Follow-up to Supervision Results are reviewed from the APIP policy aspects of the implementation of completion of Oversight Results Follow-up, audited responses to audit findings, causes of audit findings, audited responses to delays in Follow-up Monitoring Results. More in this study wants to examine the steps of policy makers in completing the findings of the Audit Results Report.The Examination Result Report contains findings, conditions, causes, consequences and recommendations for recommendations that must be followed up by the Regional Work Unit (SKPD) which is examined to correct errors in the implementation of the administration of the general government and government implementation affairs that occur in the SKPD examined. The follow-up itself aims to improve and improve the quality of good and clean governanceFactors that cause low or not yet achieved completion of follow-up include lack of leadership commitment or change of leadership in the work unit / work unit, so that new leaders are less concerned about the follow-up of the results of supervision because they feel it is not their responsibility. The cause of the findings (disobedience to the legislation and the weakness of the internal control system) and the delay in following up on the findings of the examination include internal factors and external factors. Internal factors include leadership and subordinate human resources, lack of subordinate human resource capabilities and leadership managerial abilities. An external factor is the third party's lack of discipline regarding the findings of the examination and the existence of social problems in the community.In order to resolve the follow-up to the audit results, it is necessary to conduct direct monitoring efforts, namely by reviewing directly to the audited work unit / work unit accompanied by a value test of the findings of the audit completed with the Follow-Up Update Minutes. While the indirect update is carried out based on a value test of supporting documents / evidence submitted by the work unit / work unit as a follow-up to the auditor's recommendations.
Conflict is something that can not be separated in the process of management of the company. Conflict that managed well will be able to make a positive contribution to the business activities and the achievement of corporate goals. This study used a qualitative research methodology with a case study approach. The selection of a qualitative methodology based on the problem formulation used in this study. The results of this study indicate that the conflicts that happened in management Central Market Puspa Agro caused by internal and external factor. Internal factor is derived from obscurity powers, functions and roles, monitoring and evaluation weakness, slowness of responds to the problems, the competence of individual differences, the target and task interdependence. External factors consist of the presence of government policies and industry demands. The effect of conflicts are functional and dysfunctional. Conflict management is applied by stimulation , reduction of conflict and conflict resolution methods.
The existence of a big national Islamic social mass organization like NU, are getting involved with social, economic, politic, and state's problems and issues, including public policy. It was convinced that NU-neese's attitude and activity are related with their organization's view. As a social mass organization, NU has an interest in struggling social civil welfare, but as Islamic organization, its actions, must be based on religious legitimacy (fiqh). By taking the purposes of welfare, NU -- with its subordinate organization LBMNU-- uses fiqh as a tool to reach social, politics and state goals. This view uttered the new species of fiqh, such an anti-corruption, ecology, or human trafficking. Based on the view, to aim the problem resolution of public policy, LBMNU has been revitalized the method and role of fiqh. The research has been done using qualitative method and Islamic normative approach (ushul fiqh). The data were obtained through library research as the primary one trough content analysis model.
Purpose This study aims to develop an Islamic crowdfunding model based on a website platform for startup companies. Design/methodology/approach Apart from reviewing related literature, specifically focus group discussion with 16 CEO of startup companies, in-depth interview with two crowdfunding provider, Fiqh expert and technology platform expert for the development of an Islamic crowdfunding website platform for startup companies. Findings The concept of Islamic crowdfunding is recommended as a funding solution for small and medium-sized enterprises and startup companies. Therefore, it was deemed crucial for this study to develop an Islamic crowdfunding model based on a website platform as a form of innovative acceleration to provide alternative funding for a startup company, which subsequently expands to a growing and sustainable business. Furthermore, the use of a website platform for the operation of a crowdfunding mechanism is deemed as an effective means to link cross-geographical investors with the startup company owners in Indonesia, specifically East Java. Practical implications Islamic crowdfunding website platform can be the solution for startup companies to obtain capital funds while startup companies are not able to provide collateral to attain financial assistance and experience problems. Expectedly, the government should provide legality, regulation, licensing and socialization matters pertaining to crowdfunding to obtain legal legality from the country. Originality/value There is still no research to develop the Islamic crowdfunding model using a website platform. This study was expected to provide essential insights on the effective development of an Islamic crowdfunding website platform integrated with startup companies, investors and Sharia committee.
Indonesia has become the largest producer and exporter of crude palm oil commodities in the world. Therefore, the production of CPO turns out to be very greedy for land. There are any problems in production CPO, therefore the study aims to develop a conceptual framework of the source of output growth, whether driven by input or productivity growth, and to implement this concept by investigating the source of output growth in the crude palm oil industry in Indonesia. The investigation applies firm-level panel data and follows a quantitative approach using general method of moments to estimate the production coefficients and calculate the input and productivity growth. The result shows that the output growth of the crude palm oil industry does not lead in productivity growth driven. It seems to be driven by input growth, not by productivity growth. Since growth is still driven by input, the crude palm oil industry will be less competitive in the world market. The high world demand for crude palm oil commodities from Indonesia must be met by using more efficient input factors, optimizing production scale, and supporting technological progress. The government, therefore, must have strategies that are more competitive in the global market.
ABSTRACTThe word democracy is increasingly popular in various developing countries, both at the level of discourse and the level of the social and political movements. As a political system, democracy has topped many countries because it is considered capable of regulating and resolving social and political relations, both involving interests between individuals in society, relations between communities, society and countries and between countries in the world. The collapse of communism in 1989 became an important momentum for democracy as a political system to spread its influence throughout the world. As a concept, democracy has a broad meaning with its own complexity. This paper tries to explain the variance of democracy, especially the debate between liberal democracies and social democracy. Besides that, he also tried to explain the practice of democracy in Indonesia after the 1998 reform era and showed the problems faced by this country in creating a democratic society. Finally this paper wants to explain that democratization in Indonesia is still in process and there are still many things that need to be addressed. Keywords: democratization, liberals, social, acceleration, Indonesia
