Suchergebnisse

Rusia adalah salah satu negara penandatangan Statuta Roma. Pada tahun 2016, pemerintahan Rusia melalui Bylaw No. 361-RP menyatakan bahwa Rusia tidak berkeinginan untuk meratifikasi Statuta Roma. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia secara mutatis mutandis menarik tanda tangannya dari Statuta Roma. Perbuatan Rusia tersebut menimbulkan implikasi yuridis dalam hukum perjanjian internasional. Implikasi tersebut muncul akibat keberadaan Pasal 18 VCLT 1969 yang mewajibkan negara penandatangan untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dapat menggagalkan tercapainya objek dan tujuan dari sebuah perjanjian internasional in casu Statuta Roma. Statuta Roma sebagai law-making treaty berupa perjanjian internasional hak asasi memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan cakupan Pasal 18 VCLT 1969 terkait pengaplikasiannya terhadap perjanjian internasional sejenis menjadi lebih luas. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melanggar Pasal 18 VCLT 1969. Hal tersebut didasari oleh 2 (dua) alasan, yaitu politik hukum Rusia terhadap Statuta Roma memberikan legitimate expectation bagi negara pihak Statuta Roma lainnya dan perbuatan penarikan tanda tangan Rusia menyebabkan objek dan tujuan Statuta Roma tidak tercapai. Terhadap pelanggaran tersebut, Rusia harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 37 ARSIWA. Pertanggungjawaban tersebut dapat Rusia lakukan dengan cara tetap menjalankan obligasi sementara yang dimaksud dalam Pasal 18 VCLT 1969 terhadap kasus dalam ICC yang terjadi periode waktu 13 September 2000 sampai 16 November 2016, di mana Rusia harus menjalankan ketentuan Bagian 9 Statuta Roma mengenai Kerja sama Internasional

In Article 31(3)(c) VCLT and the Principle of Systemic Integration: Normative Shadows in Plato's Cave the author tackles a provision on treaty interpretation that has risen in prominence, Article 31(3)(c) VCLT. This article, which enshrines the principle of systemic integration, and its exact scope has become and continues to be a hotly debated subject in academic and judicial circles. Through an examination of both its written and unwritten elements, the author argues that the 'proximity criterion' is the optimal way of understanding and utilizing this provision, that conflict resolution principles may be of use within Article 31(3)(c) and finally, that the principle of systemic integration is indispensable not only for interpreting treaty provisions but customary international law as well.

Preliminary Material -- Prolegomena -- The Elements of Article 31(3)(c) of the VCLT and the Principle of Systemic Integration -- Article 31(3)(c) and Intertemporality -- Principles of Conflict Resolution within the Interpretative Process of Article 31(3)(c) -- Interpretation of Customary International Law by Reference to the Customary Law Equivalent of Article 31(3)(c) (Article 31(3)(c) CIL) -- Concluding Remarks -- Bibliography -- Index.

This book offers a comprehensive analysis of the duty to safeguard the object and purpose of pending treaties as embodied in Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). It showcases the relevance of this duty in today's international legal order and provides arguments for its effective application.