Suchergebnisse

Abstract: The student world needs to be understood is the embryo of scientists in various fields of science. Fields that are being elaborated at this point that social science and political science, as an object of socio-political student who run and run to achieve a degree of social science and political science. Formal constitutional conditions recognize the ownership of knowledge by students to be bachelor or called social and political scientists spontaneously have political authority. Political scientist who studies the authorities are interacting in a political system that is filled with political dynamics. The results can be inferred from this idea that new students accepted in the field of social and political should focus on the smart thinking and gain the knowledge from social and political sciences. Current conditions the bachelor and scientists from social and political sciences is needed in line with the dynamics of the political system. Therefore, at the present time as a new student should be able to understand the socio-political academic demonstrations and acts as an intelligent student in demonstrating that build on the idea as a contribution to the government. At that moment the embryo of political social scientists should be build within students as prospective scientists with rational and objective view.Keywrods: Scientist, Bachelor, Social Politics, Political DynamicAbstrak: Perlu dimaknai dunia kemahasiswaan adalah embrio ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu sosial dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu sosial dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui kepemilikan ilmu oleh mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan sosial politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan sosial politik. Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam sistem politik yang penuh dengan dinamika politik. Hasil yang dapat disimpulkan dari gagasan ini yakni mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi yakni membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio ilmuan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuan yang rasional dan objektif.Kata Kunci: Ilmuan, Sarjana, Sosial Politik, Dinamika Politik

Kiai merupakan suatu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legimitasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. Berdasarkan studi, ditemukan bahwa pertama, kiai terbukti melakukan sejumlah penafisiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan. Kedua, pada umumnya kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan, urusan sosial politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus reformasi muncul, banyak kiai yang tampak gagap menanggapinya. Berkaitan dengan peran sosial politik kiai, diindikasikan ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kiai. Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat pula pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kiai dengan latar sosioreligius kelompok modernis memiliki sikap cenderung tertutup, sedangkan kiai dengan latar belakang sosioreligius kelompok tradisional memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka. Dengan fenomena ini maka dapat dikemukakan dua model kiai, Pertama, model yang memilih diam, ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik mereka biasanya lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah). Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik, cenderung agresif dan ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

This paper is motivated by the development of the interpretation of the Koran in Indonesia, in particular the study of works of Tafsir Al-Azhar Hamka, who received great attention from various researchers. In addition, the development of thought in the field of interpretation is one thing that is very important, because the Qur'an is the source of the research that was never completed. Core issues discussed in this thesis is twofold: How to influence social conditions in the interpretation of the Koran that do Hamka in his commentary ?, and how to influence the political aspects of the Qur'anic exegesis by Hamka? To find answers to these problems above, then do literature study (library research), with review of books relating to the issues discussed. From a review of this literature, acquired the desired data and then analyzed in depth by using descriptive analysis method, which is to analyze and describe the findings obtained. From the results of the various sources related to the issues of this thesis, it was found that the first Hamka in interpreting paragraph 59 letter al-Nisa 'influenced by the social situation that is happening. This can be seen in the content of the interpretation of these verses associated with the destruction of the Islamic society under Islamic rule of the Ottoman Empire. Whereas if it is linked to social conditions locally, it can be concluded that the interpretation of verse 59 of Surat al-Nisa 'is Hamka not affected by social situations that are local (Indonesian context). Both the interpretation of paragraph 58 letter al-Nisa ', Hamka was not influenced by the political situation is growing. This can be seen in the content of the interpretation of the verse, where Hamka understanding of the verse does not connect with the political situation in Indonesia and the global Islamic politics, when books authored on this interpretation. Furthermore, it can be explained that Hamka was a prominent flexible, so he tried to adapt to current conditions. In conclusion interpretation, Hamka ...

Dilihat dari lintasan sejarah yang panjang, walaupun secara kuantitas munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sebagai component civil society yang cukup besar. Akan tetapi masih belum sepenuhnya mampu memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan. Pada masa Orde Baru perkembangan organisasi perempuan di Indonesia begitu berkembang secara pesat. Akan tetapi, ada kesan bahwa organisasi perempuan pada era ini mengalami hegemoni bekerja hanya untuk kepentingan Negara saja, belum menjadi gerakan social yang memperjuangkan sebuah transformasi social dalam masyarakat.

Tujuan penulisan ini, untuk mengelaborasi fenomena Pancasila dalam konteks sosial politik NKRI.Pancasila selalu diuji "kesaktian"nya, sehingga berbagai wacana dinamis selalu mengemuka, terutama dalam tataran praksis kenegaraan. Kini Presiden Jokowi telah mengangkat Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Keputusan Presiden No 31/M/2017. Ironis, pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar NKRI seakan tergantung kepada rejim penguasa. Peringatan 1 Juni kembali hadir, bahkan menjadi libur nasional, setalah "cuti" di rejim orde baru, dan kalah populer dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Di sisi lain praktik Pancasila dihadapkan pada pengaruh liberalisasi demokrasi dan pasar bebas, dan telah mendorong para elite negara dan warga masuk wilayah materialisme yang sangat pragmatis, bahkan ditengarai terjebak praktik korupsi yang amat masif di level eksekutif, legislatif dan yudikatif. Situasi ini mendorong Pancasila berada dalam situasi paradoks. Keyword: Pancasila; Paradoks; Ideologi; Kekuasaan

Tujuan penulisan ini, untuk mengelaborasi fenomena Pancasila dalam konteks sosial politik NKRI.Pancasila selalu diuji "kesaktian"nya, sehingga berbagai wacana dinamis selalu mengemuka, terutama dalam tataran praksis kenegaraan. Kini Presiden Jokowi telah mengangkat Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Keputusan Presiden No 31/M/2017. Ironis, pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar NKRI seakan tergantung kepada rejim penguasa. Peringatan 1 Juni kembali hadir, bahkan menjadi libur nasional, setalah "cuti" di rejim orde baru, dan kalah populer dengan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Di sisi lain praktik Pancasila dihadapkan pada pengaruh liberalisasi demokrasi dan pasar bebas, dan telah mendorong para elite negara dan warga masuk wilayah materialisme yang sangat pragmatis, bahkan ditengarai terjebak praktik korupsi yang amat masif di level eksekutif, legislatif dan yudikatif. Situasi ini mendorong Pancasila berada dalam situasi paradoks. Keyword: Pancasila; Paradoks; Ideologi; Kekuasaan

Kajian Syair dan peranannya terhadap sosial, budaya dan politik bangsa Arab Jahiliyah merupakan kajian indah yang akan mengungkap fakta sejarah tentang peperangan demi peperangan yang ada di masa Arab Jahiliyah secara mendalam dengan kaca mata sosial budaya. Dalam hal ini Arab Jahiliyah yang dimaksud adalah periode sejarah bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad.saw. Istilah Jahiliyah itu sendiri muncul setelah agama Islam datang, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Umar ibn Khathab ra. "إنّى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف" , " aku bernazar pada saat Jahiliyah untuk melaksanakan I'tikaf " .[1] Untuk memahami budaya dan politik perang masyarakat Arab di era Jahiliyah maka dibutuhkan pemahaman teks-teks bahasa Arab kuno yang telah tercatat dalam syair-syairnya. Karena dari syair inilah kita akan melihat bagaimana sejarah Arab dimasa lalu, dan kita dapat menafsirkan realita sejarah yang terjadi sehingga kita bisa menilai peranan syair itu sendiri terhadap sejarah. Sebelum mengurai peran syair dalam budaya dan politik perang Arab Jahiliyah, penulis dalam hal ini lebih khusus akan mengkaji kondisi sosiologis, sistem politik, dan perang sebagai salah satu bentuk sistem politik yang ada dalam budaya bangsa Arab jahiliyah. [1] Ibrahim Âli Abu al-Khasab dan Ahmad Abd al-Mun'im al-Baha, Buhûts fi al-Adab al-Jâhili, al-Bayân al-'Arabi, 1961, cet: 1, h: 12

This study focuses on the socio-political influence on the formation of Islamic law and vice versa. The establishment of Islamic law or tarikh al-Tasyri has begun since the early days of prophethood, the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of the Nation-State in the 15th century Hijriah. This research is a library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries. ; Kajian ini difokuskan pada pengaruh sosial politik terhadap pembentukan hukum Islam atau sebaliknya. Pembentukan hukum Islam atau tarikh al-Tasyri telah dimulai sejak masa awal kenabian, masa Khulafauurasyidin, Umawiyah, Abbasiah, Utsmaniyah hingga memasuki era Nation State (Negara Bangsa) di abad ke 15 Hijriah. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan menelusuri berbagai referensi terkait pembahasan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembentukan hukum Islam ditandai wujudnya dengan lahirnya sejumlah produk perundangan hukum Islam yang telah ada sejak akhir tahun 80-an atau wal tahun 90-an. Lahirnya produk hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial politik yang ada. Keberlangsungan eksistensi hukum Islam di satu sisi, dan eksistensi sosial politik kenegaraan pada sisi yang lain, antara keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Realitas ini terjadi tidak saja dalam kasus di Indonesia tetapi juga di terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam.

Jurnal ini berjudul Kiprah Ulama dalam Sejarah Sosial politik Aceh, penulis merasa terinspirasi dengan penelitian ini,karena berdasarkan tinjauan sejarah, para Ulama Aceh merupakan salah satu pilar-pilar penegak kerajaan Aceh Darussalam. Dari masa ke masa sampai saat ini Ulama mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial politik Masayarakt Aceh, hal ini tidak terlepas dari pengetahuan ilmu agama yang di miliki oleh para Ulama Aceh sehingga dalam kehidupan realitas Sosial masyarakat para Ulama sangat dihormati dan disegani, oleh Masyarakat Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur (library research) dan pendekatan historis.

The social and political behavior differences among the Kyais (Islamic religious leaders) have been very much influenced by two main factors: their social position and personal capability. The former factor relates with their social position with which they drive the social changes. They function as a'cultural broker' becouse they can communicate with various social groups and accommodate each social group's interest. The latter factor deals with their capability, based on their understanding about Islamic teachings, in guiding their local Islamic believers to make their political decisions.

In an effort to understand social welfare, a multidimensional framework from a social, political and economic perspective is needed. The social perspective will show how society on an individual and community basis is an important part of social welfare studies. With sociological approaches such as Max Weber and Pierre Bourdieu in the analysis of society and even politics, this paper shows that anthropology in seeing the phenomenon of welfare is not quite right. Then in the realm of politics, this paper seeks to present the side of public policy and social policy resulting from the political process and how democracy works in its transition and circumstances. The economy is seen from both global and local perspectives as a reality of the world phenomena that have occurred regarding the 1997 and 2008 recessions, then the neoliberalism regime, and then how the alternative welfare proposed by some thinkers is presented in this paper. ; Dalam upaya memahami kesejahteraan sosial diperlukan kerangka multidimensional dari persepektif sosial, politik, dan ekonomi. Perspektif sosial akan memperlihatkan bagaimana masyarakat dalam basis individual maupun komunitas merupakan bagian penting daripada studi kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan sosiologis seperti Max Weber dan Pierre Bourdieu dalam analisa tentang masyarakat dan bahkan politik tulisan ini memperlihatkan bahwa antropologisme dalam melihat fenomena kesejahteraan kurang tepat. Kemudian dalam ranah politik tulisan ini berupaya menampilkan sisi kebijakan publik dan kebijakan sosial yang dihasilkan dari proses politik dan bagaimana demokrasi bekerja dalam transisi maupun keadaannya. Adapun ekonomi dilihat dari kacamata global maupun lokal sebagai suatu kenyataan dari fenomena-fenomena dunia yang telah terjadi mengenai resesi 1997 dan 2008, kemudian rezim neoliberalisme, dan kemudian bagaimana alternatif kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa pemikir coba ditampilkan dalam tulisan ini.

Too often the work of the Holy Spirit is reduced to mere personal, interpersonal, or ecclesial dimensions. In fact, Scripture places great emphasis on the social and global dimension of the Holy Spirit who, in the Nicene Creed, is called the Giver of Life. This paper will discuss the socio-political dimension of the Holy Spirit so that we can truly understand and involve ourselves in the work of the Spirit in the socio-political life of each of us

Emancipation and Gender Equality became a hot issue in the 20s. Women are judged to be entitled to the same rights as men in education, politics, economics, and others. Rohanna Kuddus, a woman from Koto Gadang, West Sumatra, dedicates her life to improving women of origin. In the 19th century, Minangkabau women were still underprivileged and marginalized. Rohana Kuddus believes that women must make a move to change their condition. Various movements were pioneered by Rohanna Kudus, ranging from gender struggle movements to politics. Rohana Kuddus: Gender and Socio-Political Movements uses research methods to collect interview sources, books, journals, and data from the internet that discusses Ruhana Kuddus. The limit of this paper is to look at the movements of Rohanna Kuddus in achieving gender equality and the various political movements that are running.

Discussion on social-political ethics brings us to understand that democraticsystem has to give space for the peoples participation when a public policy istaken. Democracy or government by and for the people requires some form ofrepresentation and must bring the people to the welfare society. Welfare society isnot only how to fulfill the basic needs of the people but also how to empower theconducive interaction and relationship among them. For this reason, democracytakes freedom and justice to be the basic ideal for living together. Freedom andjustice will grow the personal responsibility in a society. This essay is an attemptto revive the importance and the essence of a democratic system in our societynowadays.